“Mencari Benar” Sebagai Perspektif bagi Tercapainya Ittihadul Ummah

Alhamdulillah, makalah ini disajikan oleh Mujadid Abu Qital sebagai tanggapan terhadap pandangan yang disampaikan beberapa kalangan yang telah menyatakan gagasan untuk melahirkan pemimpin Negara Islam Indonesia melalui mekanisme konferensi dan atau melalui mekanisme konstitusi, makalah ini akan memberikan penajaman pandangan berkenaan dua isu tersebut sebagai sarana pemersatu ummat.

Sebagai harapan, penting bagi kita untuk menetapkan satu hal, bahwa kita dalam berargumentasi bukan untuk mencari menang, akan tetapi semata-mata untuk mencari benar. Dengan demikian, walaupun kemenangan islam secara 100% belum teraih, setidaknya di masa kini kita bisa selamat dari ancaman mati dalam keadaan jahiliyah, karena hidup sebagai muslim telah berpemimpin.[1] Dan penting juga bagi kita untuk ber-hamdalah, karena kita sudah memiliki kesadaran akan arti penting adanya pemimpin dalam kalangan Umat Islam Bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini, kami berkeyakinan bahwa yang menjadi faktor penentu untuk persatuan umat adalah adanya pemimpin yang mendapatkan legitimasi hukum dan pengakuan dari ummat. Semoga semangat ini telah menjadi keyakinan dan tidak luntur dalam perjalanannya.

Kemudian, dari pada itu terdapat dua pandangan berkenaan dengan mekanisme untuk tercapainya ittihadul umat. Terhadap dua pandangan tersebut ada yang menyatakan, bahwa secara esensi dua pandangan itu memiliki kesamaan dan atau saling menguatkan. Sesungguhnya bila dicermati dengan seksama dua pandangan tersebut, pemikirannya berangkat dari dua titik tolak yang berbeda.

Yang berpandangan ittihadul umat melalui mekanisme konferensi, titik tolak pemikirannya, cukup menegaskan bahwa sejak Imam Asy-Syahid tertawan, dieksekusi, dan dikebumikan; kepemimpinan Negara Islam Indonesia terputus dan tidak ada pelanjut yang menjalankan pemerintahan.

Sedangkan pandangan untuk ittihadul umat melalui mekanisme konstitusi, titik tolak pemikirannya menegaskan, bahwa setelah Imam Asy-Syahid tertawan, dieksekusi, dan dikebumikan; kepemimpinan Negara Islam Indonesia tidak terputus dan pemerintahan masih ada yang melanjutkan hingga sekarang. Perbedaan pandangan ini, mungkin dapat mengerucut kepada satu pandangan sama, dengan catatan perlu adanya pembedahan yang rinci tentunya dengan parameter yang benar dan lapang dada.

Ulasan dan Koreksi Terhadap Gagasan Konferensi

Gagasan Konferensi sebagai mekanisme untuk tercapainya ittihadul umat penting untuk diapresiasi dan direspon dengan cermat. Sesungguhnya gagasan ini, bukan sesuatu yang menyimpang jika kita melihat pada faktor esensinya. Sekalipun demikian, penting diadakan ulasan dan koreksi atas pandangan ini, sehingga apabila kita bersepakat untuk merekomendasikannya kepada para pemimpin jama’ah berdasarkan hujjah yang kuat; oleh karena itu:

Pertama, gagasan ini (konferensi) berangkat dari suatu pemikiran,[2] bahwa pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo; kepemimpinan Negara Islam Indonesia telah terputus dan tidak ada pelanjutnya serta tidak ada pemerintahan sesudahnya. Dengan dalil, bahwa Abu Bakar Ash Shidiq terangkat sebagai khalifah sebelum Rasulullah SAW dikebumikan. Dan sebagai perbandingan dengan sunah tersebut, bahwa realitas yang terjadi dalam sejarah perjuangan Negara Islam Indonesia dimana setelah Imam/Plm.T.APNII SM. Kartosoewirjo pada 17 Agustus 1962 dieksekusi musuh dan kemudian dikebumikan, penggantinya tidak ada pada seketika itu.

Jika realitas sunah yang terjadi di masa Rasulullah dan di masa Imam Asy-Syahid diperbandingkan, realitasnya tidak sama. Dimana ketika Imam/Plm.T.APNII dieksekusi dan dikebumikan, pada seketika itu Imam Negara Islam Indonesia selaku penggantinya tidak langsung tampak dan tampil untuk melanjutkan kepemimpinan. Akan tetapi dalam konteks perbandingan ini, ada satu hal yang penting untuk diperhatikan dan dikaji demi tercapainya kebenaran, dimana kondisi peralihan kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Ash Shidiq kondisinya dalam keadaan fi waqtil amn _de facto and de jure.

Sedangkan kondisi yang terjadi pada masa Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo dieksekusi dan dikebumikan, kondisinya adalah fi wqatil harb. Dalam hal ini, apabila pemilik gagasan konferensi baik langsung maupun tidak langsung menyatakan sebagai qiyas, maka qiyas-nya tidak sebanding bila dilihat dari sisi kondisinya. Dalam perspektif fiqhul islam, bila meng-qiyas-kan sesuatu dengan sesuatu maka keadaanya harus sebanding dan perbandingannya tidak bersifat parsial.[3]

Dan perlu mendapat perhatian, bahwa produk hukum dalam konteks fiqhul islam sangat dipengaruhi oleh kondisi.[4] Kesimpulannya, peralihan kepemimpinan dalam masa fi waqtil harb esensinya sama dengan fi waqtil amn, yakni “sedetikpun” peralihan Imam sebelumnya kepada Imam penggantinya tidak boleh ada jedah waktu sesuai sunah yang terjadi pada Abu Bakar Ash Shidiq selaku pengganti Rasulullah. Akan tetapi, berkenaan dengan tampilnya Imam pengganti secara langsung, tidak menjadi syarat dalam kondisi fi waqtil harb. Secara aqliyah, tentu dapat dipahami, bila Imam pengganti langsung tampil di dalam masa fi waqtil harb, dan kondisi keamanan sangat mengancam (kondisi 1962), tentunya Imam pengganti akan sangat mudah dipatahkan lawan. Dalam konteks pergantian kepemimpinan di dalam Negara Islam Indonesia dalam masa fi waqtil harb, hal tersebut telah diantisipasi secara konstitusional, sehingga perjuangan Negara Islam Indonesia tidak padam.

Kedua, gagasan konferensi untuk melahirkan pemimpin Negara Islam Indonesia,[5] juga berangkat dari suatu analisa (penafsiran) yang dinisbahkan kepada kisah pengangkatan Thalut sebagai pemimpin. Nash-Nya:

“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah”. Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang”. Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?”.

Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.(246)

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (247).

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. (248).

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku”. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya”. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar” (249).

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir” (250).

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam (251).

Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus (252)”.[6]

Dari nash tersebut di atas, sesuai dengan dzahirnya (tekstual) ayat menegaskan beberapa point, ringkasnya: pemuka bani Israil meminta kepada nabinya untuk menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin bagi mereka.[7]

Tujuan pengangkatan seorang pemimpin itu untuk bertugas memimpin perang.[8] respon Nabi mereka, menyatakan: “…Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu…”. ketika nabi mereka memutuskan bahwa thalut adalah pemimpin mereka, respon para pemuka bani Israil menyatakan, “mengapa Thalut?”. Jawaban nabi mereka menyatakan, bahwa thalut secara personality memenuhi syarat, yaitu memiliki keunggulan ilmu dan keunggulan fisik. [9] Dan kemudian, nabi mereka lebih lanjut menegaskan, bahwa Thalut terangkat sebagai pemimpin sesuai keterangan yang ada di dalam Tabut.[10] sebagai penutup dari kisah thalut tersebut, Allah SWT menegaskan, bahwa itu adalah ayat-ayat Allah yang dijelaskan dengan sebenarnya.[11]

Untuk memperpendek artikel ini, entri point-nya; bahwa Thalut itu terangkat menjadi pemimpin atas dasar keterangan yang termaktub di dalam tabut. Dan yang dimaksud dengan tabut adalah taurat (wahyu).[12] Dalam konteks Islam secara universal, bahwa lahirnya pemimpin itu harus sesuai dengan keterangan al-qur’an dan al-Hadits. Dan, al-Qur’an serta Al-Hadits cukup memberikan penjelasan, bahwa pemimpin Islam itu harus terangkat melalui mekanisme syuro,[13] dan atau melalui amanat (wasiat) pemimpin sebelumnya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.[14] Menurut Imam Al-Mawardi, “ Jabatan Imamah dianggap sah dengan dua cara, pertama pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi (majelis syuro atau parlemen), dan kedua penunjukan oleh Imam sebelumnya.[15]

Dan istilah “nabi” yang termaktub dalam ayat tersebut di atas, pengertiannya dalam konteks setelah berakhirnya kenabian pasca Rasulullah Muhammad SAW adalah para khalifah (pemimpin), sesuai hadits menegaskan:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far telah bercerita kepada kami Syu’bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; “Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radliallahu ‘anhu selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang besabda: “Bani Isra’il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya”. Para shahabat bertanya; “Apa yang baginda perintahkan kepada kami?”. Beliau menjawab: “Penuhilah bai’at kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka”.[16]

Dengan dasar ini, maka yang dimaskud dengan Nabi adalah pemimpin yang ada pada masa itu. Dan atau kalau mengacu kepada terminology “al-ulamaa’u warasatul anbiya _para ulama adalah pewaris para nabi”. Maka keterangan yang disampaikan oleh para pemimpin atau para ulama sebelumnya berkenaan dengan siapa yang berhak atas kepemimpinan di dalam Negara Islam Indonesia, pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo harus mengacu kepada tabut “konstitusi Negara Islam Indonesia”.

Sehubungan al-qur’an dan al-hadits telah ditetapkan sebagai hukum tertinggi di dalam Negara Islam Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Azasi, maka al-qur’an dan al-hadits merupakan rujukan (hukum) tertinggi dalam ber-Negara Islam Indonesia.

Tidak menyimpang dari al-qur’an dan al-hadits, bahwa Qanun Azasi telah melansir dalam aturannya berkenaan mekanisme peralihan kepemimpinan, yaitu melalui syuro yang diselenggarakan oleh Majelis Syuro. Dan mekanisme al-washi, sehubungan kondisi yang dihadapi hak majelis syuro beralih kepada Imam dan Dewan Imamah (Imam/Pm.T. dan para AKT). Kemudian Imam/Plm.T. telah menerbitkan MKT No. 11 Tahun 1959 yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang peralihan kepemimpinan di dalam Negara Islam Indonesia dengan cara al-washi (amanat) Imam sebelumnya, inilah tabut.

Oleh karena demikian, maka yang dimaksud dengan tabut dalam kisah terangkatnya thalut yang dikorelasikan dengan kondisi perjuangan Negara Islam Indonesia adalah konstitusi negara dan segala peraturan dibawahnya. Inilah syari’at (aturan) yang ada di dalam Negara Islam Indonesia yang mengatur tentang peralihan kepemimpinan, yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Al-Hadits, demikian pula dengan pendapat para ahli hukum tata negara Islam. Dengan dalil ini (kisah thalut), sesungguhnya gagasan tentang konferensi tidak memiliki argument yang kuat, karena dalil ini justru memperkuat agar kelahiran pemimpin itu dengan melalui mekanisme majelis syuro dan atau al-washi.

Ketiga, bahwa dikemukakannya oleh penyaji gagasan konferensi tentang sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia yang harus digunakan sesuai MKT No. 11 Tahun 1959.[17] Hal ini, tepatnya lebih bersifat usulan, bahwa dimasa yang akan datang sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia harus menggunakan sistem ini. Dengan titik tolak pemikiran berangkat dari redaksional yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959 yang berbunyi: “…Songsonglah kedatangan kembali Imam Plm. T., dengan realisasi M.K.T. Nomor 11 ini! Tunjukkanlah bukti patuh-setiamu kepada Allah! kepada Rasulullah SAW!”. Dan pemilik gagasan konferensi berasumsi, bahwa sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959 belum pernah direalisasikan sejak ditetapkannya.

Pada bagian IV dalam MKT No. 11 Tahun 1959 ditegaskan, bahwa: “Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 11 ini berlaku, mulai hari dan tanggal diperundangkan.” MKT No 11 Tahun 1959 diperundangkan di Mardlatillah, pada tanggal 7 Agustus 1959. Bahwa redaksionalnya;

“…Songsonglah kedatangan kembali Imam Plm. T., dengan realisasi M.K.T. Nomor 11 ini! Tunjukkanlah bukti patuh-setiamu kepada Allah! kepada Rasulullah SAW!…”, dalam penjelasan ke-3 dari MKT No. 11 Tahun 1959 dengan sub judul: ANCER-ANCER merupakan suatu rangkaian kalimat yang tidak terputus, lengkapnya: “Tanggal 1 Januari 1960, atau tanggal 1 Februari 1960, adalah waktu ancer-ancer, Boleh kurang atau lebih sedikit. Tapi kita berharap, agar segala sesuatu diselenggarakan dan diselesaikan sesegera dan secepat mungkin. Lebih cepat, Insya Allah pastilah lebih baik!

Ikutilah zaman, jang beredar secepat kilat kejarlah waktu, dan janganlah biarkan waktu mengejar-ngejar kita! Gunakanlah tiap sa’at dan detik untuk menunaikan perang mentegakkan kalimatillah, dalam bentuk dan sifat apa dan manapun! Ketahuilah! Sekali lampau, ia tidak berulang kembali! Songsonglah kedatangan kembali Imam Plm. T., dengan realisasi M.K.T. Nomor 11 ini! Tunjukkanlah bukti patuh-setiamu kepada Allah! kepada Rasulullah SAW! Dan kepada Ulil-Amrimu, Ulil Amir Islam, tegasnya: Imam-Plm.T.! Itulah jalan jihad fi Sabilillah, satu-satunya Sirathal-Mustaqim! Wa-hadza Sirathoe Rabbika moestaqima…! Wallahu yad’u ila Daris-Salam…!”

Dari redaksional awal sebagaiman tersebut di atas, bahwa MKT (Maklumat Komandemen Tertinggi) ini diberlakukan dengan batas toleransi antara 1 januari atau 1 Pebruari tahun 1960. Maka dengan demikian, tidak ada alasan bahwa MKT No. 11 Tahun 1959 ini belum diberlakukan.

Dan fakta lain bahwa MKT No. 11 Tahun 1959 ini telah digunakan adalah lahirnya MKT No. 12 pada 1 September 1959 sebagai pedoman teknis dalam merealisasikan MKT No. 11 Tahun 1959. Dan MKT No. 12 ini mulai berlaku pada 7 Pebruari 1960. Dan lahirnya MKT No. 13 yang di tetapkan pada 22 September 1959, dan mulai berlaku pada 10 Pebruari tahun 1960, juga sebagai aturan teknis dari pelaksanaan MKT No. 11 Tahun 1959. Dengan demikian, makna redaksional “songsonglah kedatangan kembali Imam/Plm.T. dengan realisasi MKT No. 11 ini,…” berlaku bagi Imam sebelumnya dan bagi Imam yang akan datang, selama kondisi belum berubah dari fi waqtil harb kepada fi waqtil amn.

Keempat, gagasan melahirkan pemimpin melalui konferensi bila diambil esensinya adalah syuro, maka hal ini dapat dibenarkan. Akan tetapi, gagasan syuro semacam ini merupakan ijtihad baru. dan ijtihad baru ini dapat dilakukan apabila telah ada penelitian secara seksama, objektif, benar dan adil berkenaan dengan perihal kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang selama ini berlangsung, apakah kepemimpinan itu batal demi hukum? Dengan demikian, kita meminta kepada forum yang lebih refresentative agar melakukan penelitian terhadap kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang telah muncul selama ini.

Mengapa hal ini perlu dilakukan penelitian? Jika hasil penelitiannya diketahui secara sarrih (jelas), misalnya batal demi hukum, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk melakukan ijtihad baru dalam melahirkan pemimpin Negara Islam Indonesia melalui mekanisme konferesi (syuro). Dan jika hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pemerintahan yang selama ini berlangsung benar demi hukum, maka hal ini merupakan keuntungan bagi umat Islam bangsa Indonesia, karena sudah terbebas dari dosa.

Mengapa demikian, karena melahirkan pemimpin Islam hukumnya wajib kifayah.[18] Dan sebagai wujud syukur bagi kita yang terlepas dari dosa, apabila terbukti dengan meyakinkan bahwa pemimpin Negara Islam Indonesia yang selama ini berjalan sah demi hukum, maka hak Imam itu harus ditunaikan oleh jama’ah dalam wujud pembai’atan pemimpin tersebut.[19] Semoga pandangan ini dapat menyegarkan kebuntuan dalam mengurai benang kusut kepemimpinan Negara Islam Indonesia.

Penegasan Tentang Gagasan Ittihadul Umat Melalui Mekanisme Konstitusi

Gagasan ittihadul ummat melalui mekanisme konstitusi, dasar pemikirannya berangkat dari suatu kenyataan dan keyakinan bahwa Negara Islam Indonesia masih ada, karena proklamasinya tidak pernah dicabut. Dan sehubungan Imam asy-syhaid SM. Kartosoewirjo dalam artikelnya, maupun dalam beberapa maklumat telah menegaskan, bahwa istilah resmi dari negara ini bukan “Darul Islam”.[20]

Hal ini sangat tepat sekali, sebab bila menggunakan istilah “Darul Islam” ia pasti terikat dengan terminology fikih siyasah klasik sebagai Negara Berjaya yang mampu melaksanakan syari’at secara kaffah dengan kekuatan politik dan militer.

Bila istilah “Darul Islam” yang digunakan akan timbul polemik ketika wilayahnya terampas musuh atau militernya mengalami kekalahan tempur besar-besaran. Jika ini terjadi, maka kaum tekstualis (scripturalis) akan menganggap bahwa “Negara Islam” telah lenyap dan mereka akan berpedapat harus dimulai dari nol, mengabaikan pemerintahan berjuang yang masih terus berjuang menebus kekalahannya. Tetapi dengan meresmikan istilah Negara Islam Indonesia terasa lebih membuka ruang gerak, kelenturan dan durability perjuangan.

Sebab berbicara negara, secara internasional telah disepakati bahwa ia tetap “ada” semenjak diproklamasikannya, kecuali bila pemerintah yang sah dari negara tersebut membubarkannya. Adapaun pemerintahannya bisa berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, tergantung perolehan perjuangan, mulai dari negara berjuang hingga negara Berjaya. Criteria pemerintahan, para ahli menegaskan:

1) Pemerintah Bayangan, adalah pemerintah dimana roda pemerintahannya dikendalikan oleh kepala pemerintahan bersama Dewan Menteri, dimana mereka terus menjalankan pemerintahan dalam keadaan segenting apapun guna mempertahankan eksistensi negara berjuang tersebut;

2) Pemerintahan Bawah Tanah, adalah pemerintahan dimana berkat kesungguhan usaha pemerintah berjuang tadi, akhirnya pemerintah memiliki perpanjangan tangan ke bawah, ia mulai memiliki pembantu di tingkat wilayah yang mengorganisir seluruh kekuatan rakyat berjuang dalam mendukung dan menunjang kinerja pemerintah yang mereka cintai;

3) Pemerintahan Di Pengasingan, adalah pemerintah dimana pemerintah berjuang mengontrol pemerintahan di luar kawasan bergolak, berpusat di negara lain yang mengakui negara berjuang tersebut secara de jure;

4) Pemerintahan Darurat, adalah pemerintahan dimana pemerintah bersama kekuatan militernya berhasil menguasai suatu wilayah dan menjalankan hukumnya dalam situasi darurat perang.

Luas wilayah bisa berubah-ubah, bahkan “mobile” namun pemerintah, angkatan bersenjata dan rakyatnya berjuang dengan gigih, terus mempertahankan setiap jengkal tanah yang telah berhasil mereka bebaskan. Pada tahap ini, biasanya terjadi beberapa perundingan, cease fire dan tarik ulur dalam perjuangan diplomatic dimana kepiawaian para negarawan dan kegigihan para perjuang dipertaruhkan; dan

5) Pemerintahan Berjaya, adalah pemerintah yang berkembang dari tahap mempertahankan kemerdekaan hingga seterusnya.

Dengan keyakinan tersebut di atas, maka kita memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia, walau Negara Islam Indonesia banyak kekurangan syarat untuk dikatakan sebagai sebuah negara, dalam arti ideal; yaitu terampasnya wilayah dan tertawan dan dieksekusinya Imam Negara Islam Indonesia oleh musuh. Akan tetapi faktor-faktor yang masih bisa menjadi modal perjuangan, masih cukup untuk memperjuangkan Negara Islam Indonesia, yaitu proklamasi dan Ummat Islam Bangsa Indonesia yang secara ideology tidak pernah luntur dan masih tetap merasa terikat dengan ideology-nya, juga pemimpin pelanjut pasca Imam Asy-Syahid terus berjalan. Maka dengan modal ini, kita berjuang untuk membebaskan kembali wilayah Negara Islam Indonesia yang dikuasai musuh.

Sehubungan untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia memerlukan pemimpin (Imam) dan sekaligus sebagai sarana pemersatu ummat, maka hal tersebut wajib adanya.

Oleh karena itu, bahwa berkenaan dengan suksesi kepemimpinan di dalam Negara Islam Indonesia berdasarkan konstitusi adalah melalui dua cara yaitu, Imam dipilih melalui Majelis Syuro dan atau melaui Amanat. Karena kondisi fi waqtil harb dimana Majelis Syuro belum terbentuk, maka hak Majelis Syuro beralih kepada Imam dan Dewan Imamah (Imam/Plm.T dan AKT).

Oleh karena demikian, Asy-Syahid Imam SM.Kartosoewirjo telah mengeluarkan amanat (wasiat) berkenaan dengan suksesi kepemimpinan di dalam Negara Islam Indonesia dalam masa fi waqtil harb, yaitu melalui MKT No. 11 Tahun 1959. Dua mekanisme ini tidak bertentangan dengan al-qur’an dan al-Hadits, dan Imam Al-Mawardi dalam Ahkamu Sulthaniyah menegaskan: “Jabatan Imamah dianggap sah dengan dua cara, pertama pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi (majelis syuro atau parlemen), dan kedua penunjukan oleh Imam sebelumnya.[21]

Dalam hal ini, sehubungan adanya Imam Negara Islam Indonesia terikat oleh system yang telah ada dalam konstitusi negara, maka pilihannya hanya mengikuti mekanime yang termaktub dalam konstitusi itu sendiri, tidak di luar itu. Kecuali, bila berdasarkan penelitian yang seksama, terbukti tidak ada yang absah, maka solusinya adalah ijtihad dengan menggunakan parameter yang mengacu langsung kepada hukum tertinggi dalam Negara Islam Indonesia, yaitu al-qur’an dan al-hadits shahih.[22]

Kebenaran Pasti Terpelihara

Sehubungan suksesi kepemimpinan Negara Islam Indonesia melalui Majelis Syuro, sebagaimana dimaklum belum bisa dilakukan, maka suksesi kepemimpinan itu harus sesuai dengan amanat sebagaimana yang termaktub dalam MKT 11 Tahun 1959. Sebagai penegasan, bahwa Negara Islam Indonesia itu hak adanya, maka Allah SWT pasti memelihara kebenaran itu. Untuk hal itu, nash menegasakan:

فَلَوۡلَا كَانَ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِن قَبۡلِكُمۡ أُوْلُواْ بَقِيَّةٖ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّنۡ أَنجَيۡنَا مِنۡهُمۡۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتۡرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجۡرِمِينَ ١١٦

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.[23]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah SWT berfirman, apakah tidak ditemukan orang-orang baik dari sisa-sisa generasi terdahulu yang melarang kejahatan, kemungkaran dan kerusakan di muka bumi yang ada diantara mereka. Dan firman-Nya الّا قليلا _ kecuali sebagian kecil_ maksudnya, telah ditemukan orang yang mempunyai sifat seperti ini, sedikit dan tidak banyak, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Allah di saat datang kemarahan-Nya dan tiba siksaan-Nya, maka dari itu Allah menyuruh umat yang mulai ini, supaya ada diantara mereka yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan Ibnu Katsir menegaskan untuk kalimat yang terakhir dengan firman-Nya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.[24]

Dengan titik tolak dari nash ini, maka sebelum memutuskan untuk melakukan ijtihad baru dalam hal melahirkan pemimpin Negara Islam Indonesia di masa kini, hendaknya kita mau meneliti dengan seksama sesuai ilmu, data, dan fakta (realita) berkenaan dengan sekelompok atau beberapa kelompok orang yang masih meyakini dan menjalankan pemerintahan Negara Islam Indonesia pasca Imam As-Syahid SM.Kartosoewirjo.

Penegasan Hukum Terkait Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo Di Masa Tertawan Musuh

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya pada sub judul “Kapan Imam Boleh Diberhentikan”,[25] cukup panjang diuraikan. Beliau menegasakan, bahwa Imam boleh diberhentikan apabila: 1) Cacat dalam keadilannya; dan 2) Cacat Tubuh. Kemudian pada penjelasan yang dimaksud cacat tubuh beliau membaginya kedalam tiga bagian, yaitu: 1) cacat panca indera; 2) cacat organ tubuh; dan 3) cacat tindakan.

Selanjutnya, pada pembahasan cacat tindakan dimana Imam boleh diberhentikan karena dua faktor, yaitu karena Hajru dan karena Kalah.[26] Lebih lanjut Imam Al-Mawardi menegaskan, bahwa yang dimaksud Kalah ialah Imam jatuh menjadi tawanan musuh dan tidak mampu membebaskan diri dari mereka.

Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dibenarkan diangkat sebagai Imam, karena dalam kondisi tertawan seperti itu ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum muslimin (terkena hukum ‘ashir). Dan selanjutnya Imam Al-Mawardi menegaskan, untuk selanjutnya, ummat berhak memilih Imam yang baru dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas kepemimpinan.[27]

Kemudian, Imam Al-Mawardi menegasakan dalam hal; jika seseorang tertawan musuh setelah menjadi Imam, maka seluruh umat mempunyai kewajiban untuk membebaskannya, karena diantara hak Imam adalah ia berhak mendapat pertolongan. Ia tetap menjadi Imam selagi masih ada harapan bisa dibebaskan, dan ada jaminan ia bisa dilepaskan dengan perang atau tebusan. Jika pembebasan Imam menemui jalan buntu (tidak dapat dibebaskan) maka jabatan Imam tersebut boleh dicopot.

Kemudian, Qanun Azasi Negara Islam Indonesia, BAB IV pasal 13 menegaskan; Imam melakukan wajibnya selama: a) mencukupi bai’atnya; b) tiada hal-hal yang memaksa sepanjang hukum Islam. Bai’at Imam:

“Bismilllahirrahmaanirrahiim, Asyhadu anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah; Wallahi (Demi Allah); Saya menyatakan ba’at saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dihadapan siding Majelis Syuro ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan Agama dan Negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam, bagi kepentingan Agama dan Negara”.[28]

Dengan demikian, sesuai realita yang terjadi dimana Imam/Plm.APNII SM. Kartosoewirjo pada 4 Juni 1962 tertawan oleh musuh dan kemudian tidak dapat dibebaskan (dieksekusi oleh musuh pada 17 Agustus 1962), maka status Imam/Plm.T.APNII SM. Kartososewirjo telah batal demi hukum karena sudah tidak mampu mencukupi bai’atnya sebagai Imam Negara Indonesia, dan secara teoritis Imam/Plm. APNII telah jatuh dalam posisi cacat tindakan (kalah, tertawan musuh dan tidak dapat dibebaskan), juga Imam/Plm.T.APNII telah terkena hukum ‘ashir (hukum budak_ tidak merdeka).[29]

Jika kondisinya demikian “Imam telah terbebas dari tugasnya”, maka bagaimanakah kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia? Apakah Umat Islam Bangsa Indonesia, pasca Imam/Plm.APNII SM. Kartosoewirjo dieskeskusi tidak ada penggantinya? Sesuai dengan spirit bahwa bila umat sekalipun sedetik hidup tanpa imam, matinya adalah mati jahiliyah. Sesungguhnya kita meyakini, bahwa Negara Islam Indonesia itu hak adanya, oleh karena itu mustahil jika Allah SWT tidak menyelamatkan kebenaran itu. Nash telah menegasakan,

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”.[30]

Kalau dikaitkan dengan realitas Abu Bakar Shidiq pengganti Rasulullah SAW ada dan tampil sebelum Rasulullah dikebumikan, maka dalam konteks kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia tidak langsung tampil. Akan tetapi dengan tidak langsung tampil penggantinya, bukan berarti tidak ada penggantinya. Hal demikian, yang menjadi faktor utama adalah karena kondisinya fi waqtil harb, sedang di masa Abu Bakar menjadi pengganti Rasullullah adalah fi waqtil amn. Karena fi waqtil harb, maka Allah tidak menampilkan secara langsung pengganti Imam/Pm.T.APNII, ini adalah af’alullah (cara Allah SWT) untuk menyelamatkan kebenaran Negara Islam Indonesia.

Kita meyakini, bahwa para ahli hukum tata negara Negara Islam Indonesia, adalah orang-orang yang cukup fakih dalam disiplin ilmunya. Realitanya, penyusunan Qanun Azasi, pasal demi pasal yang mengatur perihal suksesi kepemimpinan cukup jelas dan sesuai dengan ilmu, bahkan telah diantisipasi bila suksesi kepemimpinan terjadi dalam kondisi yang sangat darurat.

Dan dalam kondisi, fi waqtil harb MKT. No. 11 Tahun 1959 adalah mutlak merupakan petunjuk “tabut” terkait persoalan suksesi kepemimpinan dalam masa darurat. Dan diantara orang-orang yang terkena amanat MKT No. 11 tahun 1959 itu ada yang diselamatkan Allah SWT untuk melanjutkan kepemimpinan Negara Islam Indonesia. Realitas pengganti Imam/Plm.T.APNII SM. Kartosoewirjo sebagaimana yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959.

Kebenarannya dapat kita qiyaskan atas berita adanya Nabi dan Rasul pengganti Nabi Isa AS, kemudian Rasulullah Muhammad SAW baru tampil setelah 700 tahun Nabi Isa AS wafat.[31] Atas realitas ini, keabsahan Muhammad Rasulullah SAW sebagai pengganti Nabi Isa AS tidak diragukan, hanya orang-orang kafir dan musyrikin yang meragukan dan bahkan mengingkari dan memusuhinya.[32]

Dengan demikian, persoalan pengganti kepemimpinan dalam Islam, kondisi sangat berpengaruh besar, dan demikian juga dalam konteks fikih. Untuk itu, bila dalam keadaan fi waqtil amn (de facto dan de jure), peralihan kepempinan boleh mengacu kepada sunnah yang terjadi ketika Abu Bakar Shidiq menjadi pengganti Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam kondisi fi waqtil harb, persoalan tampilnya pengganti Imam sebelumnya tidak menjadi persyaratan, karena pertimbangan kondisi.

Penegasan Hukum Berkenaan dengan Penunjukan KH. Akhmad Sobari Tejamaya Sebagai Imam Sementara

Asas legalitas KH. Akhmad Sobari Tejamaya mendeklarasikan pemerintahan pelanjut dari Imam Asy-Syahid dan dirinya sebagai Imam Negara Islam Indonesia pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo adalah berangkat dari amanat (penunjukan) langsung dari Imam Asy-Syahid ketika di dalam Rumah Tahanan Militer. Hal ini terungkap dari riwayat:[33]

“… suatu waktu seorang CPM (Corp Polisi Militer) mendatangi tempat para tahanan di Rumah Tahanan Militer, lalu bertanya kepada semua yang ada di tahanan itu: “Siapa yang bisa mengurut?”  Disebabkan tidak ada yang menjawabnya mungkin karena takut maka Pak Zaenal Hatami tampil menyatakan kesediaannya. Padahal dirinya juga merasa tidak bisa memijat, daripada tidak ada sama sekali, maka dalam hati asal sekedar gosok-gosok atau panas saja. Meskipun dalam hati Bapak Zaenal Hatami ada firasat bahwa yang akan diurut itu Imam, namun ketika beliau melihat CPM itu memberikan botol maka Pak Zaenal Hatami bertanya: “Siapa sebenarnya yang akan diurut?” Pengawal itu menjawab: “Babe lu!”. Ketika sedang mengurut-urut (memijat) Imam, Bapak Zaenal Hatami menyempatkan untuk berdialog dengan Imam. Dialognya: Bapak Zaenal Hatami berkata: “Pak Imam, perjuangan ini kan tidak boleh berhenti.”  Imam menjawab,”Ya, lanjutkan !” Lalu Pak Zaenal bertanya lagi: “Jadi bila Imam ini sedang berhalangan maka yang melanjutkan siapa?” Kemudian Imam balik bertanya: “Di rumah tahanan ini ada siapa saja?” Pak Zaenal menyebutkan  nama-nama mereka yang  ditahan. Sesudah   satu per satu disebutkan dan sampai kepada nama Pak Akhmad Sobari, maka Pak Imam berkata: “Nah, ini sampaikan kepada beliau supaya melanjutkan!”. Disebabkan dalam pemikiran Bapak Zaenal Hatami bahwa Pak Akhmad Sobari itu seorang Kiayi dan tawadhu sehingga kemungkinan tidak akan siap menggantikan sebagai Imam, maka Pak Zaenal itu bertanya lagi kepada Imam: “Kalau yang lain-lain bagaimana, dan kalau Dodo bagaimana ?”. Imam menjawab: “Nanti dulu itu semua, mereka itu bukan saja menyeberang, tetapi mesti ’wudhu’ lagi sekalipun anak saya!”. Imam SM.Kartosoewirjo berkata demikian,  sebab sebelumnya sudah membaca lembaran yang disodorkan oleh seorang Kolonel TNI ( yang dimaksud “Ikrar Bersama” 1 Agustus 1962 setia terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang ditandatangani oleh tiga puluh dua orang bekas para pimpinan DI/TII.). Lalu Pak Zaenal bertanya lagi: “Bagaimana kalau beliau (Pak Akmad Sobari) itu tidak sanggup?”. Imam menjawab: “Harus sanggup, ini sementara bukan permanen, sebab nanti disana ada undang-undang (yang mengatur)!”.[34]

Sebelum kepada esensi, penting untuk dipahami, bahwa kisah tersebut di atas dan orang-orang yang terlibat dalam kisah tersebut, semuanya sedang berada dalam posisi sebagai tawanan musuh. Dengan demikian, para tawanan tersebut terkena hukum ‘ashir (orang yang tidak merdeka). Kemudian, berkenaan dengan penunjukan KH. Akhmad Sobari oleh Imam SM. Kartosoewirjo sebagai pelanjut (Imam) perjuangan adalah batal demi hukum, karena yang memberikan mandat dan yang menerima mandat, keduanya berstatus sebagai tawanan musuh. Akan tetapi, jika mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, dimana Imam mutlak berhenti dari tugasnya setelah wafat (tidak bisa dibebaskan). Maka Imam Asy-Syahid ketika memberikan mandat kepada KH. Akhamd Sobari masih dalam keadaan belum mendapat vonis mati dan belum dieksekusi, maka dengan asumsi ini, Imam Asy-Syahid dengan kemampuannya yang terbatas melakukan ijtihad untuk melakukan upaya yang mungkin bisa dilakukan sekalipun kesempatannya sangat kecil. Kemudian, KH. Akhmad Sobari yang juga berstatus sebagai tawanan, namun ia berpeluang untuk bebas dari tawanan, maka dengan mengacu kepada pendapat Imam Al-Mawardi, “… seseorang tidak boleh diangkat menjadi Imam apabila dalam keadaan tertawan musuh, kecuali berpeluang untuk bebas…”. Sehubungan KH. Akhmad Sobari masih berpeluang untuk bebas, maka Imam Asy-Syahid mengambil langkah ijtihad, sehingga dengan bashirahnya ia menunjuk KH. Akhmad Sobari sebagai Imam sementara.

Sesuai dengan zahirnya riwayat tersebut, bahwa penunjukan KH. Akhmad Sobari adalah bersifat sementara. Karena itu, jika telah ada yang permanent, maka ia harus menyerahkan kekuasaan sementara teresebut kepada yang berhak menerimanya.[35] Berkenaan dengan suksesi kepemimpinan sementara dalam Negara Islam Indonesia telah diatur dalam Qanun Azasi, Bab IV, pasal 13 ayat 2 dan 3. “Jika karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan wajibnya, maka Imam menunjuk salah seorang anggota Dewan Imamah sebagai Wakil Sementara (ayat 2); Di dalam hal-hal yang amat memaksa, maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan Wakil Imam Sementara dari Anggota-anggota Dewan Imamah (ayat 3).

Penegasan Hukum Berkenaan dengan Eksistensi Hasil Syuro Mahoni Yang Melahirkan Adah Djaelani Tirtapraja Sebagai Imam Negara Islam Indonesia   

Sebagaimana telah dimaklum, bahwa syuro untuk memilih pemimpin baik dalam nash maupun hadits serta secara teoritis ilmu ketata-negaraan Islam adalah dibenarkan. Akan tetapi, pelaksanaannya sangat terikat oleh kondisi dan agendanya. Terlebih untuk melanjutkan kepemimpinan Negara Islam Indonesia, dimana persoalan kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia telah diatur dalam konstitusinya. Memperhatikan kepada realitanya, bahwa eskistensi syuro di jalan mahoni, dalam perspektif konstitusi negara Islam Indonesia adalah batal demi hukum. Karena temanya “melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia”, tetapi tidak menggunakan parameter yang telah diatur dalam konstitusi negara yang mau dilanjutkannya. Dan bila dikorelasikan dengan spirit nash, tentang Bani Israil, mereka yang syuro di jalan Mahoni tidak mengacu kepada isyarat yang termaktub dalam “Tabut”. Kemudian, secara personality; para tokoh utama pelaku syuro di jalan Mahoni adalah orang-orang yang terkategori orang yang indisipliner dalam perjuangan (menyerah kepada musuh). Sebagaimana Kaum Bani Isrtail “Mereka berkata: “Hai Musa, Kami sekali sekali tidak akan memasuki nya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya, karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya Kami hanya duduk menanti disini saja” (24). 25. berkata Musa: “Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara Kami dengan orang-orang yang Fasik itu” (25). Allah berfirman: “(Jika demikian), Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang Fasik itu” (26).[36]

Kemudian, Adah Djaelani Tirtapraja terangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia pasca Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo melalui mekanisme Syuro yang diselenggarakan di jalan Mahoni, Jakarta. Setelah kita melek sejarah, diketahui bahwa Syuro tersebut merupakan prakarsa Ali Murtopo yang mempunyai agenda “Pancing dan Jaring” terhadap sisa-sisa pejuang Negara Islam Indonesia.[37] Kemudian, eksistensi Adah Djaelani Tirtapraja dalam perspektif hukum atas eksistensinya tergolong kepada mujahid yang lari dari peperangan (menyerah kepada musuh beberapa bulan sebelum Imam Asy-Syahid tertangkap). Oleh karena dua faktor tersebut, maka pemerintahan dan kepemimpinan Adah Djaelani Tirtapraja batal demi hukum. Dan secara otomatis, estafeta kepemimpinan yang dipangku AS. Panji Gumilang pada masa sekarang sebagi pelanjut Adah Djaelani Tirtapradja, juga batal demi hukum. Untuk eksistensi A.S. Panji Gumilang sendiri, disinyalir sebagai agen pemerintah Republik Indonesia. Atau sesuai dengan kenyataannya, ia sendiri pernah menyatakan “saya tidak pernah masuk dan tidak pernah keluar” dari Negara Islam Indonesia. Dan pernyataan lainnya, ia menyatakan pembenaran ideology syirik dan bahkan menyerukan  kepada jama’ahnya untuk mengakui dan berideologi syirik tersebut, yaitu Pancasila. AS. Panji Gumilang pernah menyatakan secara terbuka, bahwa sila pertama dalam Pancasila merupakan tafsir dari surat Al-Ikhlas “Qul Huwwallahu ahad..”.

Penegasan Hukum Berkenaan Dengan Eksistensi Gerakan Fillah

Gerakan Fillah di bawah komando Djadja Sudjadi, pada esensinya merupakan gerakan yang bersifat penolakan terhadap agenda jihad fisabilillah yang diproyeksikan oleh Adah Djaelani Tirtapraja di tahun 1970-an. Menurut keterangan Adah Djaelani Tirtapraja dalam sidang dirinya, menyatakan bahwa Djaja Sudjadi itu bermakmum kepada KH. Akhmad Sobari dalam kepemimpinannya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, setelah Djaja Sudjadi “dihilangkan” oleh Adah Djaelani Tirtapraja, aksi simpati sebagian umat kepada Djaja Sudjadi dan ide perjuangan fillah-nya mengkristal, dan dalam kenyataan selanjutnya tidak ada koordinasi dengan kepemimpinan KH. Akhmad Sobari.

Pada tataran realitas sekarang, gerakan fillah yang masih konsisten dengan titik tolak ’49; mereka berpendirian, bahwa imamah pasca Imam Asy-Syahid belum ada, dan mereka berharap hadirnya Imam pelanjut berdasarkan syuro Imamah. Dengan demikian, eksistensi gerakan fillah pada kenyataan sekarang tidak berstruktur (berorganisasi). Dan kesatuan jama’ahnya hanya berada dalam koordinasi para tokoh local di wilayah atau daerah tertentu.

Ide gerakan fillah yang diyakini oleh Daja Sudjadi dan para pengikutnya sekarang, berangkat dari keyakinan adanya MKT No. 14; Dimana dalam MKT tersebut, menurut mereka merupakan MKT yang mengatur tentang peralihan strategi jihad. Penulis pernah bertanya kepada salah seorang pengikut gerakan fillah, perihal otentikasi MKT No. 14, ia menyatakan, lembaran (teks) aslinya sudah tidak ada.[38] Dan pada kesempatan yang lain, sumber dari pengikut fillah juga, pernah membaca dalam sebuah kumpulan MKT yang dibukukan oleh mereka; format (susunan) MKT-nya lebih bersifat justifikasi, bahwa MKT itu ada dan legal dan sangat berbeda tampilanya dengan format MKT lainnya. Kejanggalan yang utama dalam MKT No. 14 itu adalah tercantumnya beberapa orang yang dinyatakan ikut syuro, sedang mereka tidak berkapasitas sebagai peserta syuro sesuai ketentuan negara, diantanya tercantum Abu Tachmid, sedangkan ia status jabatannya, kala itu hanya sebatas anggota pasukan Bantala Seta (pasukan pengawal Imam), bukan sebagai AKT. Demikian pula ada nama-nama lain, yang kapasitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pada kesimpulannya berkenaan dengan Djaja Sudjadi sebagai tokoh gerakan fillah, ia bukan sebagai Imam Negara Islam Indonesia. Akan tetapi, ia hanya sebagai pemimpin gerakan fillah.

Penegasan Hukum Berekenaan Eksistensi Abdul Fatah Wiranagapati Sebagai Imam Negara Islam Indonesia

Eksistensi Abdul Fatah Wiranagapati selaku KUKT berangkat atas rekomendasi Anwar Cokroaminoto sehubungan adanya permintaan Imam Asy-Syahid terhadap kebutuhan orang untuk bertugas menggantikan dirinya ke Aceh pada tahun 1953, sebelumnya Mustafa Rasyid pernah diutus ke Aceh, kemudian tertangkap di Medan pada tahun 1952. Dan Abdul Fatah Wiranagapati, sepulang tugas dari Aceh ia tertangkap di Jakarta, hingga kemudian ditawan musuh sampai tahun 1963.

Abdul Fatah Wiranagapati terangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia melalui amanat yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959 dan baru menampilkan dirinya sebagai Imam/Plm.T.APNII pada tahun 1987, setelah seblumnya menerbitkan kitab At-Tibyan. Atas eksistensinya, Abdul Fatah Wiranagapati sebagai pelanjut kepemimpinan pasca Imam Asy-Syahid banyak yangmeragukan. Mereka yang meragukan, umumnya berkenaan dengan dirinya sebagai Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT) dengan argument yang sangat personality. Ada yang mengakui dirinya sebagai KUKT, tetapi mereka yang belum mau menerima eksistensinya sebagai Imam karena adanya KUKT yang lain, seperti Bukhari adalah KUKT untuk Sulawesi,[39] Hasan Tiro adalah KUKT internasional (duta keliling).

Setelah melalui penelitian yang mendalam berkenaan Abdul Fatah Wiranagapati, terutama seputar dirinya sebagai KUKT, dan berkenaan dengan orang-orang yang terkena amanat MKT No. 11 Tahun 1959, oleh para peneliti dan pengikutnya tidak diragukan, bahwa Abdul Fatah Wiranagapati adalah pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia yang absah, baik dalam tinjauan hukum syar’i (al-qur’an dan al-hadits) maupun berdasarkan aturan yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia (konstitusi dan aturan dibawahnya).

Kemudian, berkenaan dengan adanya yang masih meragukan bahwa Abdul Fatah Wiranagapati sebagai pelanjut kepemimpinan Negara Islam Indonesia, karena tampilnya ada jeda waktu antara Imam awal dengan Imam pelanjut, yaitu Imam Awal menemui syahidnya pada tanggal 17 Agustus 1962, sedangkan Abdul Fatah Wiranagapati baru terbebas dari tawanan musuh pada tahun 1963. Berkenaan dengan jeda waktu, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa: 1) hal itu, hakikinya karena af’alullah (Allah bermaksud menyelamatkan); 2) karena kondisi fiwaqtil harb; 3) karena daya dukung umat tidak memungkinkan dirinya untuk tampil; dan 4) karena dirinya meyakini bahwa KUKT itu bukan hanya dirinya, maka ia pada saat setelah terbebas dari tawanan musuh, berusaha mencari yang lain. Hingga kemudian, dirinya mendekalarasikan diri sebagai Imam pelanjut Imam Asy-Syahid pada tahun 1987.

Sekalipun tampilnya Abdul Fatah Wiranagapati sebagai Imam Negara Islam Indonesia, ada jeda waktu, namun eksistensi dirinya sebagai Imam pelanjut telah ditetapkan dan hal ini tidak mengurasi keabsahan dirinya sebagai orang yang terkena amanat MKT No. 11 Tahun 1959. Sebagai penegasan, bahwa ketetapan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul telah ditetapkan ratusan tahun sebelum dirinya tampil, dan telah diinformasikan kepada para Nabi dan umat sebelumnya. nash-Nya:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.[40]

Penutup

Nash menegaskan: “Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.[41] Sebagai wujud syukur, marilah kita melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia yang kemenangannya tertunda dalam kepemimpinan yang benar.

Sehubungan adanya semangat sebagian generasi pejuang Negara Islam Indonesian di masa kini dalam menyikapi persoalan kepemimpinan yang dianggap tidak absah keseluruhannya, sehingga solusi yang dianggap benar adalah meminta kepada seluruhnya untuk meletakan eksistensinya, hingga kemudian dipilih kembali siapa yang berhak menjadi Imam Negara Islam Indonesia.  Maka sebagai renungan, marilah kita tadaburi berkenaan riwayat yang pernah terjadi di masa konflik kepemimpinan antara Muawiyah dengan Ali bin Abu Thalib. Amr bin Ash berijtihad pada masa itu meminta kepada masing-masing pihak untuk melepaskan jabatannya, hingga kemudian yang berhak menjadi pemimpin adalah yang dipilih oleh ummat (ide demokrasi). Oleh karena itu, sebagai ingatan; bahwa apabila terjadi konflik kepemimpinan, maka penyelesaiannya harus memperhatikan hak dan kewajiban antara yang bertikai. Dalam kasus Gubernur Muawiyah VS Khalifah Ali bin Abu Thalib ada pelajaran berharga, betapa mahalnya harga yang harus dibayar umat ketika penyelesaian konflik elite pemimpin yang mengabaikan hak dan kewajiban. Jika melihat Muawiyah sebagai Gubernur, maka kewajibannya harus taat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah dan menjadi hak bagi Ali Bin Abi Thalib untuk ditaati oleh gubernur karena ia adalah khalifah. Maka dengan realitas ini, jika umat paham seharusnya umat tidak ada yang berpihak kepada Muawiyah, karena Ali bin Abu Thalib adalah khalifah yang absah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran.

Walhamdulillahi rabbil aalamiin.

 

Catatan kaki  :

[1]     Lihat: H.R. Bukhari dan Muslim

[2]     Sutrisno, Komandan DILF (Darul Islam Liberation Front) dalam pandangannya di dalam Forum Shilaturachmi Umat Islam Bangsa Indonesia, Cikampek: 05 Pebruari 2016.

[3]     Lihat: Ushul Fiqh

[4]     Ibid.

[5]     Sutrisno, … Op.Cit.

[6]     Q.S. Al-Baqarah (2): 246-252

[7]     Istilah Nabi dalam korelasi di masa kini, sehubungan tidak ada lagi kenabian pasca Muhammad SAW, maka yang menjadi pewaris-nya (penajutnya) adalah para Ulama. Sesuai kaidah, “ al-ulamaa’u warasatul anbiya”. Akan tetapi, Imam Almawardi, menyatakan bahwa Imam (pemimpin Islam) diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan dunia. Lihat: Imam Al-Mawardi, Ahkamu Shulthaniyah, (Jakarta: Darul Falah, 2007).

[8]     Q.S. Al-Baqarah (2) 246

[9]     Q.S. Al-Baqarah (2): 247

[10]    Q.S. Al-Baqarah (2): 248

[11]    Q.s. Al-Baqarah (2): 252

[12]    Lihat: Tafsir Ibnu Katsir.

[13]    Lihat: ayat-ayat al-qur’an terkait bab syuro.

[14]    Lihat: Riwayat peralihan kepemimpinan dari Muhammad Rasulullah kepada Abu Bakar dan seterus terkait peralihan kepemimpinan ke-khalifah-an yang empat.

[15]    Imam Al-Mawardi, Ahkamu Sulthaniyah, Op.Cit. hlm. 4

[16]    H.R. Bukhari

[17]    Sutrisno, …, Loc.Cit.

[18]    Imam Al-Mawardi, Ahkamu Sulthaniyah,…, ibid. hlm. 2

[19]    Ibid.

[20]    Lihat: Pedoman Dharma Bakti (PDB).

[21]    Imam Al-Mawardi, Ahkamu Sulthaniyah, Op.Cit. hlm. 4

[22]    Nash yang dapat menjadi pijakan ijtihad dalam kasus ketiadaan pemimpin, atau persoalan kepemimpinan yang berselisih adalah dikembalikan pada Q.S. An-Nisaa (4): 59.

[23]    Q.S. Huud (11): 116

[24]    Q.S. Ali Imran (3): 104 dan lihat: Tafsir Ibnu Katsir.

[25]    Imam Al-Mawardi, … Op.Cit. hlm. 26

[26]    Hajru adalah istilah dalam fikih Islam, dimana Hajru merupakan pembatasan gerak yang diterapkan kepada seseorang dikarenakan tindakan-tindakannya tidak benar. Contohnya, orang kaya yang menghambur-hamburkan uangnya. Jika dibiarkan, tentu hal ini membahayakan yang bersangkutan dan masyarakat umum. Oleh karena itu demi kebaikan semua pihak, orang kaya tersebut dikenakan hajru (pembatasan gerak). Imam Al-Mawardi, …, ibid. hlm. 32.

[27]    Ibid. hlm. 33

[28]    Qanun Azasi, Bab IV, Pasal 14.

[29]    Mengenai hukum ‘Ashir, lihat fiqhul Islam, perihal budak (orang yang tidak merdeka).

[30]    Q.S. Huud (11): 116

[31]    Lihat Hamka, dalam Tafsirnya.

[32]    Q.S. Ash-Shaaf (61): 6. Dan kebenaran Muhammad Rasulullah SAW sebagai pengganti Isa AS juga dimaktubkan dalam kitab Taurat, dan Injil. Bahkan dari para peneliti, juga membukatikan bahwa dalam kitab-kitab agama ardhi termaktub terkait kisah akan datangnya Muhammad Rasulullah.

[33]    Muhamamd Yusuf Thahiry, “Riwayat Ringkas: Bapak Zaenal Hatami, Politisi dan Pejuang NKA-NII (1938 – 2013)”, 23 Desember 2012

 

[34]    Ibid.

[35]    Imam Al-Mawardi, …, Op.Cit. hlm. 33.

[36]    Q.S. Al-Maidah (5): 24-26

[37]    Lihat: Al Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam DI/TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H). Lihat juga dalam: Holk H Dengel, Darul Islam dan Kartosoewirjo: Angan-angan Yang Gagal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

[38]    Beradasarkan interview dengan Abah Hartoyo, beliu menegaskan bahwa apa yang dikatakan MKT Nomer 14 Tahun 1962 itu hanya merupakan hasil rapat koordinasi, bukan hasil syuro AKT dan bukan MKT. Dan yang menamakan MKT sehingga menjadi popular disebut sebagai MKT Nomer 14 itu adalah ciptaan Usep Fathoni. (Interview bersama Abah Hartoyo, Ciracas, Pebruari 2017). Keterangan ini ditambahkan, setelah artikel ini disampaikan dalam Forum Cikampek.

[39]    Bapak Bukhari tercatat dalam sejarah sebagai KUKT yang bertugas untuk Sulawesi, dalam penelusuran lebih lanjut, hingga sekarang beliau tidak diketahui keberadaan akhir hidupnya. Beradasarkan keterangan Abah Hartoyo alias Fanani (Kepala Staf KD Bogor di masa Imam Asy-Syahid, dan hingga keterangan ini dibuat beliau masih hidup dan telah berusia 80 tahun lebih), pada 27 Januari 2017 di Ciawi, menyatakan bahwa, Bapak Bukhari akhir hidupnya berada di Bogor, tetapi pada masa sekarang tidak diketahui sanak keluarganya ada atau tidak ada dan berada dimana. Dan untuk Hasan Tiro, sebagaimana dimaklum, sepak terjangnya tidak melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia. Pada masa setelah tahun 1962, ia berjuang untuk Republik Islam Aceh, kemudian berubah menjadi GAM. Untuk KUKT, selain yang tersebutkan, hingga kini tidak pernah diketahui adanya.

[40]    Q.S. Al-A’raaf (7): 157

[41]    Q.S Ali Imran (3): 144

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s