Keterkaitan dalam Kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang Tidak Terputus

Oleh : Muhammad Yusuf Thahiry —  Imam / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia

Pada bulan Agutus tahun 1962 sebagian besar dari tokoh Negara Islam Indonesia menandatangani Ikrar Bersama yang secara dhahir telah menyerah kepada musuh. Tokoh-tokoh yang menyerah itu sebagian besar aparat senior NII, tetapi walaupun demikian tidak semuanya yang berikrar dan menyerah sehingga masih ada pelanjut estafeta kepemimpinan NII. Dengan itu sekalipun sudah banyak oknum yang keluar dari NII, namun selama nilai kepemimpinan NII masih ada, maka kita wajib terkait dengannya. Perhatikan petikan ayat yang bunyinya:

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk masuk dien (Islam), sebab itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yangtidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” – (Q.S.2 Al- Baqorah:256 ).

Ayat itu mengandung  makna  bahwa golongan yang terus konsisten terhadap perjuangan Islam tidak putus, artinya tidak jatuh nilai dengan adanya mereka yang menyerah kepada musuh. Dalam hal ini kita perhatikan  apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib setelah banyak ummat yang meninggalkannya,  sehingga di perkemahan pada suatu subuh Imam Ali membuka matanya, ia menemukan jumlah mereka hanya tinggal 1000 orang lagi.[1] Khalifah Ali tetap teguh tidak goyah, bahkan pada akhir hayatnya mengatakan, “Tiada artinya perintah bila tidak ditaati. Biarlah mereka pergi, cukup Allah dan Rasul-Nya bagiku.”                                                                                                                                                  Dari perkataan Ali ra itu, jelas bagi kita bahwa yang menjadi keterkaitan kita terhadap NII itu karena nilai kebenarannya yang tidak terputus. Dengan itu seandainya  pun tinggal sendiri lagi, namun jika masih memiliki nilai sebagai pelanjutnya dan tidak batal dari tugasnya, maka tetap terkait dengan kepemimpinan NII. Apalagi ditambah dengan banyak aparat NII yang tidak menyerah kepada musuh, melainkan karena pada waktu dulu itu  putus hubungan, sehingga tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Sejalan dengan hal ini kita perhatikan  ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Hai orang -orang yang beriman,  (kewajiban) kepadamu ada pada dirimu, tidaklah orang yang sesat memberi madharat kapadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.5 Al-Maidah:105).

Dari ayat di atas itu diambil arti bahwa kita lepas tanggung jawab terhadap perbuatan mereka yang telah menyimpang dari tujuan kebenaran.  Kita tetap  berkewajiban meneruskan perjuangan tegaknya Daulah Islam, meski hanya tinggal beberapa orang lagi. Perhatikan ayat:

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Tetapi hanya satu rumah saja yang Kami dapati warga-warganya terdiri dari orang-orang yang patuh kepada Allah.” {Q.S.51 Adz-Dzaariyaat:36).

Ayat ini menggambarkan bahwa keterkaitan terhadap pemimpin itu ditentukan dengan masih adanya nilai kepemimpinan yang hak, dan bukan ditentukan oleh sedikit atau banyaknya pengikut. Jadi, walaupun pengikutnya cuma ada satu keluarga, namun jika itu benar memiliki legalitas sebagai pemimpin maka wajib diri terkait kepadanya. Allah tidak  butuh kepada manusia banyak.  Di hadhirat Allah, kita tidak bisa  mengelak  bila tidak komitmen kepada pemimpin yang hak, dengan alasan  pengikutnya  sedikit atau karena banyaknya yang menyerah kepada kepemimpinan  musuh.

Demikianlah yang menjadi dasar keterkaitan kita kepada kepemimpinan Negara Islam Indonesia, meskipun sebagian  dari komandanTII-nya banyak yang menyerahkan diri kepada Thaghut.

N I I tidak terpecah-pecah

            Tegaknya Negara Islam Indonesia berdasarkan undang-undang. Dengan undang-undang itu,  tidak berpecah-pecah. Melainkan,  tetap bersatu karena pemerintahannya berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam Kanun Azasy pasal 3:  Sementara belum ada Parlemen (Majlis Syuro),  segala undang-undang ditetapkan oleh  Dewan Imamah dalam bentuk maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam.   Perhatikan   ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Hai orang-orang beriman !  Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil Amri di antaramu. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S.4:59).

Wadah kepemimpinan (Ulil Amri) umat Islam Indonesia untuk saat ini  yaitu Negara Islam Indonesia (NII). Dalam ayat itu disebutkan bahwa jika kamu beselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maknanya, yaitu harus  segera merujuk kepada Qur’an dan kepada sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW termasuk dalam hal bernegara dengan perundang undangannya.

Dari Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 59 itu disimpulkan bahwa yang berpegang pada undang-undang itu tetap bersatu,  tidak berselisih. Terjadinya berselisih itu karena lepas dari undang-undang. Dan yang tidak berundang-undang itu bukanlah NII,  walau mengakunya sebagai warga NII.

Adapun yang mengatakan NII telah berpecah-pecah,  karena mereka tidak menilai  undang-undangnya,  melainkan hanya melihat dari adanya beberapa kelompok yang mengatas-namakan NII. Padahal bagaimanapun banyaknya yang mengatas-namakan dari Negara Islam Indonesia,  tetapi jika sumber kepemimpinannya tidak berdasarkan kepada peraturannya,  sebagaimana dalam Qanun Azasy dan Maklum-maklumat Komandemen Tertinggi, maka bukanlah NII.  Adapun sebab terjadi banyaknya kelompok yang mengklaim NII di antaranya ialah:

  1. NII yang sesungguhnya berdasarkan undang-undang belum memperoleh kemenangan secara de facto, sehingga belum banyak dikenal oleh seluruh umat Islam Indonesia.
  2. Banyak yang belum memahami nilai kepemimpinan dalam Islam, juga belum tahu perundang-undangan NII. serta wawasan sejarah NII yang sebenarnya. sehingga  tidak menyadari bila estapeta kepemimpinan muncul dari orang-orang yang sudah menandatangi Ikrar Bersama, 1 Agustus 1962,(menyerah kepada musuh). Dan juga tidak menyadari bahwa kepemimpinan mereka bertentangan dengan Undang-Undang NII.
  3. Adanya orang-orang yang sudah tahu perundang-undangan mengenai kepemimpinan NII, tetapi demi kepentingan pribadi atau tujuan tertentu di luar lillaah,  mereka  tidak mau kembali kepada undang-undang NII walau mengatas-namakan dirinya NII.

Alat Pemersatu

Adanya kewajiban mematuhi undang-undang karena adanya kewajiban untuk  bersatu. Dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

“Berpegang teguhlah kamu dengan Buhul (Tali) Allah secara bersama-sama. Dan janganlah bercerai-berai”. ( QS , 3 : 103 )

Dari ayat di atas diambil arti bahwa  bisa tidak berpecah belah, jika sudah berpegang teguh pada aturan Allah. Seperti halnya orang-orang   tidak akan tergelincir berserakan kalau memang mereka semua memegang tali secara bersama-sama. Berpegang teguh kepada aturan Allah berdasarkan  Al-Quran maka penjabarannya harus mentaati undang- undang. Sebab,  dalam Al-quran itu ada perintah mentaati Allah dan menta’ati Rasul serta Ulil Amri, yang mana  adanya  Ulil Amri itu tidak lepas dari adanya undang-undang.

Jadi, yang disebut Hablillah/ Bukhul Allah itu dalam penjabarannya ialah undang-undang yang ditetapkan oleh Ulil Amri. Jika dalam  NII yaitu Qonun Azasi, Strafrecht dan Maklumat-Maklumat Komamdemen Tertinggi yang ditandatangani oleh Imam.  Jelas, dalam Al-Quran tidak diterangkan mengenai tata cara pengangkatan/ penggantian pemimpin/ Imam, tetapi Al- Qur’an memerintahkan  kita mencontoh Rasulullah SAW (Q.S.33:21) serta mentaati  perintah  Ulil Amri (Q.S.4:59) sedangkan hal itu dijabarkan dalam bentuk undang- undang.

Kita perhatikan dalam sejarah bahwa Nabi SAW membuat negara juga membuat undang undangnya yaitu Piagam Madinah yang terkenal dengan Shahifah Madinah. Shahifah Madinah atau Piagam Madinah itu hasil musyawarah antara Rasul dan para sahabatnya. dan bahkan dalam sejarah ada yang menyebutnya  perjanjian dengan kaum Yahudi. Namun,  tetap sebelum perjanjian itu terlebih dahulu diproklamasikan berlakunya hukum-hukum Islam. Artinya, sebelum dibuat perjanjian, terlebih dulu diproklamasikan berdirinya Negara Islam. Dibuatnya undang undang itu untuk mempersatukan langkah. Dalam hal itu Qur’an ada,  hadist juga ada, tetapi tetap Piagam Madinah pun diberlakukaan sebagai hukum (undang -undang),  karena undang undang itu selalu menghendaki perubahan dalam hal  yang berkaitan dengan kemajuan zaman.  Sedangkan Al-Qur-an dan hadist merupakan pokok yang tidak bisa dirobah sampai akhir zaman. Situasi dalam masyarakat selalu berubah dimana zaman Rasul dan dizaman sekarang berbeda kondisi, maka Nabi SAW membuat undang undang Negara  Madinah yang sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Sungguh, undang undang itu  bisa dirubah, tetapi perubahannya itu harus dalam koridor undang undang, dan yang mengubahnya juga  harus oleh orang- orang  yang diangkat sesuai dengan undang-undang. Dalam  Piagam Madinah ada satu point yang berbunyi:

و انه لايحول هذا الكتاب دون ظالم او ا ثم.

Tidaklah ada yang tidak mentaati undang undang ini kecuali orang zalim atau seorang yang berdosa”.

Jadi, oleh Nabi dikatakan bahwa yang tidak mentaati undang undang (negara)  itu adalah berdosa. Oleh karena itu bahwa yang menentang undang-undang adalah orang yang tidak menghendaki persatuan dan tidak mengikuti sunnah Nabi . Kalau ada warga NII yang bertanya, tinggi mana Al-Qur-an dengan  Maklumat- Maklumat (undang-undang) yang ditandatangani oleh Imam, maka jawabnya  jelas tinggi Al- Qur-an!  Adapun kita mengangkat Imam berdasarkan Maklumat-Maklumat yang ditandatangani Imam karena hal itu bagian dari bab- bab Qanun Azasy Negara Islam Indonesia sebagai wadah Ulil Amri , yang mana mentaati Ulil Amri itu adalah mengikuti perintah dari Al-Qur-an. Untuk lebih jelas perhatikan Bab XV Perubahan Qanun Azasy Pasal 34 dalam hal Cara Berputarnya Roda Pemerintahan.  Ayat 1;  Pada umumnya roda Pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam Kanun Azasy, dan sesuai dengan pasal 3 dari Kanun Azasy, sementara belum ada Parlemen (Majelis Syura), segala undang-undang ditetapkan oleh Dewan Imamah dalam bentuk Maklumat- Maklumat yang ditandatangani  oleh Imam.

Legalitas Pengangkatan Imam Panglima Tertinggi  Angkatan Perang NII

Legalitas Pengangkatan Imam dalam Negara Islam Indonesia ada dua cara yaitu:

  1. Dengan jalan musyawarah Majlis Syura, apabila dalam keadaan de fakto, dalam arti bila sudah terbentuk Majlis Syuro.Perhatikan Qanun Azasy Bab 14 pasal 12 ayat 2 yang bunyinya: “Imam dipilih oleh Majelis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3  tiga  dari seluruh anggota”.

Yang  dimaksud dengan Majelis Syura itu ialah Majelis Syura yang riil, bukan hanya sekedar pengakuan sebagai Majelis Syura, melainkan Majelis Syura yang negaranya pun sudah menguasai  wilayah secara de facto.  Sedangkan di Masa  Perang ini belum ada Majelis Syuraatau parlemen, sebab sidang parlemen itu harus jelas bukan sembunyi-sembunyi. Melainkan harus diketahui oleh semua kalangan sehingga  kemudian hari tidak ada lagi yang bisa mengadakan Majelis Syura tandingan. Berbeda dengan keadaan wilayah yang belum dikuasai NII maka bisa banyak yang bisa mengatasnamakan Majelis Syura dengan  anggota yang sembarang anggota, yakni yang pengangkatannya tidak bersumber dari Qanun Azasy.

Adapun pada waktu Imam awal (SM Kartosoewirjo) diangkat oleh syura (musyawarah), maka  syura sebelum  proklamasi NII. atau  sebelum adanya Qanun Azasy. Lebih dari 300 ulama pada waktu itu melakukan syura dalam wilayah yang dikuasai. Selanjutnya dibuatlah Qanun Azasy, di situ dikatakan dalam bab dua pasal 4 ayat 1:  Majelis Syura terdiri atas wakil- wakil rakyat ditambah dengan utusan –  utusan golongan menurut ditetapkan dengan undang undang.                                                                                 

Jadi, yang dimaksud Majelis Syura dalam hal itu ialah wakil rakyat ditambah dengan utusan golongan   yang  siap membela tegaknya NII dengan bukti secara idhar  (terus terang). Sebab, bila sekedar dalam pengakuan, maka semua pun bisa menjadi anggota Majelis Syura, dan  kaum Thagut juga bisa mengaku sebagai anggotanya.  Kalau Majelis Syura boleh sekedar mengaku sedangkan NII-nya belum defakto maka akan kacau, nanti akan ada lagi yang membentuk Majelis Syura dengan dalih belum ada Majelis Syura atau belum ada Imam, sehingga bisa terjadi berkali-kali musyawarah mengangkat Imam menurut masing- masing kelompoknya. Hal demikian sudah terjadi berulang kali, karena tidak memiliki nilai perundang-undangan dari Negara Islam Indonesia, sehingga terus saja mereka berkata belum bersatu.

Ya, bagaimana bisa mempersatukan mujahid dalam NII, jika alat pemersatunya (Undang-undang NII) ditinggalkan. Sedangkan yang disebut negara itu tidak lepas dari undang-undangnya. Harus dicamkan bahwaNegara itu stabil,  artinya tidak pecah karena memiliki undang-undang.  Sedangkan pemerintah labil, karena bisa saja sebagian figurnya menyeleweng dari perundang-undangannya. Jadi, yang pecah itu ialah orang-orangnya, bukan negaranya.

  1. Pengangkatan Imam itu dilakukan oleh Dewan Imamah apabila Majelis Syura belum terbentuk. Namun, sejak 23 Desember 1948 Dewan Imamah menjadi Komandemen Tertinggi, yang memegang Komando Umum, bagi Rakyat dan Tentara untuk Negara Islam Indonesia[2] Jadi, dalam NII bahwa pengangkatan Imam tidak mutlak oleh Majelis Syuro, melainkan tergantung situasi dan kondisinya, sesuai dengan MKT (Maklumat Komandemen Tertinggi ) No.11 tahun 1959. Sebelum dikemukakan bunyi maklumat tersebut, terlebih dulu perhatikan contoh dari Nabi y sewaktu menghadapi Perang Mu’tah yang pertama. Rasulullah y mengumumkan pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai Panglima Perang. Kemudian juga sederetan nama calon pengganti Panglima Perang sebagai estafetanya, sehingga apabila pimpinan itu syahid tidak perlu musyawarah selama calon yang tercantum dalam maklumat itu masih ada. Dalam maklumat itu disebutkan, bahwa apabila Zaid bin Haritsah gugur, maka tampillah Ja’far bin Abi Thalib memegang komando. Jika Abdullah bin Rawahah gugur maka pimpinan diserahkan kepada ummat (musyawarah). Kenyataannya terjadi, selagi Abdullah bin Rawahah yakni orang yang tercantum dalam maklumat itu masih ada, maka tidak diadakan musyawarah.

Jika para mujahid NII  bertafakur mengapa hal itu terjadi, tentu sebagai sunnah bisa terjadi pada NII, beda dalam versi; sama dalam substansi. Dari itu sungguh ironis bila ada mujahid yang menyepelekan MKT No. 11, tahun 1959 mengenai estapeta Imam. Memang, ada yang berkata,itukan untuk Panglima Perang, bukan untuk pusat. Tetapi, perhatikan bahwa Panglima Perang pusat pada waktu itu adalah Rasulullah y masa iya harus mengangkat lagi Panglima Perang pusat sedangkan Nabi itu masih ada. Dengan demikian yang merupakan sunnah dalam hal pengangkatan pemimpin itu bukan dari soal pusat atau bukan, tetapi dari hal  nilai legalitasnya.

Selanjutnya perhatikan kembali bunyi  Bab XV  Perubahan Kanun Azazy Pasal 34 dalam hal cara berputarnya Roda Pemerintahan. Ayat 1; Pada umumnya roda Pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam Kanun Azazy”, dan sesuai dengan pasal 3 dari Kanun Azazy”, sementara belum ada  Parlemen (Majelis Syuro), segala undang-undang ditetapkan oleh Dewan Imamah dalam bentuk Maklumat- Maklumat yang ditanda-tangani oleh Imam.  Dari bunyi undang-undang tersebut itu dapat dipahami bahwa dalam Qanun Azazy ada istilah Majelis Syura bukan berarti Majlis Syura itu harus selalu ada, melainkan tergantung situasi dan kondisi. Dengan demikian musyawarah pengangkatan Imam bisa dilakukan oleh para AKT (Anggota Komandemen Tertinggi)  sehingga para anggota yang bermusyawarahnya pun bisa sedikit dan jelas tidak mesti dari semua wilayah Indonesia, melainkan bisa mengikuti situasi dan kondisi NII. Hal demikian tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi ydan Sunnah  Khulafa ur-Rasyidin. Sabda Nabi : “ Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh  sunnahku dan sunnah khalifah- khalifah yang sama mengikuti petunjuk yang benar.”  (H.R.Abu Daud).

Sewaktu Khalifah  Umar Bin Khataba mendekati akhir hayatnya,  para ahli bertanya meminta kepada Umar Bin Khattab aagar menunjuk calon pemimpin sesudah dirinya wafat. Dengan itu Khalifah  Umar bin Khattab amencalonkan enam orang supaya  mengangkat salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Keenam orang itu semuanya dari Kota Madinah, padahal wilayah kekuasaan pemerintahan Umar Bin Khattab asecara de fakto sampai Mesir, Persia, Azarbaizan, dan bagian dunia yang lain.Hukum- hukum Islam-nya sudah berjalan, tentaranya di setiap negeri yang dikuasai. Tetapi, mengapa dari keenam orang itu tidak seorang pun diambil dari wakil Persia, Mesir dan Azerbaizan, sehingga jumlahnya hanya enam orang serta dari Madinah saja. Ini menunjukan bahwa pengangkatan pemimpin bukan mutlak harus dari seluruh wilayah yang dikuasai. Sebab,  yang pertama adalah adanya legalitas, yakni  diangkat oleh yang berwenang, yakni yang memiliki legalitas pula. Dan Khalifah Umar bin Khattab pula yang mengetahui secara dekat mengenai pribadi yang bisa dijadikan Khalifah.

Sebagai hamba Allah tidak terbelenggu oleh kesukuan atau kedaerahan. Namun, sementara di Masa Perang ini bisa saja  bila ada yang berkata, mengapa seorang Imam Negara Islam Indonesia tidak diangkat oleh seluruh utusan wilayah Indonesia.  Adanya pertanyaan demikian adalah wajar, karena tidak semua orang mengerti tentang  perundang- undangan NII, dan tidak semua mengerti tentang sunnah yang dilakukan oleh Nabi  serta para Khalifah Rasyidah, atau mungkin mereka tidak memahami mesti bagaimana kondisi  NII  yang sedang dalam gelilya  (di Masa Perang )

Salah satu undang- undang  yang ditetapkan oleh Komandemen Tertinggi APNII dalam bentuk Maklumat yang ditandatangani oleh Imam  yaitu yang tercantum dalam MKT No 11, tahun 1959 mengenai estafeta Imam NII di Masa Perang ialah:

K.P.S.I. dipimpin langsung Imam – Plim. T. APNII.. Jika karena satu dan lain hal,, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang selaku penggantinya, dengan purbawisesa penuh”.                                                                        

Calon pengganti Panglima Perang Pusat ini diambil dari dan diantara Anggota-Anggota K.T. termasuk dalamnya K.S.U. dan K.U.K.T. atau dari dan diantara para panglima perang yang kedudukannya setarap dengan kedudukan anggota anggota K.T., termasuk didalamnya K.S.U. dan K.U.K.T., atau dari dan diantara para Panglima Perang, yang kedudukannya dianggap setaraf dengn kedudukan Anggota- Anggota K.T.”.                                                                         

Bila diperhatikan bahwa Anggota Komandemen Tertinggi (A.K.T.)  sebelum tahun 1962 adalah tidak banyak. Atau yang setarap dengan A.K.T seperti halnya K.U.K.T.(Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi). Pada tahun 1987, penulis mengetahui bahwa K.U.K.T. hanya satu orang Abdul Fattah Wirananggapai untuk Aceh, tetapi pada tahun 2007 penulis menemukan referensi: Mengenai hubungan antara terdakwa Ahmad Buchori dengan Kartosoewirjo diterangkannya bahwa Kartosoewirjo pernah mengatakan untuk kuasa usaha DI di Sulawesi telah diangkat seorang tetapi tidak disebut namanya. Tetapi menurut saksi ia menduga bahwa orang yang dimaksud oleh Kartosoewirjo tidak lain Ahmad Buchori. Walaupun ia tidak dapat memastikan tentang pengangkatan Buchori menjadi kuasa usaha, tetapi ia memperoleh kesan selain ia menjadi utusan juga telah diangkat menjadi kuasa usaha untuk Sulawesi.[3]

Adapun KSU (Kepala Staf Umum) hanya satu. Bahkan sejak tertawannya Imam  S.M.Kartosoewirjo tahun 1962 keadaannya semrawut sehingga pada waktu itu banyak mujahid yang kebingungan, apakah ada kelanjutannya. Sebab, pada waktu itu secara keseluruhan NII, banyak yang menganggapnya hancur lebur, tampak di antara yang tadinya sebagai A.K.T. sudah banyak yang berganti baju, menyerahkan senjata kepada musuh, kemudian mendatangani pernyataan menyesal, dan mencaci maki Negara Islam Indonesia serta menyatakan setia kepada pemerintah RI dengan pancasilanya. Terlepas dari soal hati mereka, hal demikian telah menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap sebahagian bekas Panglima TII. Dan lumrah bila sebagian  mujahid  putus hubungan.

Hal demikian sudah diramalkan oleh Imam Awal dalam sebuah pertemuan dengan  para Panglima pada tahun 1959. Menghadapi situasi demikian Imam memberikan amanat  antara lain  yaitu,  Jika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan dengan panglima, dan yang tertinggal hanya prajurit petit saja,  maka prajurit petiti harus sanggup tampil jadi Imam. Yang dimaksud menjadi Imam di sini ialah menjadi bagian komando, harus berijtihad, karena perjuangan tidak bisa berhenti  melainkan harus maju, walau  gigi tinggal satu harus digunakan untuk melawan. Berjuang dengan keilmuan yang dimiliki adalah kewajiban, sekalipun mengakibatkan banyaknya kelompok-kelompok mujahidin dengan berbagai perbedaan  pimpinan yang disebabkan  kurangnya penjelasan dalam hal perundang-undangan. Namun, jika keilmuan/penjelasan itu telah sampai, maka harus segera mengaplikasikannya. Firman  AllahlQ.S.3:105 :

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh siksaan yang berat.”  ( QS , 3 : 105 )

Bagi yang belum mengetahui penjelasan mengenai undang undang estafeta keimaman boleh saja mengaku  bahwa pemimpin aliansinya berhak menjadi Imam. Tetapi, jika  penjelasannya sudah sampai  kepada mereka, sikap demikian harus disesuaikan dengan penjelasan (bayyinah) undang-undang mengenai keimaman sehingga terjalin persatuan.

Semua kepemimpinan/ keimaman yang berasal dari prajurit petit itu harus dicocokkan dengan undang-undang sebab kalimat  harus sanggup tampil jadi Imam,itu mengacu pada kegiatan berjuang dan kesanggupan bertanggung jawab,  sanggup memimpin perjuangan tanpa menunggu panglima yang belum ditentukan. Kalimat di atas bukanlah sebagai pijakan dasar bagi estafeta kepemimpinan dalam arti jabatan formal kenegaraan secara permanen.

Tidak selalu bayyinah datang kemudian semua orang akan menerimanya. Hal itu merupakan sunnatullah yang selalu berulang (Q.S.17:77), sebagaimana yang dilakukan kaum-kaum yang terdahulu sebelum kita. Perhatikan firman Allah(Q.S. Al-Baqarah: 246-248) :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka : “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah”. Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.” Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami sudah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?”. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja diantara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.” ( QS  2 : 246 )

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugrahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberi pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” ( QS 2 : 247 )

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan Nabi mereka berkata lagi : “Bahwa bukti ia akan menjadi  raja, ialah kembalinya tabut kepadamu didalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun: tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”  ( QS  2 :  248  )

Dari ayat 246 di atas disimpulkan bahwa kaum Bani Israil mengharapkan adanya pemimpin guna berperang  karena sudah ditekan musuh. Tetapi dalam ayat 147 maka begitu disebutkan  oleh  orang  yang mengetahui siapa pemimpin sebenarnya, mereka menolaknya. Bila sebagian kaum Bani Israil menolak Thalut sebagai pemimpin karena dianggapnya tidak memiliki harta yang banyak,  untuk saat ini bisa jadi mereka yang menolak pemimpin dengan anggapan tidak sesuai dengan kehendak karena  memiliki kelemahan dari satu sisi dan tidak memperhatikan kelebihan – kelebihannya dalam bidang  lain. Kalau dahulu kaum Bani Israil ukuran mereka harta, tentu yang dibanggakan orang-orang sekarang ini bukan hanya harta. tetapi ada juga yang lainnya.

Dalam ayat 248 terhadap Bani Israil  dinyatakan telah kembalinyaTabut yang di dalamnya terdapat ketenangan sebagai sisa peninggalan Nabi Musa dan keluarga Harun danmerupakan tanda datangnya pemimpin yang sesungguhnya. Maka apakah kita sekarang tidak bisa mentafakuri bila  Maklumat- Maklumat Komandemen Tertingi terutama M.K.T. No.11, tahun 1959 yang ditandatangani oleh Imam merupakan sisa peninggalan Imam awaldijadikan rujukan  menilai legalitas keimaman NII sehingga menjadikan ketenangan. Bukankah Sunnatullah itu berulang?  Berkaitan dengan itu kami sampaikan amanat  Imam NII dalam M.K.T. No. 11, tahun 1959:

“Ikutilah Zaman, jang beredar setjepat kilat dan kejarlah waktu, dan djanganlah biarkan waktoe mengedjar-ngedjar kita !. Goenakanlah tiap sa’at dan detik oentoek menoenaikan perang mentegakkan Kalimatillah, dalam bentoek dan sifat apa dan manapoen !  Ketahoelah ! Sekali lampau, ia tidak beroelang kembali ! Songsonglah kedatangan kembali Imam Plm. T., dengan realisasi M.K.T. Nomor 11 ini !”` .

Dari itulah penulis menyerukan kepada sesama mujahid, marilah kita terlebih dulu menjaga diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain dalam satu Imamah berdasarkan bayyinah / ilmu (Q.S.17:36). Sehubungan dengan itu perhatikan firman Allah(Q.S.16:92) yang bunyinya:

وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memburaikan  gulungan benangnya  sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu , disebabkan adanya satu golongan  yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan halitu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu..”- (Q.S.16:92).

Apabila komitmen kepada suatu kepemimpinan dengan rujukannya karena dianggap sebagai golongan yang lebih banyak pengikutnya, sungguh bertentangan dengan prinsip tauhid. Di akhirat  golongan yang banyak  tidak menjadi jaminan keselamatan menghadapi hisab dari Allahl. Semua rujukan yang sekarang diperselisihkan akan dipertanyakan oleh Allahl. Apakah benar-benar karena keyakinan berdasarkan Sunnah Rasulullah yserta Sunnah Khulafaaur-Rasyidin Al-Mahdiyiin juga ilmu perundang -undangan NII, atau hanya berdasarkan golongan atau hal-hal lainyang diluarlillaahi ta’aala, semuanya  diketahui oleh Allahl. Di dunia ini untuk sementara bisa saja berbohong, mencla-mencle alias beliku-liku  atau memanipulasi perkataan yang sudah dikeluarkan  mulutnya sendiri, karena didunia ini banyak kesempatan bagi syaithan  menggoda kita. Tetapi kelak di akhirat syaithan itu berlepas  diri.                 

Dari semua uraian ini disimpulkan bahwa mujahidin yang benar- benar bertujuan  memperoleh ridhaAllah maka tidak peduli siapapun orangnya sebagai Imam NII apabila pengangkatannya sudah sesuai  dengan realisasi  M.K.T. No.11, tahun 1959, karena berpegang pada hadits Nabi  :

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشى, كأن رأسه ز بيبه .       

“Dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat sebagai pemimpinmu ialah seorang budak Habsyi yang  kepalanya seperti kismis.”                                                                       

Hadits di atas jelas sekali menjelaskan bahwa kepemimpinan yang sah dalam Islam yakni yang memiliki nilai legalitas, diangkat sesuai dengan perundangan –undangan. Artinya, di dalam Islam keimaman tidak berdasarkan figuritassebabapabila figuritas tentu tidak perlu ada ungkapan kalimat: Budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis.

Terhadap PIHAK yang TAK terjangkau

Pihak Negara Islam Indonesia  mendukung perjuangan umat Islam dimanapun mereka berada dan bertekad untuk menjalin kerja sama dan persaudaraan baik dengan negara Islam merdeka maupun yang masih berjuang menunaikan wajib sucinya. Dalam hubungan tingkat negara itulah Khilafah Islamiyyah diupayakan untuk kembali hadir di muka bumi. Inilah jalan yang realistik menuju tegaknya Khilafah ‘Ala Minhaji Nubuwwah. Tidak seperti yang dibayangkan sebagian kelompok yang  sejak pertama berjuang sudah menargetkan perjuangannya pada struktur Islam yang mendunia sementara komunitas muslimin di tempat asalnya sendiri masih dibelenggu sistem Thaghut yang mesti dijauhi dan diingkari (S.16:36, S.39:17, S.4:60).

Persoalan adanya dua Negara Islam atau lebih di dunia ini memang sudah sejak lama menjadi perbincangan para ulama, ada yang melarang ada juga yang membolehkannya. Alasan mereka semua bisa diterima hanya saja masing-masing berawal dari titik pandang yang berbeda. Pendapat pertama melarang karena melihatnya dari sudut ideal dan mengacu pada fatwa para ulama terdahulu yang hidup di saat khilafah Islamiyyah masih ada.Sementara pendapat kedua membolehkan karena berpijak pada kenyataan hari ini dimana pasca imperialisme Nashrani, negeri-negeri muslimin jajahan bangsa- bangsa Barat terkotak-kotak menurut penjajah masing masing. Akibatnya  proses perjuangan kemerdekaannya  bukan merupakan kejayaan yang final yang memungkinkan untuk bisa secara langsung memproklamirkan diri sebagai khilafah bagi seluruh dunia Islam.  Bukankah memikul tugas khilafah bagi dunia diperlukankekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan suluruh kuffar di muka bumi?

Bagaimana mungkin menyatakan diri sebagai khalifah dunia, sementara kenyataan  masih banyak negeri  muslim dijajah dan menjadi tugas khalifah untuk membebaskannya. Dan juga pasca revolusi diperlukan waktu untuk memulihkan kekuatan negara merdeka  guna memikul tugas suci berikutnya yaknimengembangkan Islam ke seluruh bumi.

Oleh karena itu ditengah-tengah perjuangan menebus kekalahan pertempuran dengan Republik Indonesia, disaat garis demarkasi NII susut demikian rupa, sehingga mengubah pola perjuangan menjadi suatu bentuk gerilya di tengah- tengah wilayah musuh, Kami mengharap dengan penuh do’a kepadaNya :  “Semoga saudara- saudara Mujahidin Fi sabilillah di negeri manapun dirahmati Allah dan dipandaikan-Nya memikul wajib suci, sehingga segera bisa membebaskan negerinya dari cengkraman Hukumah Jahiliyyah, menjadi sebuah Daulah Islamiyyah yang adil dan kuat, dicintai rakyat dan disegani Darul Kuffar karena ketangguhannya.”

Kembali pada masalah pro dan kontra atas dua atau lebih Imamah / kepala negara Islam di muka bumi, kita bahas pandangan para ulama dan alasan alasannya :

1. DR. A Hasymy        

Kalau dalam soal, bahwa kaum muslimin adalah satu ummat, tidak ada selisih pendapat; semua ahli ulama dan ahli hukum (fuqaha) Islam sejak dahulu hingga sekarang hanya ada satu Ummat Islam”.        

“Mengenai Negara Islam, apakah hanya satu Negara Islam atau boleh banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama Islam yang berpendapat bahwa seluruh Negeri Islam harus tersusun menjadi satu negara, dan kepala negaranya haruslah satu orang dan bergelar Khalifah.”

“Ada pula ulama dan ahli hukum Islam yang berpendapat, bahwa dalam keadaan darurat Negara Islam boleh banyak dan demikian pula kepala negaranya.Adapula ulama dan ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa dalam keadaan normal pun boleh banyak Negara Islam  yang masing masing dipimpin oleh seorang kepala negara.”

Dalam hal ini DR. A Hasymi lebih condong pada pendapat para ulama diantaranya Muhammad Izzat Duruzah yang mengatakan bahwa Negara Islam boleh banyak. Hanya DR. A Hasymi berpendapat bahwa antara negara Islam yang banyak itu haruslah dijalin satu hubungan ketat yang berlandaskan ukhuwwah Islamiyyah sehingga walaupun pada lahirnya negara Islam nampak banyak tetapi pada hakikatnya adalah satu. Karena itu negara Islam yang sifatnya sejagat (internasional) boleh berbentuk dalam Perserikatan Negara Negara Islam atau Ad Daulatul Islamiyyah Al Muttahidah.

Hubungan yang ketat antar Negara Islam antara lain dengan cara menerapkan ajaran Islam dalam negara, tauhid yang sama dan kewajiban ukhuwwah Islamiyyah yang tidak boleh ditawar lagi. Persoalan yang timbul antar negara Islam akan mudah diselesaikan karena sama sama berideologi dan bercita cita Islam. Kalaupun terjadi perselisihan antar negara Islam itu, tidak akan sukar menyelesaikannya karena Islam yang menjadi sumber berdirinya negara-negara tersebut menyuruh mereka untuk kembali mentaati Allah dan Rasul sehingga akan kokoh menjadi satu negara yang padu (Lihat “Dimana letaknya Negara Islam”, hal 279 -287 dengan perubahan kalimat seperlunya tanpa merubah maksud).

2. Abu Hasan Al Mawardi 

Apabila terlantik dan terbai’at dua imam dalam dua negeri maka dua duanya tidak syah, karena tidak boleh ada dua imam untuk satu ummat dalam masa satu waktu, sekalipun ada sebagian  orang yang membolehkannya (Lihat bukunya, “Ahkamush Shulthaniyah”, ha.l 9.)

3. Kamal bin Abu Shorif Penulis buku Al-Musamarah 

“Tidak boleh diangkat imam lebih dari satu orang, karena sabda Rosululloh : Apabila telah diangkat dua orang khalifah maka bunuhlah orang yang terakhir.                                                                         Dan perintah membunuh ini boleh dipertimbangkan, seperti penegasan penegasan beberapa ulama. Kalau yang terakhir ini berkepala batu, maka dia dipandang sebagai pendurhaka (bughat) , dan kalau tidak ada jalan lain, boleh dibunuh. Adapun pengertiannya adalah dilarang banyak Imam, karena dengan banyaknya Imam menghilangkan maksud dari adanya Imam itu sendiri yakni mempersatukan ummat Islam dan menghindari fitnah.”

Shiddiq Hasan Khan Bahadur  Seorang ‘ulama Pakistan dalam kitabnya : Ar Raudhan An Nadiyyah, menulis sebagai berikut :

”Apabila imamah Islamiyyah harus dipegang oleh satu orang dan segala urusan kembali kepadanya, sesuai keadaan di zaman sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in, maka hukum menurut syari’at, setelah tetap pembai’atan terhadap orang yang pertama, maka bunuh orang yang ke dua (yang mencoba menampilkan diri, atau tampil dengan dukungan sebagian orang) bila dia tidak mau mundur dengan sukarela.

Adapun setelah Islam berkembang dan daerah wilayah tersebar luas, maka telah sama diketahui bahwa tiap tiap negeri  Islam telah diangkat seorang Imam atau Sulthon, yang masing masing memerintah dalam wilayah kekuasaannya. Karena itu tidak ada halangan bagi banyaknya imam dan sulthon. Dan penduduk negeri yang bersangkutan wajib taat kepada Imam yang telah diangkat itu.Apabila dalam negeri yang telah ada imam itu diangkat lagi dalam negeri yang telah ada imam itu, maka Imam baru itu harus dibunuh bila tidak bersedia mengundurkan diri                

Dan tidak wajib bagi muslimin di luar kekuasaan negeri itu untuk taat kepada Imam. sebab terpaut dengan jauhnya jarak dan tidak sampainya amr kepada mereka bahkan tidak mengetahui hidup dan matinya imam itu sendiri. Karena membebankan taat dalam keadaan demikian adalah satu beban yang tidak mungkin terpikul. Sesungguhnya penduduk Cina dan India tidak mengetahui siapa yang memimpin negeri Maghribi apalagi memungkinkan ketaatan kepadanya.                                                                     

Karena itu sadarlah akan hal yang demikian yang mana sesuai dengan kaidah dan syari’ah dalil yang mengarahkannya ke situ. Anda tidak usah menghiraukan pendapat yang lain karena perbedaan wilayah Islam di zaman permulaannya dengan keadaan dewasa ini amatlah nyata, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Dan orang yang membantah kenyataan ini, tidak layak diladeni dengan hujjah, karena pendapatnya tidak logis.

Abdul Qodir Audah (Seorang pemikir Islam Mesir yang dihukum gantung oleh Gamal Abdul Nashr)

“Apabila Islam telah mewajibkan agar kaum muslimin menjadi satu ummat yang mempunyai satu negara, maka hukum wajib ini menuntut supaya wilayah negara Islam meliputi semua negeri negeri muslimin di seluruh dunia.                                                                                                             

Dasar pokok Islam adalah syari’at dunia, bukan lokal. Islam datang untuk seluruh dunia, bukan untuk setengah dunia. Untuk semua manusia bukan untuk sebagiannya.                                                   Islam adalah syari’at internasional, bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu benua.

            Islam adalah syari’at alam semesta yang ditujukan kepada muslim dan bukan muslim. Tetapi tatkala kenyataan  tidaklah semua manusia beriman dengannya, sehingga tidak mungkin memberlakukan hukum syari’at atas mereka, maka keadaan waktu hanya mengijinkan menjalankan syari’at Islam dalam negeri negeri yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin.”

Demikianlah bahwa pelaksanaan syari’at Islam bertautan rapat dengan kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Karena itu setiap wilayah kaum muslimin bertambah luas, luas pulalah wilayah kekuasaan syari’at. Dan ketika wilayah kekuasaan kaum muslimin menjadi sempit,maka sempit pulalah kekuasaan syari’at.

Peristiwa zaman dan keadaan daruratlah yang membuat syari’at Islam menjadi syari’at lokal, sekalipun pada mulanya dan dasar pokoknya adalah syari’at dunia. Dari keterangan di atas jelas kita bisa maklumi mengapa terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli ilmu.

Bagi  mujahidin Negara Islam Indonesia yang tengah berjuang merebut kembali wilayah Islam yang kini tergusur Republik Indonesia, kini terus menyusun strategi perjuangan guna tegaknya  hukum Islam yang telah diproklamasikan sebagai hukum yang berlaku di negeri Indonesia. Terus berdo’a kepada-Nya dan memberi dukungan moral kepada segenap pejuang di negeri manapun agar tetap beristiqomah menunaikan wajib sucinya sesuai dengan keadaan dan tempat masing masing.

Pihak Negara Islam Indonesia tidak akan berpicik hati dengan menyalahkan keadaan banyaknya Negara Islam atau hadirnya pejuang- pejuang Islam yang ingin memerdekakan negaranya dan menerapkan syari’at Islam di wilayah yang mereka kuasai. Karena  kita sendiri tidak bisa berbuat banyak di negeri mereka, maka mereka yang mampu dan mau berkiprah di negeri itu, mari kita dukung dan do’akan.

Penyebab awal perubahan dunia tidak lepas dari kestabilan suatu negara dan kemauan politik pemerintahnya. Betapapun shaleh dan wara’-nya seorang alim kemudian berfatwa dimasjid tentang wajibnya berdiri satu khalifah untuk seluruh negeri tetapi jika pemerintah yang berkuasa di negeri tersebut tidak melakukan langkah politik untuk itu, maka tetap saja keadaan tidak akan berubah.

Para Ulama Salafi di Negeri Saudi Arabia, getol menyerukan bahwa ketaatan dan bai’at hanya wajib diberikan pada khalifah, dan khalifah berdasarkan nash yang shahih haruslah berasal dari Quraisy. Namun kalau raja Saudi Arabia tidak mau mengambil langkah politik dan tanggung jawab sebagai Khalifah dunia apa yang terjadi? Saudi tetap saja Saudi dengan wilayah kekuasaannya seperti itu dan dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem kerajaan.

Bagi  gerilyawan Negara Islam Indonesia, negara bukanlah tujuan final ibadah  kepada-Nya. Negara hanyalah alat untuk menegakkan hukum Allah di wilayah yang bisa dikuasai sehingga bila kelak Allah mentakdirkan NII berjaya, stabil dan kokoh ke luar dan ke dalam, maka menjadi wajiban NII untuk ikut serta berpartisifasi aktif menggalang kerja sama dengan seluruh negara Islam yang ada  bahu- membahu meretas jalan menuju khilafah Islamiyyah ‘alamiyyah. Ketika khilafah telah tegak, maka pada masa itulah komando muslimin di muka bumi tersentral di tangan seorang khalifah, hanya  administrasi dan kesejahteraan sajalah yang didesentralisasi untuk memudahkan pengelolaannya.

[1]Khalid Muh.Khalid, Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah,  hal.585.

[2]Lihat Maklumat  Pemerintah Negara Islam Indonesia  tertanggal 23 Desember 1948 M.

[3]Harian MERDEKA,8 September 1953

Satu respons untuk “Keterkaitan dalam Kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang Tidak Terputus

  1. alhamdulillah saya bisa berstemu dengan seseuatu yang sedang saya cari, semoga ini menjadi awal perubahan diri saya dalam islam untuk mencapai keridloan alloh subhanahuwataala.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s