Identitas Semu Anti-SARA

Bagai sebuah hal yang tabu, masyarakat kita selalu dibungkam oleh pemerintah ketika berbicara hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ya! itu semua telah menjadi hal yang tabu dinegeri ini. Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan, atau sering disingkat SARA, merupakan konstruksi yang sangat sensitif di negeri ini. Menjadi sensitif karena dikhawatirkan dapat membawa perpecahan yang dapat mengancam persatuan Indonesia. Atas dasar itulah, lahirlah Anti-SARA. Sebuah konsep yang mengidealkan perdamaian tanpa ada diskriminasi di dalamnya. Konsep yang kemudian menjadi doktrin sebagai pijakan utama negara dalam menjaga harmoni sesama bangsa Indonesia.

Sungguh indah terdengar, namun sungguh mengerikan dibaliknya.

Sejak era Orde Suharto, kita diperkenalkan dengan ajaran untuk menjaga perdamaian, terutama pada hal yang bisa dianggap mengarah pada ‘perpecahan’ bangsa. Ajaran tersebut mengajarkan untuk toleransi, tepa selira pada perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Selain itu, ajaran tersebut juga berusaha menekan perbedaan yang ada untuk meredakan atau mengurangi potensi konflik yang mungkin dapat terjadi. Perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (selanjutnya ditulis SARA) dapat menjadi potensi terjadinya konflik, karena perbedaannya yang sangat banyak dan mencolok. Sehingga siapapun dibatasi untuk tidak menyinggung atau membahas SARA. Tersebutlah nama ajaran pemerintah untuk permasalahan SARA ini dinamakan: Anti-SARA.

Memang tidak sedikit persoalan SARA yang terjadi di negeri ini. Terutama setelah masuk era Reformasi, atau era Anarkis kami menyebutnya, konflik-konflik yang dilatarbelakangi sentimen SARA, makin intens terjadi. Bahkan saking sensitifnya perkara ini, ketika salah satu komponen SARA menjadi latar belakang terjadinya konflik, seluruh media yang menyiarkan akan ‘menyensornya’ demi tujuan perdamaian dan keutuhan bangsa. Demikian pula ketika seseorang mengambil komponen SARA sebagai pertimbangan dalam mengambil sikap, akan dihujat oleh lingkungan dan negara sebagai “tindakan SARA” yang dapat mengganggu harmoni serta keutuhan bangsa.

Hal-hal yang berbau SARA selalu diperlawankan dengan Anti-SARA, yaitu ajaran pemerintah yang sudah menjadi doktrin dalam society kita, untuk memperlakukan manusia tanpa memandang SARA. Dengan kata lain anti diskriminasi. Anti diskriminasi? Benarkah?

Doktrin Anti-SARA

Seperti yang telah disebut diawal, doktrin Anti-SARA lahir pada masa pemerintahan junta-militer Suharto, untuk mengurangi potensi konflik yang bisa terjadi. Unsur-unsur SARA ‘diharamkan’ mengemuka dalam kondisi apapun. Yang mengungkit hal-hal berbau SARA dapat dicurigai hendak memecah bangsa Indonesia. Rezim junta-militer melahirkan ide tentang Anti-SARA merupakan mekanisme artifisial untuk menghadapi permasalahan yang secara alami hanya mampu diselesaikan oleh politik sipil. Pemerintahan ala junta-militer tidak pernah mempresentasikan politik yang sesungguhnya. Kehadirannya sebagai shadow entity, tidak hanya nir-ideologi, namun juga tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang menyangkut SARA.

Awalnya, doktrin Anti-SARA adalah panduan pemerintah dalam bernegara. Yaitu memperlakukan warga negara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongannya. Rezim junta-militer ketika itu hanya menghendaki hubungan negara dengan society yang ada didalamnya (termasuk mereka yang turut jadi pembentuk negara), dengan relasi “Negara” dan “Warganegara” saja. Artinya, negara hanya memandang warganegara sebagai individu belaka yang dilekati dengan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Tidak lebih dari itu!

Dalam perjalanannya, doktrin Anti-SARA juga disisipkan dalam penataran P-4 dan sistem pendidikan untuk mengatasi sumber konflik SARA, yaitu masyarakat sipil. Isi doktrin Anti-SARA yang diajarkan ke masyarakat, juga merupakan copy-paste panduan pemerintah dalam bernegara. Kita hanya diajari menjadi individu warganegara, tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara, dan relasi dengan warganegara lainnya, tanpa ada ajaran tentang kolektivitas sosial. Kalaupun ada tentang kolektivitas, tidak lain hanya peran yang diberikan negara terhadap warganegara.

Pada dasarnya, doktrin Anti-SARA adalah upaya memperkecil potensi konflik yang berlatar belakang SARA dengan cara me-negasi keberadaan identitas berdasarkan SARA, dan menggantikannya dengan identitas ke-Indonesia-an bentukan negara. Identitas berdasarkan SARA di-negasi dengan jalan mempeyoratifkan makna dari SARA itu sendiri. Identitas berdasarkan suku dan ras dipeyorasikan dengan kata “Rasial”. Identitas berdasarkan agama dipeyoratifkan dengan kata “Fanatik”. Dan identitas berdasarkan golongan dipeyoratifkan dengan kata “Ekstrem”. Namun bentuk umum dari usaha peyoratif tersebut adalah “Diskriminasi”.

  • Rasial: Kata rasial memiliki makna “hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik ras tertentu”. Pemahaman ini diperluas maknanya juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik suku (etnis) tertentu. Mereka yang mengidentifikasi diri, orang lain, atau golongan berdasarkan ras dan/atau suku selalu dihujat dengan kata tersebut. Varian kata rasis dan rasisme juga sering digunakan.
  • Fanatik: Kata fanatik bermakna “kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap suatu ajaran tertentu”. Meski makna awalnya merujuk ajaran dalam arti umum, kata fanatik mengalami penyempitan makna menjadi hanya pada ajaran agama saja, khususnya Islam. Muslim yang menggunakan identitas atau mengidentifikasi orang lain berdasarkan agamanya akan dihujat sebagai tindakan fanatik. Frasa lain yang juga sering digunakan mempeyoratifkan adalah “intoleran”, “eksklusif”, dan “merasa paling benar”.
  • Ekstrem: Kata ekstrem mengandung makna “melampaui batas”. Yaitu untuk melekatkan penilaian negatif terhadap orang atau kelompok yang memiliki pandangan/tindakan/cita-cita yang dianggap melawan arus dari mainstream. Penggunaan kata ini persis sama penggunaannya seperti pada waktu jaman kolonial untuk golongan pribumi yang ingin merdeka dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pelekatan predikat ini juga berlaku untuk hal identitas dan pengidentifikasian ‘khusus’ yang berkaitan dengan Islam. Kata yang juga memiliki derajat peyoratif sama adalah “militan” dan “radikal”.

Dengan dipeyoratifkannya unsur-unsur SARA, maka society kita kehilangan sistem identifikasi berdasarkan SARA. Dari ke-vacuum-an ini, kemudian negara menggantinya dengan satu identitas ke-Indonesia-an, yang tujuannya dapat mengganti semua relasi yang sebelumnya berdasarkan SARA, menjadi satu relasi tunggal ke-Indonesia-an. Dengan identitas tunggal, hanya akan ada relasi yang disediakan oleh negara, yaitu sesama warganegara. Maka segala bentuk diskriminasi berdasarkan SARA diharapkan bisa dihilangkan dengan identitas baru yang minim konflik. Menurut doktrin Anti-SARA, tindakan yang dianggap mengarah pada isu SARA akan dihukumi sebagai ‘perbuatan tercela’ dengan segala hujatannya. Begitulah teorinya!

Kritisi atas identitas ke-Indonesia-an

Dengan adanya identitas ke-Indonesia-an, segala bentuk relasi yang terjadi dalam society kita selalu didasari dengan ikatan “Bangsa Indonesia”. Dalam ke-Indonesia-an, kita tidak bisa lagi melakukan relasi antar komponen bangsa dengan pendekatan SARA. Padahal relasi berdasarkan pendekatan SARA adalah relasi sosial yang paling wajar dan alami.

Coba kita ukur kekuatan identitas ke-Indonesia-an berdasarkan tiga identitas dasar:

  • Identitas immaterial-nya: Indonesia adalah identitas artifisial berdasarkan konsep dalam pikiran founding fathers kita. Secara formal, Indonesia eksis.
  • Identitas material-nya: bermacam-macam suku dan ras. Artinya identitas material Indonesia tidak terdefinisi secara pasti. Kedudukan identitas material semacam ini adalah lemah.
  • Identitas spiritual-nya: bermacam-macam agama, plural. Artinya religi Indonesia tidak terdefinisi. Dan ideologi Pancasila dianggap sebagai ideologi tunggal dan resmi milik bangsa. Secara umum, identitas spiritual seperti ini adalah lemah atau setidaknya timpang.

Kekuatan Identitas Indonesia

Kesimpulannya, kekuatan identitas ke-Indonesia-an secara keseluruhan adalah lemah. Identitas ke-Indonesia-an hanya memiliki kekuatan pada identitas immaterial-nya saja, dengan adanya konsep negara Indonesia dan bangsa Indonesia yang eksistensinya diakui secara formil belaka. Sedangkan identitas material dan spiritualnya tidak terdefinitifkan karena dinyatakan sangat plural, akibatnya tidak bisa menampilkan identitas material dan spiritual secara utuh dan terbuka. Posisi seperti ini akan mengakibatkan lemahnya kedua identitas tersebut dan timbulnya relasi-relasi semu terhadap sesama komponen pembentuknya.

Akibat dari lemahnya identitas spiritual dan material adalah lemahnya subyek yang memegang identitas. Bagaimana lemahnya, akan kita coba pahami satu per satu.

Terbentuknya nilai berasal dari dua aspek identitas spiritual yaitu Agama dan Ideologi. Agama yang selalu ditampilkan dalam ke-Indonesia-an adalah plural, sehingga tidak bisa dipastikan sumber nilai-nilai yang menjadi dasar dari bangsa Indonesia. Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan yang terbaru Kong Hu Chu menjadi agama-agama yang diakui negara dan memiliki kedudukan sejajar menurut negara. Belum lagi agama-agama minor yang kini juga menghendaki pengakuan dari negara. Dengan begitu pluralnya agama yang ditampilkan identitas ke-Indonesia-an, maka negara merekayasa keadaan ini dengan doktrin Anti-SARA, yang mencukupkan bangsa Indonesia tampil dan beraktifitas sebagai bangsa bertuhan tanpa mengungkit sistem religinya. Karena dikhawatirkan dapat bersinggungan dengan nilai-nilai dari agama lain dan menciptakan konflik agama. Negara kemudian mengadopsi paham dari luar yang bernama pluralisme (pluralism), yang memaksa kelompok-kelompok agama membentuk relasi lintas agama (interfaith) dengan memendam kekhasan nilai dan dinding pembatasnya demi terciptanya toleransi. Cara-cara ini diharapkan negara dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi terjadinya konflik agama dinegeri ini.

Dengan adanya Anti-SARA dan pluralisme, negara hendak memenjarakan agama ke dalam ranah individu, sehingga aspek-aspek sosial/kolektif dari agama (terutama Islam) tidak dapat berlaku karena kekhawatiran perkara bersinggungan tadi. Akibatnya nilai-nilai yang berlaku menjadi timpang, hanya merupakan kesalehan individu belaka, sedangkan kesalehan kolektif tidak bisa teraplikasi sebagai nilai. Disinilah letak kelemahan identitas spiritual dari aspek agama. Kesalehan individu tanpa diikuti dengan kesalehan kolektif akan menghasilkan masyarakat individualistik, karena tidak ada yang mengikat individu-individu dengan kesadaran kolektif. Sedangkan hukum formil meski berlaku untuk semua orang, sifatnya hanya mengatur persoalan kewarganegaraan secara umum, sehingga tidak compatible dengan nilai-nilai kesalehan individunya. Hilangnya kesalehan kolektif akan menghilangkan mekanisme koreksi sosial atas perilaku individu yang menyalahi/menyimpang dari nilai. Dari sisi Agama, nilai-nilai ke-Indonesia-an kita hanya dicukupkan menjadi bangsa bertuhan tanpa definisi lebih lanjut, negara menabukan identifikasi berdasarkan agama untuk menghindari konflik.

Masih bagian dari identitas spiritual yaitu Ideologi. Sejak pemerintahan rezim junta-militer Suharto, selalu ditekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahkan dengan prinsip Astung (Asas tunggal), ideologi Pancasila dijadikan satu-satunya ‘ideologi yang sah’ di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, bahwa Pancasila sejatinya bukan merupakan ideologi. Bentuk aslinya yang berupa perjanjian, direkayasa sedemikian rupa dengan dibumbui sistem filsafat dan segala kebajikan normatif, tujuannya adalah untuk menjadi sebuah ‘ideologi’. Namun tetap saja bentuk Pancasila yang menyalahi kodratnya itu tidak mampu, dan tidak akan mampu sampai kapanpun, berubah menjadi ideologi. Negara dengan Astung dan doktrin Anti-SARA, ‘mengharamkan’ bangsa Indonesia berideologi selain Pancasila. Bangsa ini dipaksa menerima ideologi tunggal untuk menghindari terbentuknya kolektivitas berdasarkan ideologi massanya. Anti-SARA cegah kita untuk bertindak sebagai golongan berdasarkan afiliasi ideologinya.

Dari aspek ideologi, kelemahan identitas spiritual Indonesia adalah Pancasila tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi, sehingga gagal dalam membentuk nilai-nilai bangsa Indonesia. Kegagalan itu menghasilkan masyarakat yang tidak terdidik secara politik, individualistik, lemah kohesivitas, dan hilangnya kemampuan mempertahankan diri. Kegagalan ideologi Pancasila dalam membentuk nilai, secara otomatis akan diambil alih oleh ideologi lain yang berasal dari luar sistem.

Merasuknya nilai-nilai asing destruktif ke dalam masyarakat kita adalah kenyataan yang terjadi didepan mata kita sendiri. Kondisi Pancasila yang berupa pseudo-ideology dengan mudahnya ‘ditunggangi’ oleh mereka yang menyebut dirinya kaum Pancasilais, para nasionalis abal-abal. Kaum liberal, pendukung kapitalisme, penganut globalisme, shadow entity, dan anasir-anasir asing lainnya, dapat ‘membajak’ identitas sebagai Kaum Pancasilais. Kaum ini secara vis-à-vis selalu mencoba memberangus kita dan golongan pembentuk Pancasila sesungguhnya, dengan nilai-nilai yang asing. Ideologi Pancasila justru menyimpan bom waktu. Benih-benih kekuatan kontra-revolusioner yang dipelihara atas nama harmoni dan kedamaian ini, suatu saat akan meledak tak terhindarkan lagi, menghancurkan eksistensinya sendiri.

Nilai yang berasal dari aspek Agama dikungkung kedalam ranah individu, sedangkan nilai yang berasal dari ideologi adalah semu. Menyebabkan bangsa ini mengalami “lack of spirituality sense” atau hilangnya spiritualitas karena tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual kolektif (terutama Muslim sebagai mayoritas). Kehausan kita akan kebutuhan spiritual, akhirnya menerima nilai yang berasal dari luar.

Tanpa disadari nilai-nilai asing yang bersifat merusak ikut masuk mengisi kekosongan nilai kita. Nilai asing destruktif yang menyusup menggantikan nilai-nilai kita adalah “Hyper-Materialism” yaitu paham yang memuja kekayaan materi, dalam bahasa awamnya “mata duitan” atau “setan uang”. Paham ini merupakan nilai yang berasal dari rezim globalis untuk tujuan kapital mereka. Nilai-nilai tanpa makna transendental ini akan menggiring kita menuju kehancuran karena terlepas dari wahyu Allah Yang Maha Mengetahui.

Beralih soal identitas material ke-Indonesia-an. Identitas material terdiri dari dua aspek, yaitu Ras dan Etnis. Dari keduanya terbentuklah Budaya. Dalam ke-Indonesia-an, penggolongan berdasarkan ras dan etnis disejajarkan dan dipersamakan. Setiap ras atau etnis selalu ditampilkan sebagai plural. Hal ini memang merupakan bagian dari doktrin Anti-SARA untuk menghindari konflik yang dilatarbelakangi sentimen ras ataupun etnis. Dalam doktrin tersebut selalu ditekankan kita hadir sebagai “Bangsa Indonesia” tanpa latar belakang komponen pembentuknya. Tidak bisa diidentifikasikan secara pasti, ras atau etnis apa yang disebut bangsa Indonesia itu. Secara otomatis, yang disebut dengan Budaya Indonesia juga tidak bisa terimplementasi.

Identitas material Indonesia memang sangat lemah. Tanpa ada penggolongan ras atau etnis akan menyebabkan kekacauan dalam mendefinisi “Bangsa Indonesia”. Semua ras dan etnis yang ada di Indonesia disebut dengan Bangsa Indonesia, sehingga pengertian ras dan etnis dicampuraduk, kemudian dipersamakan dengan pengertian warga negara. Penolakan dari doktrin Anti-SARA dalam membentuk konstruksi ras dan etnis akan mengakibatkan kekosongan Budaya, dalam hal ini “Budaya Indonesia”. Indonesia tidak memiliki bentuk budaya/kebudayaan Indonesia yang definitif. Yang disebut dengan kebudayaan Indonesia, hanyalah budaya etnis-etnis yang ada di wilayah NKRI, tidak ada hal baru yang benar-benar mewakili ke-Indonesia-an secara utuh-keseluruhan didalamnya.

Ketika identitas ke-Indonesia-an yang lemah budaya tampil, akan mengakibatkan ‘pembajakan’ budaya-budaya etnis untuk menjadi simbol dari budaya Indonesia. Namun hanya menjadi simbol saja, tidak bisa lebih daripada itu. Mengenai tanggungjawab maju-mundurnya kebudayaan dikembalikan kepada etnis yang merasa memilikinya. Etnis lain yang tidak berkepentingan pastinya tidak akan memiliki ikatan dengan budaya tersebut, sehingga tidak akan pernah ikut merasa memiliki apalagi bertanggungjawab meski sudah menjadi simbol budaya Indonesia.

Dengan begitu, keberlangsungan budaya Indonesia sangat bergantung pada budaya etnis didalamnya, namun menjadi hal yang sia-sia ketika etnis tidak bisa mengangkat budaya keetnisannya secara utuh dan jujur karena terbentur doktrin Anti-SARA. Negara juga memperparahnya dengan mengadopsi paham asing multikulturalisme (multi-culturalism), yang memaksa seluruh komponen etnis dan juga ras menanggalkan kekhasan identitas fisiknya, demi perdamaian dan toleransi. Cara kerjanya sangat mirip dengan pluralisme hanya saja dalam tataran budaya.

Budaya etnis yang sudah menjadi simbol Budaya Indonesia akan mengalami kemandegan, berhenti dan tidak dapat berkembang lagi, karena terbentur dengan doktrin Anti-SARA. Pada akhirnya budaya etnis hanya menjadi atraksi wisata. Bahkan menjadi tidak berguna lagi bagi etnis pemiliknya ketika memasuki tahap industri pariwisata, sebab keberadaan budaya semacam itu akan menjadi ‘produk bermerk’ yang hanya melayani kepentingan kapital industri pariwisata.

Akhirnya bangsa ini mengalami kekosongan budaya dengan meninggalkan budaya-budaya miliknya karena telah kehilangan purpose-nya. Terjadinya kevakuman budaya akan mengakibatkan penetrasi budaya dari luar yang tidak dapat dipilah-pilih lagi. Budaya asing yang begitu agresif melakukan infiltrasi, penetrasi, dan asimilasi dalam society kita, tak lain dan tak bukan adalah “Pop Culture” (Budaya Pop). Yaitu bentuk ‘budaya’ hasil dari Entertainment Industry (Industri Hiburan) dan segala unsur turunannya. Pada dasarnya Budaya Pop merupakan pseudo-culture, bukan budaya sesungguhnya. Keberadaannya bukan untuk kepentingan society yang mengadopsinya, melainkan melayani kepentingan pemilik modal kapital pemegang Industri Hiburan. Kendali atas Budaya Pop sepenuhnya tetap pada industri hiburan. Bagaimana Budaya Pop dibentuk dan didandani tetap atas kuasa pemegang modalnya. Sehingga ketika bangsa ini mengadopsi Budaya Pop dan ‘menggeser’ budaya etnisnya, bukan bangsa ini lagi yang membentuk budayanya, melainkan kekuatan globalis Industri Hiburan yang membentuk society kita.

Gelombang demi gelombang serangan Budaya Pop dari berbagai kutub Industri Hiburan bertumpuk dinegeri ini untuk saling bertarung antara satu dengan yang lainnya, memperebutkan bangsa ini sebagai pangsa pasar mereka. Diawali masuknya American Pie ditahun 70-80an, J-Pop/J-Culture pada 90an, dan yang termutakhir Hallyu pada medio 2000an. Dengan mudahnya pemuda kita mengikuti ‘tren’ Budaya Pop. Para raksasa kapitalis dan kaum globalis yang membentuk pemuda, perempuan, dan anak-anak dinegeri ini menjadi dekaden seperti sekarang.

Lengkaplah sudah! Identitas spiritual Indonesia yang miskin nilai ditambah dengan identitas material kita yang lemah budaya, membuat subyek Bangsa Indonesia hilang kekuatannya dan lemah tak berdaya. Ditambah lagi dengan doktrin Anti-SARA dan adopsi paham-paham asing semakin memperparah kondisi kita. Doktrin Anti-SARA adalah mekanisme yang membelenggu pembentukan kolektivitas. Kita kehilangan kesadaran kolektif sehingga tidak bisa membentuk kolektivitas berdasarkan persamaan etnisitas (suku), persamaan agama, persamaan ras, bahkan persamaan ideologi (golongan), selama masih ada doktrin Anti-SARA. Doktrin Anti-SARA melemahkan kita semua.

SARA dalam Kaum Islamis

Saat ini, masalah SARA masih menjadi persoalan yang sangat sensitif. Maka kami mencoba membahasnya dengan jelas dan sederhana. Kaum Islamis memulai dan memandang SARA dalam derajat yang netral ilmiah.

Manusia melakukan interaksi akan selalu didasari dengan persamaan-persamaan yang dimilikinya. Secara alamiah, identifikasi persamaan unsur-unsur komponen SARA menjadi dasar dalam melakukan interaksi. Manusia akan berkumpul, mengikat diri, membentuk society, selalu atas dasar SARA, baik disadari atau tidak.

Komponen SARA dalam identitas Islamis

Identifikasi berdasarkan agama harus ada dan memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Al-Furqon atau pembeda antara mereka yang telah berserah diri dengan mereka yang masih berada pada kesesatan. Kita harus membedakan antara mereka yang muslim dengan non-muslim, sesuai dengan haq-nya. Juga identifikasi berdasarkan golongan harus dilakukan untuk memisahkan diri dari mereka yang belum berideologi Islam, karena revolusi yang kita junjung adalah kebaikan dan kemuliaan hakiki yang tidak bisa bercampur dengan ide serta ideologi lain. Sama halnya dengan identifikasi berdasarkan ras dan suku. Hanya bedanya, dengan mengambil identifikasi berdasarkan ras maka identifikasi berdasarkan suku secara otomatis tidak diperlukan lagi karena hanya beda cakupan. Dan itu yang dibutuhkan kita untuk membedakan pribumi dengan pendatang, serta memperjelas Nusantara sebagai homeland yang dianugerahi Allah kepada ras kita.

Suku, agama, ras, dan (antar) golongan adalah sunnatullah. Kita tidak bisa memungkiri keberadaan SARA dari manusia. Secara kodrati, SARA tidak bisa direkayasa dengan cara apapun, termasuk dengan doktrin buatan pemerintah atau paham-paham rekayasa dunia internasional. SARA adalah kenyataan yang menjadi bagian dari umat manusia. Kini tinggal bagaimana cara Ummat Islam memandang dan menempatkan SARA sebagai suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi. Ummat Islam harus mendefinisi unsur-unsur SARA sebagai bagian dari identitas Islam. Dengan semakin terdefinisinya unsur-unsur SARA maka akan dapat ditemukan dan dipahami persamaan-persamaan yang terdapat didalamnya. Semakin banyak atau semakin luas spektrum persamaan tersebut, maka society Islam akan memiliki kohesivitas yang kuat pula. Ini artinya, ketika identitas Islam bisa terdefinisi dengan baik, maka subyek pemilik identitas (Islam) akan semakin kuat.  Ummat Islam yang kuat akan memiliki nilai dan budaya, dengan segala kekhasan yang dimilikinya.

Seperti yang telah diapahammi, Ummat Islam memiliki identitas spiritual Islam. Islam sebagai agama menjadi dasar nilai yang membentuk individu spiritualis, sedangkan Islam sebagai ideologi akan menjadi dasar nilai untuk membentuk society yang spiritualis. Subyek dari identitas Islam haruslah Muslim, sebab Islam yang menjadi basis utama dari identitas Ummat Islam.

Dengan menempatkan Islam sebagai basis utama identitas Ummat Islam, interaksi dan relasi yang dibentuk adalah Ukhuwah Islamiyah. Tapi kita juga harus mendefinisi identitas material Ummat Islam, guna semakin memperkuat identitas Ummat Islam secara keseluruhan. Subyek identitas Ummat Islam berikutnya harus berdasarkan ras, yaitu Ras Melayu. Sebab ras melayu adalah pribumi yang menempati Nusantara. Semua etnis pribumi Nusantara merupakan ras melayu.

Setelah semakin terdefinisinya identitas ummat Islam, maka lengkap sudah identitas kita. Entitas Islamis dapat mengidentifikasikan diri sebagai Ras Melayu Muslim atau Pribumi Muslim. Ras Melayu dan Muslim adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pribumi Muslim adalah identity core atau inti dari identitas umat Islam. Namun yang perlu ditekankan dalam identitas Umat Islam adalah bukan berarti Umat Islam anti dengan non-muslim dan non-melayu. Sekali lagi bukan itu!

Ummat Islam pada dasarnya merupakan identitas politik bagian dari ke-Indonesia-an. Mengenai interaksi dengan kelompok yang berbeda agama hanya dapat terjalin dalam ranah sosial tapi tidak dalam ranah aqidah. Perbedaan-perbedaan dalam aqidah adalah hal yang tidak bisa dikompromikan lagi. Sehingga yang diperlukan dalam berinteraksi dengan kelompok non-muslim hanya memahamkan mereka batas-batas antara muslim dan non-muslim. Yaitu batas mengenai ranah sosial dan ranah aqidah, batas antara hal yang dapat ditoleransi dan hal yang tidak dapat ditoleransi. Dengan begitu, interaksi dengan non-Muslim dapat terjalin dengan saling respect dan menjaga masing-masing kemurnian (purity) aqidahnya. Bahkan non-muslim sekalipun dapat menjadi bagian dari umat Islam, yaitu mereka yang tercerahkan dengan ideologi Islam dan memilih tunduk dengan syari’at. Kita tidak bisa menolaknya karena memang ada ruang yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang mau tunduk terhadap hukum-Nya.

Kemudian soal ras melayu atau ke-Melayu-an Ummat Islam. Kesadaran ras dalam Ummat Islam adalah Exsistence Consciousness (Kesadaran Eksistensi), bukan Supremacist Consciousness (Kesadaran Supremasi). Dengan ukhuwah Islamiyah, Ummat Islam tidak mungkin menjadi supremasi ras. Kesadaran ras dalam ummat Islam sepenuhnya untuk memahami diri kita sebagai bangsa Melayu, memahami Nusantara sebagai homeland kita, dan memahami relasi antara pribumi-pendatang. Dengan kesadaran eksistensi, kita akan memahami segala kelebihan dan kekurangan ras Melayu secara obyektif, kita akan dapat berinteraksi dan membentuk relasi dengan ras lain secara jujur dan terbuka, dan yang terpenting, kita akan memahami tujuan eksistensi kita dimuka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata dengan segala karunia yang diberikan. Sehingga non-melayu yang percaya dan yakin dengan garis politik umat Islam dapat juga menjadi bagian dari Ummat Islam. Tentunya dengan menghormati relasi pribumi-pendatang di Nusantara.

Islamis menolak doktrin Anti-SARA

Indonesia kini terkungkung dengan doktrin Anti-SARA. Ummat Islam sebagai bagian dari negeri ini, tidak mau ikut terbawa arus menuju kehancuran. Kehancuran yang dibuat oleh negaranya sendiri karena doktrin Anti-SARA dan segala paham-paham asing yang dianutnya. Dalam politik, umat Islam tetap berpegang pada SARA sehingga berlepas dari doktrin Anti-SARA.

Berikut adalah penolakan ummat Islam atas doktrin Anti-SARA.

  • Doktrin Anti-SARA bertentangan dengan sunnatullah yang menolak identifikasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal keberadaan unsur-unsur dalam SARA itu pasti ada dalam society dibelahan dunia manapun, dan selalu menjadi bagian dari manusia.
  • Doktrin ini menghilangkan kesadaran identitas kita. Asal-usul kita dihapus, karena doktrin Anti-SARA melarang kita memakai identitas ras maupun suku. Spiritualitas kita dibatasi, karena dilarang menggunakan identifikasi berdasarkan agama. Ideologi kita dicabut, karena kita dilarang membentuk golongan atau society.
  • Dengan alasan bebas diskriminasi dan tirani, doktrin Anti-SARA mengabaikan realita mayoritas-minoritas. Minoritas diberi affirmative action, langsung memiliki kekuatan untuk ikut mengendalikan mayoritas. Relasi yang dibentuk dengan mekanisme ini tidak dibentuk secara alami, tetapi hasil rekayasa negara. Mayoritas dan minoritas diberi ruang aktifitas yang sama besar. Padahal jika sudah menyangkut mekanisme demokrasi, akhirnya menggunakan sistem voting sebagai pengambil keputusan. Hipokrit!
  • Dengan adanya doktrin Anti-SARA kita tidak bisa mendobrak mental inlander dan mental inferiority complex alias mental rendah diri, yang sampai kini masih menjangkiti kita. Doktrin ini memelihara kelemahan mental bangsa dengan menghilangkan keyakinan atas kekuatan yang dimilikinya. Dengan Anti-SARA kita tidak bisa menggali identitas untuk dipahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga keyakinan kita atas identitas diri juga akan melemah.
  • Doktrin Anti-SARA menghapus mekanisme beladiri dari nilai dan budaya yang merusak society kita. Ditambahi dengan pluralisme dan multikulturalisme, kita dipaksa menerima apapun yang dari luar tanpa bisa pilah-pilih. Dengan adanya Anti-SARA, kekuatan kapitalis-global dapat menyusup kedalam society kita, tanpa bisa disadari bahayanya.
  • Menciptakan perdamaian semu. Sebab relasi yang terbentuk dengan komponen bangsa lainnya, bukan dari interaksi alami atas dasar kejujuran, akan tetapi atas dasar rekayasa bentukan negara. Sehingga perdamaian yang dicapai bukan karena kita mengenal dan memahami batas-batas dengan pihak lain, melainkan karena takut menerima punishment dari negara jika mengganggu harmoni dan perdamaian negara.
  • Doktrin Anti-SARA dibuat pada jaman orde Suharto, sebagai instrumen koreksi politis (political correctness) untuk kepentingan rezim Suharto. Akan tetapi setelah rezim Suharto runtuh, penggunaan doktrin Anti-SARA ini menjadi liar tak terkendali, akhirnya menciptakan anarchic society. Doktrin Anti-SARA dari dulu sampai sekarang tetap merupakan mekanisme political correctness yang merugikan Islamis.

Komponen SARA adalah unsur alami sesuai sunnatullah yang tidak dapat dimanipulasi manusia dengan cara apapun. Dalam Islam, Allah pun juga telah memberikan petunjuk mengenai persoalan SARA kepada kita. Dan telah terbukti doktrin Anti-SARA semakin dianut akan membawa kerusakan yang semakin besar bagi kita. Tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk mengadopsi doktrin Anti-SARA dan meninggalkan SARA. Itulah sebabnya, mengapa ummat Islam menolak doktrin Anti-SARA dan tetap menghendaki SARA sebagai dasar pengenalan identifikasinya.

Penutup

Anti-SARA pada dasarnya adalah bom waktu, jika dibiarkan terlalu lama akan dapat meledak sewaktu-waktu. Ledakkannya bukan hanya memecah belah indonesia, akan tetapi menghapus eksistensi indonesia itu sendiri beserta komponen di dalamnya, dan kita ikut beserta didalamnya.

Tapi ummat Islam tidak bisa tinggal diam. Doktrin yang penuh manipulasi, dibuat dengan cara jahilliah untuk kepentingan kebatilan tidak bisa dibiarkan menghancurkan negeri ini. Sebagai satu-satunya entitas politik yang revolusioner, Ummat Islam akan berdiri dibarisan terdepan untuk melindungi seluruh bangsa dan negeri ini. Bertarung dengan berani menghadapi ancaman asing yang menindas dan ancaman dari bangsa sendiri yang khianat. Menyelamatkan bangsa ini dengan mengajaknya bersujud dihadapan Allah melalui syari’at. Meraih kemuliaan bangsa dengan ridha Allah.

Bangkitlah dengan segala karunia yang dilimpahkan Allah.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s