Mata Rantai Perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia

Merupakan sambungan dalam tulisan ke II   MANIFESTO POLITIK NKA NII

Oleh : Mujadid Abu Qital — KSU APNII

 

Perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia, untuk tegaknya Negara Islam Indonesia, bukan perjuangan yang terlepas dari mata rantai perjuangan Islam secara global. Karena itu, perjuangan ini tidak dapat dikatakan sebagai perjuangan yang bersifat ashabiyah (kebangsaan). Negara Islam Indonesia dengan tegas telah menyatakan, bahwa aqidah politiknya adalah islamisme (Ideologi Islam), bukan nasionalisme atau sosialisme dan atau lainnya. Kalaupun ada rasa nasionalisme dalam jiwa para pejuang Negara Islam Indonesia, hal itu lebih bersifat patriotisme sebagai identitas kepeloporan Umat Islam yang ada di Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu imperialis dan hegemoni elite monarchi (aristocrat majapahit) di masa lalu.

Patriotism yang ada dalam jiwa pejuang Negara Islam Indonesia, bukan dibangun oleh spirit chauvinism dan jingoism. Patriotism terbangun oleh sebuah proses, dimana sejak runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara oleh imperialis Belanda, Ummat Islam di Hindia Belanda, bangun dan bangkit karena terkena kewajiban fardhu ‘ain, yaitu jihad fi sabililah untuk tegaknya Mulkiyah Allah dengan motifasi semata-mata lillahi ta’ala. Oleh karena demikian, sifat perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia bukan karena nasionalisme atau sosialisme yang anti monarchi dan anti borjuis yang dimotifasi oleh kemelaratan dan kebencian terhadap aristocrat.

Realitasnya, perang-perang besar maupun perang dalam skala kecil dalam melawan imperilais Belanda adalah bersifat dan berbentuk jihad fisabililah, baik itu perlawanan Imam Bonjol, perlawanan Diponegoro, perlawanan Aceh, dan sebagainya. Semua peperangan itu, bukan untuk mengembalikan kejayaan sebuah kerajaan, tetapi demi Islam semata. Semangat perjuangan ummat Islam tersebut telah berlangsung cukup lama, kemudian pada awal abad keduapuluh terintegrasi dalam gerakan Sarekat Islam di bawah Komando Haji Oemar Said Cokroaminoto atau dikenal dengan nama HOS.Cokroaminoto.

Dalam proses lebih lanjut, semangat perjuangan ummat Islam tersebut, sebagaimana telah dimaklum dalam sejarah, HOS Cokroaminoto membawanya ke arah tegaknya Islam di muka bumi. Sebagai wujud pengawalan atas konsistensi perjuangan Ummat Islam, HOS Cokroaminoto menerbitkan pemikirannya tentang Islam dan Sosialisme. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menghindari faham sosialisme yang berusaha merusak motifasi perjuangan Ummat Islam yang telah dibangun dengan spirit tauhid.

Kemudian, ketegasan sikap dalam perjuangan dan dalam berpolitik, setelah mendapat persetujuan Kongres Sarekat Islam untuk membangun politik Hijrah, SM. Kartosoewirjo menerbitkan Brosur Hijrah yang cukup lengkap sebagai gambaran bagaimana Politik Hijrah seharusnya diaplikasi.  Yang menjadi esensi dari Politik Hijrah, adalah berkaitan dengan sikap politik Umat Islam Bangsa Indonesia, secara menyeluruh (total) ummat Islam berkewajiban meninggalkan segala macam spirit, sifat dan bentuk perjuangan selain dari Islam. Puncaknya, perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia yang dibangun oleh iman, hijrah, dan jihad dari proses yang cukup panjang, bervisi untuk tegaknya khilafah di muka bumi dengan titik tolak Indonesia. Itulah manhaj yang hak, sebagaimana telah ditegaskan dalam klausul konferensi Cisayong tahun 1948 sebagai platform perjuangan Ummat Islam.

Setelah de facto dan de jure berdaulat seratus persen, Negara Islam Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu umat Islam di Negara lain untuk melaksanakan wajib suci, yaitu revolusi Islam. Kemudian bersama dengan Negara-negara Islam yang lain membentuk Dewan Imamah Dunia sebagai washilah untuk terpilihnya khalifah dan tegaknya khilafah fil ardh.

Realitas mata rantai perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia tidak dapat dinafikan. Hal itu telah terukir dalam sejarah dan hingga kini masih tetap sebagai manhaj. Mata rantai perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia dalam skala global telah dimulai ketika khilafah Turki Utsmani jatuh pada tahun 1924. Kala itu, Respon Ummat Islam Bangsa Indonesia yang diwakili oleh dua orang pemimpin pergerakan Islam di Indonesia, yaitu HOS Cokroaminoto dari Sarekat Islam dan KH. Mas Mansyur dari Sarekat Muhammadiyah, pada tahun 1925 telah ikut serta dalam Kongres Dunia Islam di Mekkah. Bersama dengan para delegasi Ummat Islam dari bangsa-bangsa lain di Dunia, dimana para delegasi bersepakat bahwa agenda utama kongres adalah membincangkan bagaimana tegaknya kembali khilafah pasca keruntuhan khilafah Turki Utsmani. Tidak bermaksud mengecilkan atau menafikan peran perjuangan ummat Islam di negera-negara lain, juga bukan karena chauvinism atau jingoism. Kenyataanya, hasil Kongres Mekkah 1925 yang di bawa oleh para delegasi kembali ke Tanah Air masing-masing, relative yang berhasil mewujudkannya adalah Ummat Islam Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan prestasi perjuangan Ummat Islam yang tidak dapat dikecilkan artinya, mengingat situasi dan kondisi di masa itu.

Di tengah-tengah gelombang kebangkitan Eropa dengan spirit perang Salib dan motifasi Three G-nya (Gold, Glory, dan Gospel) yang membabi-buta melakukan imperialisasi dan kolonialisasi di Dunia Timur. Juga gelombang kebangkitan nasionalisme Eropa (Barat) yang bertujuan membumikan sistem politik demokrasi dengan kapitalisme sebagai ekonomi-politiknya, cukup lumayan dalam menghalang-rintangi perjuangan Umat Islam di Indonesia. Di saat yang sama, kebangkitan sosialisme di Eropa (Timur) terutama setelah revolusi Rusia, juga merambah Dunia Timur termasuk di Indonesia pada masa itu. Dalam arti negative cukup mempengaruhi perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia. Bahkan, gerakan revolusionernya kaum sosialis ini telah menghancurkan ittihadul ummat di bawah gerakan Sarekat Islam, hingga kemudian Sarekat Islam menjadi dua warna _Sarekat Islam Hijau dan Sarekat Islam Merah.

Kebencian kaum sosialis di Indonesia kepada Ummat Islam sangat jelas, oleh karena itu mereka menyebut ummat Islam sebagai “Golongan Kanan yang Berkepala Batu”. Sekalipun demikian tantangannya, alhamdulillah Ummat Islam Bangsa Indonesia telah dimampukan Allah SWT pada 12 Syawal 1368 H atau bertepatan 7 Agustus 1949 M untuk memproklamirkan Negara Islam Indonesia. Hal itu merupakan perwujudan dari apa yang menjadi statemen HOS Cokroaminoto di dalam Kongres Dunia Islam di Mekkah, 1925; “Insya Allah kami Ummat Islam di Indonesia akan mempelopori kebangkitan kembali khilafah fil ardh”, dan itu merupakan titik tolak kebangkitan khilafah pasca khilafah Turki Utsmani. Berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949, cukup mencengangkan Dunia Internasional, khususnya bangsa Eropa dan Amerika yang pada masa itu sedang gencar-gencarnya melakukan aksi balas dendam dengan spirit Perang Salib-Nya untuk mengembalikan kejayaan Eropa setelah Konstantinopel jatuh dalam imperium Islam.

Juga di tengah-tengah semangat nasionalisme Eropa yang berjuang untuk mempersatuan bangsa-bangsa di Dunia dalam satu ikatan yang dibentuk pada tahun 1945, bernama United Nation’s Organization (Perserikatan Bangsa-Bangsa), bermarkas di Amerika Serikat. Eksistensi berdirinya United Nation’s Organization merupakan refresentasi, bahwa Dunia dalam genggaman (kekuasaan) mereka. Dalam realitasnya, United Nation’s Organization itu telah lahir sebagai alat paksa dalam melanggengkan nasionalisme, sosialisme dan sistem politik baru, yaitu demokrasi sebagai pengganti sistem monarchi dan teokrasi Kritsen di Eropa umumnya, juga sekaligus untuk mengganti khilafah Turki Utsmani sebagai benteng terakhir Umat Islam yang telah diluluh-lantahkan meraka pada tahun 1924.

Perang Dunia kesatu dan perang Dunia kedua, dikatakan sebagai Perang Dunia karena memang hampir semua Negara di Dunia pada saat itu terlibat dalam peperangan. Secara ideologis, ada yang terlibat perang karena spirit nasionalisme, spirit sosialisme, dan spirit fasisme yang bersifat chauvinism dan jingoism semata. Sesungguhnya perang Dunia tersebut apabila ditinjau dalam perspektif ekonomi, peperangan itu semata-mata terbangun hanya untuk tujuan materialism semata.

Mungkin yang bersifat perang dengan spirit Agama (Islam) di tengah berlangsungnya perang Dunia Kedua kala itu adalah revolusi Arab Saudi, dimana Ibnu Saud telah mampu menggulingkan kekuasaan Syarif Husain yang berstatus sebagai “Boneka” Inggris tahun 1925. Sekalipun revolusi Arab relative berhasil dalam mengambil alih kekuasaan di tanah suci Mekkah, namun karena tekanan Inggris atau umumnya Eropa dan Amerika, Ibnu Saud tidak bersedia menjadi pengganti khalifah Turki Utsmani.

Boleh juga dikatakan relative, keberhasilan perang dengan spirit Islam dalam masa terjadinya Perang Dunia adalah perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia melawan Belanda. Hingga kemudian dimampukan Allah untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Dikatakan relative dalam keberhasilannya, karena tekanan dan halang-rintang kafirin wal musyrikin Indonesia dengan kendali kafirin wal musyrikin Dunia, cukup menghambat eksistensi Negara Islam Indonesia, hingga terpaksa cita-cita khilafah fil ardh tertunda hingga kini.

Pasca perang Dunia Kedua, karena ganasnya gelombang propaganda nasionalisme, sosialisme yang mengusung demokrasi sebagai politik anti Islam yang dipaksakan dengan berbagai cara atau mungkin karena kecenderungan politik yang berkembang di Dunia, dimana nasionalisme dan sosialisme sebagai ideologi dan demokrasi sebagai sistem politik dianggap modern. Realitasnya, negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme dan imperialism bergabung dalam ikatan badan Dunia, bernama United Nation’s Organization. Walaupun pada masa itu, Dunia terbagi kedalam blok Barat, Blok Timur, dan Non Blok, tetapi semunya masuk dalam perangkap badan Dunia tersebut.

Sikap Negara Islam Indonesia pada masa itu, tetap pada prinsipnya, yaitu pantang ikut serta memperkokoh atau terlibat dalam badan Dunia, yang beranama United Nation’s Organization. Ketegasan sikap ini, karena United Nation’s Organization adalah badan Dunia yang bersifat lawan dari khilafah Islamiyah.

Sehubungan ada sinyalemen, terkait langkah inisiatif Tgk. Muhammad Hasan Cik Di Tiro (Tgk. Hasan Tiro) sebagai Menteri Berkuasa Penuh (Kuasa Usaha Internasional) Negara Islam Indonesia pada tahun 1954, untuk mendaftarkan Negara Islam Indonesia sebagai anggota United Nation’s Organization. Penting untuk ditegaskan bahwa hal tersebut bukan sikap politik dan keputusan Negara Islam Indonesia secara resmi. Mengapa demikian? Karena Negara Islam Indonesia cukup sadar, bahwa sangat tidak mungkin Negara yang berprinsip kepada tauhid melebur diri dalam kumpulan kafirin wal musyrikin Dunia. Sikap politik Negara Islam Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan internasional, sudah cukup jelas sebagaimana yang termaktub dalam klausul konferensi Cisayong tahun 1948, bahwa Negara Islam Indonesia dan Negara-negara Islam lainnya di Dunia akan membangun badan Dunia sebagai refrensentasi khilafah fil Ardh. Artinya, tidak mungkin bagi Negara Islam Indonesia yang mengusung visi khilafah, menegakannya lewat demokrasi.

Ketegasan sikap ini, sama prinsipnya dengan sikap politik Ummat Islam Bangsa Indonesia yang menolak melebur diri dalam badan legislative Negara Kafir Republik Indonesia. Sebagai bentuk apreasiasi resmi dari Negara Islam Indinesia atas inisiative yang dilakukan oleh saudara Tgk. Muhammad Hasan Tiro dalam kaitan mendaftarkan Negara Islam Indonesia di United Nation’s Organization pada masa lalu, kami nyatakan; bahwa hal itu hanya bersifat taktis. Yaitu, untuk memperkenalkan kepada Dunia bahwa Negara Islam Indonesia yang bervisi khilafah telah hadir di muka bumi, khususnya kepada negeri-negeri Muslim di Timur Tengah. Sekaligus sebagai upaya propaganda, untuk menyatakan bahwa Negara Islam Indonesia adalah Negara yang anti komunis. Sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Tgk. Muhammad Hasan Tiro, dengan mengirimkan surat pernyataan kepada 12 Negara untuk memboikot Konferensi Asia-Afrika yang diprakarsai Negara Republik Indonesia di Bandung pada tahun 1955. Taktis ini diperlukan, sehubungan kebijakan resmi Negara Islam Indonesia memerintahkan untuk mengumumkan eksistensi Negara Islam Indonesia ke Dunia internasional. Dengan sababiyah terebut visi perjuangan Negara Islam Indonesia mendapat respon dari kaum muslimin di Dunia.

Sebagai ketegasan sikap, sesungguhnya barometer kejayaan khilafah fil Ardh dalam pandangan politik Negara Islam Indonesia adalah ketika United Nation’s Organization lenyap dari permukaan bumi dan khilafah Islamiyah tegak dan mengatur peradaban Dunia. Sebagai bagian dari proses menyongsong ayyamillah secara Dunia, jika memungkinkan, sehubungan di masa sekarang telah ada beberapa Negara Islam yang diproklamirkan, sekalipun masih dalam tahap perjuangan eksistensi. Mungkin sangat baik, jika mulai berproses untuk menyatukan Negara-negara Islam dalam badan Dunia yang bernama khilafah Islamiyah atau istilah kami dinamakan Dewan Imamah Dunia sebagai proses percepatan wujudnya khilafah Islamiyah ‘ala minhajun nubuwah.

Dan sekaligus sebagai sarana pengintegrasian semangat mujahidin dalam memerangi Kafirin wal Musyrikin Dunia. Mengingat kondisi yang tengah berlangsung di masa kini, dimana potensi mujahidin di setiap Negara, dengan sadar atau tanpa sadar telah banyak yang digunakan oleh kekuatan lawan untuk menghancurkan Islam itu sendiri, oleh karena itu integrative revolution secara lokal maupun Dunia sangat diperlukan, dan tentunya dengan strategi yang baik. Adapun berkenaan dengan adanya deklarasi khilafah Al-Baghdadi atau sering dinamakan ISIS pada masa sekarang, sikap Negara Islam Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam Statement Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, Nomer 1 Tahun 1435 H, yang berjudul “Pandangan dan Sikap Politik Negara Islam Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Deklarasi Daulah Khilafah Islamiyah Yang Termaktub Dalam Statement: Asy-Syaikh Al-Mujahid Abu Muhammad Al-Adnany Asy-Syami: Juru Bicara Resmi Daulah Islamiyah-Hafidzullah. Silahkan disimak!

Dalam memahami mata rantai perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia dan prosesnya hingga berdirinya Negara Islam Indonesia, sesungguhnya sudah dilambangkan dengan cara sederhana, yaitu nampak pada bendera Negara Islam Indonesia, “Merah Putih-Bintang Bulan”. Dalam memaknai warna “Merah-Putih” bendera Negara Islam Indonesia, sesungguhnya merupakan informasi bahwa Ummat Islam Bangsa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisah dari proses perjuangan dalam melawan imperliasi Belanda yang ber-bendera “Merah-Putih-Biru”. Melalui aksi para pejuang Surabaya dalam melawan imperialis Belanda, kemudian Bendera Belanda tersebut, warna “Biru”-nya dirobek dan dibuang, hingga kemudian menjadi dua warna yaitu “Merah-Putih”. Dan selanjutnya bendera “Merah-Putih” digunakan sebagai Bendera perjuangan kaum nasionalis Indonesia, kemudian bendera “Merah-Putih” tersebut dipatenkan sebagai bendera Negara Republik Indonesia.

Sehubungan secara proses Ummat Islam Bangsa Indonesia juga terlibat dalam satu masa dengan para pejuang nasionalis dan komunis di Indonesia, yang juga bertujuan merdeka dari imperialis Belanda, hingga kemudian perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia menemukan momentumnya dalam masa revolusi nasional yang kandas setelah perjanjian Renville antara pemerintah Republik Indonesia dengan imperialis Belanda. Oleh karena realitas itu, penjelasan proklamasi Negara Islam Indonesia menegaskan;

“sejak bulan September 1945, pada ketika turunnya Belanda kea tau di Indonesia, khususnya ke atau di Pulau Jawa, atau sebulan kemudian daripada proklamasi berdirinya Negara Republik Indonesia, maka revolusi nasional mulai menyala pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, merupakan “perang”, sehingga sejak masa itu seluruh Indonesia di dalam keadaan perang. Negara Islam Indonesia tumbuh di masa perang, di tengah-tengah revolusi nasional, yang pada akhir kemyudiannya, setelah naskah Renville dan Ummat Islam Bangsa Indonesia bangun serta berbangkit melawan keganasan penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda, beralih sifat dan wujudnya menjadi Revolusi Islam, atau perang suci”.

Oleh karena secara proses, Revolusi Islam itu merupakan peralihan sifat dan bentuk dari revolusi nasional yang berbendera “Merah-Putih”, maka sebagai penghargaan dari proses tersebut, sehingga nampak jelas mata rantai perjuangannya, maka bendera Negara Islam Indonesia berwarna “Merah-Putih”. Dan kemudian, sehubungan warna “Merah-Putih” itu identik dengan bendera Negara Nasionalis Republik Indonesia, sedang Negara Islam Indonesia adalah sebuah Negara Islam, maka simbolisasi terhadap Islamnya menggunakan lambang “bintang-bulan” di atas warna merahnya. Mengapa menggunakan lambing bintang-bulan? Inilah realitas sejarah mata rantai perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia yang tidak terputus dengan mata rantai perjuangan Islam secara global dengan khilafah Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924. Dimana pada tahun 1925 di dalam Kongres Dunia Islam Hindia Timur di Mekkah, HOS Cokroaminoto sebagai delegasi dari Indonesia menyatakan; “insya Allah Ummat Islam Bangsa Indonesia yang akan memprakarsai lahirnya kembali khilafah Islamiyah di muka bumi”, setelah Ibnu Sa’ud tidak bersedia menggantikan Khalifah Turki Utsmani. Sesungguhnya bendera perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia, sebelumnya adalah “Merah-Putih-bertuliskan kalimat syahadatilah di atas warna merahnya, dan bertuliskan syahadati rasulullah di atas warna putihnya”. Hal itu telah digunakan oleh lasykar pergerakan Hizbulllah di Indonesia di masa sebelum Negara Islam Indonesia diproklamirkan. Organisasi Lasykar Hizbullah dan Sabilillah Cabang Jawa Barat, di masa itu kemudian melebur diri menjadi Tentara Islam Indonesia.

A. Titik Tolak Kebangkitan Ummat Islam Di Indonesia

Secara ideologi, politik dan ekonomi bangsa Eropa (Barat) hancur sejak jatuhnya Konstantinopel oleh imperium Islam di masa khilafah Utsmaniyah. Sebagai upaya untuk kembali bangkit dari keterpurukan, bangsa Eropa mengibarkan perang Salib ke Dunia Islam. Dalam prosesnya, perang Salib mengalami pasang-surut (kalah dan menang), di bawah komando Paus Urbanuns II, perang Salib pertama dikumandangkan, hingga kemudian diikuti dengan perang Salib berikutnya.

Dalam proses lebih lanjut, sebagai upaya kebangkitan Eropa, kerajaan-kerajaan teokrasi Kristen dengan spirit perang Salib dan motifasi three G-nya (Gold_ekonomi, Glory_politik, dan Gospel_ideologi), yang dipelopori Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda mencari titik lemah pertahanan imperium Islam ke Dunia Timur. Dengan taktik dagang, pada pertengahan abad ke-15 imperialis Eropa memasuki wilayah-wilayah kerajaan Islam di Nusantara dan menguasai perdagangan berbagai komoditas. Termasuk dalam penguasaan atau pengaruh imperialis Eropa adalah kerajaan-kerajaan paganism (non Islam). Tanpa pandang bulu, imperalis Eropa membabi-buta mencengkramkan cakar politiknya, mengekploitasi potensi ekonomi Dunia Timur, dan membenamkan ideologi (agama) Kristen yang menjadi spirit utama renaissance, dengan kekuatan angkatan perangnya (tentara salib).

Sebagaimana telah dimaklum, bahwa kaum Eropa yang mencari dunia baru di Dunia Timur tersebut dilatar-belakangi oleh faktor kehancuran ekonomi, faktor kehancuran politik, dan faktor keruntuhan ideologi (agama Kristen). Kemudian, setelah kaum Eropa mencapai sukses dari misi Three G-nya atau setidaknya mulai menuai harapan, de facto kaum Eropa sejak abad ke 16 masehi mulai membangun kembali peradaban Eropa di Dunia Timur (Nusantara). Kebangkitan kembali Eropa di Dunia Timur, secara esensi maupun substansi sesungguhnya tidak membawa peradaban baru, akan tetapi hanya memindahkan peradaban lama Eropa ke Dunia Timur. Oleh karena demikian, sistem politik (kekuasaan) yang dibangun di Dunia Timur tetap mengacu kepada monarchi sistem, dimana Dunia Timur dijadikan sebagai koloni dari kerajaan Eropa dengan teokrasi Kristen-nya. Demikian halnya dengan sistem ekonomi yang dibangun di Dunia Timur adalah masih bersifat feodalisme. Kedua sistem tersebut (ekonomi dan politik), masih berakar dari ideologi yang dibangun dari spirit Kristen (Ideologi kristsen).

Kebangkitan dalam arti untuk membangun peradaban baru Eropa, dengan tetap dilatar-belakangi oleh persoalan ekonomi, politik, dan ideologi; yang diwakili oleh para pemikir Eropa melahirkan dua pemikiran ekonomi-politik baru, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dari pemikiran ekonomi-politik ini kemudian melahirkan teori sosial, teori politik dan sebagainya, hingga kemudian pemikiran baru itu menjadi trend di Eropa. Khususnya setelah Revolusi Francis (revolusi sosial) dan Revolusi Inggris (revolusi capital/Industri).

Spirit Perang Salib dengan motifasi Three G-nya yang membawa Belanda datang di Nusantara telah menjadi pemicu berkobarnya perang Umat Islam dengan spirit jihad fi sabilillah. Perlawanan Ummat Islam tersebut telah nampak sejak abad 16 Masehi, ketika kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara khususnya berada dalam kolonialiasi Belanda. Seiring waktu, kekalahan dan kemenangan dalam peperangan tersebut silih berganti, hingga kemudian pada awal abad ke 20 Masehi Belanda menaklukan “mengalahkan” kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Dimulai dengan lahirnya kebijakan politik ethis (susila), yang dikeluarkan Ratu Wilhemina, Belanda. Nusantara sebagai wilayah koloni Belanda, mulai dibentuk sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Sejak itu Hegemoni Belanda atas wilayah Nusantara semakin mencengkram dan mulai mengendalikan peradaban manusia Indonesia dengan politik ethis-nya. Makna pengendalian peradaban adalah membentuk manusia Indonesia sesuai tata peradaban Eropa. Atau lebih tepatnya, dengan kebijakan politik Ethis-nya, Belanda bermaksud menghancurkan dengan sehancur-hancurnya peradaban Islam yang telah lama berjalan, dan memulai peradaban baru Eropa di Dunia Timur (Hindia Belanda).

Benih perlawanan Umat Islam secara modern (terorganisir), sebagai bentuk perlawanan di luar prakarsa elite kerajaan (bangsawan) terhadap imperilais Belanda, dipelopori oleh Haji Samanhudi dengan SDI (Sarekat Dagang Islam) sebagai bentuk organisasinya di Solo tahun 1905. Kemudian dikembangkan oleh HOS. Cokroaminoto, hingga menjadi SI (Sarekat Islam) tahun 1911. Prakarsa perlawanan itu merupakan bentuk tawakal-nya Ummat Islam dalam menghadapi penjajahan dan perbudakan.

Dengan spirit billahi wa fi sabilillahi _bersama Allah dan di jalan Allah_ serta dengan kalam tawakal _laa haula walaa quwwata illa billah_ telah membangunkan kekuatan ummat Islam. Pergerakan Umat Islam tersebut merupakan realitas kepeloporan Umat Islam, setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Secara sistemik, pergerakan ini terbangun oleh spirit yang termaktub dalam nash;

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang (berjuang) dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. ( QS Al Shaf ayat 4 )

Atas realitas itu, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, Prof. Ralston Hayden, memberikan apresiasi terhadap Sarekat Islam sebagai organisasi perlawanan. Ia menegaskan, bahwa pergerakan Sarekat Islam itu akan berpengaruh besar atas keajadian politik di masa depan, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga di Dunia Timur. Analisa Prof. Ralston Hayden terhadap Sarekat Islam tersebut, yang diprediksi akan menjadi penggerak Pan- Islamisme di Dunia Timur khususnya, bertitik tolak dari keterlibatan HOS Cokroaminoto dan KH. Mas Mansyur sebagai tokoh dari Sarekat Islam dan Tokoh Ormas Islam Muhammadiyah yang ikut serta dalam Kongres Dunia Islam di Mekkah pada tahun 1925, pasca keruntuhan khilafah Turki Utsmani, yaitu Muktamarul ‘Alamil Islami far’ul Hindish Syarqiyah_Kongres Dunia Islam Hindia Timur).

Agenda utama Kongres Dunia Islam Hindia Timur tersebut dilaksanakan untuk menyikapi keruntuhan Khilafah Turki Utsmani secara khusus. Para peserta kongres sepakat untuk mengangkat Abdul ‘Azis Ibnu Sa’ud sebagai Khalifah, pengganti Khalifah Turki Utsmani. Kesepakatan itu, merupakan penafsiran atas realitas kondisi, dimana pada tahun 1924, Khilafah Turki Utsmani runtuh, dan pada tahun 1925, revolusi kaum Wahhabi yang dipelopori Abdul ‘Azis Ibnu Sa’ud berhasil melakukan revolusi atas kekuasan Syarif Husain di Saudi Arabia yang disinyalir sebagai boneka Inggris. Kongres yang bernama Mu’tamarul ‘Alamil Islamy far’ul Hindisch Syarqiyah, dinyatakan gagal sehubungan Abdul ‘Azis Ibnu Sa’ud yang diusung sebagai Khalifah, pengganti Khalifah Turki Utsmani menolak. Kemudian, dalam kongres tersebut HOS. Cokroaminoto yang mewakili Umat Islam Bangsa Indonesia dengan membawa bendera Sarekat Islam bersama dengan KH. Mas Mansyur, dari Muhammadiyah menyatakan, Jika Arab Saudi tidak bersedia menerima amanat sebagai Khalifah Islam sebagai kelanjutan khilafah Turki Utsmani, maka kami Umat Islam Bangsa Indonesia yang akan mempelopori dan memperjuangkan kelanjutan khilafah Islam di muka bumi.

Dikatakan telah tunai janji HOS. Cokroaminoto kepada Kongres Mekkah 1925, karena lahirnya Negara Islam Indonesia memiliki sifat dan bentuk sebagai titik tolak khilafah ‘alaa minhajun nubuwah (pemerintahan Islam di atas sistem nubuwah). Hal tersebut sebagaimana telah dimaklum, sebelum Islam menjadi khilafah fil ardh, bertitik-tolak dari lahirnya Negara Islam di Yastrib, kemudian dinamai dan dikenal sebagai Madinah (Kota Islam atau Negara Islam). Sehubungan Madinah sebagai sunnah dalam proses penegakan khilafah fil Ardh, maka para pejuang Negara Islam Indonesia mengikutinya dengan langkah memproklamirkan Negara Islam Indonesia atau dinamakan Madinah-Indonesia sebagai titik tolak menuju khilafah fil ardh. Secara esensi maupun substansi, dalam pandangan politik Negara islam Indonesia, bahwa sebelum khilafah fil ardh tegak, harus bertitik tolak dari sebuah Negara Islam (daulah).

Dalam konteks penyesuaian kondisi yang berkembang di masa Dunia dalam cengkraman kafirin wal musyrikin, maka strategi penegakan khilafah bukan dengan langkah penaklukan secara langsung. Oleh karena demikian, kebijakan politik Luar Negeri Negara Islam Indonesia, sebagaimana termaktub dalam klausul konferensi Cisayong yang telah dirumuskan oleh para Ulama kami (Indonesia).

B. Pasang Surut Perjuangan Negara Islam Indonesia

Eksistensi perjuangan Negara Islam Indonesia, mungkin hanya populer di dalam sejarah atau mungkin hanya terdengar akrab di telinga para peneliti sejarah. Akan tetapi, bagi Ummat Islam Bangsa Indonesia secara ideologis dan psychologis (emosional), Negara Islam Indonesia itu cukup jelas adanya sebagai sarana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun eksistensinya mengalami pasang surut dari sejak berdirinya hingga kini.

Sebagaimana telah dimaklum, bahwa perjuangan Ummat Islam di Indonesia yang terlepas dari pengaruh kepeloporan kaum bangsawan (Aristokrat Islam), bertitik tolak dari tahun 1905. Kemudian, eksistensi perjuangan politiknya dikokohkan pada tahun 1911 oleh HOS. Cokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya. Walaupun perjuangan Ummat Islam dalam wadah Sarekat Islam tidak dipelopori oleh kaum berdarah biru, akan tetapi hampir seluruh umat Islam yang semula berada dalam bingkai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara melebur diri dalam satu wadah Sarekat Islam di bawah komando HOS. Cokroaminoto.

Terintegrasikannya potensi perjuangan Ummat Islam dari reruntuhan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dalam wadah perjuangan Sarekat Islam merupakan wujud ittihadul ummat (persatuan ummat Islam) yang terbangun oleh sababiyah imperialisme Belanda yang bermisi menenggelamkan peradaban Islam dan membangun peradaban Eropa di Nusantara. Ittihadul ummat inilah, kemudian sering dinamakan nasionalisme Islam di Nusantara oleh para peneliti ilmu sosial. Penting untuk ditegaskan, bahwa penggunaan istilah nationalism, bukan dimaksudkan seperti nationalism yang dibangun oleh spirit nationalism Eropa atau nasionalisme Indonesia, kemudian melahirkan demokrasi sebagai sistem politik-nya yang memisahkan keterikatan agama (ideologi Islam) dan Negara (politik).

Dalam istilah lain, pengusung sistem politik demokrasi yang demikian disebut sekularisme. Oleh karena itu, sangat berbeda makna antara nasinonalisme Islam dengan Islam nasionalis. Tegasnya, wujud nasionalisme Islam adalah ittihadul Ummat dari keseluruhan umat Islam di Nusantara yang terbangun oleh prinsip Islam yang dilatar-belakangi oleh adanya imperialisme Eropa di Nusantara. Adapun makna “Islam Nasionalis” atau boleh juga diistilahkan “Muslim Nasionalis” adalah seorang muslim yang berjiwa nasionalisme Eropa atau sekularis, dimana rasa kebangsaan (patriotism) menjadi watak dan karakter mereka. Dalam konteks proses perjuangan Ummat Islam untuk tegaknya Negara Islam Indonesia, kaum muslim nasionalis di Indonesia sering menampakan diri dengan terang-terangan sebagai yang menolak adanya Negara Islam Indonesia. Atau yang tidak mau ambil resiko, mereka sering berwarna abu-abu, bersikap loyal kepada perjuangan kaum nasionalis dan bersikap loyal pula kepada pejuang Islam.

Seiring kebangkitan Eropa (Barat), khususnya pasca revolusi Inggris dan revolusi Francis yang melahirkan nasionalisme dan sosialisme, secara langsung maupun tidak langsung pemerintah Kolonial Belanda di Nusantara telah menjadi jembatan masuknya ideologi tersebut di Indonesia. Dalam realitasnya, kedua ideologi baru tersebut tumbuh subur dan memiliki pengikut setia serta melahirkan kader-kader militan. Dua kekuatan ideologi tersebut di bawa para tokohnya untuk mencapai tujuan, selain menghantam kekuatan imperialis Belanda, juga menghantam kekuatan Islam. Dalam perjuangan lebih lanjut, dua kekuatan ideology tersebut, setelah berusaha menenggelamkan ideologi Islam, tak segan bagi mereka untuk menghilangkan Islam itu sendiri. Atau setidaknya, mereka melonggarkan loyalitas umat Islam terhadap Islam.

Dalam konteks perjuangan kaum nasionalis yang mengedepankan demokrasi sebagai sistem, keterikatan agama dalam Negara di tiadakan, faham ini disebut dengan istilah sekularime. Dan dalam konteks perjuangan kaum komunis, memang sudah menjadi doktrin, bahwa agama adalah candu bagi masyarakat dan masyarakat harus dibebaskan dari keterikatannya dengan agama secara total. Oleh karena doktrin ini, maka komunisme merupakan ajaran yang bersifat dan berbentuk atheisme. Dalam konteks Indonesia, ummat Islam senantiasa dibimbangkan oleh suatu keadaan yang semu, sehubungan banyaknya kaum muslim yang menganut dan memperjuangkan ideologi nasionalisme dan komunisme.

Situasi yang demikian, sangat menyulitkan bagi perjuangan Islam, sehubungan adanya musuh yang berpakaian Islam. di masa lalu, sebagai upaya untuk menegaskan siapa kawan dan siapa lawan, SM. Kartosoewirjo menerbitakan pemikirannya tentang agama dan ideologi. Dalam kesimpulannya, beliau menegaskan, bahwa agama adalah ideologi dan ideologi adalah agama. Artinya, siapa saja yang menjadi penganut, pejuang sesuatu ideology maka agamanya adalah ideology yang diyakininya. Sekalipun pancasilaisme yang berakar dari nasionalisme dan komunisme yang berakar dari sosialisme tidak dinamakan sebagai agama, akan tetapi melihat kepada realitanya, kedua ideology tersebut diyakini dan diperjuangkan sebagai sesuatu yang suci dan bila meninggalkannya mereka meyakininya sebagai suatu kesalahan atau “dosa”.

Dengan sadar atau tanpa sadar, sesungguhnya kaum muslim yang telah menganut keyakinan komunis, maka itulah agamanya dan secara otomatis mereka bukan lagi sebagai muslim. Demikian halnya dengan kaum muslimin yang telah menganut keyakinan Pancasila, maka itulah agamanya. Dengan adanya ketegasan ini, khususnya kepada Ummat Islam dan umumnya kaum muslim di Indonesia, waspadalah bahwa kekafiran itu datang dengan sangat lembut dan sering tanpa disadari atau terabui oleh tuntutan materi.

Gagasan “nasionalisme Indonesia” berangkat dari pemikiran dr. Wahidin Sudirohusodo yang ditindaklanjuti oleh Soetomo dengan mendirikan organisasi Budi Oetomo pada 20 Mei 1908. Pergerakan organisasi ini semula bersifat lokal, hanya meliputi Jawa dan Madura sebagaimana termaktub dalam programnya, “de harmonische ontwikkeling van land en volk van Jawa en Madura (untuk kemajuan yang harmonis bagi Jawa dan Madura)”. Kemudian, melalui kongres Yogyakarta, Budi Oetomo menetapkan tujuannya yang lebih beridentitas (luas), yaitu; “untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa (nation) dan Negara (state),…”. Sekalipun organisasi ini, pada awalnya digagas oleh para pelajar yang berjiwa idealis, namun dalam perkembangannya, terutama setelah kongres Jogyakarta, Budi Oetomo dikuasai dan dikendalikan oleh Aristokrat Jawa (Majapahit). Oleh karena demikian, identitas gerakan Budi Oetomo lebih kental sebagai pergerakan untuk kebangkitan Majapahit Raya yang dibangun dengan spirit kebudayaan yang berkembang di masa kerajaan Majapahit dan dibumbui dengan berbagai spirit agama dan aliran kepercaayaan yang berkembang di masa selanjutnya.

Dalam proses lebih lanjut sebagai upaya identifikasi perjuangan kebangsaan Indonesia, dan sekaligus sebagai justifikasi nasionalisme Indonesia yang kental dengan nasionalisme Eropa menerima bulat demokrasi sebagai sistem politik dan Pancasila sebagai ideology. Tanggal 20 Mei (lahirnya organisasi Budi Oetomo) telah diyakini dan ditetapkan sebagai titik tolak atau hari kebangkitan nasional Indonesia. Artinya, tidak dapat diingkari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, hakikatnya adalah kelanjutan sebuah kekuasaan yang bersifat monarchi yang terbangun oleh spirit Majapahit Raya.  Nasionalisme Timur, demikian Soekarno mengistilahkannya, adalah wujud penolakan Soekarno terhadap nasionalisme Eropa (Barat) setelah mendapat kritik dari kaum muslimin, yang menyatakan bahwa di Eropa sebagai tempat lahirnya nasionalisme, justru hanya menimbulkan barbarianism. Soekarno yang tidak apriori terhadap nasionalisme, dalam proses lebih lanjut mengindonesiakan nasionalisme Eropa berdasarkan potensi kebudayaan dan agama yang berkembang di Indonesia, hingga kemudian Soekarno mengistilahkannya dengan Nasionalisme Indonesia sebagai persatuan dari masyarakat kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara.

Titik tolak pemikiran nasionalisme Indonesia dalam benak Soekarno, secara esensi maupun substansi diinspirasi oleh gerakan Budi Oetomo yang telah mempatenkan spirit “Sumpah Palapa” sebagai tujuan nasionalisme Indonesia. Kebulatan tekad dan keyakinan nasionalisme sebagai ideologi persatuan bekas-bekas kerajaan di Nusantara, Soekarno mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai wadah para pejuang nasionalisme Indonesia. Walaupun nasionalisme telah diindonesiakan oleh Soekarno, akan tetapi dalam tataran realitasnya tidak ada perbedaan yang fundamental antara nasionalisme Eropa (Barat) dengan nasionalisme Indonesia. Dalam tataran pengejawantahannya, misalnya secara politik dan ekonomi, khususnya di masa sekarang; demokrasi dan kapitalisme dengan ideology Pancasila telah menjadi pilihan tuggal yang dipaksakan sebagai sistem politik dan ekonomi yang harus dilaksanakan, walaupun di kemudian hari ada istilah “demokrasi pancasila dan ekonomi pancasila”.

Perjuangan rakyat Indonesia umumnya, atau secara khusus perjuangan kaum nasionalis untuk kemerdekaan Indonesia mendapatkan momentum di masa pendudukan Jepang, dan Jepang memang menjanjikannya. Oleh karena itu badan dan panitia pesiapan untuk kemerdekaan Indonesia dibentuk. Dalam realitasnya, kepanitiaan ini didominasi oleh kaum yang telah berjiwa nasionalis. Yang paling dominan, apa yang menjadi agenda rapat panitia persiapan untuk kemerdekaan Indonesia adalah berkenaan dengan apa dan bagaimana bentuk Indonesia merdeka. Hal itu menjadi topik yang panas, sehubungan semua pejuang ideologi di Indonesia (nasionalisme, sosialisme dan islamisme) berkeinginan menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan ideologi yang diperjuangkannya.

Oleh karena demikian, langsung maupun tidak langsung mereka bersepakat untuk memunculkan ideologi baru sebagai ideologi persatuan atas semua ideologi yang berkembang di Indonesia, dengan mengabaikan mereka yang berhaluan ideologi radikal (Islam minded dan Komunis minded). Pada perjalanan lebih lanjut, kaum nasionalis Indonesia yang diwakili Soekarno dan Muhammad Yamin memunculkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia merdeka. Dalam konteks penyikapan gagasan ideologi baru ini, kaum muslim yang telah berjiwa nasionalis, yang diwakili oleh tokoh-tokoh Ormas Islam, bersepakat dengan kaum nasionalis Indonesia yang berjiwa majapahit raya (Hindu-Budha), juga seorang yang berjiwa Kristen nasionalis, bahwa Indonesia merdeka harus berwujud sebagai Negara agama (Negara berdasarkan ajaran agama). Akan tetapi mereka berpolemik, sehubungan agama yang berkembang di Indonesia cukup banyak dan mengabaikan pemeluk Islam sebagai mayoritas.

Dalam proses lebih lanjut, kaum agamawan yang telah terikat hatinya dengan jiwa nasionalisme Indonesia, semuanya sepakat untuk melakuan toleransi _mengkolaborasikan_ atas faham semua agama sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Bagi pejuang Islam yang menghendaki totalitas Islam sebagai tujuan perjuangan dengan prinsip tauhid, dalam menyikapi mereka yang bersepakat mengkolaborasikan Islamisme dengan faham lain, merupakan pengkhianatan atas prinsip tauhid secara khusus dan atau merupakan pengkhianatan atas prinsip-prinsip Islam umumnya. Kemerdekaan dari imperialisme dan fasisme, bagi pejuang Islam memang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, akan tetapi teraihnya kemerdekaan dengan mengorbankan prinsip bukanlah sebuah kemenangan yang bernilaia di mata Allah SWT. Oleh karena itu, bagi Ummat Islam Bangsa Indonesia yang berjuang demi Islam secara total atau demi tegaknya Negara Islam Indonesia, sehingga hukum Islam berlaku dengan seluas-luasnya, masih menuntut pengorbanan jiwa, raga, nyawa, dan apapun yang ada pada setiap mujahid.

Dalam konteks pasang surut perjuangan Ummat Islam untuk tegaknya Negara Islam Indonesia, bukan hanya berhadapan dengan kaum nasionalis, baik di masa lalu maupun di masa kini. Akan tetapi, sosialisme yang telah menjelma sebagai komunis dengan target aksinya akan mendirikan negara komunis Indonesia adalah lawan yang harus dihadapi dengan pengorbanan yang cukup besar. Berkenaan dengan bagaimana Ummat Islam melawan komunis, secara umum mungkin mudah untuk melawannya, sehubungan doktrin mereka telah meniadakan agama dalam ideologinya. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, tidak sedikit orang Indonesia yang beragama Islam berpihak pada perjuangan komunis, sama halnya dengan mereka yang beragama Islam tapi berpihak pada perjuangan nasionalis. Jika diistilahkan dengan bahasa syar’I, dalam konteks siapa musuh Islam adalah mereka yang disebut sebagai kafirin, musyrikin, dan munafikin. Tegasnya, mereka yang disebut munafikin dalam konteks Indonesia adalah yang beragama Islam tetapi berjuang untuk tegaknya nasionalisme dan atau komunisme.

Kesejarahan komunisme di Indonesia pada awalnya terbangun para tokoh sosialis di Nederland, seperti Sneevliet, Brandstrder, dan Dekker. Mereka telah mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereninging) di Amsterdam, Belanda. Dan ISDV telah berprogram untuk memasukan komunisme di Hindia Belanda (Indonesia). Upaya memasukan komunisme tersebut dimasukannya lewat kader-kader pergerakan yang berkembang di Hindia Belanda, diantara yang cukup menonjol adalah Semaun dan Darsono yang sebelumnya telah menjadi anggota ISDV.

Di masa kesuksesan Revolusi Komunis di Rusia pada tahun 1917, komunisme telah berkembang pesat di Semarang, di bawah pimpin Semaun yang bergerak dalam tubuh Sarekat Islam.  ISDV yang berkembang di Hindia Belanda, kemudian pada tahun 1920 berganti nama Partai Komunis Hindia dan pada tahun 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Watak kaum Komunis relative tidak berubah dengan karakter yang dibentuk oleh pemikirnya, Heinrich Karl Mark. Realitasnya, sejak zaman Hindia Belanda hingga zaman Republik Indonesia telah 8 kali melakukan aksi revolusi _coup de etat. Untuk pertama kalinya, gerakan kaum komunis pada tahun 1926 melakukan aksi revolusi terhadap pemerintah Kolonial Belanda, di bawah komando Semaun dan Darsono. Oleh karena kegagalan dalam aksi, Semaun dan Darsono melarikan diri ke Rusia, kemudian kepemimpinan PKI berada di tangan Tan Malaka. Untuk aksi revolusi kaum proletar (komunis) yang terakhir di zaman Republik Indonesia pada tahun 1965 di bawah komando Kolonel Untung, seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Secara aksi, mungkin pada tahun 1965 merupakan aksi kudeta yang terakhir dan dapat ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi, memperhatikan kepada realitas politik yang berkembang di masa kini, Republik Indonesia di bawah Presiden Joko Wododo, de facto kaum proletar atau setidaknya “kaum yang berhaluan kiri” berkuasa, dan kaum nasionalis tengah meradang.

Pasangan surut perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia dalam masa imperialis Belanda sejak awal abad keduapuluh hingga kini, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruh oleh agitasi politik yang berideologi nasionalisme-demokrasi dan sosialisme-demokratik. Atau dalam istilah yang sudah mengindonesia adalah Pancasilaisme dan Komunisme. Sekalipun demikian, perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia telah menemukan momentumnya, sebagai perjuangan yang telah sampai pada cita-citanya untuk mewujudkan adanya Negara Islam di Indonesia sebagai washilah keabsahan ibadah kepada Allah SWT baik secara vertical maupun secara horizontal.

Di tengah-tengah revolusi nasional yang sedang berlangsung sejak tahun 1945 hingga tahun 1948 atau lebih tepatnya setelah naskah perjanjian Renville _penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Belanda_, Ummat Islam Bangsa Indonesia bangun dan bangkit melawan keganasan penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda. Tepatnya, sejak kandasnya revolusi nasional (1948), beralih sifat dan bentuknya menjadi revolusi Islam, atau perang suci (jihad fi sabillllah), hingga kemudian pada 7 Agustus 1949 Negara Islam Indonesia diproklamirkan. Telah dinyatakan dalam penjelasan singkat proklamasi Negara Islam Indonesia, bahwa perang suci atau revolusi Islam itu akan berjalan terus, hingga: 1) Negara Islam Indonesia berdiri dengan sentausa, tegak-teguh keluar dan kedalam, 100% de facto dan de jure, di seluruh Indonesia; 2) Lenyapnya segala macam penjajahan dan perbudakan; 3) Terusirnya segala musuh Allah, musuh Agama dan Negara dari Indonesia; dan 4) hukum-hukum Islam berlaku dengan sempurnanya di seluruh Negara Islam Indonesia. Oleh karena demikian, maka selama Negara Islam Indonesia belum memenuhi syarat sebagaimana tersebut, merupakan Negara Islam di masa perang atau Darul Islam fi waqtil harb. Konsekwensi status Negara dalam masa perang, maka segala hukum yang berlaku dalam masa itu adalah berlaku hukum Islam di masa perang. Dengan demikian, status permusuhan dengan kaum pancasilais dan kaum komunis belum berakhir.

De facto, Negara Islam Indonesia ketika diproklamasikan pada tahun 1949 telah menguasai wilayah yang kosong dari kekuasan Republik Indonesia ataupun dari kekuasaan imperialis Belanda sebagai basis Negara dan pusat pemerintahan Negara Islam Indonesia. Dan secara de jure, melalui proklamasi Negara Islam Indonesia, wilayah Indonesia seluruhnya telah diklaim sebagai wilayah Negara Islam Indonesia. Atas realitas ini, respon penjajah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia yang telah kandas di Jogyakarta mengadakan perundingan di Den Hag, Belanda pada tahun 1950, dengan nama terkenalnya “Konferensi Meja Bundar”. Prakarsa perundingan yang bernama round teble conference itu, seolah-olah prakarsa para pejuang nasionalis yang menggugat pemerintah Belanda untuk melakukan renegosiasi politik (kekuasaan). Sesungguhnya prakarsa perundingan “round table” itu dimotifasi oleh hadirnya Negara Islam di Indonesia oleh kedua belah pihak. Sehubungan kedua belah pihak (Belanda dan Pejuang Republik Indonesia), baik secara politis maupun lainya memiliki kepentingan, maka perundingan round table itu diadakan.

De facto hadirnya Negara Islam Indonesia itu tidak dapat digugat, karena berdirinya cukup memenuhi syarat baik secara syar’i maupun hukum dunia (politik). Oleh karena demikian, pemerintah Belanda dan para delegasi yang berhaluan nasionalis mensiasati agar Negara Republik Indonesia kembali berkuasa atas Indonesia. Maka disepakatilah adanya sebuah Negara baru yang berbentuk federasi, bernama RIS (Republik Indonesia Serikat) dalam perundingan Meja Bundar tersebut. Bagi seorang yang cerdas, adanya Negara Baru yang beranama RIS, sesungguhnya merupakan bukti otentik, bahwa Belanda mutlak berpandangan dan bersikap, bahwa Negara “hadiah” Jepang yang bernama Republik Indonesia itu sudah tiada. Dan selanjutnya dalam pandangan Belanda, baik dalam arti politis maupun lainnya dalam menyikapi lahirnya Negara Islam Indonesia, Belanda memberikan kekuasaan kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat untuk melawan Negara Islam Indonesia.

Dan selanjutnya dengan upaya politik “Dekrit Presiden Republik Indonesia Serikat” tahun 1959, yang menyatakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang semula menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian Negara Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Republik Indonesia. Secara politis, dekrit ini juga berkaitan dengan kemenangan Partai Islam (Masyumi) menang secara mutlak dalam Pemilu tahun 1955, dan kalangan nasionalis tulen mensiasati agar Islam tidak berkuasa. Oleh karena itulah, sikap para Ulama yang berkonferensi di Cisayong tahun 1948 telah menegaskan, bahwa Islam tidak bisa dimenangkan secara flebisit (melalui demokrasi).

Para Ulama Indonesia yang ber-ijma’ demikian dilatar-belakangi oleh realitas kaum nasionalis tulen dan muslim nasionalis di masa Hindia Belanda yang berjuang melalui Volkstrad (Parlemen Belanda). Dan realitas itu tidak sesuai dengan prinsip Islam dan tidak ditemukan sunnahnya. Kenyataan Islam tidak dapat dimenangkan dengan melalui Parlemen, contoh kasusnya adalah Pemilu tahun 1955 dan pembrangusan Piagam Jakarta.

Atas kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia, secara de jure Belanda tetap tidak mengakui adanya Republik Indonesia. Dan sehubungan Belanda secara langsung tidak memiliki moment untuk menguasai kembali Indonesia oleh karena situasi politik yang berkembang, maka dengan strategi “melempar dua burung dengan satu lemparan batu”, Belanda menggunakan “tangan” Republik Indonesia sebagai alat untuk menghancurkan Islam “Negara islam Indonesia”.

Pada perkembangan lebih lanjut, nasib perjuangan Negara Islam Indonesia di masa Republik Indonesia pasca Dekrit 5 Juli 1959, di bawah Presiden Soekarno dengan dukungan Belanda serta dukungan dari Negara-negara demokrasi lainnya Eropa (Barat dan Timur), pada tahun 1962, Imam Negara Islam Indonesia, SM. Kartosoewirjo tertangkap dan tidak dapat dibebaskan. Sekalipun demikian, dengan spirit; “Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?  Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudlarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. ( QS Ali Imran : 144 ) Maka melanjutkan perjuangan bagi tegaknya Negara Islam Indonesia, walau dengan “strategi baru” karena situasai dan kondisi yang mempengaruhinya, Ummat Islam Bangsa Indonesia terus bergerak. Alhamdulillah, secara ideologis perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia untuk tegaknya Negara Islam Indonesia terintegrasikan kepada generasi pejuang berikutnya, sehingga melahirkan kader-kader ideologis.

Rezim “Komunis” Orde Lama, Soekarno ditumbangkan oleh Soeharto, kemudian muncul sebagai rezim Orde Baru. Secara ideologis Komunisme masih hidup, akan tetapi secara gerakan, relative dapat dimatikan oleh Soeharto dengan kekuatan militernya dan bantuan Amerika. Dan selanjutnya, dengan alasan bahwa pembangunan memerlukan stabilitas politik; setelah komunisme dibungkam, kemudian perjuangan ummat Islam yang bertujuan untuk tegaknya Negara Islam menjadi sasaran dan target operasi pelenyapan dengan berbagai operasi secara opensive maupun defensive.

Operasi penghancuran terhadap Islam di masa Soeharto, salah satunya yang paling berdampak terhadap gerakan idologis adalah operasi “Pancing dan Jaring” yang dibidani oleh Ali Murtopo (intelijen Republik Indonesia). Dengan menggunakan Adah Jaelani Tirtaprja _seorang pejuang Darul Islam tetapi telah berstatus sebagai pejuang yang menyeberang kepada musuh di masa sebelum Imam Asy-syahid SM. Kartosoewirjo tertangkap_, sebagai sarana untuk memancing dan menjaring pejuang Negara Islam Indonesia melalui gerakan Komando Jihad. Kesungguhan penguasa Orde Baru dalam membumi-hanguskan sisa-sisa pejuang Negara Islam Indonesia, tidak berhenti sampai operasi intelijen “pancing dan jaring”. Akan tetapi di masa Orde Refomasi Republik Indonesia, operasi intelijen Republik Indonesia, terus berjalan dan sekali lagi tanpa tersadari oleh para pejuang ideologis Negara Islam Indonesia, hingga kemudian tergambar dengan nyata setelah diketahui hadirnya A.S. Panji Gumilang sebagai warasatil mafasid yang berhubungan dengan dekat Hendropriyono, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Republik Indonesia. Dalam konteks rintangan yang terjadi di masa Orde Reformasi, walaupun tidak memakan korban nyawa, akan tetapi ittihadul ummat semakin hancur sebagai ekses dari program-program penyimpangan yang dilakukan oleh A.S. Panji Gumilang.

Di masa Orde Baru, walaupun operasi khusus Ali Murtopo cukup mematikan gerakan ideology Negara Islam Indonesia, akan tetapi generasi pejuang Negara Islam Indonesia masih mampu bertahan walaupun dengan skala minimal. Kemudian potensi yang kecil ini berupaya melakukan koordinasi jaringan perjuangan Islam secara internasional yang dilakukan oleh Abdullah Sungkar bersama Syeikh Abdullah Azzam di masa perlawanan Ummat Islam Afghanistan bergolak melawan Uni Sovyet.

Dan kemudian di masa-masa selanjutnya, pejuang Negara Islam Indonesia juga melakukan koordinasi untuk pendidikan dengan para pejuang Moro, Filipina Selatan. Alhamdulillah, pejuang Negara Islam Indonesia walaupun kecil perannya dalam kancah perjuangan Islam secara global dari sejak tahun 1980-an hingga masa tumbangnya Menara Kembar, WTC, di New York dalam peristiwa 11 September cukup memberikan spirit dan ghirah bagi pejuang Negara Islam yang tidak terlibat langsung di Medan jihad Afghanistan, Moro, dan di Timur Tengah dan atau medan jihad lainnya yang tengah berlangsung.

C. Berintegrasi Kepada Sistem Dalam Menyikapi Realitas Ikhtilaf

Realitas ikhtilaf (secara politik) internal dalam perjuangan untuk tegaknnya Negara Islam Indonesia tidak terhindarkan, sebagai akibat dari fitnatun kabir _tertangkap dan dieksekusinya Imam Negara Islam Indonesia, SM. Kartosoewirjo_yang terjadi pada tahun 1962. Sejak itu perjuangan Negara Islam Indonesia benar-benar mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Kemunduran yang luar biasa tersebut, bisa dimaklumi karena sejak Fitnatun kabir pada tahun 1962 dan pada masa-sama sesudahnya, pihak musuh (Republik Indonesia) dengan berbagai cara melakukan penghancuran secara total terhadap Negara Islam Indonesia dan para pejuangnya. Akan tetapi, secara ideologis perjuangan Islam untuk tegaknya Negara Islam Indonesia tidak dapat dikebumikan oleh Republik Indonesia. Dengan minhaj yang ada dalam Islam, ideologi Islam sebagai ruh perjuangan untuk tegaknya Negara Islam Indonesia telah masuk dalam jiwa generasi muda “mujahid” dan dalam keadaan siap untuk melanjutkan revolusi Islam yang tertunda.

Berkenaan dengan realitas apa dan bagaimana persoalan ikhtilaf politik yang terjadi secara internal di dalam perjuangan Negara Islam Indonesia, insya Allah para pejuang Negara Islam Indonesia telah maklum dan tidak perlu diuraikan. Akan tetapi sekedar sebagai pengetahuan dan sekaligus sebagai jalan “penerang” atau sebagai sesuatu yang dapat menginspirasi untuk kembali bangkit secara bersama-sama, yakni kembali berjuang melawan kafirin wal musyrikin Dunia umumnya, dan khususnya di Indonesia. Penting untuk ditegaskan berkenaan dengan estafeta kepemimpinan pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo dalam perspektif hukum. Semoga dengan penerangan ini, menjadi washilah untuk sampai kepada ittihadul ummat sebagai potensi perjuangan untuk meraih “kemenangan” yang tertunda.

Sebagaimana telah dimaklum, bahwa Imam Negara Islam Indonesia, Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo sejak fitnatun kabir tidak dapat dibebaskan; maka untuk hal itu diperlukan tinjauan hukum, sehingga kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia dapat dikenali dan semoga Ummat Islam Bangsa Indonesia di masa kini dapat membai’atnya.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al Ahkam al Sulthaniyyah fi al wilaayah al Diniyyahpada sub judul “kapan Imam boleh diberhentikan”, cukup panjang diuraikan. Beliau menegasakan, bahwa Imam boleh diberhentikan apabila: 1) Cacat dalam keadilannya; dan 2) Cacat Tubuh. Kemudian pada penjelasan yang dimaksud cacat tubuh beliau membaginya kedalam tiga bagian, yaitu: 1) cacat panca indera; 2) cacat organ tubuh; dan 3) cacat tindakan. Selanjutnya, pada pembahasan cacat tindakan dimana Imam boleh diberhentikan karena dua factor, yaitu karena Hajru dan karena Kalah.  Lebih lanjut Imam Al-Mawardi menegaskan, bahwa yang dimaksud Kalah ialah Imam jatuh menjadi tawanan musuh dan tidak mampu membebaskan diri dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dibenarkan diangkat sebagai Imam, karena dalam kondisi tertawan seperti itu ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum muslimin (terkena hukum ‘ashir). Dan selanjutnya Imam Al-Mawardi menegaskan, untuk selanjutnya, ummat berhak memilih Imam yang baru dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas kepemimpinan. Kemudian, Imam Al-Mawardi menegasakan dalam hal; jika seseorang tertawan musuh setelah menjadi Imam, maka seluruh umat mempunyai kewajiban untuk membebaskannya, karena diantara hak Imam adalah ia berhak mendapat pertolongan. Ia tetap menjadi Imam selagi masih ada harapan bisa dibebaskan, dan ada jaminan ia bisa dilepaskan dengan perang atau tebusan. Jika pembebasan Imam menemui jalan buntu (tidak dapat dibebaskan) maka jabatan Imam tersebut boleh dicopot.

Kemudian, Qanun Azasi Negara Islam Indonesia, BAB IV pasal 13 menegaskan; Imam melakukan wajibnya selama: a) mencukupi bai’atnya; b) tiada hal-hal yang memaksa sepanjang hukum Islam, redaksional bai’at Imam Negara Islam Indonesia sebagai berikut:

“Bismilllahirrahmaanirrahiim, Asyhadu anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah; Wallahi (Demi Allah); Saya menyatakan ba’at saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dihadapan sidang Majelis Syuro ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan Agama dan Negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam, bagi kepentingan Agama dan Negara”.

Dengan demikian, sesuai realita yang terjadi dimana Imam/Plm. APNII SM. Kartosoewirjo pada 4 Juni 1962 tertawan oleh musuh dan kemudian tidak dapat dibebaskan (dieksekusi oleh musuh pada 17 Agustus 1962), maka status Imam/Plm.T.APNII SM. Kartososewirjo telah batal demi hukum karena sudah tidak mampu mencukupi bai’atnya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan secara teoritis Imam/Plm. APNII telah jatuh dalam posisi cacat tindakan (kalah, tertawan musuh dan tidak dapat dibebaskan), juga Imam/Plm.T.APNII telah terkena hukum ‘ashir (hukum budak_ tidak merdeka). Oleh karena kondisinya demikian, maka “Imam SM. Kartosoewirjo telah terbebas dari tugasnya”, maka bagaimanakah kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia? Apakah Umat Islam Bangsa Indonesia, pasca Imam/Plm.APNII SM. Kartosoewirjo di eksekusi musuh tidak ada penggantinya? Sebagaimana telah dimaklum, bahwa jika ummat Islam sekalipun sedetik hidup tanpa imam, maka matinya adalah mati jahiliyah. Oleh karena kita meyakini, bahwa Negara Islam Indonesia itu hak adanya, dan mustahil jika Allah SWT tidak menyelamatkan kebenaran tersebut. Nash-Nya menegasakan;

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”.( QS Hud : 116 )

Kalau dikaitkan dengan realitas politik yang terjadi di masa Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai pengganti Rasulullah SAW, kepemimpinan kaum muslimin langsung hadir dan tampil sebelum Rasulullah dikebumikan, maka dalam konteks kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia tidak demikian adanya. Akan tetapi dengan tidak langsung tampil penggantinya, bukan berarti tidak ada penggantinya. Hal demikian, yang menjadi faktor utama adalah karena kondisinya fi waqtil harb, sedang di masa Abu Bakar menjadi pengganti Rasullullah adalah fi waqtil amn. Karena fi waqtil harb, maka Allah tidak menampilkan secara langsung pengganti Imam/Pm.T.APNII ini, merupakan af’alullah (cara Allah SWT) untuk menyelamatkan kebenaran Negara Islam Indonesia.

Kita meyakini, bahwa para ahli hukum tata negara Negara Islam Indonesia, adalah orang-orang yang cukup fakih dalam disiplin ilmunya. Realitanya, penyusunan Qanun Azasi, pasal demi pasal yang mengatur perihal suksesi kepemimpinan cukup jelas dan sesuai dengan ilmu, bahkan telah diantisipasi bila suksesi kepemimpinan terjadi dalam kondisi yang sangat darurat. Dan dalam kondisi, fi waqtil harb MKT. No. 11 Tahun 1959 adalah mutlak merupakan petunjuk “tabut” terkait persoalan suksesi kepemimpinan dalam masa perang. Dan diantara orang-orang yang terkena amanat MKT No. 11 tahun 1959 itu ada yang diselamatkan Allah SWT untuk melanjutkan kepemimpinan Negara Islam Indonesia. Realitas pengganti Imam/Plm.T.APNII SM. Kartosoewirjo sebagaimana yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959.

Kebenarannya dapat kita qiyas-kan atas berita adanya Nabi dan Rasul pengganti Nabi Isa AS, kemudian Rasulullah Muhammad SAW baru tampil setelah 700 tahun Nabi Isa AS wafat. Atas realitas ini, keabsahan Muhammad Rasulullah SAW sebagai pengganti Nabi Isa AS tidak diragukan, hanya orang-orang kafir dan musyrikin yang meragukan dan bahkan mengingkari dan memusuhinya.

Dengan demikian, persoalan pengganti kepemimpinan dalam Islam, kondisi sangat berpengaruh besar, dan demikian juga dalam konteks fikih. Untuk itu, bila dalam keadaan fi waqtil amn (de facto dan de jure), peralihan kepempinan boleh mengacu kepada sunnah yang terjadi ketika Abu Bakar Shidiq menjadi pengganti Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam kondisi fi waqtil harb, persoalan tampilnya pengganti Imam sebelumnya tidak menjadi persyaratan, karena pertimbangan kondisi. Secara teoritis, Al-Qur’an dan Al-Hadits cukup memberikan penjelasan, bahwa pemimpin Islam itu harus terangkat melalui mekanisme syuro, dan atau melalui amanat (wasiat) pemimpin sebelumnya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.  Menurut Imam Al-Mawardi, “ Jabatan Imamah dianggap sah dengan dua cara, pertama pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi (majelis syuro), dan kedua penunjukan oleh Imam sebelumnya.  Oleh karena sejak diproklamasikannya Negara Islam Indonesia belum ada Majelis Syuro sesuai kriteria atau syarat yang ditentukan oleh konstitusi Negara Islam Indonesia, maka peralihan kepemimpinan Negara Islam Indonesia di masa fi waqtil harb, adalah mengacu kepada al-washi (amanat). Mekanismenya sebagaimana yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959. Sedikit gambaran realitas ikhtilaf politik dalam persoalan siapa pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia, dan tinjauan hukum atas hal itu perlu kami sampaikan. Secara umum, realitas ikhtilaf kepemimpinan Negara Islam Indonesia pasca fitnatun kabir berada dalam empat golongan;

Pertama, asas legalitas KH. Akhmad Sobari Tejamaya yang mendeklarasikan pemerintahan Negara Islam Indonesia sebagai pelanjut dari Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo dan dirinya sebagai Imam Negara Islam Indonesia adalah berangkat dari amanat (penunjukan) langsung dari Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo ketika di dalam Rumah Tahanan Militer di Bandung. Hal ini terungkap dari riwayat yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Militer, dalam suatu keadaan terjadi dialog antara Zaenal Hatami, pejuang Darul Islam yang telah tertangkap lebih dahulu dengan Imam SM. Kartosoewirjo.
“… Bapak Zaenal Hatami berkata: “Pak Imam, perjuangan ini kan tidak boleh berhenti.” Imam menjawab,”Ya, lanjutkan !” Lalu Pak Zaenal bertanya lagi: “Jadi bila Imam ini sedang berhalangan maka yang melanjutkan siapa?” Kemudian Imam balik bertanya: “Di rumah tahanan ini ada siapa saja?” Pak Zaenal menyebutkan nama-nama mereka yang ditahan. Sesudah satu per satu disebutkan dan sampai kepada nama Akhmad Sobari, maka Pak Imam berkata: “Nah, ini sampaikan kepada beliau supaya melanjutkan!”. … Lalu Pak Zaenal bertanya lagi: “Bagaimana kalau beliau (Pak Akmad Sobari) itu tidak sanggup?”. Imam menjawab: “Harus sanggup, ini sementara bukan permanen, sebab nanti disana ada undang-undang (yang mengatur)!”.

Sebelum kepada esensi, penting untuk dipahami, bahwa kisah tersebut dan orang-orang yang terlibat didalamnya, semuanya sedang berada dalam posisi sebagai tawanan musuh. Dengan demikian, para tawanan tersebut terkena hukum ‘ashir (orang yang tidak merdeka). Oleh karena demikian, berkenaan dengan penunjukan KH. Ahmad Sobari oleh Imam SM. Kartosoewirjo sebagai pelanjut (Imam) perjuangan adalah batal demi hukum, karena yang memberikan mandat dan yang menerima mandat, keduanya berstatus sebagai tawanan musuh. Akan tetapi, jika mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, dimana Imam mutlak berhenti dari tugasnya setelah wafat (tidak bisa dibebaskan). Maka Imam Asy-Syahid ketika memberikan mandat kepada KH. Ahamd Sobari masih dalam keadaan belum mendapat vonis mati dan belum dieksekusi, maka dengan asumsi ini, Imam Asy-Syahid dengan kemampuannya yang terbatas melakukan ijtihad untuk melakukan upaya yang mungkin bisa dilakukan sekalipun kesempatannya sangat kecil. Kemudian, KH. Akhmad Sobari yang juga berstatus sebagai tawanan, namun ia berpeluang untuk bebas dari tawanan, maka dengan mengacu kepada pendapat Imam Al-Mawardi, “… seseorang tidak boleh diangkat menjadi Imam apabila dalam keadaan tertawan musuh, kecuali berpeluang untuk bebas…”. Oleh karena KH. Ahmad Sobari masih berpeluang untuk bebas, maka Imam Asy-Syahid mengambil langkah ijtihad, sehingga dengan bashirah-nya ia menunjuk KH. Akhmad Sobari sebagai Imam sementara.

Sesuai dengan zahirnya riwayat tersebut, bahwa penunjukan KH. Ahmad Sobari adalah bersifat sementara. Karena itu, jika telah ada yang permanent, maka ia harus menyerahkan kekuasaan sementara teresebut kepada yang berhak menerimanya.  Dari keterangan para pelanjut KH. Ahmad Sobari di masa sekarang, mereka menyatakan bahwa KH. Ahmad Sobari pernah berkeliling untuk mencari siapa yang berhak sebagai pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia, dan beliau bermaksud menyerahkannya. Oleh karena situasi kondisi, beliau tidak menemukannya siapa yang berhak, maka sikap beliau dan para sahabatnya menunggu qadla dan qadar-nya Allah SWT.

Kedua, penegasan hukum berkenaan dengan kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang dihasilkan melalui syuro di Jalan Mahoni. Sebagaimana telah dimaklum, bahwa syuro untuk memilih pemimpin baik dalam nash maupun hadits serta secara teoritis ilmu ketata-negaraan Islam adalah dibenarkan. Akan tetapi, pelaksanaannya sangat terikat oleh kondisi dan agendanya. Terlebih untuk melanjutkan kepemimpinan Negara Islam Indonesia, dimana persoalan kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia telah diatur dalam konstitusinya. Memperhatikan kepada realitanya, bahwa eskistensi syuro di jalan mahoni, dalam perspektif konstitusi Negara Islam Indonesia adalah batal demi hukum. Karena temanya “melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia”, tetapi tidak menggunakan parameter yang telah diatur dalam konstitusi negara yang mau dilanjutkannya. Dan bila dikorelasikan dengan spirit nash, tentang Bani Israil, mereka yang syuro di jalan Mahoni tidak mengacu kepada isyarat yang termaktub dalam “Tabut”. Kemudian, secara personality; para tokoh utama pelaku syuro di jalan Mahoni adalah orang-orang yang terkategori indisipliner dalam perjuangan (menyerah kepada musuh). Sebagaimana Kaum Bani Israil ;

“Mereka berkata: “Hai Musa, Kami sekali sekali tidak akan memasuki nya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya, karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya Kami hanya duduk menanti disini saja”. berkata Musa: “Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara Kami dengan orang-orang yang Fasik itu”  Allah berfirman: “(Jika demikian), Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang Fasik itu” (QS Al Maidah : 24-26 ).

Kemudian, Adah Djaelani Tirtapraja terangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo melalui mekanisme Syuro yang diselenggarakan di jalan Mahoni, Jakarta. Setelah kita memahami sejarah, dan diketahui bahwa Syuro tersebut merupakan prakarsa Ali Murtopo, intelijen Republik Indonesia yang mempunyai agenda “Pancing dan Jaring” terhadap sisa-sisa pejuang Negara Islam Indonesia. Kemudian, secara personality, Adah Djaelani Tirtapraja dalam perspektif hukum atas eksistensinya tergolong kepada mujahid yang lari dari peperangan (menyerah kepada musuh). Oleh karena dua factor tersebut, maka pemerintahan dan kepemimpinan Adah Djaelani Tirtapraja batal demi hukum. Dan kemudian, secara otomatis pelanjut kepemimpinan dari Adah Jaelani Tirtapraja yang sekarang berada di tangan AS. Panji Gumilang dan atau yang lainnya batal demi hukum.

Ketiga, penegasan hukum berkenaan dengan eksistensi gerakan fillah, gerakan ini di bawah komando Djadja Sudjadi, pada esensinya merupakan gerakan yang bersifat penolakan terhadap agenda jihad fisabilillah yang diproyeksikan oleh Adah Djaelani Tirtapraja di tahun 1970-an. Menurut keterangan Adah Djaelani Tirtapraja dalam sidang dirinya di pengadilan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Djaja Sudjadi itu bermakmum kepada KH. Akhmad Sobari dalam kepemimpinannya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, setelah Djaja Sudjadi “dihilangkan” oleh Adah Djaelani Tirtapraja, aksi simpati sebagian umat kepada Djaja Sudjadi dan ide perjuangan fillah-nya mengkristal, dalam kenyataan selanjutnya tidak ada koordinasi dengan kepemimpinan KH. Akhmad Sobari. Pada tataran realitas sekarang, gerakan fillah yang masih konsisten dengan perjuangan untuk tegaknya Negara Islam Indonesia; mereka berpendirian, bahwa imamah pasca Imam Asy-Syahid belum ada, dan mereka berharap hadirnya Imam pelanjut berdasarkan syuro.

Keempat, Penegasan hukum berkenaan eksistensi Abdul Fatah Wiranagapati sebagai Imam Negara Islam Indonesia. Eksistensi Abdul Fatah Wiranagapati selaku KUKT berangkat atas rekomendasi Anwar Cokroaminoto sehubungan adanya permintaan Imam SM. Kartosoewirjo terhadap kebutuhan personil untuk bertugas menggantikan dirinya ke Aceh pada tahun 1953, sebelumnya Mustafa Rasyid pernah diutus ke Aceh, kemudian tertangkap di Medan pada tahun 1952. Dan Abdul Fatah Wiranagapati, sepulang tugas dari Aceh ia tertangkap di Jakarta, hingga kemudian ditawan musuh sampai tahun 1963. Abdul Fatah Wiranagapati terangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia melalui amanat yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959 dan baru menampilkan dirinya sebagai Imam Negara Islam Indonesia pada tahun 1987, setelah sebelumnya menerbitkan kitab At-Tibyan. Atas eksistensinya, Abdul Fatah Wiranagapati sebagai pelanjut kepemimpinan pasca Imam Asy-Syahid banyak yang meragukan. Mereka yang meragukan, umumnya berkenaan dengan dirinya sebagai Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT) dengan argument yang sangat personality. Ada yang mengakui dirinya sebagai KUKT, tetapi mereka yang belum mau menerima eksistensinya sebagai Imam karena adanya KUKT yang lain, seperti Bukhari adalah KUKT untuk Sulawesi, Hasan Tiro adalah KUKT internasional (duta keliling).

Setelah melalui penelitian yang mendalam berkenaan Abdul Fatah Wiranagapati, terutama seputar dirinya sebagai KUKT, dan berkenaan dengan orang-orang yang terkena amanat MKT No. 11 Tahun 1959, oleh para peneliti dan pengikutnya tidak diragukan, bahwa Abdul Fatah Wiranagapati adalah pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang absah, baik dalam tinjauan hukum syar’i maupun berdasarkan aturan yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia (konstitusi dan aturan dibawahnya). Kemudian, berkenaan dengan adanya yang masih meragukan bahwa Abdul Fatah Wiranagapati sebagai pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia, karena tampilnya ada jeda waktu antara Imam awal dengan Imam pelanjut, yaitu Imam Awal menemui syahidnya pada tanggal 17 Agustus 1962, sedangkan Abdul Fatah Wiranagapati baru terbebas dari tawanan musuh pada tahun 1963. Berkenaan dengan jeda waktu, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa: 1) hal itu, hakikinya karena af’alullah (Allah bermaksud menyelamatkan); 2) karena kondisi fiwaqtil harb; 3) karena daya dukung umat tidak memungkinkan dirinya untuk tampil; dan 4) karena dirinya meyakini bahwa KUKT itu bukan hanya dirinya, maka ia pada saat setelah terbebas dari tawanan musuh, berusaha mencari yang lain.

Hingga kemudian, dirinya mendekalarasikan diri sebagai Imam pelanjut Imam Asy-Syahid pada tahun 1987. Sekalipun tampilnya Abdul Fatah Wiranagapati sebagai Imam Negara Islam Indonesia, ada jeda waktu, namun eksistensi dirinya sebagai Imam pelanjut telah ditetapkan dan hal ini tidak mengurangi keabsahan dirinya sebagai orang yang terkena amanat MKT No. 11 Tahun 1959. Sebagai penegasan, bahwa ketetapan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul telah ditetapkan ratusan tahun sebelum dirinya tampil, dan telah diinformasikan kepada para Nabi dan umat sebelumnya. nash-Nya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”( QS Al A’raf : 157 )

Atas realitas ikhtilaf politik yang terjadi dalam Negara Islam Indonesia, semoga para pejuang Negara Islam Indonesia yang masih berkonsentrasi dalam jaringan kepemimpian sebagaimana tersebut di atas dan atau jariangan-jaringan lainnya, marilah kita secara bersama-sama berintegrasi kepada sistem dan hukum yang berlaku di dalam Negara Islam Indonesia di masa perang. Perihal suksesi kepemimpinan di dalam Islam sudah cukup jelas, secara syar’i, suksesi kepemimpinan itu dengan dua cara yaitu syuro dan atau al-washi. Kemudian menurut hukum yang telah diatur dalam konstitusi Negara Islam Indonesia adalah sama dengan prinsip syar’i, yaitu melalui mekanisme syuro dan atau amanat Imam sebelumnya. Dalam pengejawantahannya, maka yang akan digunakan sebagai mekanisme peralihan kepemimpinan adalah disesuaikan dengan kondisi yang tengah berlangsung, yaitu melalui mekanisme amanat Imam sebelumnya. Sebagai spirit, nash menegaskan:

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang  berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudlarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. ( QS Ali Imran : 144 )

Sebagaimana telah dimaklum, bahwa kita di masa sekarang adalah termasuk generasi pelanjut perjuangan untuk tegaknya Negara Kurnia Allah, Negara Islam Indonesia. Dimana Negara ini akan tampil sebagai titik tolak kebangkitan peradaban Dunia Islam di abad ke-21. Dengan spirit yang telah diperintahkan kepada kita “… bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berdienul Islam.

Dalam perspektif politik, siapapun manusianya yang mati dalam keadaan terikat dengan peradaban jahiliyah, yaitu peradaban yang terbangun oleh ideology yang berakar dari hawa nafsu “Pancasila” adalah tidak tergolong sebagai orang yang mati dalam keadaan selamat dari ancaman neraka, sekalipun mereka mengaku sebagai muslim. Termasuk dalam hal ini, adalah Ummat Islam Bangsa Indonesia yang bersikukuh dalam realitas ikhtilaf. Oleh karena itu, hanya satu jalan yang dapat menyelamatkan, yaitu berintegrasi kepada system, nash menegaskan:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”( QS Al Imran : 103 – 104 )

Insya Allah, bagi Ummat Islam Bangsa Indonesia telah mafhum bahwa apa yang dimaksud dengan hablum minaallah, dan demikian juga dengan makna hablum minannaas. Sekedar sebagai penegasan, dari riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud habl-nya Allah adalah al-qur’an, dan as-sunnah adalah habl-nya manusia. Yang dimaksud as-sunah sebagai hablum minanaas adalah keterikatan masyarakat dalam ikatan konstitusi Madinah di masa Rasulullah SAW.

Dalam kontkes Indonesia, sehubungan al-qur’an dan al-hadits telah ditetapkan dalam konstitusi Negara Islam Indonesia sebagai dasar dan hukum yang berlaku, maka seruan untuk berpegang teguh kepada habl-nya Allah dan habl-manusia, adalah seruan agar Ummat Islam Bangsa Indonesia rela terikat oleh konstitusi Negara Islam Indonesia dan komitmen dalam pengejawantahanya. Tegasnya, dalam menyikapi realitas ikhtilaf politik secara internal di dalam Negara Islam Indonesia, bahwa kelanjutan kepemimpinan pasca Imam Asy-Syahid adalah dengan al-washi. Oleh karena demikian, keterikatan kita dengan al-qur’an dan al-hadits sebagai realitas aqidah (ideology islam) menuntut adanya pengejawantahan dalam realitas politik di Indonesia, untuk menghancurkan peradaban jahiliyah Indonesia yang sudah akut dan membangun peradaban Islam. Allahu Akbar!

….. bersambung ke   https://ahkamsulthaniyah.com/2016/07/25/peradaban-indonesia-dalam-naungan-berhala-pancasila-dan-majapahit-raya/   PERADABAN INDONESIA DALAM NAUNGAN BERHALA PANCASILA DAN MAJAPAHIT RAYA

2 respons untuk ‘Mata Rantai Perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s