Sekelumit Tentang Negara Karunia Allah – Negara Islam Indonesia–

Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (NKA NII) adalah Daulah Islamiyah di Indonesia, diproklamasikan 7 Agustus 1949 bukanlah dikarenakan kekecewaan segelintir politikus Islam di Indonesia terhadap Republik Indonesia pasca Perjanjian Renville, dimana RI secara sah mempunyai wilayah hanyalah sebatas Jogja.

NKA NII merupakan manifestasi politik dari gerakan umat Islam bangsa Indonesia sejak jaman Penjajahan Belanda yang mulai tercerahkan saat organisasi terbesar di jamannya PSII secara politik mempersiapkan pendiriannya (Negara Islam dalam konsep politik).

Sejak dipimpin H.Oemar Said Cokroaminoto konsepsi Negara Islam sudah dimunculkan dalam ranah perjuangan politik di Indonesia, dan mencapai puncaknya adalah saat S. M. Kartosuwirjo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Partai (vice president) diserahi tugas oleh Kongres untuk membentuk manifestasi politik secara tertulis untuk menjadi rujukan ideology gerakan partai. Dan munculah konsep Hijrah yang diberi judul oleh beliau “Sikap Hijrah PSII” pada tahun 1936. Dalam konsep inilah sudah dimunculkan bagaimana ideology gerakan politik yang harus menjadi patokan bagi partai (PSII) hingga terbentuknya kemerdekaan umat Islam bangsa Indonesia dalam wadah Negara Islam.

Dalam sidang-sidang BPUPKI yang kemudian akhirnya terbentuk panitia kecil (dengan anggota sebagian kecil dari BPUPKI yang dinamakan PPKI) dimulai perdebatan antara kelompok Sosialis, Nasionalis, dan Islam perihal bentuk Negara yang akan mereka dirikan, dalam situasi deadlock munculah jalan tengah yang disebut Piagam Jakarta. (yang berisi Pancasila dengan tambahan Menjalankan kewajiban syari’at Islam bagi umat Islam”) yang kemudian secara sepihak 7 kata didalamnya dicoret oleh anggota yang berideologi sosialis-liberal (Hatta), dan Nasionalis (Soekarno) atas usulan Sam Ratulangi (Kristen), tepat satu hari setelah disepakati.

BPUPKI adalah Badan bentukan Jepang hasil negosiasi para Nasionalis dan Sosialis yang telah dijanjikan oleh Jepang kepada mereka sejak kedatangannya di Indonesia selain pembebasan mereka dari pengasingan (Digul), apa yang didapatkan Jepang dari mereka (politikus Nasionalis dan Sosialis)? mereka wajib memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam hasrat politiknya untuk membentuk Persemakmuran Negara Asia Timur Raya dibawah kepemimpinan Jepang.

Para politikus Islam terjepit dalam konspirasi Jepang-Nasionalis-Sosialis. Dan umat Islam adalah korban terbesar dalam konspirasi ini. Konsep Negara Islam yang siap digulirkan oleh PSII praktis mengalami stagnan karena semua partai politik dibekukan. S M Kartosuwirjo akhirnya secara diam-diam mendirikan Lembaga pengkaderan yang disertai persiapan militer (I’dad) dalam lembaga yang dibentuknya (Institut Shuffah) konsep Negara Islam akhirnya tetap dijalankan dalam gerakan bawah tanah yang berbasis di Malangbong-Garut dengan target tidak berubah, mempersiapkan Negara Islam di Indonesia.

Gerakan politikus Islam mulai mendapat ruang setelah Jepang akhirnya mengakomodir mereka (terutama setelah banyaknya pesantren/Kiai terlibat konflik dengan tentara Jepang) dengan dibentuknya MIAI (Majelis Islam a’la Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin).

Saat Jepang menyerah pada Sekutu, S M Kartosuwirjo datang ke Jakarta untuk mendesak politikus Islam segera mempersiapkan Negara Islam, diantaranya kepada Agus Salim dan Abikusno Cokrosujoso (rekan satu partai di PSII) dan ketika jalan tengah (Piagam Jakarta) dikhianati, politikus Islam mengalami kekalahan diplomasi di BPUPKI/PPKI dengan tidak menggugat mereka (kaum Nasionalis dan Sosialis), hal ini mengakibatkan S. M. Kartosuwirjo akhirnya mempersiapkan sendiri bersama seluruh komponen (sebagian kader Masjumi, Hizbullah, Sabilillah, GPII, dll) yang masih konsisten untuk tetap melanjutkan program awal, mempersiapkan berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia.

Dan puncaknya adalah saat para Ulama, Politikus Islam yang konsisten, laskar militer (Hizbulllah, Sabilillah) mengadakan Kongres di Cisayong. Kongres yang diadakan tanggal 12-13 Februari 1948 yaitu 1 bulan paska perjanjian Renville (17 Januari 1948) di daerah status quo, daerah dimana tidak ada satu negarapun mengklaim sebagai teritorialnya (Teritorial RI hanya di Jogja). Maka 1 tahun kemudian diproklamasikan dan secara sah berdirinya Daulah Islam di Indonesia dengan nama Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia. Dan Berlakulah Hukum Allah di Bumi Indonesia sejak saat itu.

NKA NII Dalam Penjajahan (Secara De Facto Negara Tanpa Teritorial)

Harus dipahami bagi Umat Islam Bangsa Indonesia, Proklamasi Soekarno dan Hatta pada  tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah sebuah penetapan kemerdekaan bagi Umat Islam Bangsa Indonesia. Dan perlu dipahami pula oleh Umat Islam Bangsa Indonesia, tidak semua Umat Islam saat itu manut dan tunduk serta patuh termakan retorika Soekarno, sebagian Umat Islam beserta para pimpinannya yang konsisten di jalan kebenaran, mempersiapkan sebuah Negara yang memang akan didirikan sebagai media kemerdekaan Umat, sebagai manifestasi Keadilan Syari’at Allah, Negara yang memang telah disiapkan jauh sebelum kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para Nasionalis di Jakarta.

Maka, pada tahun 1948, melalui sebuah konferensi di Cisayong, Jawa Barat, yang dihadiri para Ulama dan Pemimpin Umat Islam, tercetuslah sebuah gagasan untuk segera merealisasikan Negara tersebut. Negara yang kemudian disusun secara bertahap ini, menjadi momok yang menakutkan bagi para Nasionalis yang kala itu tersingkir hingga Jogja, sehingga pada kesempatan tertentu, para tentara Nasionalis saat memasuki dengan paksa Teritorial yang sudah menjadi hak Umat Islam dan telah dijalankannya Syari’at Islam berdasarkan keadilan Hukum Islam. Maka meletuslah pertempuran pertama antara Tentara yang mewakili Umat Islam dan Negara Islam, menghadapi para penyusup dari kaum Nasionalis dan Marxis (Komunis), yang seharusnya mereka hanya mendiami Teritorial Jogja saja.

Maka pasca Kaum Nasionalis didukung oleh Amerika dalam perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar), akhirnya Belanda sebagai Penjajah Nusantara, menyerahkan teritorialnya kepada Soekarno sebagai penjajah berikutnya. Sehingga kekuatan militer RIS (Republik Indonesia Serikat, Negara boneka Amerika dan Belanda) kemudian akhirnya bertambah berlipat-lipat setelah banyak tentara Belanda (KNIL) masuk ke jajaran Tentara kaum Nasionalis. Maka pertempuran yang kurang seimbang ini akhirnya dimenangkan oleh para Penjajah baru, sedangkan Negara Islam Indonesia sebagai Negara yang sah bagi Umat Islam Bangsa Indonesia harus kehilangan sebagian besar teritorialnya hingga tidak bersisa pada tahun 1965 paska syahidnya Panglima terakhir Kahar Muzakar di Sulawesi.

Maka sejak itu, NKA NII dalam masa kekalahan tempur di medan perang, Umat Islam masuk pada masa penjajahan Penguasa Sekuler yang  menjadikan Hukum Jahiliyah sebagai dasar hukum bagi kekuasaanya. Maka sepanjang RI berkuasa, dan NKA NII belum memijakkan kekuasaannya kembali di Bumi Nusantara ini, Umat Islam akan tetap dalam kondisi terjajah. dan NKA NII akan tetap melanjutkan perjuangannya, NKA NII tidak akan menghentikan peperangannya sepanjang Hukum Allah belum tegak kembali di Bumi Indonesia.

Hukum dalam Kondisi Perang

Sebuah Konsekwensi bagi Umat Islam Bangsa Indonesia untuk menetapkan sebuah loyalitas kepada Allah sebagai seorang HambaNya, peperangan antara dua Negara (NKA NII dan NKRI) merupakan peperangan antara Haq dan Bathil, Umat Islam Bangsa Indonesia mempunyai konsekuensi logis terhadap loyalitas yang akan mereka tetapkan untuk memilih siapa Ulil Amri mereka. Maka suatu hal yang logis pula Negara (NKA NII) menetapkan sebuah hukum bagi negaranya Hukum dalam kondisi Perang, sebelum Negara ini mendapatkan kemenangan yang nyata, yaitu ketika fitnah (NKRI) hilang dari atas Bumi Indonesia.

Imam dan Pemerintah adalah Komandan Perang

NKA NII adalah Negara para Mujahidin. Semenjak didirikannya mereka ditopang oleh para Mujahidin yang siap melaksanakan Revolusi Total, Jihad Fii Sabilillah. Maka pemimpin-pemimpin didalamnya adalah para Komandan Perang. Imam NKA NII adalah Komandan Perang bagi seluruh Mujahidin yang berada didalamnya (NKA NII).

Politik Hijrah sebagai Inti NII

Politik Hijrah memandang bahwa, Negara dan pemerintah Negara tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga jelas sekali bahwa jika suatu Negara dianggap Thoghut maka selain menolak ketaatan politik terhadap Negara tarsebut, lebih jauh lagi ideology ini mewajibkan membentuk kekuatan politik tandingan untuk menghadapi Negara Thoghut hingga suatu saat Negara tersebut mengambil alih dengan menghilangkan baik pemerintahnya (person), sistemnya (Law), juga Negaranya (Nation) dengan memunculkan Negara yang dianggap mewakili sepenuhnya kekuasaan Allah dimuka bumi ini (Fase Futuh Mekah).

NII merupakan unsur independen yang lahir dari manifestasi ‘politik hijrah’ yang pernah digariskan para pendirinya. Artinya NII menolak untuk bercampur baur dengan unsur pemerintah NKRI yang dianggap unsur ‘negara lain’ namun tetap cair berbaur dengan umat Islam NKRI karena persamaan kebudayaan dan ikatan persaudaraan muslim.

Pihak NII selalu dalam keadaan perang dengan pemerintah NKRI sehingga segala sumberdaya yang dimiliki termiliterisasi secara sengaja, ekonominya adalah ekonomi perang, dan digunakan untuk kepentingan perang. Tak berlebihan kalau NII sekarang = Tentara Islam Indonesia (TII) karena perintah terakhir pemimpin NII adalah Total War atau perang semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s