Revolusi Sebuah Jalan Ummat Islam untuk Bangkit

Sebagai tulisan lanjutan yang ke VI dari MANIFESTO POLITIK NKA NII

Oleh : Mujadid Abu Qital — KSU APNII

 

Ummat Islam Bangsa Indonesia meyakini dengan tegas dan pasti bahwa segala kekuasaan (Negara) dan peralihannya berada ditangan-Nya, baik yang bersifat darul Islam maupun darul kuffar, pergantiannya bagaikan peralihan waktu malam kepada siang, dan hal itu adalah sesuatu yang pasti. Eksistensi darul Islam merupakan amanah bagi ummat Islam dan adanya darul kuffar di muka bumi merupakan fitnah yang harus ditenggelamkan.

Dalam konteks Indonesia, contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fitnah yang tengah berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya terkait persoalan perilaku penguasa dan ashab-ashab-nya yang berdampak kejam kepada rakyat umumnya dan kepada ummat Islam khususnya. Akan tetapi, fitnah terbesarnya berada pada eksistensinya yang melingkupi persoalan apa yang menjadi prinsip, sistem, dan tujuan dari darul kuffar tersebut, sehingga fitnah menggurita di dalam perilaku kekuasaan dan perilaku masyarakatnya. Oleh sebab adanya fitnatun kabir tersebut, maka wajib bagi Ummat Islam dan kaum muslimin serta umumnya rakyat Indonesia untuk mengganti apa yang menjadi prinsip, sistem, dan tujuan dari darul kuffar tersebut. Atau dengan bahasa tegasnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai darul kuffar wajib ditenggelamkan dan diganti dengan Negara Islam Indonesia yang berprinsip kepada tauhid, bersistemkan Islam dan bertujuan Ihsan.

Ummat Islam bangsa Indonesia meyakini dengan tegas dan pasti pula, bahwa apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tenggelam dan kemudian Indonesia berada dalam kekuasaan Islam, fitnah dengan segala macam bentuknya di muka bumi Indonesia pasti menghilang. Baik dalam persoalan ideology, hukum, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta fitnah-fitnah yang tidak teruang-lingkupi dalam pengertian tersebut. Fitnah-fitnah tersebut akan tertutup oleh eksistensi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur, yakni Negara Kurnia Allah, Negara Islam Indonesia.

Dengan spirit yang termaktub dalam nash-Nya, QS Al Israa´  ayat 81

Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.” Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

kita menegaskan, “tegakkan Negara Islam Indonesia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti lenyap”. Dan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat bathil, maka yang bathil itu pasti lenyap. Itulah keyakinan yang ditegaskan Allah SWT, semoga menjadi aqidah bagi ummat Islam dan kaum muslimin Indonesia pada umumnya dengan kedalaman yang membumi. Dengan tegas dan pasti, juga kita meyakini bahwa kekuasaan itu dipergilirkan menurut sunatullah. Kepastian peralihannya bagaikan pergantian waktu malam kepada waktu siang, nash-Nya menegaskan:

… Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)” ( QS Ali Imran : 26 -27 ).

Salah satu tanda peralihan waktu malam kepada siang adalah terbit fajar. Dan pertama-tama yang menyaksikan terbitnya waktu fajar adalah orang-orang yang “tidak suka tidur malam”. Dan sudah menjadi sunatullah, bahwa terbitnya fajar senantiasa disambut atau ditandai oleh “ayam jantan” berkokok, demikianlah ayat-ayat kauniyah berbicara.

Sehubungan realitas kebatilan _kehidupan malam_ yang tengah berlangsung di Indonesia, kita menegaskan, bahwa waktu malam telah berakhir dan fajar hampir tiba. Oleh karena demikian, kewajiban Ummat Islam Bangsa Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah wajib di malam hari dan sunnah muaqadah, sambil menunggu waktu berkumandangnya “komando fajar”, hendaknya melaksanakan sunah rawatib dan semakin memantapkan diri untuk menyambut dan menjalani peradaban dunia baru, yaitu peradaban Islam, tegasnya menjalankan pemerintahan Negara Islam Indonesia.

Kita berharap bahwa peluang yang kembali hadir di masa kini untuk menjalankan revolusi Islam di Indonesia dengan momentum-momentum yang telah ada dapat diambil dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah kekuasan yang bathil itu harus lenyap dan kekuasan yang hak harus tegak. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan semoga dapat mengambil pelajaran pada masa terjadinya revolusi di masa lalu.

Dari keterangan nash kita mengetahui, bahwa ketika peralihan kekuasan dari Fasis Jepang kepada Indonesia di masa revolusi Indonesia yang telah lalu; dimana para tokoh pergerakan untuk Indonesia merdeka meninggalkan orang-orang mukmin “mengabaikan prinsip-prinsip Islam”, sehingga kekuasaan yang menggantikan fasis Jepang berada di tangan kafirin wal musyrikin. Maka oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan kaum nasionalis hanya berumur 3,5 tahun (1945–1948).

Kemudian kekuasaan Republik Indonesia itu direbut kembali oleh imperialis Belanda melalui perundingan Renville tahun 1948 dan tenggelam bersama dengan penandatanganan statemen Roem-Royen pada tahun 1949. Di saat mustari itulah revolusi Islam bergelora hingga kemudian berdiri Negara Islam Indonesia pada 12 syawal 1368 H / 7 Agustus 1949 M. Ketidakrealaan imperialis Belanda atas berdirinya Negara Islam Indonesia, kemudian berkompromi dengan kafirin wal musyrikin Indonesia di Denhag, Belanda tahun 1950 dalam perundingan yang bernama round table conference. Secara de facto dan de jure sesungguhnya Republik Indonesia memang sudah tiada sejak penanda-tanganan perjanjian Roem-Royen, kemudian diberikanlah kedaulatan hadiah bernama Republik Indonesia Serikat kepada para pejuang nasionalis melalui perundingan meja bundar tersebut. Itupun dengan syarat, yaitu berkewajiban menghilangkan Negara Islam Indonesia. Oleh karena demikian faktanya, maka Republik Indonesia yang sekarang berkuasa adalah sesuatu Negara yang sudah lenyap, maka pada akhirnya pasti lenyap, dan itu pasti.

Realitas penolakan Allah SWT atas eksistensi Republik Indonesia adalah Allah tidak menganugerahkan pertolongan kepada Indonesia, sehingga Republik Indonesia sebagaimana disaksikan hanya berwujud sebagai negeri yang penuh bencana dan sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi Negara yang barakah (Negara maju).

Pancasilaisme yang dibangun dari spirit Majapahit yang dinukil dari kitab Negarakertagama dan kitab Sutasoma dan disesuaikan dengan ideologi-ideologi yang datang dari Eropa (Barat dan Timur) telah dipaksakan sebagai “berhala” untuk diyakini dan ibadati oleh masyarakat Indonesia, hingga sekarang ini wujudnya hanya menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan hanya semakin memastikan Republik Indonesia sebagai failed state dan tidak akan lama lagi akan menjadi collapsed state.

Dalam keyakinan Ummat Islam Bangsa Indonesia dan sesuai dengan faktanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang katanya sedang membangun, sesungguhnya bukan sedang membangun akan tetapi sedang membuat kehancuran secara total. Nash menegaskan, sesungguhnya mereka sedang menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. ( QS  59 : 2 ) Oleh karena demikian, kewajiban setiap mukmin hanyalah membantu mereka untuk meruntuhkan rumah mereka. Maka sesungguhnya revolusi Islam yang menjadi sebuah kewajiban bagi Ummat Islam Bangsa Indonesia hanyalah tugas ringan, selebihnya urusan Allah SWT. Tugas ringan tersebut adalah mempersiapkan Negara Islam Indonesia sebagai successor state, dan siap tampil dengan prima dalam membangun peradaban Islam di masa depan yang dimulai dari Indonesia.

A. Revolusi: Menghancurkan dan Membangun

Dalam kajian tentang makna sebuah revolusi, diyakini sebagai jalan untuk melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia sebelum bernama Indonesia telah berjalan beberapa peradaban sebelumnya. Peradaban tersebut silih berganti. Pergantiannya, tentu dengan proses menghancurkan system peradaban lama dan membangun system peradaban baru.

Kedua system ini, jika diidentifikasi berdasarkan pendekatan spiritual yang berkembang di dalam perkembangan peradaban Nusantara, ideology peradaban tersebut terbangun oleh spiritualisme. Spiritual masyarakat di Nusantara telah berlangsung dalam beberapa fase peradaban yang didasari oleh spiritualisme yakni; pertama, fase peradaban yang terbangun oleh spirit animism dan dynamism; kedua fase perdadaban yang terbangun oleh spirit Hindu-Budha; ketiga, fase peradaban yang terbangun oleh spirit Islam; dan kempat, fase peradaban yang terbangun oleh spirit Kristen di masa kekuasaan imperialis Belanda. Untuk fase peradaban yang keempat ini, sesungguhnya tidak membumi tetapi peradaban dalam fase ini, setidaknya terbangun semangat renaissance dengan misi Three G-nya, sehingga agama Kristen berkembang.

Faktor lain yang menjadi pemicu tidak membuminya spirit Kristen dalam peradaban di Nusantara di masa Hindia Belanda adalah karena imperialias Belanda sendiri telah berpegang kepada ideologi kapitalisme, dimana demokrasi sebagai system politiknya. Sebagaimana telah dimaklum bahwa di dalam demokrasi Eropa prinsip sekularisme itu berlaku mutlak, yaitu persoalan agama terpisah dari urusan politik dan tidak dapat ditawar-tawar. Dan menurut Heinrich Karl Mark dalam bukunya Capital, Negara Belanda di masa abad ke-17 merupakan Negara kapitalis termaju, walaupun masih menggunakan system politik monarchi. Dan sejalan dengan perkembangan kebangkitan Eropa dalam bidang ekonomi-politik, Belanda telah mengadopsi system parlementer. Artinya perkembangan ekonomi-politik dari kapitalisme yang telah melahirkan system politik demokrasi, Belanda telah menggunakanya dan demikian pula di negeri jajahannya, Hindia Belanda.

Pengejawantahan system politik demokrasi di Hindia Belanda secara efektif diberlakukan sejak dikeluarkannya kebijakan politik ethis. Dan sejak itu, beberapa politisi Hindia Belanda menjadi anggota volkstrad (parlemen Hindia Belanda).

Dalam konteks perubahan sistem sosial-politik di Nusantara berawal dari kekuasaan Kesukuan yang dimpimpin oleh Kepala Suku. Kemudian berkembang menjadi kekuasaan bersifat Monarchi yang dipimpin oleh seorang Raja. Pada system politik monarchi, untuk konteks Indonesia terdapat dua klasifikasi, yaitu kerajaan Hindu-Budha, dan kerajaan Islam. kemudian, ketika imperialis Belanda datang di Nusantara, system kekuasaan imperialis Belanda menggunakan system monarchi. Dalam perkembangan lebih lanjut, seiring kebangkitan eropa dalam bidang pemikiran ekonomi-politik, kemudian Belanda dengan tidak merubah system monarchi-nya akan tetapi Belanda mengadopsi system pemerintahan parlementer, setelah sistem demokrasi ditemukan oleh Eropa.

Ideology dan politik dalam konteks perubahan peradaban dari satu fase peradaban ke fase peradaban lainnya adalah mutlak memiliki keterkaitan, kecuali dalam system sosial-politik komunisme, dimana sejak munculnya gagasan ekonomi-politik Karl Marx, keyakinan terhadap agama atau keyakinan yang bersifat spiritual memang sudah dinafikan.

Akan tetapi, bila menggunakan pisau analisis SM. Kartosoewirjo terkait persoalan agama dan ideology, dimana dalam kesimpulanya dinyatakan bahwa agama adalah ideology dan ideologi adalah agama, maka sosialisme-komunisme sebagai ideology ekonomi, sosial, dan politik dapat dimaknai sebagai agama. Setidaknya, dilihat dari kaum proletar dalam meyakini ideology komunis sebagai sesuatu yang wajib dibela dan diperjuangkan dengan pengorbanan yang nilainya sama dengan mereka yang berkorban demi membela agama.

Revolusi yang dimaknai sebagai alhadama wal banaa (menghancurkan dan membangun), artinya, meluluh-lantahkan sebuah sistem peradaban dengan proses yang cepat, harus disertai dengan langkah pengejawantahan sistem peradaban baru sebagai pengganti sistem yang dihancurkan.

Para peneliti memandang penting dilakukannya sebuah revolusi, dengan catatan rekonstruksi dan restrukturisasinya harus jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Islam sebagai sebuah sistem peradaban, realitasnya sejak awal kebangkitannya hingga abad 15 telah mampu merubah peradaban masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban baik, yaitu peradaban Islam. Sekalipun demikian, sehubungan di masa sekarang, sejarah gemilang peradaban Islam nyaris tidak dikenal, maka penting untuk diberikan gambaran.

Secara general, dari sejarah kita dapat mengambil anasir terpenting apa dan bagaimana peradaban Islam dapat menggantikan peradaban sebelumnya. Faktor-faktor terpentingnya ditentukan oleh tiga anasir yang pokok, yaitu; pertama, adanya latar belakang sebagai gambaran dan realita yang jelas dari sebuah kekuasaan sehingga revolusi menjadi tuntutan. Dalam konteks sejarah peradaban Islam di masa awal adalah adanya zaman jahiliyah; kedua, adanya pelopor pergerakan revolusi; dalam hal kebangkitan awal Islam adalah hadirnya Muhammad Rasulullah SAW; dan ketiga adanya konsep yang dipersiapkan sebagai pengganti sistem yang dihancurkan.

Berkenaan dengan Figure revolusioner amat menentukan sebagai pemimpin, akan tetapi revolusi itu bukan pekerjaan individual, melainkan bersifat kolektif. Oleh karena itu, terlebih di masa sekarang kepeloporan secara kolektif sangat dibutuhkan, setidaknya dalam bentuk “creative minority”. Dalam implementasinya, sudah menjadi ijma bahwa dalam konteks perjuangan untuk tegaknya Islamic sistem, jihad merupakan ‘amal jama’i.

Dari sejarah diketahui bahwa tanpa adanya revolusi, dinamika masyarakat berjalan sangat lamban. Atau berdasarkan realitas yang berjalan di dalam masyarakat yang selama ini berjalan di Indonesia, memang dinamika masyarakatnya demikian adanya. Oleh karena itu tidak ada loncatan historis dalam membangun peradaban Indonesia, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, sains dan teknologi, serta agama sebagai spirit dan lainnya.

Yang terjadi hanyalah sebuah perubahan istilah sebagai sebutan yang bersifat primitive menjadi sebutan modern dengan bahasa yang dikenal dalam peradaban yang tengah berlangsung. Realitas ini dapat dibuktikan, jika ditelaah secara mendalam, bahwa perubahan Indonesia dari masa imperialism ke masa Indonesia merdeka merupakan perubahan secara evolution dari Majapahit Raya ke Indonesia Raya. Secara proses, revolusi nasional yang berlangsung di tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 hanya bersifat peralihan kekuasaan dari fasis Jepang kepada Indonesia. Dan ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia merancang apa dan bagaimana Indonesia merdeka, hasil rancangannya kembali kepada peradaban Majapahit. Pancasila sebagai Ideologi dinukil dari kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular dan dari kitab Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca. Dan demikian pula dengan pengintegrasian wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara, taklukan Belanda hingga disebut Indonesia, secara esensi merupakan pengejawantahan “Sumpah Palapa” yang dicanangkan oleh Gajah Mada, Maha Patih kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengalami lompatan sejarah peradaban. Lebih tepatnya, revolusi nasional hanya merupakan jalan untuk kembali ke peradaban masa lampau, yaitu peradaban Majapahit yang berideologi paganism (penyembah berhala).

Pancasila itu merupakan sintesa dari ideology-ideologi yang berkembang hingga disebut sebagai ideology persatuan merupakan percampuran dari ideology timur dan barat, diantaranya agamaisme, feodalisme, sosialisme, nasionalisme, demokratisme, kapitalisme kemudian direkatkan dengan kalimat khabitsah “Bhineka Tunggal Ika” dan dilambangkan dengan seekor burung khayalan bernama Garuda.
Sekalipun Indonesia telah diramu dengan menggunakan system yang beridentitas keindonesiaan, hadirnya realitas dua tokoh “Soekarno dan Muhammad Hatta” sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, merupakan representasi dari dua pemikiran yang mewakili Barat. Soekarno sebagai ahli politik yang basis pemikirannya dari nasionalisme, ia merupakan representasi dari keberadaan nasionalisme Eropa. Dan Muammad Hatta sebagai alumni Nederland secara langsung, merupakan representasi kapitalisme di Indonesia.

Oleh karena demikian, pengertian revolusi yang berarti menghancurkan system peradaban lama dan membangun system peradaban baru dalam konteks Indonesia Merdeka tidak melahirkan system peradaban baru.

B. Revolusi Sebuah Jalan

Secara teoritis, revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Dan umumnya, revolusi itu ditandai dengan penggulingan kekuasaan yang tengah berjalan sebagai titik tolak penghancuran system peradaban lama, sekaligus sebagai titik tolak pembangunan system peradaban baru. Oleh karena adanya aksi revolusi, maka reaksi dari subjek revolusi yang berlawanan akan membabi-buta untuk melawannya. Hilangnya nyawa, lenyapnya harta, bahkan korban yang mungkin tidak terprediksikan akan berjatuhan. Tetapi itu adalah resiko yang harus dihadapi, bagi seorang mujahid, hidup mulia atau mati syahid adalah tekad dan keyakinan yang telah mendarah-daging. Bahkan, jika proses revolusi lanjutan dalam upaya pengejawantahan sistem peradaban baru agak memakan waktu, maka perang antara dua kekuatan adalah hal yang harus dituntaskan.

Mungkin akan ada yang bertanya, mengapa revolusi menjadi sebuah jalan dalam menghancurkan sebuah system peradaban dan membangun sebuah system peradaban baru. Dalam konteks perjuangan Negara Islam Indonesia, hal tersebut telah mejadi sebuah ideology yang harus diaplikasi. Dalam penjelasan proklamasi telah ditegaskan; “insya Allah revolusi Islam atau perang suci itu akan berjalan terus hingga …”. Dan secara istilahat, revolusi Islam itu dinamakan dengan istilah perang suci atau dalam istilah syar’i adalah jihad fi sabilillah. Dan tujuan dari jihad dalam makna qital sebagaimana telah dimaklum adalah untuk menghilangkan fitnah, dalam arti luas adalah menghilangkan suatu system peradaban sebagai sumber fitnah.

Mengambil pelajaran dari para pejuang terdahulu, di masa rakyat Indonesia sedang berupaya untuk membebaskan diri dari belenggu imperialis Belanda dan Fasis Jepang, walaupun berbeda haluan perjuangannya, namun mereka relative sepakat dengan satu istilah sebagai jalan untuk merdeka, yaitu Revolusi. Akan tetapi dalam konteks pergerakan di masa itu, ideologi pergerakan telah memberikan identitas dalam melakukan gerakan revolusi.

Kaum radikal yang berideologi Komunis, mereka telah memilih jalan untuk merdeka dengan cara Revolusi Sosial, dimana kekuatan rakyat (kaum proletar) adalah sebagai daya dukungnya; Kaum radikal yang berideologi Nasionalis telah menamakan jalannya untuk merdeka dengan nama Revolusi Nasional; kemudian kaum radikal yang berideologi Islam, juga telah menentukan jalannya untuk merdeka, yaitu dengan cara dan sebutan Revolusi Islam.

Secara ilmiah, revolusi memang telah teruji sebagai ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai jalan menuju sebuah perubahan peradaban. Akan tetapi, warna revolusi itu tergantung kepada prinsip, system, dan tujuan dari ideology perubahan yang di bawanya. Sebagaimana terurai dalam sejarah, telah Nampak tiga jenis revolusi yang mewarnai perjuangan untuk Indonesia merdeka, yaitu revolusi sosial (komunis), revolusi nasional, dan revolusi Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan di masa kini dengan momentum yang telah nampak, maka penting bagi Ummat Islam dan umumnya kaum muslimin Indonesia untuk memahami makna, spirit, dan tujuan dari sebuah revolusi serta terlibat di dalamnya.

Dengan memahaminya, semoga kaum muslimin tidak terjebak untuk kesekian kalinya, oleh para pejuang Nasionalis dan Komunis yang senantiasa hanya ingin memanfaatkan kaum muslimin di Indonesia sebagai penduduk mayoritas, untuk mengusung ideologinya. Istilah “revolusi” jika ia berdiri sendiri dalam penggunaan kalimat tertulis atau lisan, tanpa ditambahkan dengan extention lain, maknanya adalah gerakan perubahan dengan cara yang cepat. Dan penggunaan istilah ini bersifat umum, siapapun boleh menggunakannya, karena ia telah menjadi budaya yang bermanfaat.

Bung Karno dalam kesempatan tertentu pernah menegaskan berkenaan hakikat revolusi;
“Kita merombak, tetapi kita juga membangun! kita membangun, dan untuk itu kita merombak. Kita membongkar, kita mencabut, kita menjebol! Semua itu untuk dapat membangun. Revolusi adalah build tomorrow dan reject yesterday. Revolusi adalah construct tomorrow dan pull down yesterday. Hakekat revolusi adalah perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan keadaan yang memicu untuk melahirkan keadaan yang baru”.

Secara historis, istilah sosialis untuk pertama kalinya muncul dalam sebuah Jurnal di Inggris, tahun 1827. Prinsip dasar sosialisme diasumsikan oleh para ahli sebagai derivasi dari filsafat Plato dan Yahudisme.  Ideologi sosialis secara esensi terpicu oleh peristiwa revolusi Francis 1879 dan revolusi industri di Inggris. Kedua momentum revolusi itu telah menjadi pemicu berdirinya suatu pemerintahan demokratik di Francis dan ekspansi ekonomi secara besar-besaran di Inggris.  Dampak dari perkembangan tersebut menimbulkan konflik antara borjuis (pemodal) dan berkembangnya kelas pekerja industri. Dari titik tolak itulah kaum sosialis berjuang, hingga kemudian perjuangan tersebut menjadi sebuah ideologi (sosialisme) yang harus diperjuangkan. Revolusi sosial di Francis dipimpin oleh Francoies Babeuf, Filippo Buonarrotti dan Louis Auguste Blanqui. Tujuan dari revolusi Francis adalah menumbangkan sistem politik monarchi dan menggantinya dengan sistem demokrasi, oleh karena itu segala bentuk kejahatan ekonomi yang dikuasai borjuis “feodalisme” dimusnahkan termasuk system politiknya.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa sosialisme sebagai sebuah ideologi, orientasi perjuangannya adalah melenyapkan sistem politik monarchi dan membangun sistem politik demokratik (pemerintahan rakyat).  Dan dalam perspektif ekonomi, sosialisme diorientasi untuk membangun ekonomi kerakyatan dengan terlebih dahulu menjungkir-balikan feodalisme dan kapitalisme.

Sosialisme dalam bentuknya sebagai gerakan perubahan terangkum dalam istilah revolusi sosial. Walaupun istilah revolusi sosial telah menjadi ilmu pengetahuan secara umum, akan tetapi dalam tataran aplikasi, istilah revolusi sosial itu kental digunakan oleh kaum komunis, bahkan telah menjadi sebuah identitas yang sulit untuk dipisahkan dari gerakan kaum proletar. Istilah sosialisme sebagai sebuah ideologi, senantiasa digunakan oleh kaum komunis untuk melawan kaum kapitalisme dan feodalisme. Dalam teori revolusi, Heinrich Karl Marx menyatakan bahwa konflik antara kekuatan produksi baru (sosialisme) dengan hubungan produksi lama (kapitalisme) itulah yang menjadi akar gerakan revolusi. Dan Ketegangan antara borjuis dan proletariat itu akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan sadar kelas. Dimana ketegangan tersebut akan mengarah pada sebuah revolusi yang disebut “revolusi sosial”.

Dalam pandangan Bung Karno, revolusi sosial itu merupakan proses menuju suatu masyarakat Indonesia tanpa kapitalisme. Dan dengan alat revolusi itu pula kaum proletariat ingin mencapai kemerdekaan dari kelas bojuis.

Kemudian para tokoh pejuang komunisme di Indonesia tidak berbeda dalam memaknai istilah revolusi sosial. DN. Aidit, menyatakan dalam tulisannya, bahwa revolusi itu dilaksanakan melalui aksi kelas yang dipimpin oleh suatu kelas revolusioner yang mempunyai kesadaran sendiri yakni, golongan borjuis dalam revolusi borjuis, dan kaum proletar dalam revolusi sosial.

Lebih lanjut, DN. Aidit menyatakan, bahwa kekuasaan politik yang teratur diperlukan bagi suatu kelas buat menindas kelas lain. Apa bila kaum proletar mau melawan kaum borjuis, maka mereka harus berkumpul menjadi satu kelas dalam revolusi, kemudian menjunjung tinggi dirinya menjadi kelas berkuasa. Gerakan revolusi di Indonesia yang dimaknai sebagai revolusi sosial oleh kaum proletar tujuannya adalah menggulingkan kekuasaan imperialisme-kapitalisme dan menghapus secara total monarchi sistem dan feodalisme-nya.

Dalam konteks Indonesia di masa kini, walaupun tidak kental menggunakan istilah yang biasa digunakan oleh kaum komunis, realitasnya kaum proletar senantiasa mengusung untuk diberlakukannya sistem pemerintahan rakyat (demokratik) dan mengaplikasi sistem ekonomi kerakyatan (sosialis). DN. Aidit lebih lanjutnya mengemukakan, bahwa gerakan revolusi sosial yang mencapai perubahan politik, gambarannya merupakan suatu pemerintahan yang mampu mempersatukan semua tenaga anti feodal dan anti imperialis, yang mampu memberi tanah dengan cuma-cuma kepada kaum tani, yang mampu menjamin hak-hak demokrasi bagi rakyat; suatu pemerintah yang membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, yang mampu meninggikan tingkat hidup materil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran.

Sebagai peringatan, khususnya kepada kaum muslimin Indonesia agar tidak kembali terjebak dalam strategi politik kaum proletar, ketahuilah bahwa kaum Komunis dalam memperjuangkan kehendaknya cukup ulet dan senantiasa menghalalkan segala cara termasuk memanifulasi kekuatan lain demi kepentingannya. Sebagai contoh, DN. Aidit menyatakan; bahwa revolusi Indonesia itu adalah sosialisme dan komunisme, karena itu dibawah semboyan “menyelesaikan tuntutan Revolusi Agustus 1945” kita merampungkan tugas-tugas revolusi yang berwatak proletar-sosialis.

Oleh karena taktik kaum Komunis ini, di masa Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno, pemerintahannya berwarna merah. Dan karena warna merahnya yang dominan dalam pemerintahan Republik Indonesia, Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo pada masa itu, menyatakan bahwa Republik Indonesia telah berubah menjadi pemerintah RIK (Republik Indonesia Komunis). Sekalipun kaum Komunis mendapat kepercayaan dan keistimewaan Soekarno, namun mereka tetap tidak merasa puas, hingga kemudian kaum Komunis di bawah komando prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bernama Kolonel Untung melancarkan revolusi sosial tahun 1965.

Di masa kini, rakyat Indonesia kembali tertipu oleh akal bulus kaum Komunis. Melalui Pemilu tahun 2014, de facto Republik Indonesia dipimpin oleh seorang yang berjiwa Komunis yang diback-up oleh kapitalis china yang dalam jiwanya tetap berjiwa sosialis. Berkenaan dengan realitas ini, kiranya tidak perlu dipaparkan karena telah cukup jelas dan kita menyaksikannya.

Sebagai penegasan kepada kaum muslimin pada umumnya, sehubungan tidak sedikit diantara kaum muslimin yang terjangkit virus sosialisme yang menghalalkan ideologi sosialis sebagai spirit untuk menegakkan Islam atau merasa tidak berdosa jika terlibat dalam perjuangan kaum sosialis untuk menegakan Komunisme. Virus sosialisme yang menjangkiti pemikiran kaum muslimin, disinyalir sehubungan adanya para tokoh atau pemikir Islam yang berbicara perihal Islam dan sosialisme, seperti HOS Cokroaminoto, Sayyid Quthb dan sebagainya. Dalam deskripsinya tentang sosialisme, HOS Cokroaminoto memposisikan dan memfungsikan agama (Islam) sebagai sebuah kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas oleh kolonialisme dan imperialisme Belanda, baik dalam persoalan ekonomi, politik dan budaya.

Dan ketegasan sikap, HOS. Cokroaminoto dalam konteks penggunakan ideologi perlawanan dari keterpurukan sebagai akibat dari kolonialisasi dan imperalisasi Belanda atas Indonesia, bukan sosialisme yang dibangun oleh spirit kelaparan, akan tetapi beliau menegaskan imperialisme dan kapitalisme harus dilawan dengan islamisme. HOS. Cokroaminoto sebagaimana tertuang dalam bukunya yang terbit tahun 1924, Islam dan Sosialisme, jelas menentang konsep-konsep sosialismenya Karl Marx, dan juga kapitalisme.

Penentangan tersebut, karena sosialisme dan kapitalisme menjauhkan manusia dari agama dan memperlihatkan watak individualisme yang rakus dan menimbun capital (harta) untuk dijadikan alat penindas rakyat.   Ketegasan sikap HOS. Cokroamnoto berpijak kepada sejumlah ayat Al-Qur’an, juga Al- hadist. Diantaranya dengan nash di bawah ini.

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.( QS  Al Baqarah : 213 )

Dan, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Islam sebagai sebuah sistem sangat berbeda dengan sistem Komunisme. Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmaniahnya, antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan materialnya. Dan Islam dalam memandang alam semesta serta kehidupan didalamnya dengan universal, tidak parsial dan terpisah-pisah.

Adanya sebuah analisis yang menyatakan ada kesamaan karakter perjuangan Islam dan sosialis, yakni sama-sama memperjuangkan “kaum tertindas”. maka dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa antara Islamisme dan Sosialisme adalah gambaran yang berbeda dalam lingkaran kehidupan umat manusia baik dari sumber maupun nilai, walaupun ada kesamaan motif keduanya dalam menegakkan keadilan dalam realitas sosial.  Lebih lanjut Sayyid Quthb menyatakan bahwa Islamisme dalam menegakkan keadilan memiliki fondasi yang utama yaitu tauhid. Islam menjamin kebebasan jiwa yang penuh, tidak hanya dinilai dari sisi maknawi atau sisi ekonomi semata, melainkan secara universal (keseluruhan). Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan.

Sayyid Quthb menegaskan dengan nash-Nya, (QS 49 : 13 ) bahwa dalam Islam, orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Terbitnya buku Al-Ijtima’iyah al-Islamiyah (Sosialisme Islam) dari Sayyid Quthb merupakan penegasan terhadap mereka yang mencoba-coba mencangkokkan ideologi-ideologi Barat kedalam masyarakat yang berada di negeri-negeri muslim. Sayyid Quthb menegaskan, ada prinsip yang berbeda dalam filsafat sosialisme dengan Islam, perbedaan keduanya bagaikan Timur dengan Barat, tidak mungkin disatukan.

Orientasi materialistis semata, yang diusung oleh sosialisme Karl Marx merupakan alasan konkrit untuk menyatakan, bahwa teori ini bertentangan dengan Islam. karena itu labelisasi ‘sosialisme’ kedalam Islam wajib ditolak.  Ali Syari’ati dalam bukunya; Religion vs. Religion dan On the Sociology of Islam, bahwa sosialisme merupakan ideologi di luar Islam, karenanya tidak diterapkan di dunia Islam. Semoga yang membantahnya, seperti Mahmud Syaltut yang memberi jaminan bahwa sosialisme itu tidak bertentangan dengan Islam segera menyadarinya.

Demikian pula kepada mereka yang masih mencoba untuk melakukan sintesa teoritis Class struggle (perjuangan kelas) atau mencari-cari dalil seperti H. Agus Salim sebagaimana dikutip Syafi’i Ma’arif, “Muhammad telah membela dengan keras ekonomi sosialis sejak dua belas abad sebelum Marx lahir.”

SM. Kartosoewirjo dalam penggunaan istilah Revolusi Sosial di masanya, tetapi ia lebih suka menamakannya dengan istilah “revolusi rakyat”, dan itu hanya merupakan sifat dan bukan sebagai bentuk atau manhaj perjuangan Ummat Islam. Beliau menegaskan, bahwa revolusi sosial itu berlaku atau tidak berlaku di sesuatu tempat atau daerah, tergantung semata-mata kepada matang atau mentahnya sesuatu ikatan masyarakat, di tempat atau di daerah itu, dan bersangkutan langsung dengan keadaan dan peristiwa yang berlaku di dalam daerah itu.

Jika revolusi sosial itu menjadi wajib, maka secara sosiologis (hukum masyarakat) dan sepanjang tinjauan hukum Agama, kiranya dikategorikan sebagai kewajiban kifayah, artinya kewajiban itu dianggap sudah cukup, bila sebagian dari Ummat telah menyelesaikannya.

Penggunaan istilah revolusi sosial oleh SM. Kartosoewirjo di tahun 1946, merupakan respon untuk mengendalikan kaum muslimin agar tidak larut dalam perjuangan kaum sosialis yang memanfaatkan revolusi nasional sebagai jalan untuk mencapai cita-cita kaum Komunis. Esensinya, dalam konteks penegakan Islam secara total, harus berangkat dengan ideologi Islam yang utuh pula. Demikian ketegasan kita, sebagaimana ketegasan para pemikir Islam yang tidak ada kecenderungan sedikitpun kepada ideologi kafirin wal musyrikin, apapun bentuknya.

Nasionalisme dan demokratisme Indonesia yang telah menjadi system sosial-politik yang baku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berangkat dari nasionalisme dan demokratisme Eropa. Ernest Gellner dalam bukunya Nations and Nationalism (1983) menyatakan, bahwa ”nasionalisme melahirkan bangsa, sementara demokrasi melahirkan negara dan pemerintahan”, maka nasionalisme bersama demokrasi melahirkan nation state (negara bangsa). Secara esensi maupun substansi, nasionalisme sebagai ideologi merupakan bentuk perlawanan dan bertujuan menguburkan sistem politik Monarchi dengan demokrasi sebagai wujud pemerintahannya.

Dalam sejarahnya, demokrasi jauh lebih tua daripada nasionalisme. Konon, demokrasi langsung sudah berkembang di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Benih demokrasi Yunani ini terbenam setelah imperium Romawi menguasai Eropa dan Laut Tengah, dan dilanjutkan masa-masa kerajaan teokrasi kristen. Demokrasi modern berkembang di Eropa sekitar abad ke-17, dipelopori oleh para ahli filsafat politik, diantara Thomas Hobbes, John Lokce, Jean Jaques Rousseau, Baron Montesquieu, dan lain-lain.

Sekalipun teori demokrasi modern terus disempurnakan lewat percobaan berbagai sistem pemerintahan demokrasi, tetapi sampai saat ini belum ada satu pola yang pasti tentang sistem pemerintahan yang paling demokratis. Dalam kenyataannya, sistem pemerintahan demokrasi sangat kontekstual, dan tergantung dari selera masing-masing bangsa, tetapi tidak menyimpang dari identitas aslinya yaitu pemerintahan rakyat. Untuk menghindari terjadinya kekuasan tunggal dalam sistem demokrasi, John Lokce dari Inggris, membaginya dalam terminologi trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Nasionalisme dalam pemikiran Soekarno, setelah adanya kritik terhadap system sosial-politik kebangsaan, ia menyatakan bahwa nasionalisme yang ada dalam jiwanya, bukan nasionalisme barat, akan tetapi nasionalisme timur. Kemudian dalam proses lebih lanjut seiring kelahiran Boedi Oetomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928), serta dengan adanya pengukuhan dalam partai yang dibentuk, yaitu Partai Nasional Indonesia (1927), maka nasionalisme timur menjadi nasinalisme Indonesia. Dan secara resmi atau sebagai perkembangan puncak dari pemikiran nasionalisme yang beridentitas keindonesiaan adalah sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dengan sebuah pengakuan “kami bangsa Indonesia”. Dalam hal ini istilah “Indonesia” mengandung arti merupakan upaya nasionalisasi atas kerajaan-kerajaan di Nusantara yang telah takluk kepada imperalis Belanda. Sudah menjadi keyakinan bahwa sejak kelahiran organisasi pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908 di Hindia Belanda, oleh kaum nasionalis dianggap sebagai titik tolak kebangkitan Nasional Indonesia.

Dan respon generasi muda Hindia Belanda pada masa itu, mengokohkannya dengan deklarasi yang bernama Soempah Pemoeda pada tahun 1928, sebagai wujud kongkrit atas penolakan dan penghapusan sistem politik Monarchi, yang memang sudah tidak berdaya karena penjajahan Belanda atas kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya kerajaan-kerajaan Islam.

Sesungguhnya nasionalisasi bekas-bekas kerajaan di Nusantara, jika diterjemahkan sebagai pelenyapan sistem Monarchi secara keseluruhan, dapat dikatakan mengandung cacat secara prinsip, sehubungan masih adanya kerajaan yang dilestarikan oleh elite nasionalis “aristocrat Jawa”, yaitu kerajaan Majapahit, walaupun dalam bentuk miniatur, yakni Kesultanan Jogyakarta. Kenyataannya, walaupun secara politik merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dari dahulu hingga sekarang Gubernur Jogyakarta senantiasa berasal dari Putra Mahkota (keturunan Majapahit). Oleh karena itu pandangan dari kaum sosialis, Tan Malaka menyatakan, bahwa Revolusi Indonesia atau revolusi nasional sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian yang terbesar menentang imperialisme barat yang lalim, ditambah lagi oleh dorongan kebencian bangsa timur terhadap barat yang menindas dan menghina mereka.

Dan D.N. Aidit menyatakan, bahwa revolusi nasional atau Revolusi Agustus itu tidak dapat menunaikan tugasnya, yakni menggulingkan kekuasaan imperialism, musuh dari luar dan menggulingkan kekuasaan tuan-tuan tanah feodal di Dalam Negeri, karena dikhianati oleh elite burjuasi.

Nasionalisme Indonesia sebagai ideologi dalam konteks gerakannya di Indonesia untuk mencapai tujuan dinamakan revolusi nasional, dan terbangun sejak adanya janji pemberian kemerdekaan oleh Fasis Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pemikiran kaum nasionalis atau di kalangan para peneliti, revolusi ini dianggap sebagai upaya untuk mendobrak segala belenggu kapitalisme, imperialisme, dan feodalisme dalam arti destruktif. Mungkin ungkapan sebuah kekecewaan, atau memang Bung Karno memahaminya dengan baik, bahwa revolusi nasional yang ia pelopori tidak sampai pada tujuan revolusinya, hingga ia menyatakan dalam sebuah pidatonya, bahwa “revolusi nasional belum selesai”.

Dan hal itu, langsung atau tidak langsung, penyataan Soekarno ditentang oleh Muhammad Hatta yang menegaskan, “… suatu analisis yang mendalam akan menunjukan bahwa segala pemberontakan dan perpecahan, anarki politik avontuisme, serta tindakan-tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat daripada revolusi nasional yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Salah benar orang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum selesai …”.

Menurut para peneliti, revolusi nasional memang tidak bisa berbarengan dengan revolusi sosial. Revolusi nasional sebagai revolusi politik, adalah penghancuran system politik monarchi dan sebagai revolusi sosial adalah penghancuran feodalisme, sehingga terintegrasikannya kekuatan rakyat sebagai daya dukung.   Jika diperhatikan dengan seksama, bahwa revolusi nasional dalam makna sebagai revolusi politik yang mengarah kepada penghancuran system politik monarchi, sesungguhnya apa yang terjadi pada masa perumusan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada persoalan perumusan ideology dan nasinalisme Indonesia, referensinya adalah kitab Sutasoma dan Kitab Negarakertagama, milik kerajaan Majapahit. Oleh karena demikian, sesungguhnya revolusi nasional atau revolusi Indonesia merupakan deklarasi Majapahit Raya. Walaupun secara politik Republik Indonesia dikemas dengan sistem Demokrasi yang merupakan anti thesis dari sistem Monarchi. Dan revolusi nasional sesuai dengan maknanya sebagai revolusi politik, maka didalamnya tidak mengandung makna revolusi sosial.

Dan realitasnya, memang tidak ada tujuan untuk melakukan revolusi sosial dalam arti yang sebenarnya. Dimana makna revolusi sosial di kalangan kaum sosialis adalah penghancuran system ekonomi kapitalisme dan feodalisme. Oleh karena demikian, Indonesia merdeka dalam konteks rekonstruksi peradaban baru tidak mengenai perubahan dalam soal penggunaan system ekonominya, ia tetap menggunakan kapitalisme sebagai system ekonomi dalam Indonesia merdeka, dan hingga kini hal itu terus berjalan. oleh karena itu para pemilik modal semakin merajalela dan semakin menyengsarakan rakyat.

Kemudian, De facto sejak awal abad 20 (1901), setelah Belanda menguasai keseluruhan wilayah Nusantara _Hindia Belanda atau kini disebut Indonesia_ dan menyisihkan kolonialisasi bangsa Eropa lainnya, kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam penjajahan Belanda. Respon kaum muslimin pada tahun 1905 atas realitas itu, semula digerakan oleh Haji Samanhudi dengan Pergerakan Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian ditindak-lanjuti oleh HOS. Cokroaminoto pada tahun 1911 dengan pergerakan Sarekat Islam. Orientasi gerakan Sarekat Islam lebih kental sebagai bentuk perlawanan secara politik terhadap imperialis Belanda. Gerakan politik Islam ini mendapat respon yang luar biasa dari kaum muslimin di seluruh wilayah Nusantara atau kaum muslimin yang semula berada dalam naungan Monarchi Sistem.

Dengan niat yang tulus, respon kaum muslimin ini, bukan hanya datang dari kalangan rakyat jelata, akan tetapi dari kalangan elite kerajaan-kerajaan Islam pun turut serta memberikan support, bahkan terlibat dalam gerakannya dan telah menanggalkan identitas sosialnya. Mereka bergerak, memberikan perlawanan kepada imperialis hanya dengan satu tujuan, yaitu demi tegaknya Islam, bukan demi tegaknya sosialisme-demokratik ataupun nasionalisme-demokrasi. Dengan demikian, pertama kali yang mempelopori anti imperalisme dan anti sosialisme adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Dalam proses perjalanan lebih lanjut, semangat perlawanan ummat Islam bukan hanya berhadapan dengan imperialis Belanda dan fasis Jepang, akan tetapi juga berhadapan dengan kaum sosialis-komunis, dan kaum nasionalis-demokrasi. Dalam konteks semangat untuk membebaskan diri dari imperialis Belanda dan Fasis jepang, dalam arti yang sebenarnya _kecuali kaum nasionalis yang cenderung kooperatif dengan pihak imperialis dan fasis_ adalah untuk Indonesia merdeka.

Akan tetapi ketiga kaum pergerakan yang mempunyai cita-cita Indonesia merdeka dengan jalan revolusi ini berbeda dalam hal prinsip, system, dan tujuan dari restrukturisasi dan rekonstruksi pasca revolusi. Dalam konteks gerakan revolusi islam, sesuai dengan ideology yang membentuknya, maka restrukturisasi dan remonstruksi pasca revolusi adalah membangun peradaban Islam sesuai dengan prinsip, system dan tujuan Islam

bersambung ke  https://ahkamsulthaniyah.com/2016/07/25/nahdlatul-islam-bi-ittihadul-ummat/   NAHDLATUL ISLAM BI ITTIHADUL UMMAT

Satu respons untuk “Revolusi Sebuah Jalan Ummat Islam untuk Bangkit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s