NII Akan Tetap Eksis Sebagai Sebuah Negara

Pertanyaan :

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu`alaikum Wr Wrb

“mencermati informasi akhi tentang NII sepertinya memiliki argumen yang cukup kuat akan tetapi saya lebih melihatnya bahwa sebagaimanapun anggapan akhi yang menyatakan kalo NII adalah sebuah negara, namun pada faktanya NII tidakl lebih dari sebuah jamaah yang mencoba menerapkan syariat islam. Kenapa?? kita tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara minimal mencakup 4 hal yaitu keberadaan wilayah yang independent, adanya pemimpin, adanya rakyat/masyarakat, dan memiliki hukum legal.” (Zuhud, 14 Januari 2005)

———–

Berbicara tentang kedaulatan sebuah Negara, memang tidak lepas daripada polemik syarat tetap adanya sebuah negara yang wajib dipertahankan seluruh rakyatnya tadi. Salah satu problema berupa khurafat pemikiran tentang hal tersebut ialah seperti yang telah diungkapkan oleh Saudara Zuhud di atas. Sehingga dengan praanggapan demikian, maka manakala sebuah negara kehilangan teritorialnya, maka dengan serta merta mengatakan bahwa negara itu hilang dengan sendirinya. Pendapat seperti itu memang mengenaskan, membunuh semangat kepahlawanan, dan memberi peluang pada musuh untuk memutlakkan kemenangan perangnya.

Saudara Zuhud, secara ilmiah harus dibedakan itu antara syarat “adanya” sebuah negara, dengan syarat “kemampuan sebuah negara untuk mencapai tujuannya” dan “hadir sebagai sosok pribadi” dalam hubungan internasional.

Sebetulnya yang namanya penduduk, wilayah, pemerintah dan kemerdekaan (termasuk pembakuan hukum) yang merupakan kriteria essensial dari sifat kenegaraan (statehood) yang sering kali dianggap sebagai kriteria hukum (legal kriteria) bagi adanya sebuah negara adalah lebih layak dipandang sebagai syarat yang memungkinkan sebuah negara menjalankan fungsi-fungsinya sebagai negara (functional requirements of statehood). Sehingga bila persyaratan itu belum terpenuhi, bukan berarti negaranya tidak ada, tapi memang negara tadi belum memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kenegaraannya. (Lihat : ‘The law of nations, cases, documents and Notes’)

Ketahuilah adanya istilah negara jajahan, menunjukkan bahwa negara tidak hilang dengan kehilangan kedaulatan, kalah perang atau bahkan terampas wilayahnya sekalipun. Jepang yang menyerah tanpa syarat pada sekutu, tidak membuat negara itu hilang, Belanda yang pernah diduduki tentara Jerman, tetap ada dengan membentuk pemerintahan pengasingan di Inggris. Demikian juga Kuwait yang pernah diduduki Irak, tetap eksis dengan “Exile Government”-nya di Saudi Arabia.

Seorang ahli tata Negara, Prof.Mr.L.J.Van Apeldoorn mengatakan :”sebagai tanda untuk menunjukkan negara, pengertian “kedaulatan” sebetulnya tidak dapat dipakai, karena pengertian tersebut tidak tertentu dan sifatnya senantiasa berubah.”

Mr. Drs. E. Utrecht :”Bagi kami beranggapan bahwa negara itu suatu organisasi sosial (masyarakat), maka tidak perlu menghiraukan apa negara berdaulat atau tidak. Suatu daerah kolonial pun dapat merupakan negara juga, biarpun belum politik merdeka dan berdaulat. Daerah demikian pun diatur dan dikuasai oleh suatu organisasi yang dilengkapi kekuasaan tertinggi, walau kekuasaan itu bukan kekuasaan asli (sendiri) tetapi suatu kekuasaan asing”.

Prof. Mr. J. Van Kan, seorang Sosiolog modern, mengatakan :”Kalau pada suatu saat tertentu kesadaran kemasyarakatan dan kekuasaan kemasyarakatan sudah menjadi kuat, maka disitulah ada negara. Negara terjadinya bukanlah karena peristiwa perjanjian yang dilakukan orang dengan sengaja dalam suatu “rapat raksasa” pada suatu saat tertentu, tetapi karena suatu peristiwa yang ada dalam sejarah bangsa. Apabila dalam masyarakat bangsa ada ikatan sosial yang telah kuat, maka dengan sendirinya masyarakat bangsa itu mengenal organisasi negara.”

Karena negara suatu kenyataan sosial, maka bentuk dan sifatnya ditentukan oleh sejarah. Seperti yang disebutkan oleh DR.J.H.A.Longemann dalam bukunya ‘Over de theorie van Een Stellig staatrecht’. Beliau menyebut negara sebagai suatu “Historische Catagorie”. Ahli ketatanegaraan yang lain seperti Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau beranggapan sama tentang pembentukan dan adanya negara itu didasarkan pada “Kontrak Sosial”. Atau dalam Islam dikenal dengan istilah Bai’ah, diambil dari asal kata yang bermakna “jual beli”. Sebab dalam unsur pembentuk negara, harus ada kesetian rakyat, dimana pemerintah menjual ideologi dan program pembangunan negara dan rakyat membelinya dengan kesetiaan, dengan syarat tidak terjadi pelanggaran terhadap syariat yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya.

Dalam keadaan berjaya, maka negara memiliki kemampuan untuk memberlakukan hukum positif yang didasarkan pada Islam, dimana Al Quran dan hadits shohieh menjadi hukum tertinggi. Dalam keadaan terjajah oleh kekuasaan asing (bukan Islam) maka kewajiban seluruh rakyat yang telah melakukan kontrak sosial (bai’ah) itulah untuk membebaskan negaranya dari cengkraman kekuasaan asing tadi. Bagaimana bila negara Islam dikuasai musuh, kemudian rakyatnya dengan serta merta mengatakan bahwa negara telah hilang, kemudian ramai-ramai melakukan naturalisasi, menjadi warga dari negara yang berhasil merampas kekuasaan negara Islam itu ?

Bagaimana penilaian anda apabila ketika Vietnam diserbu tentara Amerika, lantas rakyat Negara yang diserang malah ramai-ramai meminta naturalisasi (pindah kewarganegaraan), ingin diakui sebagai warga Negara Amerika sekalian ? Atau ketika Republik Indonesia diserang kembali oleh Belanda (NICA), lantas mereka ramai-ramai ingin jadi warga kerajaan Belanda sekalian ? Tentu anda akan mengutuknya dan menghukumnya sebagai pengkhianat Negara!

Ya, di belahan bumi mana pun, tingkah rakyat menyerahkan negaranya pada musuh, dikutuk habis-habisan. Itu untuk negara yang bukan Islam, anda bisa bayangkan betapa kemurkaan Allah pada rakyat Daulah Islamiyyah yang rela berhenti mempertahankan negara berjuang yang dimasukinya hanya karena kekalahan yang panjang !? Sejarah mencoret muka setiap pengkhianat, apalagi pengkhianatan terhadap negara Islam!

Paparan teoritis di atas bukan berarti menyangkal perlunya kedaulatan dan teritorial, itu perlu sebagai syarat hadirnya negara itu sebagai satu “pribadi” dalam kancah masyarakat internasional. Yang menjadi pokok penjelasan di sini adalah bantahan terhadap ‘dalil’ yang menyatakan bahwa hilangnya kedaulatan otomatis berdampak pada hilangnya sebuah negara. Sebuah pendapat yang ada dalam masyarakat tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah takhayul politik belaka. Serta membuka peluang musuh untuk menyempurnakan kemenangannya. seperti satu istilah yang dikenal dalam doktrin perang :”Kemenangan sejati bukanlah menggempur habis seluruh kekuatan lawan, tetapi kemenangan sejati didapat dengan menjadikan musuh tidak lagi memiliki semangat untuk melawan.”

Masalah mendasar kedaulatan justru muncul dalam hubungannya dengan hukum internasional, bahwa negara yang diakui sebagai “person” dalam kancah kehidupan internasional, sebagai subjek hukum internasional, adalah negara yang memiliki kualifikasi seperti disebutkan dalam “Konvensi Montevideo” 1933. Di sana disebutkan dalam pasal 1 (satu) yang bermakna : bila negara belum memiliki persyaratan tersebut, bukan berarti negara itu tidak ada, tetapi masih harus berjuang untuk memperoleh identitas internasionalnya.

Jadi, bila persyaratan itu (syarat “adanya” negara) belum terpenuhi, memang negara tadi belum memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kenegaraannya. Namun sekali lagi, bukan berarti negara tadi hilang. Selama keterikatan kuat antara pemerintah dan rakyat negara berjuang itu masih ada, maka selama itu pula negara itu ada. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Van Kan :”Kalau pada suatu saat tertentu kesadaran kemasyarakatan dan kekuasaan kemasyarakatan sudah menjadi kuat, maka disitulah ada negara.”

Kriteria berdasar Konvensi Montevideo pun pada praktiknya tidak dianut secara kaku, negara tanpa wilayah dan penduduk pun tetap dipandang ada, misalnya pemerintah pelarian (government in exile), juga negara tanpa batas tertentu tetap dipandang sebagai negara, misalnya ketika Albania diterima oleh Liga bangsa bangsa, atau ketika Israel diterima oleh PBB. Demikian juga dengan pemerintahan peralihan.

Nah, adapun mengenai Negara Islam Indonesia, sampai saat ini keterikatan antara rakyat Islam dan pemerintahan Islam berjuang tidak pernah mati. Berikut dengan kelengkapan hukum/undang-undangnya. Hanya saja NII masih harus terus diperjuangkan untuk memperoleh identitas internasional atau personalitas internasionalnya. Inilah persoalan perjuangan diplomatik yang harus terus diperjuangkan. Apa reaksi dunia internasional (PBB), khususnya negara-negara Islam yang sudah tahu keberadaan NII ketika SM Kartosoewiryo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan diajukan ke Mahadper (Mahkamah Angkatan Darat Keadaan Perang) pada tanggal 16 Agustus 1962 di Jakarta ? Memang bukan pekerjaan gampang, tidak sebentar, wajar kalau permasalahan negara dimasukkan ke dalam Historical Category.

Terakhir dalam kesempatan ini, sedikit bermuhasabah khususnya bagi rakyat Daulah Islam berjuang. Yang merasa terdapat banyak kekurangan dalam tubuh Negara Kurnia Allah ini, hingga berperasaan kecut hati, dilema kekecewaan, setelah sekian lama dilanda kekalahan.

Benar kita tengah kalah, tapi kalah dalam satu babak pertempuran, bukan kalah perang secara keseluruhan. Kami belum dan tidak akan menyerah! Hingga Allah sendiri yang menurunkan keputusan-Nya, di sini atau di yaumil akhir nanti!

Namanya negara tengah kalah bertempur, sedang terpuruk dan terus didesak, wajar kalau mengalami banyak kekurangan. Sekarang tinggal dikembalikan kepada mental rakyatnya. Apakah mereka akan berjuang untuk bangkit meneruskan perjuangan, atau malah memperburuk keadaan dengan ocehan-ocehan putus asa serta caci maki atas negara sendiri dengan mengandalkan kekecewaan pribadi ?

Aneh memang, pimpinannya sendiri tidak pernah merasa kecewa, walau telah berkali-kali ditawan musuh. Tapi rakyatnya, yang terkadang tidak pernah diinterogasi sama sekali, tapi paling vokal meneriakkan kekecewaan dan ingin berhenti. Na`udzubillahi min dzalik!

Orang kecewa itu boleh, bahkan pada saat-saat tertentu terkadang harus. Tentu tidak normal namanya kalau orang merasa puas dengan kondisi yang buruk, sebab jika demikian, keadaan yang buruk tadi malah akan terus dipertahankan. Orang harus kecewa, agar timbul gagasan untuk memperbaikinya. Itulah kekecewaan orang yang penuh asa. Yang tidak boleh adalah jika anda kecewa, kemudian anda tinggalkan tanggung jawab memperbaikinya. Sudah jelek, dibuang lagi … Astagfirullahal`adhim..

Itulah penjelasan yang dapat Rahadian berikan kepada Saudara Zuhud. Juga kepada para pembaca yang lain semoga didapatinya manfaat.

Demikian, semoga para revolusioner Islam, intelegensia muda, yang progressif dan tercerahkan. Sehingga darinya akan lahir pendapat yang lebih jernih dan kuat.

Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan kepada-Nya segalanya dikembalikan.

Wassalam,
Rahadian (Warga NII) – Bandung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s