Sistem Peradilan Islam Rahmat bagi Seluruh Rakyat

Hanya Islam yang Dapat Memberikan Keadilan bagi Seluruh Umat Manusia

 

Kedamaian dan ketenteraman hidup dalam masyarakat tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa keadilan. Persoalannya, keadilan seperti apa? Selama ini, pengertian keadilan ditetapkan menurut standar yang tidak jelas. Keadilan menurut sudut pandang tertentu tentu akan berbeda dengan pengertian keadilan menurut sudut pandang yang lain. Sebagai contoh, orang yang menghina Nabi Muhammad menurut ketentuan syariah Islam harus dihukum mati, apakah ini adil? Ataukah justru sebaliknya, orang seperti ini harus dilindungi dengan alasan kebebasan berekspresi?

Dalam sistem sekuler, pengertian dan standar keadilan ditentukan menurut akal manusia melalui anggota parlemen. Mereka menetapkan ketentuan-ketentuan hukum menyangkut apa yang dimaksud dengan kejahatan dan apa pula sanksi bagi pelakunya. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, misalnya, menyerukan jihad guna melawan pendudukan AS di Irak dan Afghanistan, secara teoretis dapat dianggap kejahatan “menunjukkan permusuhan kepada negara sahabat”, meski pada hakikatnya seruan jihad itu adalah sebuah kewajiban agama.

Sistem peradilan sekuler juga memberikan hak prerogratif kepada presiden untuk memberikan pengampunan (grasi, amnesti, dan abolisi) kepada seorang penjahat.

Sementara dalam Negara Islam, syariah Islam menjadi standard yang digunakan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan sekaligus menetapkan aturan sanksinya. Dengan pijakan yang khas inilah, para hakim (qadhi) memberikan putusan hukum yang adil kepada seluruh anggota masyarakat.

Dalam Negara Islam tidak ada pemisahan antara peradilan sipil dengan peradilan syariah, karena semua putusan hukum diberikan dengan menggunakan dasar syariah Islam. Maka jelas sekali, tidak mungkin terwujud keadilan di tengah masyarakat hingga seluruh undang-undang yang terkait dengan peradilan, definisi kejahatan, hukum pembuktian, jenis sanksi, hak pengampunan dan lain-lainnya, semuanya didasarkan pada syariah Islam. Dan hanya Pemerintahan Islam saja yang bisa memberikan jaminan bahwa seluruh hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan diambil dari al-Quran dan as-Sunnah. Hanya dengan cara inilah keadilan di tengah masyarakat bisa diwujudkan.

Sistem Peradilan Islam Memberikan Putusan Tanpa Berbelit-belit 

Warga negara biasa di Indonesia sering kali merasa frustrasi ketika berusaha mendapatkan keadilan, karena ruwetnya proses hukum yang berlaku di sini. Meskipun vonis sudah ditetapkan, para pihak masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi sehingga putusan hukum harus tertunda. Ketika pengadilan tinggi sudah mengambil keputusan, para pihak masih bisa lagi mengajukan kasasi. Maka putusan hukum kembali tertunda. Akibatnya, dalam sistem peradilan warisan penjajah Belanda ini ribuan kasus tertunda dan mengantri di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sementara kasus-kasus baru terus bertambah setiap hari.

Realitas semacam ini hanya akan mendorong para pelaku kejahatan, yang mengerti seluk-beluk sistem peradilan, mengulur-ulur putusan hukum. Sebab, sekalipun vonis sudah dijatuhkan, mereka masih bisa mengajukan banding dan kasasi, sehingga keputusan hukum bisa ditunda.

Wajar bila dalam kasus sengketa tanah, misalnya, bisa memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk sampai keputusan di tingkat kasasi MA. Itupun masih ada lagi upaya hukum yang disebut PK atau peninjauan kembali. Jadi kapan keadilan itu akan datang?

Negara Islam akan mengakhiri sistem yang berbelit-belit dan bertele-tele ini. Dalam sistem peradilan Islam, putusan hukum yang dibuat oleh qadhi atau hakim adalah putusan yang final. Tidak ada lagi mahkamah banding. Jadi, tidak ada satu pun pihak yang dapat merubah putusan qadhi itu. Kecuali jika vonis tersebut bertentangan dengan syariah Islam yang pasti (qath’iy), yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya; atau ketika hakim mengabaikan fakta yang pasti, tanpa alasan yang jelas.

Bila terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu, maka kasus tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Madzalim. Dengan cara inilah, publik bisa mendapatkan keadilan dalam waktu yang singkat, dan tidak membebani pengadilan dengan antrian kasus yang sangat panjang. Para pelaku kejahatan pun tidak bisa lepas dari rasa takut, karena vonis yang ditetapkan pengadilan akan segera dieksekusi.

 Seseorang Tidak Bisa Dihukum Tanpa Bukti 

Sistem peradilan sekuler membuka pintu kedzaliman. Dalam sistem peradilan warisan penjajah Belanda ini, kedzaliman sudah terjadi sejak saat sebuah kasus dilaporkan kepada kepolisian. Banyak orang yang dengan penuh kedengkian menyampaikan tuduhan palsu kepada pihak lain dengan tujuan agar lawannya dijebloskan ke penjara. Saat ini, ada ribuan orang tak bersalah di Indonesia yang didzalimi, ditangkap, dan dijebloskan ke penjara semata-mata karena alasan kecurigaan.

Dalam sistem peradilan Islam, seorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya, menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan, bahwa tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada, hakim tidak bisa menahan tersangka lebih lama. Tersangka harus segera dibebaskan. Demikianlah, Negara Islam akan membebaskan rakyat dari kedzaliman sistem peradilan sekuler yang berlaku saat ini.

Penguasa Dapat Diajukan ke Depan Pengadilan

Dalam sistem peradilan sekuler yang berlaku di Indonesia saat ini, presiden, gubernur, dan para menteri tidak dapat didakwa atas kekeliruan kebijakan mereka, selama kebijakan itu dianggap berdasarkan undang-undang yang ada. Karena itu, masyarakat tidak dapat mengajukan mereka ke muka pengadilan meski telah nyata-nyata melakukan sebuah kebijakan yang keliru, seperti penerbitan “Release and Discharge” oleh presiden untuk sejumlah penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hanya membayar kembali utangnya sekian persen sehingga merugikan negara ratusan trilyun rupiah. Kebijakan itu dianggap benar karena menurut peraturan, Presiden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah dibuat lebih dulu, boleh menerbitkan R and D itu. Maka, Presiden tidak dapat dituntut di muka hakim, kecuali bila ada indikasi korupsi atau suap dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ini juga tidak mudah dibuktikan karena biasanya suap atau korupsi seperti ini dilakukan dengan sangat rapi dan transaksinya dilakukan di luar negeri. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat hanyalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang atau sebuah peraturan yang dinilai tidak bagus seperti UU Kelistrikan, dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam sistem Islam, tidak ada seorang pun yang tidak bisa diajukan ke muka pengadilan. Semua bisa, meski ia adalah seorang Imam atau pejabat tinggi negara. Qadhi Madzalim dari Mahkamah Madzalim akan menyidang kasus-kasus yang melibatkan penguasa atas kekeliruan kebijakan yang mereka ambil. Qadhi Madzalim juga berhak menghukum dan memberhentikan penguasa.

Dalam masalah ini kita tidak boleh lupa dengan kejadian yang terjadi antara Umar ra., dan qadhi Syuraih yang sangat membekas.

Diriwayatkan bahwa amirul mukminin Umar bin al-Khaththab ra., membeli seekor kuda dari seorang laki-laki kampung dan ia membayar harga kuda itu kemudian ia menungganginya dan berjalan dengannya. Akan tetapi belum jauh kuda itu berjalan hingga tampak cacatnya untuk terus berjalan, maka ia segera kembali lagi dan berkata kepada laki-laki kampung itu: “ambil kudamu, kuda ini cacat”. Laki-laki itu berkata: “aku tidak mau mengambilnya ya amirul mukminin. Aku tadi menjualnya kepadamu sehat tanpa cacat”. Umar berkata: “tetapkan hakim di antara kita”. Laki-laki itu: “yang memutuskan di antara kita adalah Syuraih ibn al-Harits al-Kindi”. Umar berkata: “aku rela dengannya”. Amirul mukminin Umar bin al-Khaththab dan pemilik kuda itu menyerahkan keputusan kepada Syuraih. Ketika Syuraih mendengar perkataan orang kampung itu, ia menoleh kepada Umar bin al-Khaththab dan berkata: “wahai Amirul mukminin apakah Anda mengambil kuda itu sehat tanpa cacat?” Umar menjawab: “benar”. Syuraih berkata: “simpanlah apa yang Anda beli wahai Amirul mukminin atau kembalikan apa yang Anda ambil..” Umar memandang takjub kepada Syuraih dan berkata: “tidak ada keputusan kecuali demikian, perkataan yang membedakan antara hak dan batil dan keputusan yang adil. Pergilah ke Kufah aku telah mengangkatmu menjadi Qadhi di sana.”

Ketika disebutkan “al-qadhâ’ -peradilan-” yang pertama terlintas di dalam benak seorang muslim adalah “adil”. Maka tidak ada perbedaan di dalam peradilan antara kepala negara dengan individu rakyat. Semuanya sama saja di depan pengadilan syar’i. Berdasarkan hadits Rasul saw yang terkenal:

إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرِقَ فِيْهِمْ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرِقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمَ اللهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang mulia diantara mereka mencuri, mereka biarkan dan jika orang lemah yang mencuri mereka terapkan hukuman terhadapnya, demi Allah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya

Sementara, para hakim di dalam sistem sekarang tidak mempedulikan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat demi menjaga kepentingan dan nilai-nilai sekelompok orang berpengaruh dan pemegang urusan. Akan tetapi sebaliknya mereka menghukum masyarakat karena berpegang kepada nilai-nilai masyarakat.

Ketika republik ini didirikan dan kelompok berpengaruh dilindungi oleh sistem peradilan yang eksis, meski membentuk geng-geng dan melakukan ribuan “kejahatan yang tidak diketahui pelakunya” untuk melindungi sistem kufur sekular. Meskipun kekayaan umat ditelantarkan, kaum penentang syariat Islam merampoknya di bawah slogan privatisasi; di sisi lain kita temukan orang-orang yang berupaya menegakkan sistem peradilan Islam dan berjuang untuk menjalankan kepentingan-kepentingan mereka sesuai dengan hukum-hukum syara’ justru diperlakukan sebagai penjahat dan dijebloskan ke dalam penjara!.

Wahai Kaum Muslimin

Sistem peradilan Islam adalah sistem peradilan satu-satunya yang akan memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sistem peradilan Islam akan memutuskan perkara di tengah masyarakat dengan adil. Sistem peradilan Islami akan menyamakan semua orang dalam pandangannya, tidak ada perbedaan antara penanggung jawab tertinggi di negara dengan individu rakyat.

Atas dasar itu maka mengulangi seruan kami kepada Anda untuk berjihad menegakkan Negara Islam. Sistem peradilannya mampu menyebarluaskan keadilan di antara kaum muslimin bahkan di tengah seluruh manusia.

Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu (QS an-Nisa’ [4]: 105)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s