Apa yang menjadi dasar hukum bahwa kepemimpinan NII, 7 Agustus 1949 adalah satu-satunya yang haq bagi umat Islam Indonesia ?

Oleh : Muhammad Yusuf Thahiry — Imam / Panglima Tertinggi APNII

Lembaga kepemimpinan umat Islam Indonesisa PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), pada tahun 1934 sudah mengadakan kongres. Dalam Program Azas menetapkan tujuan perjuangan Partai Syarikat Islam Indonesia menegakkan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Pada waktu itu ditetapkan pola hijrah fisik. Pada tahun 1935 Agus Salim mengajukan pencabutan prinsip hijrah. Maka,  pada tahun 1936 diadakan kongres XXII (Juli), pecah, yang satu mengatas-namakan PSII penyadar ; yang satu lagi tetap sebagai PSII dengan sistem hijrah fisik.

Selanjutnya pada tahun 1939,  PSII hijrah fisik itu pecah lagi. Yang satu menjadi PSII Gapi (gabungan partai Islam) dengan istilah hijrah batin saja. Yang satu tetap sebagai PSII berprinsip hijrah fisik.

Kemudian  PSII berprinsip hijrah fisik itu mendirikan Institut Suffah di Malangbong Jawa Barat sebagai pengkaderan bagi perjuangan fisik guna melaksanakan program azas waktu kongres tahun 1934. Waktu penjajahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menghadapi Inggeris dan Amerika,  waktu itu Jepang menguasai beberapa negeri seperti Korea,  Kamboja,  Birma dan lainnya yang digempur. Dalam keadaan itu Jepang memberi kesempatan melatih para pemuda Indonesia. Kesempatan demikian dipergunakan oleh Institut Suffah yang dianggap oleh Jepang untuk kepentingan Jepang. Dengan demikian Institut Suffah berhasil melatih para siswanya,  sehingga terbentuklah Tentara Sabiilillah   dibawah komando PSII hijrah fisik. PSII hijrah tetap bukan Masyumi,  tetapi memanfaatkan wadah Masyumi yang direstui Jepang. Dengan itu SM Kartosuwirjo menjadi ketua Masyumi Jawa Barat.

Sesuai dengan Kongres 1934 bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan Qur’an dan Sunnah,  maka juli 1945 S M Kartosuwirjo mengusulkan kepada pimpinan pusat Masyumi untuk mendirikan NII,  Masyumi menolaknya.

Akan tetapi,  terhadap Proklamasi Kemerdekaan,  17 Agustus 1945 yang diprakasai oleh golongan Nasionalis sekuler yang ditanda-tangani oleh Sukarno dan Hatta,  Masyumi merestuinya. Bisa jadi mereka (Masyumi) menolak usulan dari Kartosuwirjo,  kemudian merestui Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, karena percaya kepada pihak nasionalis sekuler yang telah menanda-tangani perjanjian tertulis “Piagam Jakarta” yang didalamnya dicantumkan delapan kata yaitu “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam  bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dengan proklamasi tersebut di atas,  maka tidak ada harapan lagi bagi umat Islam yang akan memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Satu-satunya yang masih bisa diharapkan bagi pihak Islam ialah dibuktikannya Piagam Jakarta. Namun,  kenyataannya malah sebaliknya dari itu,  yakni sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945,  delapan kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu dihapus ! Sehingga lahirnya Republik Indonesia diawali dengan penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya !

Bisa saja beberapa alasan dimunculkan,  tapi yang jelas ialah karena umat Islam itu sendiri sudah terpisah dari sejarah perjuangan Rasulullah sehingga rela ikut merestui / mengangkat orang-orang yang berjiwa sekuler sebagai pimpinan negara. Yang akhirnya begitu sehari sesudah berkuasa, kaum sekuler itu segera menghapus perjanjiannya — Rupanya umat Islam Indonesia sebelumnya tidak sadar bahwa tanda tangan kaum nasionalis sekuler dalam Piagam Jakarta itu sebagai  usaha penipuan !

Jadi, sejak 18 Agustus 1945 atau satu hari sesudah proklamasi sudah tidak ada lagi wadah perjuangan untuk menegakkan yang haq. Piagam Jakarta yang tadinya oleh umat Islam dianggap sebagai “jembatan emas”, ternyata dikhianati oleh para pemimpin nasional sekuler alias kaum pendidikan Barat.

Oleh karena itulah,  sewaktu sebagian laskar Hizbullah di Jawa Barat melebur menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia),  maka sebagian besar laskar Sabiilillah tidak mau menjadi TNI. Adalah wajar bila lasykar Sabiilillah (kader Suffah) tidak mau melebur menjadi TNI,  karena kekhawartiran terlepas dari tujuan membela tegaknya hukum-hukum Islam,  yang mana TNI itu ialah tentara RI,  sedangkan RI ( Republik Indonesia ) itu yang sudah menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya !

Dengan demikian, “lantas bagaimana cita-cita umat Islam Indonesia untuk selanjutnya ?”  Tentu,  terus mengadakan pengkaderan sambil berdo’a kepada Allah hingga memberikan Karunia-Nya agar jalan untuk menegakkan hukum-hukum-Nya tidak buntu.

Kaum nasionalis sekuler yang telah mengingkari janji dengan mencoret delapan kata tersebut di atas tadi, kena balasan ‘Hukum Karma’ dengan dua kejadian ingkar janji oleh pihak Belanda,  sebagaimana di bawah ini:

1). Perjanjian Linggarjati, 15 Maret 1947,  Pemerintah R I mengakui berdirinya NIS (Negara Indonesia Serikat) yang wilayahnya Borneo (Kalimantan) dan Timur Besar,  sehingga wilayah R I tinggal Sumatra,  Jawa dan Madura. Meskipun dengan perjanjian itu jelas R I  kalah,  namun diingkari oleh Belanda dengan serangan (agresi ) Belanda ke-I,  21 Juli 1947,  sebelum sampai ke Yogyakarta distop oleh PBB.

2). Akibat dari Agresi Belanda ke I itu terjadilah Perjanjian Renville ke I ,  17 Januari 1948  yang isinya antara lain:

  • Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda seluruhnya, sampai batas yang ditentukan oleh Belanda untuk menyelenggarakan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat.
  • Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan, dan tidak lebih dari satu tahun sesudah ditandatangani,  maka di berbagai daerah di Jawa,  Sumatra dan Madura akan diadakan pemungutan suara,  untuk menentukan apakah di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk di bagian lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat.

Peristiwa itu menyebabkan pada tanggal 10-12 Pebruari 1948 SM Kartosuwirjo bersama 362 orang tokoh Islam mengadakan konferensi di Cisayong kab. Tasikmalaya,  dihadiriantara lain para tokoh Islam, ulama dan organisasi Islam antara lain: Masyumi,  GPII,  Hizbullah dan Sabilillah.  Dalam konferensi itu diputuskan antara lain:

  1. Membubarkan Masyumi wilayah Jawa barat.
  2. Membentuk Majlis Islam sebagai komite pemerintahan sementara.
  3. Melebur Sabiilillah dan Hizbullah menjadi TII ( Tentara Islam Indonesia ).

Di beberapa daerah yang dikuasai TII sudah bisa dilaksanakan hukum Islam seutuhnya. Secara de facto Jawa Barat praktis dibawah kekuasan TII yang direncanakan semenjak Institut Suffaah. Walaupun pemerintahan sementara itu sudah de facto,  namun belum diproklamasikan secara resmi menunggu situasi yang lebih tepat.

Sementara menunggu waktu yang lebih tepat,  maka sebelum waktu  satu tahun dari Perjanjian Renville,  tiba-tiba Belanda mengingkari janjinya lagi dengan agresi yang ke-II menyerang Yogyakarta. Sukarno dan Hatta menyerah,  dengan sidang Dewan Menteri di Gedung Agung Yogyakarta memutuskan mengibarkan bendera putih.

Kalau saja ada yang bertanya, ”Apa sebabnya sampai terjadi demikian kepada para pemimpin R I  ?” Maka,  mungkin saja bila ada  yang menjawabnya,  “ Itulah  ‘Hukum Karma’ akibat  dari mengingkari perjanjian dengan umat Islam Indonesia, yang mana sehari sesudah proklamasi itu pihak Nasionalis itu berani  menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga proklamasi kemerdekaannya juga ikut lebur !” 

Sebelum Pengibaran Bendera Putih  pun,  nilai Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 itu sudah lebur,  karena mengakui lagi kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda hal itu sama artinya dengan melenyapkan nilai “Proklamasi Kemerdekaan”

Sebab itu tibalah saatnya bagi umat Islam Indonesia memproklamirkan Negara Islam Indonesia yang didalamnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dimulai dengan Bismillaaah ; diakhiri dengan Allahu Akbar ! Sebagai satu-satunya wadah kepemimpinan yang haq di Indonesia, karena proklamasinya memiliki nilai  “Bara’ah”, yakni lepas dari sistem kepemimpinan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah !

Di antara bunyi Proklamasi N I I itu di dapat kalimat “Hukum yang berlaku di dalam Negara Islam Indonesia ialah hukum Islam”. Kalimat tersebut adalah pernyataan “Bara’ah”,  lepas dari sistem di luar Islam sehingga berarti:

a). Tidak kompromi dengan musuh-musuh Islam.

b). Siap menghadapi segala risikonya dalam menterapkan hukum-hukum Islam di Indonesia.

c). Bagi yang memperjuangkan kemenangan N I I berarti menegakkan hukum-hukum Allah,  dan tidak terlibat dari berlakunya hukum-hukum bawaan kafir  Belanda yang terus dipertahankan oleh pemerintah R I,  Pancasila !

Sewaktu Kaum Quraiys mengajak kompromi kepada Nabi Saw,  beliau menolak secara tegas,  sebagaimana disebutkan dalam ayat yang bunyinya: “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” -(Q.S.109 Al-Kaafiruun:2).

Pernyataan dalam ayat di atas itu mengandung arti “Bara’ah”,  lepas dari sitem kafir. Sebab,  arti secara luas bahwa “ tidak menyembah apa yang kamu sekalian sembah” yaitu “tidak mengikuti segala aturan / hukum yang dibuat oleh kaum kafir yang jelas bertolakbelakang dengan hukum-hukum Allah”.

Akibat pernyataan (proklamasi) baro’ah yang dikemukakan oleh Nabi Saw,  maka kaum musyrikin mengadakan rapat untuk membunuh Nabi itu sehingga terjadi pengepungan terhadap rumah pribadi Nabi Saw.

Padahal sebelumnya itu penguasa Quraiys bersedia mengangkat Nabi Saw sebagai raja,  menjadikan orang terkaya di kota Makah,  dan mencarikan istri yang paling cantik seandainya Nabi Saw bersedia saling menyembah bergiliran.

Pemerintah musyrikin jaman sekarang juga menyanjung-nyanjung “Ulama Syu’(jahat)”, yakni ulama yang ‘mengekor’ kepada kehendak para penggede dari pemerintah R I, sehingga timbal balik dalam pengabdian atau penyembahan. Yakni, Ulama Syu’  membela hukum-hukum kafir dengan cara mendukung pemerintah R I, maka para pengayom hukum kafir pun sholat bersama dengan Ulama Syu’. Hal demikian berarti saling menyembah atau mengabdi !   Si kafir menyembah kepada apa yang disembah oleh ulama syu’;  ulama syu’ juga menyembah kepada hukum-hukum kafir. Sehingga  “menjadi sama” (perhatikan Q.S.4:89).

Proklamasi Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949 mengandung nilai “Baro’ah” sesuai dengan statement yang dibacakan oleh Nabi Saw kepada kaum kafirin (Q.S.109:1-2). Sebab itu, sejak awalnya sudah memperoleh tekanan dari musuh-musuh Islam. Lumrah saja karena pemerintahan yang dipimpin Nabi Saw juga sebelum memiliki kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan kaum kebangsaan Quraiys,  terus mengalami gempuran (Q.S.2:217) juga penangkapan jika diketahui (Q.S.18:20) oleh musuh.

Di masa kebatilan melanda dengan berlakunya hukum-hukum jahiliyah (Q.S.5:50),  kemudian diproklamasikan yang haq  maka wajib setiap mu’min komitmen kepadanya. Sebab,  jika tidak maka berada pada posisi yang batil dan terlibat dengan segala produk kebatilan.

Sewaktu Nabi Saw memegang kendali pemerintahan pernah mengikat perjanjian dengan kaum musyrikin Quraiys. Tetapi, begitu perjanjian itu dilanggar oleh pihak musyrikin,  maka langsung Nabi Saw menyerang pemerintah Makah.

Umat Islam Indonesia waktu membuat Perjanjian Piagam Jakarta dengan pihak nasionalis sekuler, belum memiliki pemerintahan tersendiri. Begitu sehari sesudah pihak nasionalis sekuler berkuasa dan melanggar janjinya, maka umat Islam Indonesia cuma mengelus dada,  karena tidak punya proklamasi negara yang melindunginya.

Alhamdulillaah, sejak 7 Agustus 1949 kita sudah punya Proklamasi Negara Islam Indonesia yang mencantumkan berlakunya hukum-hukum Islam. Sebagai “Baro’ah” sehingga tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya, sehingga pula kita bisa bertindak terhadap  mereka sesuai dengan Sunnah Nabi Saw. Perhatikan Firman Allah yang bunyi-Nya:

“( Inilah pernyataan ) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya ( yang dihadapkan ) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian ( dengan mereka).”_(Q.S.9 At-Taubah:1).

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, pasti tidak semuanya yang berpegang pada sunnah Rasulullah Saw itu cuma dalam omongan atau dalam pengakuan,  tetapi pasti ada yang dalam prakteknya. Sebab,  sunnah itu bukan hanya ngomong,  melainkan praktek / perbuatan. Sedangkan perbuatan Rasulullah itu akan tetap terulang oleh yang benar-benar mu’min. Perhatikan ayat yang bunyinya:

            “Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang terdahulu sebelum (mu),  dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.”_ (Q.S.33:62).

Negara Islam Indonesia sudah merealisasikan (membuktikan) isi proklamasinya dengan melaksanakan ayat-ayat Al-Qur’an di wilayah yang pernah dikuasainya, di antaranya:

a).  Menjalankan hukum pidana Islam (Q.S.5:38,  45. S.24:2. 2:178)

b).  Mempunyai kepemimpinan tersendiri sehingga tidak didikte oleh manusia yang setengah-setengah (fasik/kafir) terhadap Islam (Q.S.5:51,  57. S.7:3. S.3:28. S4:144).

c).  Memiliki kekuatan militer tersendiri umat berfungsi sebagai tentara Islam ( Q.S.8:60. S.4:71,  81 ).

d).  Menumpas setiap kekuatan yang menentang tegaknya syariat Islam ( Q.S.8:39. S.2:193. S.9:73,  123 ).

Adakah kepemimpinan di Indonesia,  sebelum NII yang menjalankan ayat-ayat tercantum di atas ?  Jelas,  tidak ada ! Dengan demikian,  itulah yang menjadi dasar bahwa NII adalah satu-satunya wadah kepemimpinan yang haq di Indonesia. Dan bagi yang tidak berada di dalamnya berarti dalam batil,  terlibat dalam pelaksanaan hukum-hukum jahiliyah (Q.S.5:50).  Tidak ada jalan di tengah kecuali bagi yang ragu-ragu (mudzabdzabiin). Dan yang ragu-ragu itu ialah yang tidak kesana ; tidak juga kemari,  maka  pasti dalam dholaalah alias sesat.

Perhatikan ayat yang bunyinya:

            “Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak (pula) kepada golongan orang-orang kafir. Barangsiapa yang disesatkan Alah,  maka kamu sekali-kali tidak  akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk) baginya.”_(Q.S.4 An-Nisaa:143).

            “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman.Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan,  sedang mereka mengetahui.”_(Q.S.58:140).

Satu respons untuk “Apa yang menjadi dasar hukum bahwa kepemimpinan NII, 7 Agustus 1949 adalah satu-satunya yang haq bagi umat Islam Indonesia ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s