Pendidikan Pancasila Menjerumuskan Aqidah para Pelajar Islam

Bulan Juni, secara kebiasaan telah ditetapkan sebagai bulan Pancasila merujuk kepada klaim kaum Nasionalis bahwa Pancasila lahir dari momentum ide Soekarno dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Bagi golongan Islamis Indonesia, Pancasila sebagai ‘perjanjian luhur bangsa’ lahir pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai keputusan sidang BPUPKI. Merujuk pada teori hukum bahwa perjanjian secara umum itu lahir pada saat disepakati oleh para pembuatnya. Demikian pula perjanjian Pancasila yang dipegang kaum Islamis hingga detik ini adalah Piagam Jakarta yang berkedudukan sah sebagai contract social sesungguhnya.

Pancasila, saat kita menghargainya sebagai suatu pencapaian sejarah, sudah selayaknya diperlakukan wajar sebagaimana ia dilahirkan dan mewujud sebagai realitas. Kita harus bersepakat untuk memperlakukan Pancasila sebagaimana para founding fathers kita dahulu memperlakukan Pancasila: sebatas perjanjian belaka. Inilah sikap abadi yang tidak boleh dimanipulasi oleh penulisan sejarah manapun. Begitu juga saat kita akan mewariskan hal ini kepada generasi penerus kita lewat pendidikan, tentunya kita tidak boleh melanggar penyampaian ‘sikap abadi’ tadi dengan alasan apapun.

Tampaknya prinsip tersebut telah dilanggar barisan Nasionalis demi alasan pragmatis penguatan Pancasila lewat sakralisasi dan ideologisasi. Dua sikap ini tidak pernah ada di benak para founding fathers kita dahulu namun sekarang banyak kita temukan di dalam pendidikan Pancasila yang diajarkan kepada anak-anak kita. Mari kita ulas proses penyimpangan Pancasila di dalam sistem pendidikan kita agar kaum Islamis sadar bahwa betapa banyak orang yang menyatakan diri sebagai Pancasilais adalah orang pertama yang berani lancang merekayasa Pancasila demi kepentingan dirinya.

Disamping itu, kenyataan ini bisa meyakinkan kita untuk membentuk sistem pendidikan Pancasila mandiri yang bebas rekayasa dan berfungsi jujur kepada eksistensi Islamis di dalam kebangsaan Indonesia sendiri.

Mari kita lihat kurikulum Pancasila sekarang. Pokok bahasan berikut ini diambil dari sebagian silabus matakuliah Pancasila yang resmi diajarkan di lingkungan perguruan tinggi.

PANCASILA SEBAGAI  IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
Standar Kompetensi :
1. Menampuilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kompetensi Dasar :
1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
1.2. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagi ideologi terbuka
1.3. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan

Bab awal dari Ideologi Pancasila biasanya memperkenalkan beberapa pengertian ideologi yang pernah dikemukakan beberapa ilmuwan. Hal ini netral, namun sayangnya pengertian seperti ini dilanjutkan pengenalan beberapa tipologi yang samasekali tidak perlu seperti:

  • Dua kutub ideologi

Kutub positif apabila suatu ideologi bisa menjadi sesuatu yang baik manakala ideologi mampu menjadi pedoman hidup menuju kehidupan atau kesejahteraan manusia, dan kutub negatif sebuah ideologi menjadi sesuatu yang tidak baik manakala ideologi itu dijadikan alat untuk menyembunyikan kepentingan penguasa.  Dalam hal ini ideologi hanya sebagai kesadaran palsu.

Pembagian ini tidak perlu sebab cuma perbedaan sudut pandang saja. Baik menurut kelompok masyarakat atau baik menurut penguasa yang diserahi tanggungjawab menjaga keutuhan kelompok masyarakat.

  • Sifat Ideologi

Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

  1. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
  2. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
  3. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

Tiga poin di atas secara tidak fair digunakan untuk ideologi Pancasila sendiri dan tidak dipakai untuk menilai ideologi lain. Kalau ini ukuran dasar sebuah ideologi maka ideologi Islam pun bisa dinilai memenuhi ketiga dimensi tersebut.

  • Pembagian ideologi terbuka dan ideologi tertutup

Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

Ideologi Tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak dimana nilai-nilainya ditentukan oleh negara atau kelompok masyarakat, nilainya bersifat instan.
Ciri-cirinya :

  1. Cita-cita sebuah kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat bukan cita–cita yang hidup di masyarakat.
  2. Dipaksakan kepada masyarakat dan atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
  3. Bersifat totaliter menguasai semua bidang kehidupan masyarakat.
  4. Tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupaun budaya.
  5. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi tersebut.
  6. Isi ideologi mutlak, kongkrit, nyata, keras dan total.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan dimana nilainya tidak dipaksakan dari luar.
Ciri-cirinya :

  1. Merupakan kekayaan rohani, budaya ,masyarakat.
  2. Nilainya tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri.
  3. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya menurut zamannya.
  4. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab.
  5. Menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya.

Pembagian ideologi terbuka tertutup sangat absurd mengingat parameter yang dipakai berbaur dan cuma berbeda secara relatif seperti: kelompok orang (social group) dan masyarakat (society) adalah entitas yang sama, elemen masyarakat mengubah masyarakat adalah perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri, society membentuk negara dan tidak berlaku sebaliknya, ideologi masyarakat harus mencakup seluruh bidang kehidupan mengikuti rasionalitas yang berlaku saat itu, masyarakat homogen berideologi terbuka tidak perlukan pluralitas, tidak ada nilai instan karena semuanya berproses, nilai yang dijunjung pastinya bisa dipaksakan (lewat hukum), nilai mulia yang layak dipertahankan selalu butuh pengorbanan pengusungnya. Sebenarnya sungguh aneh jika ada ideologi yang diciptakan untuk dihakimi sebagai ideologi buruk karena semua ideologi diciptakan dengan idealitas, dengan pandangan kebaikan dan difungsikan untuk berguna. Setelah dibuatkan kriteria baik-buruk atau positif-negatif, apakah sebuah ideologi akan rela begitu saja ditempatkan sebagai negatif dan buruk tanpa bisa menunjukkan kebaikannya?

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan filsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.

Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya.”

  • Pancasila Sebagai ideologi Terbuka

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, sebab :

  1. Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia  seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.  Atau nilai-nilainya  tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara.
  2. Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU, Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll
  3. Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai Praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll.
  • Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila
  1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
  2. Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
  3. Pengalaman sejarah politik masa lampau.
  4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  • Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan YME menurut keyakinan. Menganut monotheisme (keyakinan Terhadap satu Tuhan), memeluk berbagai agama menurut keyakinan.dll
  2. Sila Kemanusiaan Yang adil dan beradab: Menghormati harkat dan martabat sesame manusia didunia.dll
  3. Sila Persatuan Indonesia: menggalang persatuan dan kesatuan, nasionalisme, patriotism, mengitamakan kepentingan bangsa dan negara.dll
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan, mengambil keputusan bersama, dll.
  5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Sederhana, hemat orientasi pada masa depan, menghargai hasil karya, menabung, dll

Setelah sebelumnya kita kupas bahwa pembagian ideologi terbuka dan tertutup sendiri tidak valid, akan kita temukan mengapa ideologi Pancasila ‘harus’ diposisikan sebagai ideologi terbuka. Tentu saja untuk membangun citra bahwa ideologi Pancasila itu baik. Terbuka itu amelioratif sedangkan tertutup itu peyoratif. Kemudian timbul pertanyaan: mengapa analisis ideologi terbuka-tertutup ini tidak dipakai untuk menilai ideologi bangsa Indonesia yang telah ada sebelumnya seperti Marhaenisme, Islam, dan Marxisme? Tentu saja untuk memastikan ideologi Pancasila adalah ‘anak tunggal’ dan menyangkal adanya ideologi lain di Indonesia.

  • Permasalahan yang kemungkinan timbul dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah
  1. Pancasila akan berkembang kalau segenap komponen masyarakat proaktif, terus menerus mengadakan penafsiran terhadap Pancasila sesuai keadaan, bila masyarakat pasif maka Pancasila akan menjadi ideologi tertutup, relevansinya akan hilang.
  2. Karena terbuka untuk ditafsirkan oleh setiap orang maka tidak menutup kemungkinan Pancasila akan ditafsirkan menurut keinginan atau kepentingan golongan.
  • Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:
  1. Stabilitas nasional yang dinamis
  2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme
  3. Mencegah berkembangnya paham liberalisme
  4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat
  5. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Dua pokok bahasan di atas malah menampilkan suatu paradoks ideologi Pancasila. Setelah sebelumnya dipuji sebagai ideologi terbuka secara mengherankan bisa berubah menjadi ideologi tertutup hanya karena tidak disimak lagi. Artinya ideologi Pancasila ‘menuntut’ untuk selalu diperhatikan bangsa Indonesia. Redaksi melihatnya sebagai sebuah metode pengalihan (distraction) dari kesadaran adanya ideologi lain di Indonesia. Bahasan soal batas-batas yang tidak boleh dilanggar adalah nilai operasional yang menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Golongan kiri yang ikut aktif mendirikan bangsa ini dianaktirikan sebagai musuh Pancasila, lalu ideologi Islam diabaikan atau dianggap tidak pernah ada, sementara liberalisme hanya dinyatakan tidak ideal tanpa ada keberanian menetapkannya sebagai musuh ideologis. Akhirnya bahasan Ideologi terbuka-tertutup ini membuktikan bahwa semua ideologi itu bisa terbuka maupun tertutup sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Liberalisme bisa dipandang terbuka bisa juga tertutup, Fasisme walau dipandang tertutup tetap punya sisi terbukanya. Semuanya tergantung sudut pandang kita sendiri atas ideologi tersebut.

  • Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
  1. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.
  2. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
  • Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara :
  1. Mempersatukan bangsa
  2. Mengarahkan bangsa menuju cita-citanya.
  3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
  4. Sebagai ukuran dalam menyampaikan kritik mengenai keadaan bangsa.

Kemudian Bab selanjutnya adalah PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN

ASPEK POLITIK HUKUM :

  • AGAMA
    • Teokrasi
    • Kitab Suci sebagai dasar hukum
    • Pemaksaan agama penguasa terhadap individu
  • LIBERALISME
    • Demokrasi liberal
    • Hukum untuk melindungi individu
    • Dalam politik mementingkan individu
  • KOMUNISME
    • Demokrasi rakyat
    • Berkuasa mutlak satu parpol
    • Hukum untuk melanggengkan komunis
  • SOSIALISME
    • Demokrasi untuk kolektivitas
    • Diutamakan kebersamaan
    • Masyarakat sama dengan Negara
    • Tidak setuju dengan demokrasi
  • FASISME
    • Kekuasaan ada ditangan pemimpin yang dijalankan dengan militerisme
    • Hukum untuk melindungi pemimpin/kekuasaan
  • PANCASILA
    • Demokrasi pancasila
    • Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat

ASPEK EKONOMI:

  • AGAMA
    • Tergantung pada pertanian/perdagangan yang ditentukan oleh alam dan keadaan alam ditentukan oleh Tuhan
  • LIBERALISME
    • Peran Negara kecil
    • Swasta mendominasi
    • Kapitalisme
    • Monopolisme
    • Persaingan bebas
  • KOMUNISME
    • Peran Negara dominan
    • Demi kolektivitas berarti demi Negara
    • Monopoli Negara
  • SOSIALISME
    • Peran Negara ada untuk pemerataan
    • Keadilan distributif yang diutamakan
  • FASISME
    • Peran Negara kecil
    • Kapitalisme
    • Monopolisme
  • PANCASILA
    • Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dll yang merugikan rakyat

ASPEK AGAMA:

  • AGAMA
    • Setiap individu harus beragama dan menjalankan ibadah agama kepada Tuhannya karena Tuhan adalah tempat bergantung semua makhluk
  • LIBERALISME
    • Agama urusan pribadi
    • Bebas beragama (bebas memilih agama dan bebas tidak beragama)
  • KOMUNISME
    • Agama candu masyarakat
    • Agama harus dijauhkan dari masyarakat
    • Atheis
  • SOSIALISME
    • Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan
    • Diutamakan kebersamaan
    • Masyarakat sama dengan negara
  • FASISME
    • Agama candu masyarakat
    • Agama harus dijauhkan dari masyarakat
    • Atheis
  • PANCASILA
    • Bebas memilih salah satu agama
    • Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU DAN MASYARAKAT:

  • AGAMA
    • Kemuliaan individu dan masyarakat dinilai dari tingkat keimanannya dimata Tuhan sebagaimana diamanahkan lewat kitab-Nya
  • LIBERALISME
    • Individu lebih penting dari pada masyarakat
  • KOMUNISME
    • Masyarakat di abdikan untuk individu
    • Individu tidak penting dan masyarakat tidak penting
  • SOSIALISME
    • Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting
    • Masyarakat lebih penting dari pada individu
    • Individu tidak penting
  • FASISME
    • Masyarakat tidak penting
    • Sosial budaya ditentukan oleh propaganda penguasa sehingga daya kritis masyarakat menjadi mundur
  • PANCASILA
    • Individu diakui keberadaannya
    • Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S (selaras, seimbang, serasi)
    • Masyarakat ada karena ada individu-individu

Setelah membahas perbandingan pokok di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa para ideolog Pancasila sungguh congkak dalam membahas kedudukan dirinya di hadapan ideologi lain. Sebenarnya wajar jika kita mengidealkan ideologi sendiri namun sangat tidak patut dalam menilai ideologi orang lain tidak berdasarkan keobjektifan malah hanya didasari persepsi sepotong-sepotong belaka. Apalagi kalau ditambahi lagak mengunggulkan diri lewat menghinakan pihak lain.

Ideologi-ideologi yang disandingkan dengan ideologi Pancasila ialah paham yang dihormati dan dijunjung oleh manusia lain selain bangsa Indonesia sehingga tidak selayaknya jika kita menilainya dari persepsi sendiri tanpa merujuk kepada sumber-sumber sahihnya.

Coba kita ambil ideologi Fasisme, sumbernya adalah tulisan Geovanni Gentile dan Benito Mussolini, kemudian ada Corneliu Codreanu sebagai ideolog fasisme Rumania. Sedangkan ideologi National Sozialist/Nazi (Fasisme Jerman) harus merujuk kepada karya tulis Alfred Rosenberg dan manifesto Mein Kampf-nya Adolf Hitler. Dari situ kita akan tahu kalau fasisme sendiri sangat mementingkan masyarakat bangsa dan punya pandangan ideal pada individu spiritualis, keluarga inti, dan tanggungjawab sosial.

Kemudian ideologi Marxis/Komunisme ternyata amat menghargai demokrasi karena berniat menghapus kelas masyarakat yang nyata sering jadi sekat ketidakadilan dalam berdemokrasi. Partai tunggal adalah titik persatuan, dan perbedaan pendapat nyata ada di dalam rapat kongres dan komite nasional. Komunis Cina bisa membuktikan diri dalam bertahan, berkembang, dan menyesuaikan diri sebagai raksasa ekonomi dunia. Esai-esai Karl Marx, Lenin, Leon Trotski, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, dan Aidit bisa dijadikan rujukan.

Tentang Liberalisme akan lebih adil jika kita membaca peristiwa-peristiwa penting yang melatari deklarasi konstitusi Amerika melalui naskah koleksi perpustakaan Kongres AS. Disitu dapat kita pahami jika founding fathers Amerika sendiri seperti James Madison, John C. Adams, dan Benjamin Rush tidak pernah mengidealkan demokrasi sebagai tujuan. AS berdiri bukan sebagai negara multikultural. Kebijakan arogan pemerintah AS sekarang adalah penyelewengan atas Liberalisme konstitusi yang dibajak kaum Libertarian yang berambisi menguasai dunia lewat Globalisasi.

Mengenai ideologi agama perbandingannya kabur apakah Teokrasi Kristen atau Islam padahal keduanya berbeda jauh. Islam tidak memaksakan keyakinan sedang Katholik pernah mengizinkan pembersihan agama lewat antisemit/pogrom, reconquesta, inquisisi, dan crusade demi Kerajaan Surga. Ideologi Islam tidak bergantung pada ekonomi extraction (mengumpulkan dari alam) saja namun juga mengatur perdagangan, ekonomi hajat hidup orang banyak, dan anti-kejahatan ekonomi. Mengapa ideologi Pancasila terlihat begitu menghindari perbandingan diri dengan ideologi Islam?

Ada sejumlah ilmuwan dan ideolog Pancasila yang mencoba ‘mendamaikan’ pandangan ini dengan wacana perbandingan, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sila-sila Pancasila diurutkan untuk diberi komentar bahwa masing-masing sila sesuai dengan ayat-ayat tertentu di dalam AL Quran. Mereka lupa dengan ajaran ke-kaffah-an dalam Islam. Beranikah kaum Pancasilais melakukan sebaliknya, yaitu dengan menilai seluruh isi Al Quran, 30 juz 114 surah 6236 ayat, dengan sila-sila Pancasila?

Terakhir, hal yang cukup melemahkan ajaran ideologi Pancasila di dalam kurikulum ini ialah tidak adanya ketegasan tentang musuh ideologis Pancasila. Konsepsi filsafati dan ideologis seperti Pancasila seharusnya berani mengangkat sesuatu sebagai idealitas dan memusuhi suatu ketidakidealan. Musuh ideologis Islam adalah kekufuran, musuh Komunisme adalah kelas borjuasi kapitalis, musuh Liberalisme adalah semua manifestasi tirani, musuh Fasisme ialah ancaman atas eksistensi bangsa, lalu siapakah musuh ideologis Pancasila? Semua ideologi dunia yang tidak ideal menurut Pancasila-kah?

Kami bukan pembela ideologi-ideologi selain Islam yang ditampilkan di atas, akan tetapi kaum Islamis pasti cenderung pada keadilan meski terhadap musuh ideologisnya sendiri.

Pancasila di Mata Islamis NKRI

Setelah kita menelaah pengajaran ideologi Pancasila di atas, tentu akan lebih adil jika kita membahas pandangan Islamis Indonesia sendiri soal Pancasila. Pembahasan ini perlu untuk menghapus persepsi bahwa kaum Revolusioner Islam itu anti Pancasila dan anti NKRI.

Mari kita bawa Pancasila ke saat yang paling netral dan tidak ada perbedaan diantara penjunjungnya, yakni di waktu paling awal ide ini disepakati. Ide Pancasila lahir di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Organisasi yang beranggotakan 74 orang (67 orang Indonesia, 7 orang Jepang) ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. Dipimpin oleh ketua BPUPKI K.R.T Radjiman Widiodiningrat.

Selama tiga hari berturut itu tiga orang, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar negara Indonesia.

Dalam pidato singkatnya hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno mengusulkan juga 5 asas. Kelima asas itu, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang pada akhir pidatonya Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang diberi nama Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh kaum Nasionalis tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila.

Namun untuk membuat susunan dasar Negara Indonesia Merdeka yang seutuhnya maka diadakan kembali panitia khusus yang disebut Panitia Sembilan. Panitia Sembilan terdiri dari sembilan orang, yaitu :

1)  Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota)
2)  Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua merangkap anggota)
3)  K.H. Wachid Hasyim
4)  H. Abdoel Kahar Moezakir
5)  Mr. Alex Andreas Maramis
6)  Abikoesno Tjokrosoeyoso
7)  H. Agus Salim
8)  Mr. Achmad Soebardjo
9)  Mr. Muhammad Yamin

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil menyusun/ merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Dalam piagam tersebut dirumuskan:

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
    2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab
    3.  Persatuan Indonesia
    4.  Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
    5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tanggal 22 Juni ini ditetapkan oleh golongan Islamis sebagai hari lahirnya perjanjian Pancasila dan naskah Piagam Jakarta sebagai dasar ikutserta dalam kebangsaan Indonesia. Inilah naskah yang benar-benar disepakati dengan kehendak bebas (freewill), yang diapresiasi dengan sebutan The Gentlemen Agreement atau ‘Persetujuannya Manusia Terhormat’.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Berberapa utusan tersebut adalah Sam Ratulangi, dari Sulawesi dan Latuharhari, wakil dari Maluku. Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Bagi Islamis hal itu tidak relevan karena sesuai redaksinya Syariat hanya berlaku buat muslimin dan itu sudah merupakan kompromi karena idealnya Syariat berlaku untuk semua manusia.

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi momentum vacum of power. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Walaupun secara resmi kenegaraan naskah Pancasila merujuk pada 18 Agustus, namun secara subjektif kaum Islamis tetap memegang teguh naskah Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni. Relasi antara Islamis dengan kebangsaan Indonesia dan NKRI telah dibangun dengan Pancasila Piagam Jakarta yang mengamanatkan pemeluk Islam untuk bersyariat. Adapun alasan mengapa kami kaum Islamis tidak mau menerima Pancasila 18 Agustus adalah:

  1. Keberatan atas Syariat diajukan oleh pihak yang tidak terpengaruh oleh pelaksaaan Syariat Islam.
  2. Naskah Pancasila 18 Agustus bukanlah perjanjian kebangsaan sesungguhnya karena mengandung unsur tidak sahnya perjanjian. Unsur pemaksaan/dwang ada pada pernyataan ancaman separatis Indonesia timur jika tidak dikabulkan. Unsur penipuan/bedrog ada pada representasi utusan Indonesia timur. Kenyataannya saat itu sebagian besar Indonesia timur berada dalam pendudukan pasukan Sekutu. Hollandia (Sentani), Biak, Maluku, Morotai dikuasai pasukan AS sejak 1944. Manado didarati KNIL. Timor dan Tarakan-Balikpapan (Kalimantan) dikuasai pasukan Australia beberapa bulan sebelumnya. Bagaimana mau mengancam separatis bila tempat mereka dikuasai ribuan tentara Sekutu? Yang nyata terjadi saat proklamasi dilakukan, wilayah NKRI di timur otomatis langsung berada dalam penjajahan tentara imperialis asing.
  3. Kejadian 18 Agustus yang tidak menyertakan kata Syariat Islam disesali oleh founding father Islamis Ki Bagus Hadikusumo, yang merasa ikut membujuk Bapak Bangsa Islamis lainnya menyetujui Hatta. Peristiwa itu diingatnya sebagai “…hari paling kelam bagi umat Islam setelah terang punya negara merdeka.”
  4. Kompromi harus menyisakan akomodasi. Setelah mengalah untuk tidak mendirikan negara Islam, kompromi tercapai bahwa Syariat berlaku untuk muslimin saja. Hal ini tidak boleh dikompromi lagi yang berakibat Syariat tidak tertulis samasekali.
  5. Sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta menjiwai UUD’45 dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Tanpa disadari kaum Nasionalis, aktifitas bernegara kita sejak 5 Juli 1959 ternyata telah dijiwai oleh Pancasila Piagam Jakarta. Ini menunjukkan bahwa klaim kita atas Pancasila Piagam Jakarta kuat dan tidak bisa digugat oleh golongan apapun baik itu Nasionalis, Sosialis, maupun intepretasi golongan militer TNI.

Sampai di tanggal NKRI ini berdiri, yang ada hanyalah kata Pancasila sebagai dasar negara dan sebutan ‘ideologi Pancasila’ tidak dikenal.

Kaum Revolusioner Islam seperti kami meyakini kalau ideologi Pancasila ditambahkan kemudian hari. Argumen kami ada pada frasa ‘ideologi Pancasila’ yang pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 soal terbentuknya pergerakan Non-Blok. Disana ideologi Pancasila diperkenalkan sebagai hoge optrekking dari Declaration of Independence AS dan Manifesto Komunis USSR, sebuah ideologi konvergen/penyatu yang ditawarkan sebagai ideologi dunia. Sayangnya pandangan ini tidak digubris dan terbukti hanya Indonesia saja yang resmi mengaku berideologi Pancasila hingga kini. Tidak ada yang mau menerima internasionalisasi Pancasila. Tahun 1960 adalah setahun sejak Dekrit Presiden dimana Soekarno berhasil menyetabilkan posisi presidensial setelah periode krisis tata negara 1950-1959. Kaum Islamis meyakini kalau ideologi Pancasila ala Soekarno ini adalah political jargon, cuma jargon politik melihat melemahnya dua kekuatan revolusioner Indonesia (marhaen dan Islam) kecuali kaum komunis, sementara konsolidasi kekuatan kontra-revolusi akan menyeret Revolusi Indonesia ke dalam kelamnya Tavip atau ‘tahun-tahun paling berbahaya’. Ideologi jargon ini bukanlah ideologi sesungguhnya dan tidak layak menggantikan ideologi Islam yang dianut Islamis selemah apapun kaum Islamis.

Kemudian memasuki era Orde Baru, semakin terang kalau ideologi Pancasila adalah unsur yang ditambahkan secara politis di dalam kebangsaan Indonesia. Setelah menghentikan Revolusi Indonesia, Soeharto menyatakan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan mulai memaksakan ‘Astung’ asas tunggal Pancasila yang terkenal itu. Soeharto juga melakukan sakralisasi Pancasila dengan menciptakan sosok imajiner yang perkasa melalui ‘Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober’ dan ‘Supersemar’. Islamis memandang dua unsur itu sebagai tipu muslihat terhebat yang pernah dialami bangsa Indonesia. Siapapun tahu kalau apa yang terjadi tanggal 30 September-1 Oktober 1965 adalah rivalitas di dalam tubuh tentara sendiri. Saat satu persatu ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ‘menyerah’ dan menerima astung plus ideologi Pancasila, pejuang Islamis terus bertahan dengan segenap keyakinan radikal bahwa identitas Islam harus dipertahankan. Ideologi Islam harus tetap ada dalam politik Indonesia walaupun ia tidak diakui negara, walaupun ia harus bersembunyi di bawah tanah untuk sementara.

Dari penjelasan di atas, pelajar Islam hendaknya jangan salah kaprah lagi dan menganggap kalau ideologi Pancasila lahir bersamaan sebagai dasar negara. Apalagi menganggap dasar negara (grundnorm) sama dengan ideologi Pancasila (staatsidee).

Pancasila adalah perjanjian, dan perjanjian sejatinya adalah kompromi sehingga mustahil mengidealkan Pancasila menjadi ideologi. Sesungguhnya NKRI adalah negara tanpa ideologi karena rakyatnya punya bermacam-macam ideologi politik. Ideologi tunggal di NKRI belum pernah ada (karena belum ada ideologi dominan yang menang) dan tidak perlu malu untuk mengakui itu. Banyak negara lain didirikan hanya dengan bermodalkan konstitusi sebagai hukum dasarnya dan tidak merasa perlu berideologi negara tanpa takut jatuh prestise, jatuh martabat. Faktanya, negara yang mempunyai ideologi negara (staatsidee) sebagian besar malah berciri masyarakat homogen, tidak seperti masyarakat Indonesia. Bila Pancasila dipaksakan sebagai ideologi negara lalu bagaimanakah nasib ideologi rakyat yang telah ada sebelumnya seperti Marhaenisme, Islam, dan Marxisme?

Banyak yang kemudian membela argumen ini dengan berlari ke masa lalu seolah jika bisa membuat benang merah dengan kehidupan masa lalu maka kedudukannya absah. Golongan Pancasilais akan menghubungkan argumennya dengan kehidupan nenek moyang yang secara alami susah dikenali apalagi direkonstruksi karena kesulitan arkeologis. Bahwa Pancasila adalah ideologi asli bangsa Indonesia yang kita gali sendiri dari kehidupan nenek moyang lewat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari jaman Majapahit abad 14.

Sebetulnya sangat sulit mempertautkan dua kebudayaan yang terpisah rentang waktu cukup panjang walaupun hidup di tempat/pulau yang sama. Masyarakat Majapahit tidak boleh kita sebut sebagai bangsa Indonesia karena identitas bangsa Indonesia adalah identitas politis yang baru muncul pada awal abad 20, tepatnya Sumpah Pemuda 1928. Untuk memastikan mereka nenek moyang kita, tentunya harus ada medium pewarisan berupa bukti material/wujud. Jejak kesamaan seperti aksara, bahasa, dan bentuk arsitektur masyarakat Jawa modern dan Bali memastikan adanya pewarisan itu namun hal terkuat yang tak terbantah malah ada di dalam diri kita sendiri, yakni kode genetik (DNA). Artinya jika benar, ini jika terbukti benar, bahwa ideologi Pancasila berasal dari nenek moyang (ancestor) maka kita harus jujur beralih kepada Pancasila adalah ideologi ras. Ras apa? Tentu saja ras yang diakui secara ilmiah yaitu ras melayu atau ras berkulit sawo matang atau The Browns. Ideologi Pancasila ini seharusnya juga dianut oleh rakyat Malaysia, Brunei, dan Filipina modern karena mereka punya leluhur yang sama dengan bangsa Indonesia. Mereka seharusnya hancur bercerai-berai saat tidak mengamalkan ideologi ini sebagaimana orang Indonesia takutkan, tetapi mengapa kini mereka bisa menemukan kebaikan-kebaikan hidup mereka sendiri? Sayangnya para ideolog Pancasila dan para Pancasilais bertindak hipokrit saat menemui kenyataan ini. Mereka tidak berani menegaskan ideologi Pancasila sebagai ideologi ras Melayu yang artinya ideologi para bumiputera karena takut berbenturan dengan isu rasis di jaman sekarang. Bhinneka di jaman Majapahit hanyalah perbedaan religi seperti Hindu-Siwa, Budha-Jinayana, Tantra (sinkretik Hindu-Budha), dan animisme namun ras mereka sama, yakni Melayu. Ideologi Pancasila warisan Majapahit ini akan bermasalah saat diterapkan di Indonesia modern yang kini juga dihuni ras Cina peranakan dan ras Melanesia Papua. Kalian akan saksikan sendiri jika para ideolog Pancasilais kalah argumen di masa kini, dia akan berlari ke masa lalu, namun tidak cukup berani membawa fakta masa lalu ke jaman sekarang karena bisa menimbulkan masalah di masa kini.

Akhirnya umat Islam yang peduli kepada politik Islam seharusnya menyadari kalau memilih untuk tidak berpolitik artinya membuka diri untuk dikenai politik yang dijalankan pihak lain. Hal itu termasuk dalam pendidikan dimana dunia yang sebelumnya dipandang bebas politik ternyata dijadikan ladang panen pengikut oleh garis politik kaum Nasionalis saat mereka berkesempatan menyusun kurikulum sekolah buat anak-anak kita. Para pemuda pelajar Islam dibuat kehilangan identitas berharga mereka soal ideologi Islam, kontribusi Islamis kepada republik, kesadaran posisi Islamis terhadap negara, dan kebebasan kehendak kaum Islamis. Digantikan oleh kurikulum asal jadi yang mengajarkan pseudo-ideology adalah sistem kepercayaan baru [baca: Pancasila: Sebuah Pseudo-Ideology]. Janganlah ragu untuk mempertanyakan suatu klaim ilmiah yang diajarkan kepada kita karena umat muslim sesungguhnya ialah kaum yang berpikir. Kenyataan kosong ideologi Pancasila akan segera terbongkar tak peduli betapa keras seorang Pancasilais membangunnya menjadi anasir Thagut bagi bangsa Indonesia.

Bagi seorang Islamis, posisinya telah jelas, ideologi kami adalah Islam sampai kapanpun. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa yang harus dipandang sebagai perjanjian, tak lebih tak kurang. Penghormatan atas perjanjian ini tidak boleh mengubah identitas seorang muslim menjadi Pancasilais, seorang Islamis tidak sudi menjadi Pancasilais apalagi berideologi Pancasila. Cara pandang kami terhadap Pancasila dilakukan dengan menempatkan realitas Pancasila di dalam bingkai besar Islam sehingga pandangan yang kami berikan adalah hasil jawaban dari ‘Persoalan Pancasila’ atau Pancasila Question.

Kami menuntut hal yang sama kepada golongan Pancasilais untuk memberi penilaian jujur tentang Islam yang dianut sebagian bangsa Indonesia. Kami memperkirakan seorang Pancasilais akan menempatkan realitas Islam ke dalam bingkai besar Pancasila ideologi bangsa melalui ‘Pertanyaan tentang Islam’. Dia akan memandang Islam hanyalah satu aspirasi dari ragam agama sehingga Islam sebaiknya diletakkan di ranah individual dan memandang Islam mustahil diideologikan secara politik. Mengideologikan Islam sebagai tandingan ideologi Pancasila akan dianggap sebentuk ‘perbuatan ekstrim’ dan radikal yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Pembela Pancasila yang akan melakukan ‘deradikalisasi’ umat, menghapus ideologi Islam, menyeret dan memenjarakan agama Islam di dalam ranah individual pemeluknya adalah sebentuk tindakan brutal para Pancasilais yang sudah dibaca dan diantisipasi oleh Islamis. Jawaban atas Pancasila Question dan Islam Question inilah yang harus ditampilkan secara terusterang di hadapan rakyat Indonesia sekalian untuk dinilai dan disikapi.

Kesimpulan

Pemuda Islam secara alami adalah tunas generasi dari rahim yang melahirkannya yakni masyarakat Islam. Membiarkan mereka apolitis dan non-ideologis untuk kemudian dibiarkan memilih preferensi politik masing-masing setelah pikirannya teracuni kurikulum asal jadi adalah kejahatan terhadap masa depan Dienul Islam sendiri. Pemuda Islam sudah semestinya diajari sejak dini untuk menjadi bagian dari masyarakat yang melahirkannya. Itu berarti termasuk mengarahkan mereka untuk berideologi Islam, berpolitik Islam, dan beridentitas Islamis. Keragaman bukan alasan kuat untuk menghilangkan atau mengaburkan jatidiri seorang muslim Islamis.

Buat para pemuda Islam, janganlah berhenti untuk bertindak kritis terhadap segala hal yang ingin dijejalkan kepadamu. Hal ini hanya bisa dicapai selama kesadaran identitas diri tetap terpelihara di dalam kepalamu. Bacalah sejarah negeri kita yang sangat kaya dengan tindakan mulia para penduduknya yang bersyahadat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jangan terperdaya dengan label ilmu pengetahuan yang malah akan membuatmu sendiri menjadi makhluk jahiliah. Pengetahuan sejati ialah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT lewat tanda-tanda kebesaranNya, bukan sebaliknya yang justru menggiring kita makin menjauh dari nama Allah. Pergaulan hidup yang sepi dari nama dan hukum Allah.

Kaum Revolusioner Islam percaya bahwa kebangsaan Indonesia yang sehat bukanlah represi atas kesadaran identitas diri unsur yang membentuknya. Kami tidak sudi menyandang identitas artifisial buatan yang ditawarkan negara apabila kami sendiri tidak diberi kesempatan untuk mengenali diri kami sendiri lebih dahulu. Adakalanya term persatuan kebangsaan Indonesia adalah batas nyata untuk terpisah, bukan melulu kebersamaan. Itulah terjemahan kami atas Al Furqaan (pembeda), sebuah petunjuk agung dari Tuhan kami Al Aliim Yang Maha Cerdas dalam soal berbangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s