Hubungan Simbiosis Antara Kaum Islamis NKRI dengan Mujahidin NII

Menarik bila kita mencermati tentang keberadaan dua subjek politik yang memiliki kesamaan ideologi namun terlibat di dalam sengketa soal klaim teritorial yang sama. Negara Islam Indonesia (NII) adalah suatu organisasi negara berdasarkan hukum Islam yang lahir di era yang sama dengan kelahiran negara-negara lain bercorak primordial pada saat paling berbahaya yang pernah dialami Revolusi Indonesia di Nusantara.

Di sisi lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai perahu politik utama kaum Revolusioner Indonesia ternyata tidak terlalu tangguh menghadapi balasan kekuatan kolonial Hindia Belanda yang kini menjelma jadi Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kerapuhan NKRI di tahun 1948 akibat kekuatan militer Kerajaan Belanda dan diplomasi lihai yang dimainkan NICA memaksa kaum Nasionalis harus berkompromi dengan politik NICA melalui suatu Uni Indonesia Belanda lewat skema Republik Indonesia Serikat (RIS).

Konflik wilayah khususnya di Jawa Barat antara NII yang merasa sah berdiri memanfaatkan vacum of power dengan NKRI yang bangkit kembali (revival) lewat RIS menyisakan pertikaian panjang yang tidak pernah berhenti hingga kini. NII terus melawan NKRI melalui gerilya panjang selama lebih dari 50 tahun lewat serangan yang sekarang dinamai oleh pemerintah NKRI sebagai “Serangan Teroris”. Dalam tulisan ini akan kita ketahui kalau kedua negara bebas tersebut ternyata tidak pernah lepas dari peran menentukan motor penggerak yang sama yakni kaum Revolusioner Islam. Tampaknya permasalahan ini akan bisa diatasi bila Revolusioner Islam dari kedua negara bisa menemukan kerjasama lewat hubungan simbiosis yang terjalin.

KAUM ISLAMIS NKRI

Sebagian besar kelompok Islamis NKRI adalah pemuda pelajar yang lahir dan dibesarkan di alam NKRI. Bergaul, belajar, tumbuh, dan melakukan segalanya di atas bumi negeri ini. Sejak kecil kaum Islamis NKRI diajarkan oleh lingkungan, oleh orangtua mereka bahwa negeri mereka adalah Republik Indonesia. Sebuah negara yang besar, luas, kaya serta indah. Negara dimana bisa hidup bebas sebagai manusia merdeka yang diakui bangsa-bangsa lainnya. Negara yang konon pernah menderita dijajah oleh bangsa kulit putih dimana banyak diantara mereka sendiri tidak pernah bisa merasakan penderitaan itu selain cuma bisa memahaminya lewat sejarah. Wajar jika hingga kini mereka merasa bagian dari Republik Indonesia dan menjadi WNI. Itulah sebab mereka mencantumkan nama NKRI sebagai salah satu identitasnya.

Mengenai nama Islamis, hal itu berkaitan dengan bagaimana mereka memandang agama Islam sebagai agamanya. Hampir sama dengan di atas, sejak kecil mereka diajarkan  oleh orangtua dan lingkungan bahwa agama itu penting untuk dianut, diajarkan bahwa Tuhannya adalah Allah SWT, dan Islam adalah agamanya.

Tidak sampai di situ saja, melalui ghirah belajar, pengetahuan kaum Islamis NKRI terus bertumbuh dan berkembang terutama mengenai keislaman. Dengan mempelajari banyak hal kesadaran mereka berubah banyak dari sebelumnya. Mereka tak lagi puas hanya menjadi seorang muslim, menjadikan Islam hanya sebagai identitas individu sebagaimana teman-temannya yang non-muslim beridentitas dengan agamanya masing-masing. Dalam kitab-Nya didapati Allah memuji suatu kaum sebagai kaum terbaik sejagat yang dinamakan “Umat Islam”. Pengejaran mereka untuk menjadi bagian dari umat terbaik inilah yang mengantarkan mereka belajar lebih jauh, mempelajari lebih dalam soal Islam, belajar sejarah negerinya, belajar sistem politik, sistem sosial, sistem hukum, sistem ekonomi, sampai belajar kemiliteran, tak lupa untuk melengkapi semua itu dengan belajar ilmu faal dan ilmu pasti.

Demi terbentuknya “umat Islam” sesungguhnya di Indonesia maka mereka memberanikan diri untuk membentuk suatu term baru yang nantinya bisa dipakai oleh semua orang yang setuju dengan garis politik yang di anut. Nama “Islamis” dalam identitas mereka adalah term baru tersebut. Islamis bukanlah istilah Syariat atau hukum Fiqih melainkan istilah politis yang sengaja di formulasi dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa di Indonesia.

Bagaimana Mereka Memandang NKRI

Berbeda dengan agama dienul Islam yang berasal dari Allah SWT sehingga kebenarannya tak terbantahkan, organisasi NKRI adalah hasil dari rekayasa manusia yang secara kodrati di dalamnya juga terkandung unsur kesalahan dan kekeliruan manusiawi sehingga nilai kebenaran dalam negara menjadi tidak mutlak.

Hal inilah yang membedakan pandangan kaum Islamis jika dihadapkan pada golongan lainnya seperti kelompok Nasionalis. Derajat kebenaran organisasi negara akan selalu berada di bawah derajat kebenaran hakiki Dienul Islam. Bahkan Islam punya hak absolut untuk menilai negara itu sendiri untuk menjawab pertanyaan apakah tindakan dan posisi yang dilakukan negara sudah sesuai keinginan Allah SWT atau belum. Di dalam kamus Islamis tidak dikenal istilah “right or wrong is my country” karena bagi mereka “kebenaran hanyalah milik Allah semata”.

Jadi, kaum Islamis ingin menegaskan posisinya kembali bahwa kecintaan (dan ketaatan) mereka kepada hal duniawi macam negeri (al balad) dan organisasi kekuasaan yang berdiri di atasnya (negara) adalah relatif atau tidak mutlak. Suatu negeri dan negara harus bersedia dinomor-dua-kan oleh penduduknya yang muslim. Kecintaan dan loyalitas kaum Islamis selalu hanya diberikan kepada Dienul Islam.

Hal beradab yang bisa dilakukan organisasi negara untuk mendapatkan loyalitas kaum Islamis dari waktu ke waktu hanyalah berusaha memenuhi derajat kepatuhan negara kepada hukum Islam. Semakin syar’i suatu negara (dalam arti semakin membuka kesempatan berlakunya Syariat Islam) maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan loyalitas warganegaranya dari golongan Islamis. Kesetiaan dari kaum Islamis adalah sesuatu yang dinamis berdasar kenyataan bukan kontrak kosong di atas kertas.

Relasi ketaatan dan kesetiaan kaum Islamis kepada NKRI dibangun dengan melihat kepada konstitusi bukan berdasar perspektif penyelenggara negara. Perspektif penyelenggara negara bukanlah sudut pandang yang shahih tentang negara karena penyelenggara negara adalah subyek organisasi kekuasaan yang berkepentingan dengan ‘posisi di pemerintahan’. Penyelenggara negara masih bisa melakukan ‘penerjemahan keliru’ soal definisi kenegaraan bahkan bisa tergoda melakukan penyimpangan demi mempertahankan kekuasaan itu.

Kaum Islamis memandang relasi ketaatan dan kesetiaan kepada NKRI harus melihat langsung kepada konstitusinya. Di dalam konstitusi RI yaitu UUD 1945, kaum Islamis menemukan konstruksi yang jelas akan posisi umat Islam yang tegas dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bahwa NKRI dibentuk oleh tiga golongan civil society atau masyarakat madani yang telah ada sebelumnya yakni kaum Islamis, golongan Nasionalis-Marhaen, dan kelompok Internasionalis-Marxis. Wujud negara RI adalah suatu ‘perjanjian luhur bangsa’ yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta berupa Pancasila. Secara gamblang, kaum Islamis mengakui kalau NKRI itu sendiri adalah Pancasila Piagam Jakarta dimana “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” telah diamanatkan.

Bentuk alami NKRI yang berwujud perjanjian itu yang menyebabkan kaum Islamis dan umat Islam Indonesia secara keseluruhan ikut terikat dengan NKRI karena “perjanjian itu dibuat juga oleh para founding fathers dari golongan Islam di BPUPKI” sehingga “kaum Islamis hanya mematuhi para ulil amri-nya sendiri yang terikat membentuk perjanjian”. Namun karena bentuk alami NKRI yang berupa perjanjian itu pula yang menjadikan loyalitas dan ketaatan kaum Islamis kepada NKRI tidak bisa 100%, sebab ketaatan pada perjanjian adalah ketaatan relatif. Perjanjian harus dipatuhi pula oleh golongan kebangsaan yang lain, yang bukan Islamis. Bila ditemukan itikad tidak baik untuk menyimpang dari perjanjian ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat menarik diri dari perjanjian kebangsaan ini.

Dari uraian di atas akhirnya dapat kita pahami bahwa kedudukan kaum Islamis dengan ideologi Islam-nya di dalam NKRI sangatlah kokoh. Diamanatkannya Syariat Islam di dalam Piagam Jakarta dan konstitusi serta kesiapsiagaan kaum Islamis di kalangan rakyat Indonesia adalah bahan bakar oktan tinggi bagi Revolusi Islam menuju tegaknya Kekhalifahan Islam.

MUJAHIDIN NII

Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (NKA NII) adalah Daulah Islamiyah di Indonesia, diproklamasikan 7 Agustus 1949 bukanlah dikarenakan kekecewaan segelintir politikus Islam di Indonesia terhadap Republik Indonesia pasca Perjanjian Renville, dimana RI secara sah mempunyai wilayah hanyalah sebatas Jogja. NKA NII merupakan manifestasi politik dari gerakan umat Islam bangsa Indonesia sejak jaman Penjajahan Belanda yang mulai tercerahkan saat organisasi terbesar di jamannya PSII secara politik mempersiapkan pendiriannya (Negara Islam dalam konsep politik).

Sejak dipimpin H.Oemar Said Cokroaminoto konsepsi Negara Islam sudah dimunculkan dalam ranah perjuangan politik di Indonesia, dan mencapai puncaknya adalah saat S. M. Kartosuwirjo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Partai (vice president) diserahi tugas oleh Kongres untuk membentuk manifestasi politik secara tertulis untuk menjadi rujukan ideology gerakan partai. Dan munculah konsep Hijrah yang diberi judul oleh beliau “Sikap Hijrah PSII” pada tahun 1936. Dalam konsep inilah sudah dimunculkan bagaimana ideology gerakan politik yang harus menjadi patokan bagi partai (PSII) hingga terbentuknya kemerdekaan umat Islam bangsa Indonesia dalam wadah Negara Islam.

Dalam sidang-sidang BPUPKI yang kemudian akhirnya terbentuk panitia kecil (dengan anggota sebagian kecil dari BPUPKI yang dinamakan PPKI) dimulai perdebatan antara kelompok Sosialis, Nasionalis, dan Islam perihal bentuk Negara yang akan mereka dirikan, dalam situasi deadlock munculah jalan tengah yang disebut Piagam Jakarta. (yang berisi Pancasila dengan tambahan Menjalankan kewajiban syari’at Islam bagi umat Islam”) yang kemudian secara sepihak 7 kata didalamnya dicoret oleh anggota yang berideologi sosialis-liberal (Hatta), dan Nasionalis (Soekarno) atas usulan Sam Ratulangi (Kristen), tepat satu hari setelah disepakati.

BPUPKI adalah Badan bentukan Jepang hasil negosiasi para Nasionalis dan Sosialis yang telah dijanjikan oleh Jepang kepada mereka sejak kedatangannya di Indonesia selain pembebasan mereka dari pengasingan (Digul), apa yang didapatkan Jepang dari mereka (politikus Nasionalis dan Sosialis)? mereka wajib memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam hasrat politiknya untuk membentuk Persemakmuran Negara Asia Timur Raya dibawah kepemimpinan Jepang. Para politikus Islam terjepit dalam konspirasi Jepang-Nasionalis-Sosialis. Dan umat Islam adalah korban terbesar dalam konspirasi ini. Konsep Negara Islam yang siap digulirkan oleh PSII praktis mengalami stagnan karena semua partai politik dibekukan. S M Kartosuwirjo akhirnya secara diam-diam mendirikan Lembaga pengkaderan yang disertai persiapan militer (I’dad) dalam lembaga yang dibentuknya (Institut Shuffah) konsep akhirnya tetap dijalankan dalam gerakan bawah tanah yang berbasis di Malangbong-Garut dengan target tidak berubah, mempersiapkan Negara Islam di Indonesia.

Gerakan politikus Islam mulai mendapat ruang setelah Jepang akhirnya mengakomodir mereka (terutama setelah banyaknya pesantren/Kiai terlibat konflik dengan tentara Jepang) dengan dibentuknya MIAI (Majelis Islam a’la Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin).

Saat Jepang menyerah pada Sekutu, S M Kartosuwirjo datang ke Jakarta untuk mendesak politikus Islam segera mempersiapkan Negara Islam, diantaranya kepada Agus Salim dan Abikusno Cokrosujoso (rekan satu partai di PSII) dan ketika jalan tengah (Piagam Jakarta) dikhianati, politikus Islam mengalami kekalahan diplomasi di BPUPKI/PPKI dengan tidak menggugat mereka (kaum Nasionalis dan Sosialis), hal ini mengakibatkan S. M. Kartosuwirjo akhirnya mempersiapkan bersama seluruh komponen (sebagian kader Masjumi, Hizbullah, Sabilillah, GPII, dll) yang masih konsisten untuk tetap melanjutkan program awal, mempersiapkan berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia. Dan puncaknya adalah saat para Ulama, Politikus Islam yang konsisten, laskar militer (Hizbulllah, Sabilillah) mengadakan Kongres di Cisayong. Kongres yang diadakan tanggal 12-13 Februari 1948 yaitu 1 bulan paska perjanjian Renville (17 Januari 1948) di daerah status quo, daerah dimana tidak ada satu negarapun mengklaim sebagai teritorialnya (Teritorial RI hanya di Jogja). Maka 1 tahun kemudian diproklamasikan dan secara sah berdirinya Daulah Islam di Indonesia dengan nama Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia. Dan Berlakulah Hukum Allah di Bumi Indonesia sejak saat itu.

NKA NII Dalam Penjajahan (Secara De Facto Negara Tanpa Teritorial)

Harus dipahami bagi Umat Islam Bangsa Indonesia, Proklamasi Soekarno dan Hatta pada  tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah sebuah penetapan kemerdekaan bagi Umat Islam Bangsa Indonesia. Dan perlu dipahami pula oleh Umat Islam Bangsa Indonesia, tidak semua Umat Islam saat itu ikut dan tunduk serta patuh termakan retorika Soekarno, sebagian Umat Islam beserta para pimpinannya yang konsisten di jalan kebenaran, mempersiapkan sebuah Negara yang memang akan didirikan sebagai media kemerdekaan Umat, sebagai manifestasi Keadilan Syari’at Allah, Negara yang memang telah disiapkan jauh sebelum kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para Nasionalis di Jakarta. Maka, pada tahun 1948, melalui sebuah konferensi di Cisayong, Jawa Barat, yang dihadiri 362 orang para Ulama dan Pemimpin Umat Islam, tercetuslah sebuah gagasan untuk segera merealisasikan Negara tersebut. Negara yang kemudian disusun secara bertahap ini, menjadi momok yang menakutkan bagi para Nasionalis yang kala itu tersingkir hingga Jogja, sehingga pada kesempatan tertentu, para tentara Nasionalis itu memasuki dengan paksa Teritorial yang sudah menjadi hak Umat Islam dan telah dijalankannya Syari’at Islam berdasarkan keadilan Hukum Islam. Maka meletuslah pertempuran pertama antara Tentara yang mewakili Umat Islam dan Negara Islam, menghadapi para penyusup dari kaum Nasionalis dan Marxis (Komunis), yang seharusnya mereka hanya mendiami Teritorial Jogja saja. Maka pasca Kaum Nasionalis didukung oleh Amerika dalam perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar), akhirnya Belanda sebagai Penjajah Nusantara, menyerahkan teritorialnya kepada Soekarno sebagai penjajah berikutnya. Sehingga kekuatan militer RIS (Republik Indonesia Serikat, Negara boneka Amerika dan Belanda) kemudian akhirnya berlipat setelah banyak tentara Belanda (KNIL) masuk ke jajaran Tentara kaum Nasionalis. Maka pertempuran yang kurang seimbang ini akhirnya dimenangkan oleh para Penjajah baru, sedangkan Negara Islam Indonesia sebagai Negara yang sah bagi Umat Islam Bangsa Indonesia harus kehilangan sebagian besar teritorialnya hingga tidak bersisa pada tahun 1962 paska syahidnya Imam NKA NII SM Kartosuwirjo.

Maka sejak itu, NKA NII dalam masa kekalahan perang, Umat Islam masuk pada masa penjajahan Penguasa Sekuler yang  menjadikan Hukum Jahiliyah sebagai dasar hukum bagi kekuasaanya. Maka sepanjang RI berkuasa, dan NKA NII belum memijakkan kekuasaannya kembali di Bumi Nusantara ini, Umat akan tetap dalam kondisi terjajah. dan NKA NII akan tetap melanjutkan perjuangannya, NKA NII tidak akan menghentikan peperangannya sepanjang Hukum Allah belum tegak kembali di Bumi Indonesia.

Hukum dalam Kondisi Perang

Sebuah Konsekwensi bagi Umat Islam Bangsa Indonesia untuk menetapkan sebuah loyalitas kepada Allah sebagai seorang HambaNya, peperangan antara dua Negara (NKA NII dan NKRI) merupakan peperangan antara Haq dan Bathil, Umat Islam Bangsa Indonesia mempunyai konsekuensi logis terhadap loyalitas yang akan mereka tetapkan untuk memilih siapa Ulil Amri mereka. Maka suatu hal yang logis pula Negara (NKA NII) menetapkan sebuah hukum bagi negaranya Hukum dalam kondisi Perang, sebelum Negara ini mendapatkan kemenangan yang nyata, yaitu ketika fitnah (NKRI) hilang dari atas Bumi Indonesia.

Imam dan Pemerintah adalah Komandan Perang

NKA NII adalah Negara para Mujahidin. Semenjak didirikannya mereka ditopang oleh para Mujahidin yang siap melaksanakan Revolusi Total, Jihad Fii Sabilillah. Maka pemimpin-pemimpin didalamnya adalah para Komandan Perang. Imam NKA NII adalah Panglima Tertinggi dalam mengomandoi Perang bagi seluruh Mujahidin yang berada didalamnya (NKA NII).

Politik Hijrah sebagai Inti NII

Politik Hijrah memandang bahwa, Negara dan pemerintah Negara tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga jelas sekali bahwa jika suatu Negara dianggap Thoghut maka selain menolak ketaatan politik terhadap Negara tarsebut, lebih jauh lagi ideology ini mewajibkan membentuk kekuatan politik tandingan untuk menghadapi Negara Thoghut hingga suatu saat Negara tersebut mengambil alih dengan menghilangkan baik pemerintahnya (person), sistemnya (Law), juga Negaranya (Nation) dengan memunculkan Negara yang dianggap mewakili sepenuhnya kekuasaan Allah dimuka bumi ini (Fase Futuh Mekah).

Persamaan Antara Islamis NKRI Dengan NII

Persamaan yang ada pada dua pergerakan ini adalah keduanya memperjuangkan tatanan Islam, menghendaki berdirinya pemerintah Khalifah berdasarkan hukum Syariat Islam, keduanya menempuh jalur Revolusi Islam sebagai percepatan proses pencapaian, serta meyakini secara politis bahwa Islam hadir sebagai ideologi. Disamping itu, persamaan ideologi dan ras (melayu) harusnya menjadikan kedua pergerakan ini mustahil bermusuhan karena telah disatukan Allah sebagai saudara seiman. Bagi Islamis NKRI, ikatan kepada saudara NII jauh lebih kuat dibanding ikatan kepada golongan lain dalam perjanjian kebangsaan Indonesia.

Perbedaan Pokok Islamis NKRI Dengan NII

Selain persamaan keduanya juga memiliki perbedaan prinsipil, diantaranya:

  • NII merupakan unsur independen yang lahir dari manifestasi ‘politik hijrah’ yang pernah digariskan para pendirinya. Artinya NII menolak untuk bercampur baur dengan unsur pemerintah NKRI yang dianggap unsur ‘negara lain’ namun tetap cair berbaur dengan umat Islam NKRI karena persamaan kebudayaan dan ikatan persaudaraan muslim.
  • NII merupakan kelanjutan politik masa lalu dimana statusnya saat ini adalah masih dalam penjajahan panjang NKRI sejak tahun 1962 .
  • Pihak NII selalu dalam keadaan perang dengan pemerintah NKRI sehingga segala sumberdaya yang dimiliki termiliterisasi secara sengaja, ekonominya adalah ekonomi perang, dan digunakan untuk kepentingan perang. Tak berlebihan kalau NII sekarang = Tentara Islam Indonesia (TII) karena perintah terakhir pemimpin NII adalah Total War atau perang semesta.
  • Islamis NKRI adalah bagian dari NKRI karena sadar ikut mendirikan republik ini. Islamis NKRI berkehendak menyebarluaskan pengaruh ideologi Islam di dalam masyarakat Indonesia yang akan dikelola menjadi kekuatan politik sosial sesungguhnya melindungi kepentingan umat Islam di negeri ini.
  • Islamis NKRI adalah ‘kesadaran baru’ berdasar ‘politik identitas’ yang dipelopori para pemuda pelajar Islam sehingga bukan kelanjutan politik masa lalu. Ia akan mempergunakan seluruh sumberdayanya untuk kepentingan massa umat Islam saat ini sehingga memulai pergerakannya dari civil society yang ada sekarang. Walaupun begitu, kaum Islamis tetap memiliki kesadaran historis tinggi tentang apa yang telah dicapai para pendahulunya dari Islamis founding fathers NKRI.
  • Islamis NKRI tidak lahir dalam keadaan berperang dan menolak untuk menggunakan sumberdayanya untuk perang masa lalu yang tidak punya urgensi dengan kepentingan umat Islam Indonesia jaman sekarang. Perang adalah situasi yang disimpulkan (conclusion) bukan situasi yang diwariskan.
  • Islamis NKRI tidak memiliki faksi sayap militer walaupun sadar membutuhkannya sebagai kelengkapan instrumen politik di masa mendatang. Bagi golongan ini kekuatan militer harus dikendalikan dan mengabdi kepada kekuatan politik yang membentuknya.

Hubungan Simbiosis Yang Bisa Dilakukan

Hubungan simbiosis bisa dibangun dengan pertimbangan persamaan atau juga perbedaan yang saling dibutuhkan secara timbal balik oleh kedua subjek berupa:

  • Kapitulasi yang ditawarkan Islamis NKRI kepada NII adalah pola anshar dengan muhajirin. Sesuai manhaj yang dipilih, para mujahidin NII adalah orang-orang yang bertahan dan berjuang mewujudkan tegaknya NII sehingga siap menjadi Anshar bagi Islamis NKRI, yang akan bergabung dan berjuang dalam Revolusi Islam tegaknya Khilafah Islamiyah.
  • Dapat dikatakan kalau Islamis NKRI bisa hidup nyata sebagai orang Islam karena ada civil society Islam yang bisa menjadi tempat tumbuh dan bersemainya nilai Islam tanpa takut terkooptasi oleh gangguan golongan kebangsaan Indonesia yang lain. Kedudukan Islamis dalam NKRI kokoh dan tidak bisa digugat golongan kebangsaan Indonesia yang lain dan punya kesadaran menjalankan Revolusi Islam di Indonesia.
  • Perjanjian kebangsaan Indonesia sendiri akan dipandang Islamis setara dengan Perjanjian Hudaibiyah (bukan Piagam Madinah) mengingat hukum Islam belum dijadikan daulah yang mengikat secara keseluruhan.
  • Islamis NKRI akan menyediakan safe haven buat para prajurit TII dan keluarganya agar bisa hidup wajar sebagai masyarakat Islam.
  • Prajurit TII tidak boleh lagi melakukan serangan liar kepada golongan non-Islam yang terikat perjanjian kebangsaan dengan Islamis NKRI. Perjuangan terang-terangan di masyarakat Islamis akan mengeliminasi ancaman subversi aparat intelijen.
  • Persenjataan milik TII tetap menjadi milik pemegangnya. Islamis NKRI tidak berniat melucuti seorang prajurit Islam. Permintaan kami hanya meminta prajurit muslim mengubur/menyembunyikan senjatanya untuk nantinya dipakai lagi di saat darurat.
  • Hak warga NII untuk terpisah dengan aktivitas kebangsaan NKRI tetap dihormati (seperti tidak bayar pajak, tidak ikut pemilu RI, tidak ber-Pancasila, menolak jadi pegawai RI, dsb), sebaliknya warga NII tidak boleh melakukan tindakan yang tergolong perbuatan kriminal dan merugikan perjuangan kaum Islamis di NKRI.
  • Kapitulasi ini adalah term paling rasional yang ditawarkan kaum Islamis NKRI, jika pihak NII/TII menolak maka kami berlepas dari apa yang usahakan. Kami pun akan terus berjuang di jalan yang kami yakini untuk mengislamkan NKRI.
  • Apabila pihak NII/TII menerima kapitulasi ini, akan diadakan usaha integrasi Islamis NKRI dengan TII dengan penuh kehormatan (tanpa ada perasaan dikalahkan).
  • Untuk membantu usaha integrasi Islamis NKRI dengan TII maka kekuatan politik Islamis NKRI akan membantu menekan Pemerintah RI untuk truce atau gencatan senjata soal “War on Terrorism” dengan imbalan TII tidak akan melakukan ‘serangan sporadis’ lagi terhadap aset NKRI. Jika tawaran ini diabaikan Pemerintah NKRI  maka Islamis NKRI akan memilih non-kooperatif atas segala usaha “War on Terrorism” yang dilancarkan Polri dan BNPT.
  • Bujukan yang diajukan Pemerintah NKRI yang berkuasa untuk memusuhi anasir NII sebagai ancaman clear and present danger akan dipandang sebagai politik divide et impera atas ideologi Islam. Semua itu karena kami secara alami lebih mengenal NII dibanding Pemerintah RI mengenali NII.

Demikian analisis kali ini. Semoga dapat dipahami baik oleh kader Islamis NKRI maupun warganegara NII selaku pejuang pergerakan Islam di Nusantara. Kita berharap banyak agar Allah SWT menyatukan kita suatu hari nanti melalui Revolusi Islam yang akan kita jalankan. Insya Allah.

Satu respons untuk “Hubungan Simbiosis Antara Kaum Islamis NKRI dengan Mujahidin NII

  1. Memang sudah seharusnya ummat islam yg merasa dan memiliki tanggung jawab terhadap tegak dan jayanya Islam, bersatu berjuang dibawah kepemimpinan seorang Imam Negara, karena dia adalah merupakan panglima perang bagi seluruh mujahidin dimanapun mereka berada. Dan harus berkeyakinan bahwa berjuang tanpa dibawah komando seorang imam adalah perjuangan yg sangat sia sia

    Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s