Menuju pada Perubahan Sistem Politik Indonesia

Ketika kita berbicara mengenai politik, banyak orang akan sepakat bahwa kita akan bicara tentang parpol, pemilu, DPR, Presiden, kampanye, dan atribut-atribut demokrasi lainnya. Masyarakat kita di didik selama bergenerasi untuk memahami politik dari sudut pandang formalitas-sempit belaka. Pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat kita hanya terbatas dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga formal negara, seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, dan kelembagaan lainnya.

Sedangkan infrastruktur politik adalah hal-hal yang menjadi pendukung pemerintahan namun keberadaannya di luar pemerintah, seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pers, dan mitra-mitra lainnya. Sehingga yang dipahami oleh bangsa ini mengenai politik adalah hanya rangkaian kegiatan untuk mengisi jabatan-jabatan formal pemerintahan. Akibatnya, partai politik yang kini tengah eksis pun turut memahami kegiatan politiknya dari sudut pandang formal-sempit juga.

Kini politik menjadi kegiatan yang terpisah dari masyarakatnya dan hanya parpol yang memiliki ‘legitimasi’ untuk memonopolinya. Bagi masyarakat kini, kegiatan berpolitik mereka hanya sebatas pesta demokrasi pemilu, hal selanjutnya sudah menjadi urusannya para politikus. Pendidikan politik yang keliru ini bermula dari era Suharto yang selama 32 tahun lamanya telah mengajari masyarakat kita untuk memahami politik secara sempit, pasif, dan keliru.

Sempit, karena kita hanya diajari politik sebagai mekanisme hubungan antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik belaka. Pasif, karena kita dibiasakan untuk menunggu pemilu saja, diluar itu sudah menjadi porsi para politikus. Keliru, karena kita selalu diancam bahwa politik itu ‘kotor’ dan hanya orang tertentu saja yang boleh ‘kotor’ demi ‘kebaikan’ kita semua. Kegiatan politik yang tidak ‘sehat’ seperti ini kemudian berjalan selama bertahun-tahun, yang akhirnya membentuk masyarakat kita buta politik.

Padahal jika kita mau untuk melihat politik dengan lebih luas, maka politik tidak lagi menjadi monopoli dari parpol dan politikus.

Perlukah Entitas Politik?

Entitas politik adalah insan-insan yang memiliki ide dan ideologi. Insan-insan ini nantinya akan berusaha menuangkan ide dan ideologinya ke dalam sistem kehidupan kita. Jadi sistem yang berjalan dalam suatu negara, tergantung dari entitas politik yang ada di negara tersebut. Dan entitas politik tidak terbatas politikus, akan tetapi semua orang yang memiliki ide dan ideologi. Keberadaannya harus memiliki keduanya; ide dan ideologi, bukan hanya ide saja atau ideologi saja. Sebab ide merupakan rancangan untuk kita bertindak, jika hanya memiliki ide saja berarti ide tersebut adalah ide yang bersifat individualistis tanpa memiliki batas-batas way of life. Sedangkan jika ideologi saja berarti way of life yang hanya hidup dalam alam pikir saja tanpa ada rancangan untuk menuangkannya ke dalam kehidupan kita.

Dapat disimpulkan, bahwa entitas politik adalah kelompok dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran berorganisasi untuk mewujudkan ideologinya menjadi suatu sistem melalui ide-ide.

NASAKOM

Karena entitas politik adalah insan-insan yang berorganisasi dalam mewujudkan ide dan ideologi, maka kelompok-kelompok ini ada dan nyata di dalam masyarakat kita. Kelompok-kelompok ini terklasifikasi atas ideologi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kita. Entitas-entitas politik ini sebenarnya sudah ada dari awal era pergerakan diawal abad ke-20, namun baru bisa dikenali dan diidentifikasi pada era Sukarno.

Sukarno membagi entitas politik Indonesia menjadi tiga kelompok besar, yaitu Marhaenis, Islamis, dan Marxis. Klasifikasi ini berdasarkan pengamatan Sukarno atas ideologi kelompok-kelompok pergerakan selama bertahun-tahun. Ketiga entitas ini sama-sama memiliki akar yang kuat, sama-sama memiliki kekuatan riil yang setara, dan sama-sama memiliki tujuan yang ideal. Bahkan ketiga entitas ini juga turut berkontribusi atas kemerdekaan, turut membangun negeri ini, dan turut serta dalam melawan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Maka tidaklah salah, ketika Sukarno mencoba merangkul ketiga entitas ini ke dalam wadah NASAKOM. NASAKOM berasal dari kata NASionalis, Agama, KOMunis. Marhaenis mewakili nilai Nasionalis, Islamis mewakili nilai Agama, dan Komunis mewakili nilai Marxis. Walaupun ketiganya memiliki raison d’etre yang berbeda, bahkan dalam beberapa hal sangat bertolak belakang, namun mereka nyata ada dan dapat bersatu dalam NASAKOM dibawah Sukarno. Namun karena adanya perpolitikan rivalitas dalam tubuh militer, mengakibatkan pecahnya persekutuan NASAKOM hingga berakhirnya era Sukarno.

Kemudian berganti dengan era Suharto. Pada masa ini, telah terjadi transformasi politik secara besar-besaran. Perpolitikan sipil telah berganti menjadi rezim Junta Militer dibawah Suharto. Entitas Marxis dihabisi, entitas Islamis diperalat dan ditekan, dan entitas Marhaenis dimanipulasi menjadi Nasionalis ‘dangkal’ agar menjadi legitimasi rezim Junta Militer.

Akan tetapi walau rezim Junta Militer pernah berkuasa selama 32 tahun, ketiga entitas tersebut tetap ada dan tidak bisa lenyap. Hal ini dikarenakan ketiga entitas ini masih ada dalam masyarakat sipil. Hanya saja kini terjadi sedikit perbedaan peta politik. Kini terbagi atas Nasionalis, Islamis, dan Sosialis. Namun itu tidak mengubah entitas politik yang pernah diidentifikasikan sebelumnya, karena berdiri atas dasar yang sama.

Nasionalis (Marhaenis)

Entitas politik Nasionalis adalah organisasi atau kelompok yang berideologi Nasionalisme. Ideologi Nasionalisme yang dimaksud adalah Nasionalisme Indonesia. Ideologi dari entitas Nasionalis ini mengalami pasang surut dalam perjalanan waktu.

Organisasi politik nasionalis pertama kali muncul tahun 1912 dengan berdirinya Indische Partij (IP). IP mengusung nilai Nasionalisme Hindia, yaitu cikal-bakal dari Nasionalisme Indonesia. Konsep Nasionalisme Hindia yang diusung IP ketika itu merupakan konsep Nasionalisme fisik yang terbatas pada ras, etnis, dan yurisdiksi. Umur IP sendiri tidaklah panjang, pada tahun 1913 dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, karena dianggap radikal. Namun IP kemudian menjadi role-model dari organisasi Nasionalis berikutnya.

Baru pada tahun 1926, berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI mengusung konsep Nasionalisme Indonesia untuk pertama kalinya. Bahkan ideologinya juga telah berkembang menjadi Nasionalisme sosiologis yang melampaui batasan fisik, dengan nama Marhaenisme. Sejak saat itu entitas Nasionalis menganut Marhaenisme sebagai ideologinya dan entitas ini juga sering disebut dengan Marhaenis.

Pada pra-kemerdekaan dan era Sukarno, gerakan Marhaenis yang bersifat radikal dan revolusioner turut sumbangsih dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian ketika terjadi rivalitas dalam tubuh angkatan bersenjata, entitas Marhaenis ikut terkena getahnya, akhirnya NASAKOM bubar.

Kemudian setelah memasuki orde Suharto, organisasi politik Nasionalis dikooptasi oleh pemerintahan Junta Militer Suharto, dengan mencabut ideologi Marhaenisme dan menggantinya dengan ideologi Pembangunan (nasionalisme fisik), agar kudeta ‘halus’-nya dapat legitimasi dari golongan Nasionalis. Pada orde Suharto inilah, entitas Nasionalis versi Suharto dijadikan contoh masyarakat Indonesia yang ideal, sedangkan yang selain itu (Islamis dan Marxis) dijadikan contoh sebaliknya. Seluruh masyarakat Indonesia saat itu dipaksa untuk menjadi seorang Nasionalis dan dipaksa untuk menerima Nasionalisme sebagai satu-satunya ideologi yang berlaku. Di bawah Suharto-lah, entitas Nasionalis kehilangan ideologi Marhaenisme-nya, karena organisasi politik Nasionalis ketika itu dimanipulasi agar dapat menerima sistem Junta Militer yang jauh dari kondisi riil masyarakat Indonesia.

Setelah Suharto lengser, entitas nasionalis ini kini sedang mencoba menyusun ulang ideologi Nasionalisme yang dulu pernah dikooptasi oleh Suharto. Namun dalam perkembangannya terkini tidak lagi kembali kepada Marhaenisme, melainkan mundur menuju Nasionalisme fisik yang sempit, moderat, liberal, dan satu-satunya ideologi yang berlaku. Untuk yang terakhir disebut adalah sisa-sisa ‘ajaran’ Suharto yang tertinggal.

Islamis

Entitas politik Islam atau islamis adalah kelompok masyarakat atau organisasi yang berideologikan Islam. Islam dijadikan satu-satunya Weltanschauung atau way-of-life. Dalam entitas politik ini, Islam bukan hanya dipandang sebagai agama belaka yang mengikat pada individu saja, melainkan sebagai suatu tatanan dalam individu dan sosial secara bersamaan. Dengan kata lain, Islam secara Kaffah (keseluruhan). Syariat Islam menjadi inti dari pergerakan politik Islam, sebab Syariat Islam adalah manifestasi dari Islam Kaffah.

Entitas ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Akan tetapi baru bisa terorganisir dengan baik sebagai gerakan politik, baru pada awal abad ke-20. Pada tahun 1905 dibentuklah Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi perlawanan dalam bidang ekonomi. Sejak awal terbentuk, SDI bersifat radikal dan anti pemerintahan kolonial, sehingga sering mendapat kecaman dari pemerintah saat itu. Kemudian pada tahun 1912, SDI melebarkan sayap menuju politik yang sesungguhnya, dengan mendirikan Sarekat Islam (SI) di Solo. SI pun seperti SDI yang radikal, anti kolonialisme, dan revolusioner.

Walau SI pernah diguncang dengan prahara SI Putih dan SI Merah, entitas politik Islam selalu merujuk SI sebagai gerakan politik pendahulunya. Dengan sifat yang radikal dan revolusioner itulah, gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan dan era Sukarno, memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepada negeri ini, termasuk ikut peran serta dalam kemerdekaan. Dengan berakhirnya era Sukarno, entitas Islamis mulai masuk ke masa kelamnya.

Pada masa orde Suharto, entitas Islamis menjadi obyek bagi pemerintahan Junta Militer-nya. Pada fase-fase awal memerangi Komunisme, organisasi Islam diperalat dengan memanfaatkan sifat radikalnya untuk diadu dengan entitas Marxis. Lalu pada fase pertengahan hingga akhir, entitas Islamis justru ditekan agar tidak berkutik dengan isu-isu macam subversif dan tidak nasionalistik. Sedangkan sebagian lagi dipaksa untuk bekerja sama agar menjadi ‘corong pembenar’ pemerintah. Akhirnya sisa-sisa dari gerakan Islam menjadi gerakan bawah tanah.

Dengan berakhirnya era Suharto, gerakan Islam mulai menggeliat kembali. Syariat Islam kembali menjadi agenda dari gerakan Islam dan sifat radikal mulai terlihat lagi. Sebagian dari gerakan Islam ini mulai bergerak secara nyata melalui ormas dan parpol, sebagian lagi masih di bawah tanah. Namun dengan perkembangannya sekarang, sifat radikal mulai menghilang pada sebagian organisasi Islam, dan bahkan mulai mem-peyorasi-kan radikalisme. Parpol Islam dan sebagian ormas mulai menjadi moderat-pragmatis, dan sebagian lagi (terutama yang masih di bawah tanah) menjadi kehilangan arah menuju anarchic-extremism. Syariat Islam sebagai ruh dari pergerakan Islam mulai ditinggalkan oleh sebagian entitas politik Islam.

Sosialis (Marxis)

Entitas politik Marxis adalah kelompok pergerakan yang berupa organisasi dengan berideologi Marxisme. Entitas Marxis ini terbagi menjadi dua golongan antara Sosialis dan Komunis. Bedanya antara Sosialis dan Komunis adalah penerapannya, dimana Sosialis mengambil Marxisme sebagai teori ilmiah dalam pergerakan, sedangkan Komunis mengambil Marxis-Leninist sebagai dasar politiknya.

Entitas Marxis mulai ada di Hindia bersamaan dengan munculnya Marxisme di Belanda pada tahun 1889. Namun entitas ini mulai terorganisir di Indonesia pada tahun 1914 bersamaan dengan berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Awalnya Marxisme ini populer dikalangan orang Putih dan Indo saja, karena mengajarkan nilai-nilai kesetaraan (egaliter). Lalu dalam perkembanganannya turut menarik orang lokal; Pribumi dan khususnya Non-Pribumi seperti orang Cina. Kemudian pada tahun 1916, ISDV semakin besar karena banyak tokoh pergerakan Islam ketika itu berdiri diantara dua organisasi, SI (Islamis) dan ISDV (Marxis). Hal ini dapat dimaklumi, karena ketika itu walau SI sedang dalam masa puncak, SI sarat dengan masalah internal, sehingga menjadi larut dalam masalah tersebut. Kelompok pemuda SI kemudian dwi-keanggotaan dengan ISDV karena dua hal: sebagai jalur alternatif dan ‘meminjam’ Marxisme untuk analisis ekonomi-sosial Hindia ketika itu. Akan tetapi kemudian SI memaksa kelompok tersebut pisah dari SI sepenuhnya, akhirnya terbentuklah entitas politik Marxis pribumi pertama.

Seperti halnya Marhaenis dan Islamis, kelompok Marxis ini juga turut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Namun karena sifat radikal dan revolusioner-nya, entitas Marxis seringkali mengalami aksi-aksi menyerempet ‘bahaya’, seperti pemberontakan buruh-tani tahun 1926 yang melawan pemerintah kolonial, kemudian Madiun Affair tahun 1948, sebuah reaksi pembangkangan bersenjata atas kekecewaan dari perjanjian dengan Belanda (Linggajati, Renville, Roem-Royen), dan rivalitas Angkatan Bersenjata tahun 1965, yang mengakibatkan amburadulnya entitas ini. Pada tahun 1965 inilah, PKI yang ketika itu mendukung salah satu faksi dari Angkatan Bersenjata, harus membayar mahal dengan dibubarkannya PKI dan bahkan juga dibantai dibawah Junta Militer Suharto. Dan selama orde Suharto inilah, entitas Marxis kehilangan legitimasinya hingga akhirnya tenggelam ditengah-tengah masyarakat sipil kita.

Baru kemudian pada akhir era Suharto, entitas ini mulai muncul kembali dengan wajah baru: Sosialis. Entitas Sosialis terkini menunjukkan bahwa mereka terpisah dan bukan penerus dari entitas Marxis sebelumnya. Terlihat dari gerakan mereka, walaupun sama-sama mengambil Marxisme yang anti-kapitalisme, namun Sosialis sekarang tidak lagi seradikal pendahulunya, parpol-nya tidak lagi sepopuler PKI yang sampai empat besar, ormasnya cenderung anarchic tanpa arah, dan tidak ada perkembangan signifikan baik dari segi formal maupun akar rumput. Entitas ini sedang membangun dirinya dari nol lagi.

Shadow Entity

Selain dari ketiga entitas diatas, masih ada satu lagi entitas yang secara fakta ada dalam sistem kehidupan kita dan dapat mempengaruhi perpolitikan Indonesia, namun bukan sebagai entitas politik sebenarnya. Yaitu Tentara. Organisasi ketentaraan lahir bukan dari kesadaran atas dasar ide dan ideologi, melainkan dari fungsi pertahanan dan keamanan. Bahkan ikatan yang ada dalam ketentaraan bukanlah berasal dari kesadaran politik melainkan dari kesadaran fungsi yang diasosiasikan dengan profesi.

Entitas yang satu ini, bisa turut bermain dalam perpolitikan Indonesia karena beberapa faktor:

  • Dalam masyarakat, tentara sering diasosiasikan dengan Kasta Ksatriya ala Hindu, kasta petarung, golongan elit. Sehingga masyarakat sipil masih merasa bahwa mereka dapat ‘dibenarkan’ untuk turut campur dalam perpolitikan sipil Indonesia seperti pada zaman kuno.
  • Sebagai satu-satunya entitas yang bisa berpolitik dengan memegang senjata api secara legal. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang melek senjata api, sehingga dalam masyarakat sipil kita timbul asosiasi ‘rasa takut’ terhadap perilaku entitas satu ini. Sehingga muncul pemahaman: yang memegang senjata api-lah yang punya kekuatan dan kekuasaan.

Namun entitas ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus ‘menumpang’ pada entitas politik lainnya. Karena entitas ini tidak mempresentasikan golongan yang ada dalam masyarakat sipil kita, melainkan kelompok tentara itu sendiri. Mereka hanya dapat berpolitik dalam tubuh militer saja. Itulah sebabnya, ketika entitas tentara berkuasa atas negara, maka yang terjadi adalah pemerintahan Junta Militer.

Itulah mengapa disebut dengan Shadow Entity atau Entitas Bayangan, sebab mereka sebenarnya ada dan selalu mengikuti percaturan perpolitikan. Akan tetapi mereka tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan ketiga entitas politik yang ada sebagai sarana politiknya. Dengan kata lain, agar aktifitas perpolitikan tentara terlihat ‘legal’, maka harus ‘meminjam baju’ entitas politik lainnya. Contoh paling gamblang adalah seorang tentara hanya bisa berpolitik yang sebenarnya dengan jalan pensiun dini atau setelah pensiun dari dinas, untuk kemudian masuk parpol yang ada.

Selain itu Shadow Entity ini mempunyai fungsi yang sangat krusial, yaitu sebagai penjamin keamanan bagi ketiga entitas politik. Keamanan atas apa? Keamanan agar kedudukan tidak akan direbut oleh entitas politik lainnya dan keamanan tidak akan dikudeta / digerus oleh tentara itu sendiri.

Itulah Shadow Entity: Ada tapi dapat diabaikan, penting tapi bukan penentu.

Pancasila bukan ideologi

Ketika Indonesia menjelang merdeka, negeri ini akan membutuhkan ideologi sebagai way of life rakyatnya.

Dengan berbedanya ideologi yang diusung oleh ketiga entitas politik tersebut, maka dibutuhkan suatu kesepakatan bagi ketiganya tentang nilai-nilai yang akan diusung dalam bingkai kenegaraan. Akhirnya dibuatlah butir-butir kesepakatan dari ketiga entitas politik tersebut yang mewakili nilai dari masing-masing ideologi. Nilai-nilai yang diajukan dalam kesepakatan adalah inti dari masing-masing ideologi yang tidak bisa ditawar lagi. Setelah mengalami beberapa kali perubahan rumusan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini. Pancasila sekarang adalah hasil dari tarik-ulur antara ketiga entitas tersebut.

Inilah kelima sila dari Pancasila:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut adalah gabungan antara intisari dari ideologi masing-masing entitas dan nilai-nilai tambahan yang dapat disepakati bersama dalam bernegara. Jika dikupas satu persatu, sila per sila, maka secara singkat dapat diperoleh seperti ini:

  1. Sila pertama ini adalah nilai yang berasal dari ideologi Islam. Walau awalnya adalah, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, namun kemudian para politikus Islam dipaksa untuk melampaui batas toleransinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  2. Sila kedua ini adalah nilai yang berasal dari ideologi Marxisme tentang konsep Internasionalisme.
  3. Sila ketiga adalah nilai yang berasal dari ideologi Nasionalisme. Konsep yang terkandung dalam nilai tersebut bukanlah konsep Indonesia dalam arti fisik seperti yang dikenal oleh kebanyakan orang sekarang, melainkan lebih dalam lagi, yaitu konsep Indonesia dalam arti sosiologis, dengan kata lain Marhaenisme.
  4. Sila keempat ini adalah kesepakatan antara ketiga entitas mengenai berlangsungnya suatu kehidupan bernegara. Intisari dari sila ini adalah musyawarah-mufakat. Artinya sistem kenegaraan kita harus berlangsung berdasarkan kesepakatan antara ketiga entitas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak harus terpaku pada sistem tertentu, melainkan harus fleksibel mengikuti keadaan sepanjang masih disepakati oleh ketiga entitas politik tersebut.
  5. Sila kelima ini adalah pernyataan kesepakatan antara ketiga entitas atas sistem ekonomi Indonesia. Intisari dari sila ini adalah Welfare State (negara kesejahteraan). Artinya negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dengan menyelenggarakan distribusi ekonomi yang adil. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tegas menolak penerapan kebijakan atau sistem ekonomi yang bertentangan, seperti kapitalisme, laissez-faire, maupun neo-liberalisme.

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat dengan jelas, bahwa Pancasila adalah kumpulan butir kesepakatan dari tiga entitas politik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sukarno “Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa”. Sejak awal tidak pernah dinyatakan secara tegas mengenai ideologi apa yang harus dianut oleh bangsa ini. Namun dalam Pancasila justru diberi kebebasan kepada masing-masing entitas politik untuk menganut dan menjalankan masing-masing ideologinya berdasarkan kesepakatan tersebut (Pancasila).

Ambiguitas

Seiring dengan berjalannya waktu pasca orde Suharto, ketiga entitas politik ini, khususnya Nasionalis dan Islamis, semakin absurd dengan identitasnya masing-masing. Bagaimana tidak? Setelah negeri ini dibawah rezim Junta Militer selama 32 tahun, bangsa ini telah kehilangan Revolutionary Élan. Setelah 15 tahun lepas dari Suharto, belum ada tanda-tanda entitas yang revolusioner itu kembali lagi. Rezim Suharto telah berhasil mengkooptasi bangsa ini.

Seperti yang telah diungkap sebelumnya, entitas Nasionalis sedang mencoba merumuskan kembali ideologi dan gerakan mereka. Namun karena masih terpengaruh dengan ‘warisan’ rezim Suharto mengenai Astung (Asas Tunggal), para Nasionalis ini mencoba mengaplikasi Pancasila sebagai sebuah ideologi. Akhirnya yang terjadi adalah sinkretik nilai dari ketiga ideologi tersebut. Setelah Pancasila dijadikan ideologi,dapat terlihat dengan jelas bahwa entitas Nasionalis bukan semakin kuat dengan sinkretismenya, melainkan justru semakin lemah.

Dengan identitas sebagai Nasionalis-Religius, menunjukkan bahwa identitas golongan ini absurd, entah mana yang lebih diutamakan mereka; bangsa atau agama. Dengan sikap sinkretik-nya ini pula, golongan Nasionalis ini menjadi sangat terbuka, bahkan tidak mampu lagi memfilter nilai-nilai asing yang dibawa oleh globalisasi yang sebenarnya seringkali merugikan kita semua. Tidak jarang membela kepentingan asing dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa. Kelemahan ini diakibatkan oleh tidak lengkapnya Pancasila sebagai sebuah ideologi.

Parahnya, hal seperti ini juga diikuti oleh sebagian Islamis. Dengan bangganya, mulai ikut-ikutan menampilkan diri sebagai Nasionalis-Religius, bahkan mulai mengadopsi Pancasila sebagai nilai yang sejajar dengan Syariat Islam. Hal ini terjadi karena pengaruh era Suharto mengenai ancaman ‘tidak-nasionalis’ yang masih menggema ditelinga kita. Sehingga ketika Nasionalis keblinger menjadikan Pancasila sebagai ideologi, sebagian Islamis malah mengikutinya agar dapat ‘diterima’ golongan lain. Kini, nilai sinkretik ini mulai ‘dianjurkan’ oleh kaum Nasionalis dan sebagian golongan Islamis sebagai nilai final. Bahkan mulai dipaksakan kepada semua orang. Karena mencampur-adukkan nilai ini, entitas Islam juga mulai melemah dan kehilangan arah.

Kamu berdiri dimana? Tetapkan pijakkanmu!

Setelah kita melihat macam entitas politik yang ada di Indonesia, kini kita bisa menentukan diri kita sebenarnya. Ini bukan soal pilihan yang akan diambil, melainkan menerima konsekuensi atas pilihan kita. Yang menjadi Nasionalis ataupun Sosialis biarlah menempuh jalannya masing-masing. Tak ada paksaan atas orientasi politik, yang ada hanyalah pilihan. Meski pada kenyataannya, kini hanya tinggal Islamis dan Nasionalis yang masih dominan memainkan peranan dalam percaturan politik Indonesia.

Namun ketika kita telah memilih menjadi bagian dari Islamis, kita harus berani berdiri dengan identitas Islam. Beridentitas Islam bukanlah hal terlarang dinegeri ini, faktanya kita adalah bagian dari negeri ini juga. Kita tidak mungkin hidup dengan dua pijakkan, sebagai Islamis dan Nasionalis secara bersamaan. Dengan memaksakan diri menjadi Nasionalis-Religius akan membohongi diri kita sendiri atas realitas, yang akhirnya membuat kita menjadi ambigu dan inkonsisten dengan apa yang kita miliki maupun yang kita hadapi. Sebagai bagian dari Islamis, kita harus bertindak selayaknya seorang Muslim sejati. Muslim sejati akan selalu berusaha menjadi kaffah dengan menegakkan Syi’ar Islam dimanapun kita berdiri. Islamis bukanlah Nasionalis, tetapi Islamis juga patriotik, sebagaimana Nasionalis dan Sosialis yang patriotik.

Islamis hanya memiliki satu ideologi, yaitu Islam. Artinya, menegakkan Syariat Islam adalah bentuk manifestasi dari ideologi Islam. Idealnya, aspek publik dari Syariat Islam memang untuk diterapkan diseluruh negeri. Namun kita harus insyaf dengan kenyataan bahwa terbebasnya negeri ini dari penjajahan adalah merupakan ridha Allah melalui kerjasama ketiga entitas yang memiliki kedudukan sama kuatnya ketika itu. Akhirnya, dengan Piagam Jakarta, kita memberikan toleransi untuk menerapkan Syariat Islam hanya untuk Muslim saja. Namun dikarenakan adanya keberatan atas Piagam Jakarta membuat Islamis ‘diharuskan’ lebih bertoleransi lagi dengan mengubahnya seperti UUD45 yang kita kenal sekarang ini. Akan tetapi hal itu tidak menghapus maksud akan keleluasaan penerapan Syariat Islam untuk entitas Islamis. Jadi, idealitas atas Syariat Islam harus tertahan karena kita harus bertoleransi dengan realitas, hingga harus menunggu realitas yang memastikan terwujudnya idealitas kita. Menerapkan Syariat Islam hanya dengan mengambil prinsip-prinsipnya saja terbukti gagal dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Selama 15 tahun Reformasi, entitas Islam mencoba menjalankan cara itu hanya membuat entitas Islamis menjadi buih yang terombang-ambing dalam kesesatan.

Anehnya, ketika Islamis ingin memajukan entitasnya sendiri dengan mencoba menerapkan Syariat Islam, entitas lain akan bereaksi dengan keberatan. Banyak tuduhan yang menganggap penerapan Syariat Islam itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Padahal jika dipandang secara fair, ketika kita memajukan entitas Islamis dengan menegakkan Syariat Islam, berarti kita sedang memajukan sebagian dari bangsa Indonesia, dan ketika kita memajukan sebagian bangsa Indonesia berarti kita sedang memajukan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya entitas Islamis pun ingin negeri ini maju, jika para Islamis maju berarti Indonesia pun ikut maju. Justru hal yang sama seharusnya kita tanyakan kepada entitas lain: Maukah para Nasionalis dan Sosialis memajukan dirinya masing-masing dengan ideologi yang mereka miliki?

Kita pun sangat terbuka dan masih mau bekerja sama dengan entitas lain dalam bingkai Kemajuan Bangsa. Namun dengan syarat, tidak memaksakan ideologi lain ataupun sinkretiknya kepada entitas Islami dan membiarkan kita berkembang dengan Syariat Islam. Ini adalah tawaran yang sebenarnya masuk akal, karena pada dasarnya, penerapan Syariat Islam untuk entitas Islamis adalah keleluasaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya menjadi kewajiban entitas Islamis untuk selalu berpegang teguh pada Syariat Islam dan berusaha untuk membuktikan ideologi kita tercinta ini akan membawa kemaslahatan bagi negeri ini.

Pertarungan yang akan datang

Sejatinya musuh kita bersama adalah Nekolim yang selalu mengancam negeri ini. Globalisasi sebagai bentuk turunan dari Nekolim sudah seharusnya kita lawan bersama-sama. Kini pertanyaan ada pada entitas Nasionalis, apakah mereka masih mau sibuk memaksakan nilai dan ideologi baru mereka kepada kita, atau mau menghadapi musuh sebenarnya yang sudah kita kenal bersama? Jika keadaan masih menekan entitas Islamis terus-menerus, maka tidak bisa tidak, pertarungan antara entitas Nasionalis dan Islam tidak bisa dielakkan lagi. Dan tentunya para Nekolim ini akan senang dan pasti mengambil keuntungan dari perang saudara Nasionalis-Islam. Hal yang kita semua tak ingin itu terjadi pada kita. Namun jika entitas Nasionalis masih mau menghormati ideologi kita, sebagaimana kita juga menghormati mereka, maka pertarungan berikutnya adalah para Nekolim yang menjadi musuh nomor satu di negeri ini.

Kami Bersiap!

Semoga Allah memenangkan urusan-Nya atas kita.

 

Satu respons untuk “Menuju pada Perubahan Sistem Politik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s