Sikap Seorang Muslim dalam Memberikan Penilaian Terhadap Ideologi Pancasila

 

Oleh :  Muhammad Yusuf Thahiry — Imam / Panglima Tertinggi Angkatan Perang  NII

1.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIRI

Sebagian orang berpendapat bahwa yang dinamakan Pancasila itu adalah suatu Ideologi. Ada pula yang berpendapat bahwa Pancasila itu merupakan falsafah. Mungkin selain dari kedua pemahaman itu ada lagi yang lainnya yang tidak sempat penuliis uraikan di sini. Banyak pendapat mengenai penafsiran Pancasila. Maka, wajar bila dalam hal itu didapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semua  tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi alam pikiran  masing-masing pada saat menafsirkannya. Ada yang dipengaruhi oleh rasa takut, karena pengawasan dari para spion pemerintah tangan besi (RI), ada yang hanya mengambil keuntungan pribadi, tidak sanggup menghadapi resiko sehingga selalu mengikuti doktrin atau pola yang dikehendaki pemerintah RI dan sebagainya.

Secara singkat, pada mulanya pun memang telah ada pemuka-pemuka yang telah menerima Pancasila, karena khawatir akan berhadapan dengan laras senapan. Dari situ pula kemudian timbul yang menyuarakan Pancasila karena latah dengan keadaan, bagai ekor baling-baling kemana angin bertiup, kesana ia berputar.

Sehubungan dengan itu, penulis secara jujur mengakui bahwa penilaian terhadap Pancasila yang akan diuraikan, tidak lepas dari landasan hidup yang penulis pegang teguh; sebagai hamba yang berusaha sedapat mungkin berpijak pada Kitabullah dan metoda Rasul y yang tercantum dalam Kitab Allah. Juga penulis tidak mendahulukan falsafah yang kebenarannya hanya dapat diukur dengan otak belaka.

Dalam memperbincangkan Pancasila, maka darinya mengenal sebutan “Pancasilais”, yaitu orang yang menganut ideologi Pancasila, atau yang mendewakannya. Tiap golongan itu berlomba dengan sekuat tenaga guna mewujudkan cita-cita yang dikandung dalam azasnya, dan sudah pasti memuji dan mengembar-gemborkan Ideologi yang dianutnya, dengan menggunakan kata dan istilah yang sekiranya dianggap positif oleh masyarakat, sebagai slogan politik untuk merebut kemenangan.

Al-Qur’an telah mengungkap bahwa pihak luar Islam secara langsung atau tidak angsung,  tidak akan tinggal diam sebelum kita mengikuti ideologi/jalan hidup/ hukum-hukum sembahan mereka (perhatikan QS. 2:120, QS. 4:89). Dalam rangka meraih tujuan itu berbagai taktik mereka gunakan. Seandainya tidak mempan dengan perang dingin atau urat syaraf, niscaya dengan teror mental bahkan fisik pun akan ditimpakan kepada pihak muslimin. Masalahnya sebagai muslim kita perlu bertanya, “Apakah diri kita sedang mengikuti kepada sesuatu yang  bertentangan dengan Islam sesuai dengan kemauan mereka?” Bila saat ini pihak Islam tidak mempersiapkan perlawanan alias menerima aturan-aturan bathil itu, maka berarti perang dingin dari pihak luar Islam telah sukses menembus pertahanan syaraf umat Islam. Dengan begitu pihak luar Islam belum perlu melakukan ancaman fisik terhadap ummat Islam.

Sesungguhnya tidaklah fair bila menilai sesuatu Ideologi hanya mengutip pernyataan dari oknum yang berpredikat kiai atau ulama secara membuta, sebab tidak mustahil bila fihak luar Islam pun telah mengumpan mereka dengan bermacam kedudukan dan sanjungan. Sehingga kiai yang tidak kuat iman, akan terkulai menjadi “Ulama Suu”(Jahat), yang senantiasa memalingkan ummat dari pergerakan kebenaran Ilahi. Ulama yang demikian itu kerjanya menyembunyikan yang Hak sekalipun telah mengetahuinya (Lihat QS. 2: 42, 146). Juga, menukarkan ayat-ayat Allah dengan duniawi (QS.9:9). Sejalan dengan itu perhatikan makna hadist ini:

ويل لأمتى من علماء السوء يتخدْون هدْا العلم تجارة يبعونها أمراء زمانهم  ربحا للاْنفسهم لاأربح الله تجارتهم. رواه الحاكم عن  أنس.

“Kecelakaan ummatku adalah dari (akibat perbuatan) ulama yang jahat, mereka memperdagangkan ilmu, mereka menjualnya kepada para penguasa dengan maksud keuntungan diri mereka sendiri, semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perdagangan mereka “.(H R. Al-Hakim dari Annas r. a)

Sungguh jumud bila kita mengikuti pengakuan dari pihak luar bahwa ideologi mereka “benar”. Dapat dipastikan bahwa setiap golongan selalu menyatakan ideologinyalah yang benar. Ya, benar hanya menurut pandangan mereka. Masing-masing golongan itu mempunyai tujuan dasarnya. Akan tetapi, yang dinamakan benar oleh manusia tidaklah mutlak.

Benar dalam ukuran manusia, bisa saja dari rasukan “iblis”. Diungkapkan oleh ayat :

قَالَ رَبِّ بِمَاأَغْوَيْتَنِي لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩)

“(Iblis) berkata: “Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka semua memandang baik(perbuatan sesat) di muka bumi “.(Qs. 15: 39)

Sesuatu yang dianggap baik oleh umumnya manusia adalah bila sesuatu itu dianggap membawa kemashlahatan dirinya di dunia. Sebenarnya hal itu relatif, tergantung manusianya. Bagi golongan pancasilais, tentu hukum pidana yang bersumber dari KUHP-lah yang benar, yang membawa kemashlahatan.  Bagi kaum komunis, hukum pidana yang sesuai dengan doktrin Marxisme-lah yang benar, yang membawa kemashlahatan. Lain lagi dengan kita,  yang benar adalah “Hukum Islam”, karena datangnya dari Allah (QS.2:147, QS.18:29)

Dalam hal ini tidak perlu pembahasan tentang kemashlahatan  hanya berkisar pada alam fana (duniawi) tanpa memikirkan kemashlahatan akhirat. Bagi yang yakin akan pedihnya “Hari Pembalasan”, maka akan memilih hukum Allahl. Bahasan mengenai kemashlahatan di dunia bukanlah persoalan, jelas lebih bermashlahat dari buatan-buatan manusia. Hanya yang satu kesatuan dengan setan pembangkang itulah yang beranggapan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah!

2. PERINTAH DARI PEMILIKNYA

Bagi yang mengabdikan diri kepada Allahl, tidak berpikir dengan jengkal duniawi saja karena dirinya yakin akan kembali ke hadirat Ilahi. Adapun yang dianggap bermanfaat di dunia ini tidaklah lebih dari yang dijanjikan Allah. Pun,tidak ada sesuatu yang mengerikan yang melebihi  azab di akhirat nanti.

Bagi yang tidak menyakini kedahsyatan neraka, tidak menyetujui berlakunya hukum pidana Islam, karena dianggap mengerikan. Padahal soal ngeri adalah relatif. Apakah kaum sekuler atau lainnya tidak pernah berbuat mengerikan dalam menjalankan keputusan hukum yang mereka anut? Tentu jawaban dari mereka, “pro dan kontra adalah biasa”. Coba renungkan apa gunanya mereka membuat senjata api, bayonet? untuk apa membangun sel-sel penjara? Mau apa menyediakan kursi listrik? Tentu, guna menyetrum manusia? Mengapa sampai ada yang mendekam dalam bui berpuluh tahun lamanya membuat keluarga si korban menderita? Tentu walaupun hal-hal tersebut itu “mengerikan”, namun toh tanggapannya dari pihak pemerintah serupa Pancasilais bahwasanya menegakkan hukum adalah di atas segalanya. Jadi, dalam batas manakah arti mengerikan itu?

Kembali kepada urusan umat Islam, bahwa semua yang bernyawa ataupun tidak bernyawa adalah kepunyaan Allah. Kita tidak berhak memperlakukan sesuatu dengan menyimpang dari ketentuan Hukum-­Nya. Tidak pula berhak membantah-Nya. Itulah sebab-Nya Nabi Ibrahim pbersedia menetakkan pisau diatas leher sang putra yang dikasihaninya. Soal ngeri bukan penghalang dalam menjalankan perintah/hukum-hukum dari Allah, sebagai “Pemilik makhluk-Nya”.

Sebagai gambaran, ada sebagian orang  yang ngeri, ada juga yang tidak ngeri bila menyimbahkan darah dari hewan; padahal jelas hewan tadi tidak berbuat salah pada manusia. Maka, dimana letaknya berat hati terhadap hukum pidana yang ditetapkan Allah pada manusia yang berbuat salah, sedang dia dan hewan itu adalah sama-sama merupakan mahluk-Nya? Apakah dengan adanya kengerian dalam diri seseorang itu berarti kita tidak boleh memotong hewan? Sungguh, bilamana perbuatan seperti itu sudah diizinkan oleh pencipta-Nya, maka “Hukum Pidana Islam” pun mesti berlaku bagi manusia. Dan bukan saja telah diizinkan, tetapi bahkan sudah diperintahkan oleh yang memiliki seluruh manusia, yaitu Allahl. Sehingga siapa saja tidak berhak membuat aturan hukum yang bertentangan dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

3. LEBIH BAIK MENGAKUI DIRI

“Hak” atau “Kebenaran” adalah yang dapat menjamin diri pada “Hari Hisab” nanti, bukannya yang hanya dalam teori atau slogan. Dan bukan yang dibuat-buat supaya mirip dengan yang sesungguhnya. Oleh karenanya apabila belum mampu menjalankan hukum Islam seluruhnya  di bumi Indonesia ini, maka tidak perlu memeras-meras Pancasila supaya terlihat tidak bertentangan dengan Islam, atau agar diri tidak dipandang plin-plan serta penakut terhadap pemerintah RI. Daripada itu semua, maka lebih baik mengakui diri sedang lemah (dikuasai oleh musuh) agar dapat berpikir untuk berjaya, daripada menghias-hias sesuatu yang bathil, maka lebih baik mengakui diri masih di bawah cengkraman kafir agar jiwa bangkit guna melawannya.

Manusia bisa saja merekayasa, mencampuradukkan antara yang bathil dengan yang hak. Akan tetapi, pada dasarnya bahwa yang bathil adalah tetap tidak sama dengan yang hak, sekalipun yang bathil itu telah dikumandang dan dikagumi oleh khalayak ramai.

قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, sebab itu bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal agar kamu beruntung”. (QS. 5:100)

Menutupi-nutupi sesuatu yang bathil, terus mendekornya agar terlihat cocok dengan Islam, hal itu kebiasan syaitan.  Firman Allahl

فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan merendahkan diri ketika  datangnya siksaan Kami, malahan sebaliknya hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun memperlihatkan kepada mereka keindahan apa-apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. 6:43)

Telah menjadi ketentuan bahwa “kebenaran” hanya dapat ditegakkan bila kita telah dapat memisahkannya dari yang bathil. “Kebathilan” hanya dapat dikubur bila kita tahu membedakan dari yang hak. Melenyapkannya tidak bisa dengan mengukir-ukir yang hasilnya supaya dipandang “hampir sama”. Sebab sepandai-pandainya mengukir, maka yang diukir itu paling banter hanya terlihat sama. Sedang pada dasarnya (azas) tetap kontras alias “bathil”, karena sekedar hasil ukiran. Jadi, cuma sampai batas mirip. Dan yang mirip itu bukan sama.

 4. ANTARA PANCASILA, UUD 45, DAN HUKUM PUBLIK RI

Telah menjadi kesepakatan para gembong pancasialis bahwasanya kelembagaan yang mereka namakan RI adalah berideologi/berazaskan Pancasila. Dengan sendirinya Undang­-undang yang berlaku didalam kelembagaan mereka itu sesuai pula dengan ideologi Pancasila. Juga, ketentuan yang berjalan di dalamnya adalah seirama dengan kehendak mereka. Segala isi publikasinya yang menguraikan makna Pancasila itu pun sejiwa dengan Pancasila dan seizin dari pemerintahnya. Hal itu sesuai dengan bunyi pada kalimat pada salah satu buku Civic, yang bunyinya: “Apakah konsekwensinya baik dalam Pembukaan UUD 45 yang merupakan pokok kaidah fundamental, maupun pasal-pasalnya Undang-Undang dasar 45 dijiwai oleh ajaran Pancasila? Konsekwensinya ialah bahwa semua peraturan-peraturan yang dibuahkan oleh negara harus seirama dan senada dengan pokok Kaidah Hukum Fundamental itu, jadi harus seirama dan senada dengan Inti Pati ajaran Pancasila.[1]

Makna dari isi tanya jawab diatas itu yakni bahwa UUD45 itu, sesuai dengan Pancasila. Dengan itu dapat dipahami bahwa hubungan antara UUD 45 dan Pancasila  adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, yang mana Pancasila itu adalah “Jiwanya” UUD 45.

Jelasnya, bahwa hukum publik yang berlaku pada masa kolonial Belanda, berlaku pula bagi  Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 45 yang dijiwai oleh Pancasila . Dengan itu telah terjalin hubungan antara undang-undang warisan kolonial tersebut  dengan Undang-Undang dasar 45. Sehingga darinya menjelma pula pertalian antara hukum-hukum produk kaum penjajah dan Pancasila secara paralel.

Nyata sekali, bahwa hukum-hukum yang bersendikan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Pancasila itu adalah warisan pemerintahan kolonial Belanda, yang bersumber dari “Wetboek Van straf Voor Nederlandsh Indie” yang diterbitkan dengan ordonantie 6 mei 1872 dan semenjak 17 agustus 1946 disyahkan dengan resmi untuk berlaku seterusnya.

UUD 45 yang dijiwai Pancasila itu menyetujui berlakunya KUHP, sehingga jelas bahwa hubungan antara Pancasila dan KUHP berkesesuaian. Menjadi jelas, bahwa hukum yang berlaku pada lembaga kekuasaan Repubik Indonesia yang berazaskan Pancasila  adalah sesuai dengan Pancasila. Artinya, KUHP itu dijiwai oleh Pancasila. Dan Pancasila itu “Jiwanya” dari KUHP. “. . . dengan dicantumkan dalam pembukaan UUD 45 itu, maka Pancasila menjadi norma dasar hukum nasional ”.

Berkaitan dengan itu mereka yang mengaku dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dalam bulan Maret 1963 mengadakan Seminar Hukum Nasional di Jakarta yang dalam keputusannya antara lain: “Dasar Pokok Hukum Nasional Republik Indonesia adalah Pancasila ”.

Bila KUHP yang dijiwai Pancasila itu terlihat jelas hukum pidananya bertentangan dengan Islam, maka Pancasila juga bertentangan dengan Islam. Buktinya, Pancasila merupakan slogan politik hasil ilham dari mereka yang sekular didikan kolonialis guna mempertahankan berlakunya hukum-hukum yang menjadi sesembahan mereka. Serta mengecohkan sebagian ummat Islam yang belum sempat berpikir mengenai literatur politik.

 5. SIKAP RI & PANCASILAIS TERHADAP HUKUM ISLAM

Kenyataan yang ada membuktikan bahwa dewasa ini banyak  terdapat ummat Islam yang belum bisa mengamalkan hukum-hukum Islam secara kaffah. Diantaranya ummat Islam Indonesia yang saat ini dibawah Pemerintahan Pancasilais. Beberapa contoh hukum Islam yang tidak bisa dijalankan antara lain yang berkenanan dengan hukum-hukum: Pidana Penzinahan (tertera dalam QS. 24:2), Pidana Pembunuhan (QS. 5:45), Pidana Pencurian (QS.5:38). Semua itu baru yang pokok-pokok saja, yang tertera dalam Al- Qur’an. Masih banyak lagi yang berhubungan dengan muamalat lainnya yang tidak diuraikan di sini.

Dalam usaha untuk mengamalkan hukum-hukum Islam,  umat Islam Indonesia telah menghadapi rintangan, karena penjegalan dari lembaga kekuasaan negara yang bukan Islam. Untuk mengetahui hal itu kita lihat beberapa kutipan dibawah ini sebagai berikut:

  1. “Peradilan Agama tidak memutuskan perkara pidana. ”[2]
  2. “. . Soal-soal yang diadili oleh pengadilan itu mengenai kepentingan kekeluargaan, yang hanya dirasakan penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja, di dalam lingkaran yang terbatas ”. [3]
  3. “Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam tentang soal-soal perkawinan, Talak, rujuk, perceraian, nafkah ”.[4]
  4. “. . . akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda diurus oleh hakim biasa, kecuali tuntutan tentang mas kawin, dan tentang keperluan kehidupan istri yang menjadi tanggungan suami yang segenapnya diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama ”.[5]

Dari kutipan yang pertama dan kedua, dapat diambil makna bahwa pemerintah Pancasilais telah memisahkan antara tugas yang dilakukan oleh pangadilan agama dan pengadilan negara. Juga menganggap hukum Islam itu tidak mengandung hukum pidana dan menganggap hukum Islam itu terbatas hanyalah pada soal-­soal pribadi dan kekeluargaan.

Dari kutipan ketiga, diambil pengertiannya bahwa pemerintah Pancasila itu telah merintangi umat Islam menerapkan hukum pidana Islam. Karena, yang dibolehkannya hanyalah soal perkawinan, talak, nafkah dan perceraian.

Dari kutipan keempat, mengandung arti bahwa masalah talak, rujuk, perkawinan, perceraian dan nafkah itu adalah urusan pengadilan agama, artinya terpisah dari pemerintahan, yang persoalannya ditangani oleh hakim agama. Akan tetapi, bila persoalan itu telah menyangkut urusan “keuangan”, harta benda, atau barang tertentu, maka dalam pembayaran dan penyerahannya benda-benda itu harus ditangani guna pengukuhan vonisnya oleh hakim-hakim dari negara. Jadi, bukan oleh hakim agama. Diambil pula pengertian bahwa ikut campurnya lembaga pemerintah yang berazaskan Pancasila terhadap urusan agama cuma yang berlatar belakang material (duniawi).

Tak perlu heran terhadap hal di atas, karena memang Pancasila bertolak belakang dengan Islam. Pantas saja bila membuat undang-undang perkawinan juga mengebiri aturan-aturan pernikahan ummat Islam.

 6. TINJAUAN ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa hukum pidana yang berlaku di lembaga kekuasaan yang beazaskan Pancasila berasal dari KUHP imperalis Belanda. Maka ditinjau dari segi aqidah Islam pemerintah Pancasila tidak beda halnya dengan kaum penjajah tersebut . Kedua-duanya sama menggunakan hukum pidana yang bertentangan dengan Islam serta menolak berlakunya hukum Islam secara sempurna.

Bagi ummat Islam, kemerdekaan merupakan keleluasaan diri guna melaksanakan hukum-hukum Islam secara “kaffah” tanpa penghalang dari bangsa manapun; bangsa Indonesia atau lainnya. Semua penghalang adalah penjajah! Setiap pemerintah yang memusuhi nilai nilai Islam, adalah semakna dengan musyrikin Quraiys yang dari dahulu mesti dimusnahkan. Dan orang-orang mukmin menyadari bahwa kebangsaan tidak akan dibawa ke akhirat!

Dasar hukum pidana model KUHP Pancasila adalah dasar hukum yang diambil dari pikiran manusia belaka. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh sebuah kutipan yang bunyinya: “. . bahwa dasar segala hukum ialah rasa keadilan”.[6]

Sudah jelas yang dimaksud dengan “rasa keadilan” pada kalimat tersebut adalah rasa keadilan “menurut ukuran manusia” yang sifatnya relatif (berbeda-beda). Umpamanya; hakim yang bernama A sudah merasa adil bahwa menjatuhkan vonis bagi terpidana C tiga tahun penjara. Akan tetapi, menurut hakim B bahwa rasa keadilan itu bila menjatuhkan dua tahun penjara. Hakim lainnya mesti dua tahun lima bulan potongan anu dan sebagainya. Ya, berbeda-beda karena menurut “rasa keadilan” yang dipengaruhi oleh otak yang berbeda-beda pula.

 7. KETUHANAN DALAM PANCASILA (18 AGUSTUS 1945)

Telah penulis kemukakan bahwa Pancasila  merupakan slogan guna mengelabuhi ummat Islam. Dalam rangka itu tentu bunyi materi yang dicantumkan padanya itu seolah-olah mengandung percikan dari Islam. Karena itu tidak heran bila sebagian masyarakat menilai Pancasila hanya dari bunyi materinya, sehingga mereka terbawa arus ikut menyanjungnya.

Berkaitan dengan itu marilah kita kutip makna ketuhanan menurut Pancasila yang bersumber dari orang-orang yang berkompeten dengan ­Pancasila yaitu “Ke-tuhanan mempunyai pengertian tersendiri dan tidak identik dengan Agama.[7] Jadi sila pertama mengatakan adanya theisme, bukan theisme theokratis, tetapi theisme demokratis ”[8]

Pernyataan di atas kita simpulkan maknanya, bahwa yang dimaksud dengan Ketuhanan adalah pengakuan masing-masing yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jelasnya  dari pengakuan yang kombinasi. Atau satu kumpulan pengertian tentang tuhan dari segala yang dianggap sebagai tuhan oleh-oleh masing-masing yang mempercayainya. Jadi, pengertian “Esa” pun hanya menurut pengertian masing-masing. Umpamanya: menurut si A bahwa Tuhan itu “esa” maksudnya begitu dan seterusnya. Menurut si “B” memang “esa” hanya tidak “begitu” tetapi “begini”. Si C juga boleh saja mengatakan bahwa tuhan itu “esa”, dan tidak “begini” tidak “begitu”. Dengan demikian, Ketuhanan rupa-rupa keadaannya. Tegas sekali, bahwa “Esa” dalam Pancasila itu bukan menurut Islam, melainkan dari theisme demokratis.

Adapun pernyataan dari P4:” Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa berpengertian, sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayainya dan yang diyakininya.”

Dari bunyi kalimat di atas bisa diambil arti, yang dimaksud dengan Ketuhanan cara Pancasila, tidak lebih sekedar adanya hubungan antara pribadi dan Tuhannya. Ketuhanan yang demikian tidak mencakup hubungan antara kehidupan “manusia bermasyarakat” dengan Tuhannya. Jelaslah, makna “Tuhan” yang dikandung dalam materi Pancasila itu, tidak dimaksudkan untuk makna “Tuhan” yang menurunkan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan antara seseorang dalam masyarakatnya.

Sungguh nyata bahwa ketuhanan yang mereka maksud itu, tidak ada sangkutannya dengan Islam. Firman Allahlyang bunyi-Nya:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا

“Tidakah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Illah-nya (sembahannya). Adakah engkau dapat menjadi pengawas atasnya ?” (Qs. 25:43).

Mereka telah memcampuradukkan antara yang sebenarnya dari Rabb dengan ajaran lain yang dianggap sesuai dengan pengertian mereka. Sampai-sampai  beranggapan bahwasanya segala golongan yang sudah mengakui adanya Tuhan, berhak dilindungi walau telah menggerogoti potensi Islam.

Ketuhanan semacam Pancasila itu tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh musuh-musuh Islam pada masa dahulu, yaitu kaum Quraiys musyrikin Makkah. Mereka juga mempercayai adanya Illah, namun merintangi perjalanan ummat yang sedang mengabdi kepada Allahl. Nyata , bahwa Ketuhanan demikian itu sesuatu “kebathilan”.  Aqidah Islam mewajibkan mu’minin untuk memerangi setiap golongan yang menghalangi tujuan berlakunya aturan-aturan Allahl, sebagaimana firman-Nya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاتَكُونَ فِتْنَةٌ            

          ” Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada gangguan (fitnah) lagi.” (QS. 2:193)

Dengan berpegang pada ayat di atas, maka ummat Islam tidak bisa berkompromi dengan siapa pun yang mengganggu kemerdekaan ummat Islam menjalankan hukum Islam dengan sempurna, walau musuh itu mempercayai adanya Tuhan. Ya, Iblis juga percaya adanya Tuhan, surga, neraka dan malaikat ! Bahkan lebih dari percaya.

8. TIDAK GANDRUNG

Buah dari pemikiran tentang kemanusian menurut Pancasila , bila penguasa RI akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka harus sesuai dengan kemanusiaan menurut masing-masing hakim yang akan memutuskannya meski berlawanan dengan hukum Al-Qur’an. Kemanusian sedemikian itu adalah kemanusian yang dapat ditentukan oleh otak yang senantiasa dipengaruhi berbagai godaan sehingga berubah-ubah, tidak ada ketentuannya. Umpamanya saja seperti di bawah ini:

Menurut si A bahwa adanya hukuman 18 tahun bagi terpidana pembunuhan, hal itu sesuai dengan kemanusian. akan tetapi, menurut si B bahwa hukum yang sesuai dengan kemanusian itu harus 15 tahun. Dan mungkin lagi menurut si C bahwa kedua vonis (18 tahun dan 15 tahun) itu belum sesuai dengan kemanusiaan. Sehinga si C itu mengajukan tuntutan yang berlainan dari yang dikemukakan oleh si A maupun si B.

Memperhatikan perumpamaan diatas itu, maka tidak heran bila  dalam pemerintah yang bersendikan hukum jahiliyah, “…sering terjadi hal yang dialami oleh pencuri sesuatu barang yang nilainya tidak lebih dari seekor ayam, tetapi menjalani hukum yang melebihi dari hukum seorang koruptor berkaliber besar. Sebagaimana halnya dalam kasus Wasdri dibandingkan kasus Robby Cahyadi “ .[9]

Sesungguh bahwa vonis berbeda-beda itu, karena berdasarkan perikemanusiaan yang diukur oleh otak yang berbeda-beda. Bukti dari kejadian lainnya kita ungkapkan disini: “. . seorang yang telah dijatuhkan hukuman sebelas tahun penjara oleh pengadilan Negeri Tonasa, Menado dari hal pemerkosaan. Bersama dengan itu terdapat pula delapan orang yang disidang untuk perkara yang sama yakni pemerkosaan pula, tetapi mereka itu rata-rata hanya dihukum satu setengah tahun penjara.[10]

Setelah kita melihat literatur yang berkaitan dengan kepancasilaan serta akibatnya, maka bagi yang berpikir sehat dan jujur dan tak diikuti perasaan gentar, tentu berpendapat bahwa kemanusiaan sistem Pancasila itu tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Bahkan bertentangan dengan Islam.

Di dalam tata sosial Pancasila didapat seseorang berzinah dengan perempuan di atas umur 15 tahun dan bukan anak tirinya sendiri, bukan pula anaknya atau anak pungut juga bukan bujang (pembantu) kemudian perempuan itu tidak mengadukan persoalan tersebut ke muka pengadilan; dengan perkataan lain bahwa berzina itu atas dasar “suka sama suka”, maka lelaki itu bebas dari tuntutan hukum (perhatikan KUHPidana pasal 287 ayat 1 dan 2).

Ketentuan hukum demikian itu, berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab model Pancasila itu, tidak menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang “berzina suka sama suka”. Itu sama saja dengan membiarkan dua jenis insan berlainan kelamin hidup berumah tangga tanpa pernikahan (samen leven), istilah barunya “kumpul kebo”. Dan secara tidak langsung bahwa pelacuranpun mempunyai hak undang-undang (legal). Demikianlah “beradab” menurut norma Pancasila.

Kemanusiaan menurut Islam adalah ditentukan oleh hukum Islamnya itu sendiri sebagai jaminan penyelamat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Karena itulah ummat Islam tidak gandrung terhadap semboyan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pikiran manusia belaka.

Pedoman dari Allah adalah di atas segala-galanya. Maka, apabila mau coba-coba mengunggulkan yang lain darinya atau menggandakan dengan konsep buatan manusia, berarti tidak percaya terhadap keagungan Allah. Dan berarti pula musyrik namanya.

 9. PANTANG BERSATU DENGAN PENENTANG

Guna memahami apa yang dimaksud dengan persatuan Indonesia, kita perhatikan kalimat yang bunyinya: “Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebangsaan berkebangsaan… . (“P 4”).

Bunyi kalimat di atas itu mengandung makna bahwa seluruh bangsa Indonesia dari segala golongan/agama/aliran, tidak terkecuali ummat Islam diharuskan bersatu dengan semuanya, sekalipun golongan di luar Islam itu telah menghambat tegaknya hukum-hukum Al-Qur’an.

Juga, persatuan yang sedemikian itu dimaksudkan demi kepentingan negara serta didasari oleh rasa cinta kepada tanah air, maka hal itu berarti mendahulukan kebangsaan daripada yang lain. Tegasnya rela berkorban hanya demi kepentingan bangsa dan tanah air. Dengan demikian, maka “Persatuan Indonesia” yang dimaksud dengan Pancasila itu “MUTLAK berlawanan dengan Islam”. Bertalian dengan itu kita perhatikan sabda Nabi yyang bunyinya:

ليس منا من دعا الى عصبية , وليس منا من قا تل على عصبية, وليس منا من ما ت على عصبية.

“Bukan dari golongan kami siapa saja yang mengajak kepada kebangsaan. Dan bukan pula dari golongan kami orang yang berperang karena kebangsaan. Dan tidak juga termaksud golongan kami yang mati karena kebangsaan. “( HR. Abu Daud).

Masih ada kaitannya dengan uraian diatas, perhatikan FirmanAllahl:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Hai Nabi, perangilah (lawanlah) orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka “(Qs. 9:73).

Kafir yang dimaksud di ayat tersebut yakni golongan yang merongrong atau menjegal tegaknya kekuasaan yang berazaskan Islam. Adapun yang dimaksud munafik yaitu golongan yang menggeroti Islam dari dalam dengan berpura-pura sebagai orang muslim.

Disebabkan karena istilah “kafir” itu tidak terbatas kepada bangsa tertentu, di mana Islam itu tidak membeda-bedakan antara bangsa, maka bangsa manapun adanya, bila menghalangi geraknya Islam, wajib diperangi. Tegasnya, bahwa yang pertama dituju oleh Islam bukanlah persatuan sesama suku/bangsa. Melainkan, berwujudnya pengabdian diri kepada Allah. Rasa kebangsaan tidak menjamin keselamatan diri dalam menghadapi “Yaumil Mahsar”. Bangsa apa pun tidak bisa memberi pertolongan menghadapi “Hisab dari Allah”. Sungguh, yang bakal membantu kita hanyalah bukti diri bila menjalankan hukum-hukum (perintah) dari Allahl.

Ummat Islam harus rukun dengan kafir yang dzimmi. Hanya ingat! bahwa dalam “persatuan ala Pancasila ” itu tidak ada istilah “kafir dzimmi”. Yang ada hanya “muslim dzimmi”, yaitu muslim yang tunduk terhadap undang-undang sistem Pancasila (KUHP) walau bertentangan dengan Islam.

Ummat yang meyakini dirinya berfungsi selaku aparat kerajaan Allah yang diwakilkan kepada hamba-Nya di muka bumi, sama sekali tidak rela dijadikan muslim dzimmi. Dari itu pantang bersatu dengan setiap golongan yang menentang berdirinya kedaulatan Islam, walau diantaranya itu bangsa Indonesia.

Kita membuat persatuan antara kita hanya karena jiwa keislaman, juga bertekad menghantam musuh, hanya demi berbakti kepada Allah Rabbul A ‘laamin. Lain dari itu, tidak!

 10. SUDAH DIPERINTAHKAN

Secara singkat materi yang terdapat pada dasar keempat dari Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dari mayoritas yang dianggap sebagai wakil-wakil dari berbagai golongan. Dengan kalimat lain:”..tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dewan perwakilan.

Jelasnya, bahwa untuk menerapkan undang-undang, apakah undang-undang itu bertentangan dengan Islam atau tidak, maka tidak lepas dari keharusan adanya permufakatan terlebih dahulu dari golongan terbanyak, di mana pengertian undang-undang di situ bersifat menyeluruh (umum), yakni  tidak ada pengkhususannya.

Kita lihat kutipan lainnya, “. . adanya saluran-saluran tertentu seperti partai-partai, yang menyalurkan aspirasi rakyat itu dalam beberapa golongan yang menghimpun orang-orang yang mempunyai azas dan cita-cita yang sama. Wakil-wakil dari partai inilah yang memperjuangkan azas dan cita-cita masing-masing dalam dewan perwakilan itu….”[11]

Nyata, dalam Pancasila bahwa setiap golongan termasuk yang namanya ummat Islam, bila akan memperjuangkan aturan-aturan Islam hanyalah melalui saluran yang telah ditetapkan (didikte oleh penguasa). Dan tidak berhak menjalankan hukum pidana Islam tanpa izin golongan terbanyak. Dengan perkataan lain, yakni harus terlebih dahulu menunggu suara dari persetujuan banyaknya manusia (parlementer).

Ditinjau dari segi aqidah Islam, maka konsepsi serupa dengan konsepsi di atas merupakan dasar kebathilan. Aqidah Islam menyatakan bahwasanya yang menjadi “Raja di langit dan di bumi adalah Allah, maka segala perundang-undangan pun, baik yang bersangkut dengan individu maupun masyarakat tidak boleh bertentangan dengan yang telah ditetapkan-Nya. Jadi, boleh berlaku atau tidaknya sesuatu hukum itu bukanlah atas dasar telah disetujui atau tidak disetujuinya oleh golongan terbanyak melainkan karena memang telah dicocokkan dengan “Hukum-Hukum Allah”. Seandainya seluruh manusia tidak menyetujui berlakunya hukum-hukum Al-Qur’an, maka hukum Islam itu adalah Hak Allah.  “Hak” (kebenaran) itu bukan yang datangnya dari orang banyak (perhatikan QS. 5:100, QS. 2 Al-Baqarah:147). Justru diturunkannya undang-undang Allah itu untuk mengatur segenap manusia. Dan bukan untuk sebaliknya.

Kita boleh bermusyawarah hanya dengan pihak yang telah melakukan perjanjian untuk taat terhadap kedaulatan Islam. Dalam hal itu hanya mengenai urusan mua’malat (duniawi yang nash-nya tidak tercantum dalam syariat).

Mengamalkan hukum-hukum Al-Qur’an telah diperintahkan Allah, sebagaimana halnya kita melakukan shalat wajib tidak perlu dengan meminta izin/persetujuan dari banyaknya manusia. Sebab, sudah diperintah Allahl. Maka, apa bedanya dengan menjalankan hukum-hukum pidana Islam dalam tata kehidupan kita? Hal itu adalah perintah dari Allah, dan itu pula buah realisasi dari shalat.

Sekiranya menjalankan perintah Allah, dengan syarat terlebih dulu harus disetujui oleh musyawarah, maka berarti ibadahnya itu hanya atas dasar disepakati manusia, dan bukan didasari perintah khusus dari Allah. Dan pula akan mengandung pengertian; bila tidak disetujui, maka perintah itu tidak akan dipatuhi. Jadi, apa artinya ibadah kepada Allah bila untuk hal itu harus menunggu permufakatan manusia atau pilihan rakyat? Bukankah ibadat dengan didasari menunggu izin dari manusia, akan membuat diri musyrik hukumnya? Kita lihat ayat yang bunyinya :

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَمَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاالظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلايَخْرُصُونَ (١١٦)

 “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;mereka bersikap keras tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanya berdusta (terhadap Allah).” (QS.6:116).

Perihal  bermusyawarah . Allah berfirman yang bunyi-Nya:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. . . “- (Qs. 3:159).

Pada ayat itu didapat kata “haulika” yang artinya “sekelilingmu “.Hal itu berarti di sekitar kekuasaan Nabi y di Madinah, sesuai dengan diturunkannya ayat itu di mana kekuasaan  ketika itu sudah dipegang oleh pengikut Nabiy. Maka, musyawarahnya itu hanya dengan yang sudah setia dibawah naungan pemerintahan yang menjalankan hukum Islam secara Kaaffah (sempurna). Artinya perintah-perintah Allah itu wajib dilaksanakan tanpa menunggu keputusan dari manusia mana pun.

Islam bagi pribadi mu’min adalah “way of life” guna menuju keselamatan yang abadi, maka terhadap yang menentang Perjanjian Hudaibiyyah, Nabi y mempersiapkan sekitar sepuluh ribu tentara Islam bersenjata lengkap menuju kota Mekkah. Setelah berita itu sampai pada penguasa musyrik, maka seorang pemimpin tertinggi mereka, Abu Sofyan keluar dari kota Mekkah guna menghadap Nabiy, serta menyerah dan membiarkan kepada Nabi y beserta tentara Islam masuk kota Mekkah dengan tidak ada perlawanan berarti. Dari ayat serta sejarahnya itu, disimpulkan bahwa tabiatnya penguasa Thaghut dari jaman Nabi y hingga akhir ini hanya bakal menyerah bila ke arah mereka sudah ditunjukkan kekuatan senjata. Coba bayangkan bahwa perampok harta benda saja tidak akan menyerahkan kembali hasil rampasannya, sebelum terhadapnya diberikan tindakan keras.

Mungkin senantiasa di antara mereka yang mengeluarkan dalil, “Jihad yang paling utama adalah “kalimat yang hak” di hadapan penguasa ja’ir (jahat/zalim). Akan tetapi, bisakah hal itu dijadikan alasan untuk menjadi anggota parlemen yang digaji oleh pemerintah Thaghut. Sebab, bahwa yang dimaksud dengan “perkataan yang hak (kalimattulhaq)”, yaitu suatu protes yang merupakan ultimatum terhadap si pemerintah karena kedurhakaannya. Dan si pemprotesnya pun bersedia menghadapi resiko bilamana pemerintah yang durhaka itu mengambil tindakan terhadapnya. Akan dianggap sebagai “penentang” apabila mengatakannya itu mengandung ultimatum. Artinya, bilamana anjurannya atau tuntutannya itu ditolak, maka orang yang berjihad itu harus terus mengadakan perlawanan, sekalipun dipenjara maupun diancam bunuh. Adakah jihad bagi yang bertujuan memperoleh gaji hingga terus Yes man di bawah naungan hukum jahiliyah? Dimanakah tempat jihadnya, sedangkan komitmennya juga dengan azas non Islam alias tidak memiliki garis pemisah dari yang bathil? Sungguh nyata bahwa dasar empat mengenai musyawarah dalam Pancasila itu tidak berkenan dengan Islam, bahkan bertentangan dengannya.

Kita telah memaparkan literatur mengenai beberapa materi yang didapat pada Pancasila mulai dari dasar pertama sampai keempat ini, serta memperbandingkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi y. Maka cukuplah guna menyatakan konklusi bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam, dan merupakan suatu kebathilan di Indonesia.

Tentu dalam menanggapi kesimpulan diatas itu, mungkin dari sebagian pembaca yang bertanya, “Bukankan Pancasila itu konon hasil perjanjian dengan beberapa pemimpin Islam tempo dulu?” Baiklah, pertanyaan ini dijawab dengan: bahwa dalam sejarah Rasululloh y, pernah membuat perjanjian (Sulhul Hudaibiyah) terhadap pemerintah musyrik Qurais Mekkah. Perjanjian itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Islam yang mana diakui wujud kekuasaannya oleh pihak lawan secara teritorial, hukum dan politis. Dalam hal itu, maka pihak mukminin telah memegang kekuasaan politik maupun militer. Sehingga yang disepakati oleh kedua belah pihak juga tidak menyimpang dari ketentuan Allahl, yang mana hukum Islamnya pun berjalan. Sehingga perjanjian itu penuh dengan penghormatan. Dan Rasul y langsung melawan, setelah mereka mengkhianatinya.

Hanya kekeliruanlah bila mengakui Pancasila sebagai hasil perjanjian yang syah antara pihak Islam dengan non Islam di Indonesia. Sebab, mereka lupa bahwa pihak yang mengatasnamakan Islam ketika menerima perjanjian itu tidak mempunyai kekuasaan, sehingga dipaksa harus menerima keputusan dari pihak  yang berkuasa. Atau tidak sadar bahwa perjanjian sedemikian itu bukanlah antara dua penguasa, melainkan antara pribadi (tokoh) dengan penguasa. Serta tidak berpikir bahwa yang dianggap sebagai tokoh-tokoh Islam pada waktu itu tidak bisa menjalankan hukum-hukum Islam secara kaffah, sedang penguasa Pancasilais menginjak-nginjaknya. Juga, tidak ingat bahwa penguasa yang membuat perjanjian itu tidak mengakui eksistensi kekuasaan Islam. Dan memang perjanjian itu tidak mengakui misi daulah Islam, sehingga tidak sesuai dengan tuntun Nabiy.

Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus kedalam jurang kebathilan, maka akuilah terlebih dahulu mengenai kelemahan diri. Dan tidak usah menegakkan benang basah, yang mungkin timbul dari sentimen. Apapun dalihnya yang anda kemukakan, maka sesungguhnya kebenaran Allah hanya diukur oleh Al- Qur’an dan perjalanan (Sunnah) Rasulullahy.

Perjanjian/permusyawaratan bersatu dengan yang bukan Islam, sedang pihak mukmin belum mempunyai kekuasaan, maka hasilnya akan tetap dibawah kendali mereka. Sebab, bagaimanapun keadaan manusia-manusia dari luar Islam pada dasarnya akan tetap berusaha agar kita dibawah kendali mereka. Sebab itu Islam mewajibkan adanya furqon bagi ummatnya, supaya dapat berwaspada terhadap musuh. Darinya tidak membutuhkan pengikut yang sembarang banyak namun campuraduk dengan pengemban kebathilan!.

 

Referensi  :

[1]Syofyan Hassan & Mawardi Jalins,305 Tanya Jawab Civics, 1963 hal 57-58.

[2]Peradilan di Indonesia, oleh M. Karjadi hal. 189 Cet. pertama, Thn. 1975, Politeia, Bogor

[3]R. Tresna, Peradilan di Indonesia, halaman 99 cetakan kedua, 1977, Pradya Paramita, Jakarta

[4]Tata negara Indonesia, cet. ketiga hal. 199 oleh Moh. Juana & Sulwan

[5]lihat:pasal dari yang dinamakan UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan peraturan pelaksanaannya No. 9 tahun 1975

[6]DR Wiryono Prodjodikoro SH,Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta:PT. Eressco, 1969, hal.13.

[7]Ali Murtopo, “Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” hal 20

[8]ibid, hal 21

[9]Kasus Wasdri dibanding Robby Cahyadi  dari artikel yang dimuat pada SINAR HARAPAN, Minggu ketiga, Juli 1977.

[10](Majalah “Detektif dan Romantika ”, No.0318, halaman 29, 15 Desember 1974).

[11]Moh.Juana & Sulwan,Tata Negara Indonesia, halaman 45,Cet. ketiga, 1955.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s